Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 14/8/96 (ANTARA) - Necmettin Erbakan, yang terpilih menjadi perdana menteri baru Turki bulan Juni, mulai membuktikan ucapannya untuk mendekati tetangga- tetangga Arab-nya, dan bukan hanya terlalu terikat pada Barat seperti yang dilakukan para pendahulunya.
Perdana menteri dari Partai Refah itu merintis upayanya dengan mengunjungi Iran, Irak dan Suriah, tindakan yang menandai perubahan drastis kebijakan lama pro-Barat yang dianut Turki.
Banyak pengulas dilaporkan AFP memperingatkan bahwa perubahan kebijakan Erbakan dapat menimbulkan gangguan serius dalam hubungan dengan sekutu terdekatnya, Washington.
Dalam perubahan kebijakan itu, menteri enerji Turki menandatangani kontrak senilai 20 miliar dolar AS dengan Iran, sementara Amerika Serikat sedang berusaha menghimpun dukungan guna mengucilkan Iran dan Libya, dua negara yang dituduhnya menjadi pendukung terorisme.
Presiden AS Bill Clinton awal Agustus menandatangani peraturan yang akan menjatuhkan sanksi atas perusahaan- perusahaan asing yang menanam modal lebih dari 40 juta dolar AS di sektor minyak dan gas di Iran atau Libya.
Erbakan malah berjanji akan meningkatkan hubungan ekonomi antara Teheran dan Ankara.
Iran juga akan menjadi pemasok gas alam terbesar kedua bagi Turki setelah Rusia, menyusul laporan mengenai penandatanganan persetujuan Ankara-Teheran tanggal 12 Agustus.
Berdasarkan persetujuan tahun 1984 dengan bekas Uni Sovyet, Turki telah menerima gas dari Moskow dan tahun 1995 membeli gas sebanyak enam miliar meter kubik dari Rusia.
Persetujuan hari Senin di Teheran tersebut menjadi pedoman bagi pengiriman empat miliar meter kubik gas dari Iran ke Turki mulai tahun 1999, dan pembangunan pipa saluran di Turki.
Jumlah itu akan dinaikkan menjai 10 miliar meter kubik selama tahap akhir kontrak 22 tahun tersebut.
Persetujuan Turki-Iran tersebut tercetus setelah pembicaraan Ankara-Moskow tahun ini macet karena Rusia berkeras minta pembayaran tunai bagi gas yang akan dikirim sedangkan Turki mengingini dilanjutkannya persetujuan sistem barter dengan bekas Uni Sovyet setidaknya separuh dari jumlah pembeliannya.
Turki dan Iran telah merundingkan persetujuan mengenai gas alam sejak awal tahun 1970-an, tapi Teheran bersikap lamban dalam mewujudkan persetujuan sampai beberapa pekan belakangan ini.
Pada gilirannya, Iran menyampaikan keprihatinannya dan mendesak Turki agar mengakhiri kerjasama militernya dengan Israel dan menyampaikan harapan bahwa Islam akan tetap memangku jabatan di Turki.
Keprihatinan mengenai kerjasama militer Turki-Israel juga disampaikan oleh Suriah dan beberapa negara Arab.
Pembicaraan lawatan
Sementara itu, dua menteri Erbakan juga dilaporkan mengunjungi Irak guna mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Baghdad, kejadian yang akan merupakan lawatan tingkat menteri pertama oleh Turki ke Irak sejak tahun 1990.
Selama krisis Teluk tahun 1991, Turki telah mengizinkan wilayahnya dijadikan pangkalan udara pasukan multinasional yang berusaha menghalau tentara Irak dari Kuwait.
Menteri Kehakiman Turki Sevket Kazan, pembantu dekat Erbakan, diberitakan mengatakan hari Ahad bahwa ia akan membahas kemungkinan pertemuan tingkat tinggi guna membicarakan masalah keamanan antara Turki, Irak, Iran dan Suriah.
Pertemuan empat pihak itu terutama ditujukan untuk mengupayakan sikap bersama mengenai bagian utara Irak, yang praktis telah dikuasai suku Kurdi Irak sejak berakhirnya Perang Teluk tahun 1991.
Pasukan multinasional yang dipimpin AS dan berpangkalan di Turki telah memberi perlindungan kepada suku Kurdi Irak dari serangan yang mungkin dilancarkan Baghdad.
Sementara itu Turki dan Iran juga menghadapi pemberontakan suku Kurdi di wilayah mereka.
Lawatan Kazan dan Menteri Pendidikan Mehmet Saglam, menurut laporan, ditujukan untuk meningkatkan hubungan dagang antara Irak dan Turki, dan meningkatkan volume perdagangan sampai mencapai tingkat sebelum embargo PBB.
PBB menjatuhkan embargo atas Irak setelah serdadu Baghdad menyerbu Kuwait bulan Agustus tahun 1990.
"Kami datang ke Irak untuk menghilangkan rintangan yang menghalangi jalan kami akibat embargo PBB," kata Saglam.
Turki juga berjanji akan membantu Irak dalam upaya mengakhiri embargo PBB tersebut, yang telah menghancurkan ekonomi Baghdad dan membuat rakyat negara Abu Nawas itu memasuki tahun ketujuh hidup dalam kesengsaraan.
Ketika ditanya kantor berita Perancis apakah tindakan Turki dapat membuat marah Washington, Kazan menjawab, "Kami memandang masalah dunia dengan mata kami sendiri, bukan dengan mata Amerika Serikat."
Tindakan Turki untuk membina hubungan baik dengan tetangga-tetangganya dipandang banyak pengamat bukan lah tindakan keliru, tapi waktu, bentuk dan sifatnya dianggap tidak tepat.
Langkah Erbakan tersebut tentu saja menyimpan risiko besar dalam hubungannya dengan aliansi lamanya itu, dan Washington telah menyampaikan kritik tajam mengenai lawatan Erbakan ke Teheran. (14/8/96 20:38)
Rabu, 28 Mei 2008
NETANYAHU MAKIN JAUHKAN DIRI DARI PROSES PERDAMAIAN
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 20/8/96 (ANTARA) - Meskipun bulan Agustus ini dia "menghidupkan" kembali perundingan dengan Palestina, satu pekan kemudian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperlihatkan bahwa ia tidak terikat komitmen dengan memboikot pertemuan peringatan ketiga awal kelahiran perdamaian Palestina-Israel.
"Tak seorang pun hadir hari ini. Kami akan melanjutkan persetujuan tapi tak seorang pun hadir hari ini," demikian komentar juru bicara Netanyahu, sebagaimana dikutip Reuter.
"Itu bukan persetujuan kami," katanya ketika mengomentari peringatan ketiga upaya yang menghasilkan Persetujuan Oslo bulan September, dan dihadiri oleh para utusan bekas pemerintah Israel, pejabat Palestina dan Norwegia di Laut Galilee di kaki Dataran Tinggi Golan.
Pertemuan di Laut Galilee tersebut diadakan guna memperingati pemarafan persetujuan perdamaian di Oslo, Norwegia.
Persetujuan itu menetapkan kerangka dasar bagi kekuasaan otonomi Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza, yang ditandatangani tanggal 13 September 1993 di Washington.
Sebelumnya, tanggal 13 Agustus Israel dilaporkan melanjutkan perundingan dengan Palestina mengenai masalah keamanan, teknik, koordinasi kegiatan Palestina dan Israel di wilayah-wilayah pendudukan Israel.
Namun, perundingan tersebut tidak membahas masalah politik penting sepeti penempatan kembali militer Israel dari Al-Khalil atau persyaratan bagi penyelesaian perdamaian yang langgeng.
Israel menginstruksikan para pejabatnya untuk melanjutkan perundingan dengan Palestina karena kehawatir berlarutnya penundaan perundingan akan menyulut kemarahan rakyat Palestina.
Rakyat Palestina khawatir terhadap kemenangan Netanyahu atas Shimon Peres dari Partai Buruh dalam pemilihan umum bulan Mei akan menghambat kemajuan proses perdamaian, jika tidak membunuhnya sama sekali.
Tetapi, "i'tikad baik" Tel Aviv itu pupus ketika Menteri Pertahanan Israel Yitzhak Mordechai mengumumkan bahwa pemerintah akan segera menempatkan 300 rumah mobil guna memperluas permukiman Yahudi yang ada di wilayah pendudukan.
Hal itu merupakan tindakan nyata pertama pemerintah paling kanan Israel yang dipimpin Netanyahu sejak ia mengumumkan akan membatalkan pembekuan permukiman Yahudi yang diberlakukan pemerintah Partai Buruh.
Meskipun pihak Palestina telah berkali-kali berteriak bahwa pembangunan permukiman Yahudi akan membunuh proses perdamaian, Netanyahu tak perduli dan menyatakan persetujuan perdamaian Israel dengan Palestina tidak melarang pembangunan permukiman di wilayah pendudukan.
Menurut Pemimpin Partai Likud itu, Persetujuan Oslo tak ada pembatasan pembangunan permukiman selama masa transisi, dan kenyataannya "pembangunan permukiman berjalan terus selama pemerintahan Partai Buruh".
Netanyahu bermaksud membangunan permukiman baru di sepanjang jalan dan bukan di perbukitan agar dapat berhubungan dengan permukiman yang sudah ada.
Mulanya Netanyahu merencanakan untuk menambah 50.000 pemukim baru, lebih seperempat dari 140.000 pemukim yang saat ini tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan menyediakan tambahan 1.500 bangunan.
Sebanyak 7.000 rumah dilaporkan direncanakan dibangun di sekitar Jerusalem.
Kemacetan perdamaian
Belum lagi masalah pembangunan permukiman baru reda, Netanyahu menambah luas pesimisme di kalangan kelompok sayap kiri Israel dan rakyat Palestina, yang memang sudah khawatir, mengenai akan macetnya proses perdamaian dengan tidak menghadiri peringatan di Laut Galilee.
Mahmoud Abbas, yang juga dikenal sebagai Abu Mazen, menyayangkan bahwa sebagian tokoh Partai Likud tidak memandang Persetujuan Oslo sebagai persetujuan mereka, padahal persetujuan itu ditandatangani dengan pemerintah Israel.
Meskipun telah menyatakan "terikat komitmen" dengan persetujuan yang ditandatangani pemerintah terdahulu, Netanyahu membuat gusar dunia Arab karena menentang penyerahan wilayah Arab yang diduduki Israel sebagai imbalan perdamaian, kunci bagi proses perdamaian.
Penerapan persetujuan perdamaian PLO-Israel, berupa penyerahan wilayah di Tepi Barat --kecuali Al-Khalil-- dan Jalur Gaza sedang berjalan ketika dibekukan ketika terjadi serangkaian serangan bom bunuh diri terhadap Israel oleh kelompok garis keras Palestina.
Peres, salah seorang arsitek perdamaian Oslo, menyatakan: "Apa yang telah dicapai telah dicapai. Apa yang masih dalam agenda lah yang menjadi masalah sekarang."
Namun, Peres bersikap luwes dan tidak secara langsung mengecam Netanyahu. Ia menyatakan, "Cara pendekatan Netanyahu berbeda dengan caranya".
Menurut Peres, Netanyahu baru akan bertemu dengan Arafat --kejadian yang didesak Palestina, tapi dihindari Netanyahu-- jika masalah keamanan Israel memaksanya.
Sementara itu, Presiden Palestina Yasser Arafat khawatir jika proses perdamaian terhenti, keadaan akan sangat sangat berbahaya dan akan menimbulkan kesan buruk buat mereka semua, para pelaku perdamaian.
PLO berharap persetujuan perdamaian akan membuat rujuk rakyat Palestina dan Israel serta mengakhiri pertumpahan darah dan memadamkan ketegangan di wilayah tersebut.
Namun, harapan itu tampaknya belum membersitkan cahaya karena pemerintah paling sayap kanan Israel, selain mendirikan penghalang, malah mulai menanam ranjau yang sewaktu-waktu dapat meledak. (20/08/96 21:27)
Jakarta, 20/8/96 (ANTARA) - Meskipun bulan Agustus ini dia "menghidupkan" kembali perundingan dengan Palestina, satu pekan kemudian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperlihatkan bahwa ia tidak terikat komitmen dengan memboikot pertemuan peringatan ketiga awal kelahiran perdamaian Palestina-Israel.
"Tak seorang pun hadir hari ini. Kami akan melanjutkan persetujuan tapi tak seorang pun hadir hari ini," demikian komentar juru bicara Netanyahu, sebagaimana dikutip Reuter.
"Itu bukan persetujuan kami," katanya ketika mengomentari peringatan ketiga upaya yang menghasilkan Persetujuan Oslo bulan September, dan dihadiri oleh para utusan bekas pemerintah Israel, pejabat Palestina dan Norwegia di Laut Galilee di kaki Dataran Tinggi Golan.
Pertemuan di Laut Galilee tersebut diadakan guna memperingati pemarafan persetujuan perdamaian di Oslo, Norwegia.
Persetujuan itu menetapkan kerangka dasar bagi kekuasaan otonomi Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza, yang ditandatangani tanggal 13 September 1993 di Washington.
Sebelumnya, tanggal 13 Agustus Israel dilaporkan melanjutkan perundingan dengan Palestina mengenai masalah keamanan, teknik, koordinasi kegiatan Palestina dan Israel di wilayah-wilayah pendudukan Israel.
Namun, perundingan tersebut tidak membahas masalah politik penting sepeti penempatan kembali militer Israel dari Al-Khalil atau persyaratan bagi penyelesaian perdamaian yang langgeng.
Israel menginstruksikan para pejabatnya untuk melanjutkan perundingan dengan Palestina karena kehawatir berlarutnya penundaan perundingan akan menyulut kemarahan rakyat Palestina.
Rakyat Palestina khawatir terhadap kemenangan Netanyahu atas Shimon Peres dari Partai Buruh dalam pemilihan umum bulan Mei akan menghambat kemajuan proses perdamaian, jika tidak membunuhnya sama sekali.
Tetapi, "i'tikad baik" Tel Aviv itu pupus ketika Menteri Pertahanan Israel Yitzhak Mordechai mengumumkan bahwa pemerintah akan segera menempatkan 300 rumah mobil guna memperluas permukiman Yahudi yang ada di wilayah pendudukan.
Hal itu merupakan tindakan nyata pertama pemerintah paling kanan Israel yang dipimpin Netanyahu sejak ia mengumumkan akan membatalkan pembekuan permukiman Yahudi yang diberlakukan pemerintah Partai Buruh.
Meskipun pihak Palestina telah berkali-kali berteriak bahwa pembangunan permukiman Yahudi akan membunuh proses perdamaian, Netanyahu tak perduli dan menyatakan persetujuan perdamaian Israel dengan Palestina tidak melarang pembangunan permukiman di wilayah pendudukan.
Menurut Pemimpin Partai Likud itu, Persetujuan Oslo tak ada pembatasan pembangunan permukiman selama masa transisi, dan kenyataannya "pembangunan permukiman berjalan terus selama pemerintahan Partai Buruh".
Netanyahu bermaksud membangunan permukiman baru di sepanjang jalan dan bukan di perbukitan agar dapat berhubungan dengan permukiman yang sudah ada.
Mulanya Netanyahu merencanakan untuk menambah 50.000 pemukim baru, lebih seperempat dari 140.000 pemukim yang saat ini tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan menyediakan tambahan 1.500 bangunan.
Sebanyak 7.000 rumah dilaporkan direncanakan dibangun di sekitar Jerusalem.
Kemacetan perdamaian
Belum lagi masalah pembangunan permukiman baru reda, Netanyahu menambah luas pesimisme di kalangan kelompok sayap kiri Israel dan rakyat Palestina, yang memang sudah khawatir, mengenai akan macetnya proses perdamaian dengan tidak menghadiri peringatan di Laut Galilee.
Mahmoud Abbas, yang juga dikenal sebagai Abu Mazen, menyayangkan bahwa sebagian tokoh Partai Likud tidak memandang Persetujuan Oslo sebagai persetujuan mereka, padahal persetujuan itu ditandatangani dengan pemerintah Israel.
Meskipun telah menyatakan "terikat komitmen" dengan persetujuan yang ditandatangani pemerintah terdahulu, Netanyahu membuat gusar dunia Arab karena menentang penyerahan wilayah Arab yang diduduki Israel sebagai imbalan perdamaian, kunci bagi proses perdamaian.
Penerapan persetujuan perdamaian PLO-Israel, berupa penyerahan wilayah di Tepi Barat --kecuali Al-Khalil-- dan Jalur Gaza sedang berjalan ketika dibekukan ketika terjadi serangkaian serangan bom bunuh diri terhadap Israel oleh kelompok garis keras Palestina.
Peres, salah seorang arsitek perdamaian Oslo, menyatakan: "Apa yang telah dicapai telah dicapai. Apa yang masih dalam agenda lah yang menjadi masalah sekarang."
Namun, Peres bersikap luwes dan tidak secara langsung mengecam Netanyahu. Ia menyatakan, "Cara pendekatan Netanyahu berbeda dengan caranya".
Menurut Peres, Netanyahu baru akan bertemu dengan Arafat --kejadian yang didesak Palestina, tapi dihindari Netanyahu-- jika masalah keamanan Israel memaksanya.
Sementara itu, Presiden Palestina Yasser Arafat khawatir jika proses perdamaian terhenti, keadaan akan sangat sangat berbahaya dan akan menimbulkan kesan buruk buat mereka semua, para pelaku perdamaian.
PLO berharap persetujuan perdamaian akan membuat rujuk rakyat Palestina dan Israel serta mengakhiri pertumpahan darah dan memadamkan ketegangan di wilayah tersebut.
Namun, harapan itu tampaknya belum membersitkan cahaya karena pemerintah paling sayap kanan Israel, selain mendirikan penghalang, malah mulai menanam ranjau yang sewaktu-waktu dapat meledak. (20/08/96 21:27)
UJIAN PERTAMA NETANYAHU DI AL-KHALIL
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 21/8/96 (ANTARA) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi ujian pertama di Al-Khalil, kota kecil yang memiliki nilai cukup penting setelah Jerusalem dan menjadi batu sandungan dalam penerapan Persetujuan Oslo antara Palestina dan bekas pemerintah Partai Buruh.
Israel tanggal 20 Agustus 1996 menyatakan, negara itu takkan memindahkan pasukannya dari Al-Khalil di Tepi Barat Sungai Jordan sebelum Pemerintah Otonomi Palestina menutup kantor-kantornya di Jerusalem.
Berdasarkan persetujuan otonomi tahun 1995, Israel --di bawah pemerintah Partai Buruh-- setuju untuk memindahkan pasukan dari empat per lima bagian kota kecil tempat makam para Nabi itu sebelum akhir bulan Maret, dan menyisakan sebagian kecil tentaranya untuk menjaga keamanan sebanyak 450 orang Yahudi di kota tersebut.
Namun, bekas pemerintah Partai Buruh menangguhkan pemindahan itu setelah terjadinya serangkaian pemboman bunuh diri oleh kelompok garis keras Palestina di Israel, dan Netanyahu --pengganti bekas perdana menteri Shimon Peres-- makin menunda tindakan tersebut.
Bulan Februari 1994 seorang pengikut aliran ekstrim Kahane, Dr Baruch Goldstein, membantai lebih 50 orang Palestina yang sedang shalat Subuh --kejadian yang mengguncang proses perdamaian saat itu dan menjadikan Al-Khalil sebagai batu sandungan bagi pemindahan tentara Israel dari 80 persen kota tersebut.
Israel bersikeras mempertahankan kehadiran tentaranya untuk melindungi 450 orang Yahudi, yang dipersenjatai pemerintah, di tengah 120.000 orang Palestina.
Sekarang, menurut AFP, Netanyahu pertengahan bulan Agustus 1996 memperingatkan bahwa penyelesaian masalah Al-Khalil dengan Palestina harus "menjamin keselamatan pemukim Yahudi" di kota tersebut.
Ada dua masalah berkaitan dengan Al-Khalil, menurut Netanyahu. Pertama, pemerintah Israel harus menerapkan persetujuan, yang belakangan disebutnya "bukan persetujuan kami", dengan Palestina. Kedua, katanya, ia memahami betapa rumitnya masalah keamanan di Al-Khalil.
Pencapaian persetujuan yang "tak stabil dan tidak menjamin keamanan (pemukim Yahudi) dapat mengakibatkan tragedi yang bukan hanya akan melanda keselamatan orang Yahudi dan Arab di Al-Khalil", tapi juga dapat merusak proses perdamaian.
Ajukan syarat
"Guna melaksanakan komitmennya", Menteri Pertahanan Israel Yotzhak Mordechai mengajukan usul yang bernada sebagai "syarat" bagi penempatan kembali militer Israel dari Al-Khalil.
Mordechai "mengajukan usul" bahwa militer Israel akan tetap beroperasi di daerah permukiman Palestina dan mempertahankan kekuasaan atas keamanan di daerah permukiman campuran Palestina-Yahudi.
Menteri Perhubungan Israel Limor Livnat dilaporkan memiliki pendapat lebih keras dibandingkan Mordechai; militer seharusnya tidak dipindahkan dari Al-Khalil.
Ia bahkan mengancam akan memveto jika pemerintah paling sayap kanan Israel melanjutkan kebijakan pemerintah terdahulu.
Sementara itu pihak Palestina menyampaikan reaksi keras terhadap rencana Mordechai, dan menyatakan "usul tersebut" tidak sesuai dengan Persetujuan Oslo, yang ditandangani bulan September 1993 di Washington.
Palestina menuduh pemerintah garis keras Israel bermaksud menghancurkan proses perdamaian.
Di Kairo, Reuter memberitakan PLO juga menampik dikaitkannya masalah pemindahan tentara Israel dari Al-Khalil dengan penghentian kegiatan PLO di Jerusalem Timur, yang direbut Israel tahun 1967 dan kemudian dicaploknya.
Israel juga tak mau berkompromi mengenai masalah Jerusalem, yang dianggapnya sebagai ibukota utuh Israel sementara Palestina mengingini kota suci tiga agama langit itu sebagai ibukota negara mendatang Palestina.
Sekretaris Komite Eksekutif PLO Mahmoud Abbas, yang juga dikenal sebagai Abu Mazen, menuduh Israel membuat keadaan jadi mundur.
Pemimpin Palestina Yasser Arafat dilaporkan dari Jalur Gaza mendesak Israel agar mundur dari Al-Khalil karena konsekuensi yang timbul akibat tak-dihormatinya apa yang telah disepakati akan sangat buruk, baik bagi orang Yahudi maupun Palestina.
Arafat menyatakan, pihaknya menerima penundaan tanggal 12 Juni karena masa kampanye bagi pemilihan umum di Israel, tapi sampai sekarang tak pernah ada pemindahan tentara Israel.
Ia mempertanyakan, mengapa Israel menunda pemindahan tersebut?
Pada saat yang sama pemukim Yahudi diberitakan mengancam akan melakukan pemogokan dan pembangkangan kalau Tel Aviv tidak mencabut rencana untuk memindahkan tentara dari Al-Khalil.
Mereka menghendaki kota tersebut tempat makam Nabi Ibrahim A.S., cikal bakal bangsa Yahudi dan Palestina, tetap berada dalam kekuasaan tunggal Israel.
Rumitnya masalah pemindahan tentara dari Al-Khalil, menurut seorang tokoh partai sayap kanan-tengah Yahudi, dapat menghancurkan koalisi pemerintah Israel saat ini.
Ia menuntut Netanyahu, agar berpegang pada persetujuan yang mereka capai sebelum pemilihan umum dengan pemimpin Partai Likud itu, dan mengancam akan menarik Partai Tsomet-nya jika Netanyahu memindahkan tentara dari Al-Khalil.
Al-Khalil, tempat makam para nabi, menyimpan kenangan pahit bagi rakyat Palestina dan Yahudi dan menjadi ujian pertama bagi komitmen Netanyahu guna merintis jalan menuju perdamaian dengan Palestina. (21/5/08 21:14)
Jakarta, 21/8/96 (ANTARA) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi ujian pertama di Al-Khalil, kota kecil yang memiliki nilai cukup penting setelah Jerusalem dan menjadi batu sandungan dalam penerapan Persetujuan Oslo antara Palestina dan bekas pemerintah Partai Buruh.
Israel tanggal 20 Agustus 1996 menyatakan, negara itu takkan memindahkan pasukannya dari Al-Khalil di Tepi Barat Sungai Jordan sebelum Pemerintah Otonomi Palestina menutup kantor-kantornya di Jerusalem.
Berdasarkan persetujuan otonomi tahun 1995, Israel --di bawah pemerintah Partai Buruh-- setuju untuk memindahkan pasukan dari empat per lima bagian kota kecil tempat makam para Nabi itu sebelum akhir bulan Maret, dan menyisakan sebagian kecil tentaranya untuk menjaga keamanan sebanyak 450 orang Yahudi di kota tersebut.
Namun, bekas pemerintah Partai Buruh menangguhkan pemindahan itu setelah terjadinya serangkaian pemboman bunuh diri oleh kelompok garis keras Palestina di Israel, dan Netanyahu --pengganti bekas perdana menteri Shimon Peres-- makin menunda tindakan tersebut.
Bulan Februari 1994 seorang pengikut aliran ekstrim Kahane, Dr Baruch Goldstein, membantai lebih 50 orang Palestina yang sedang shalat Subuh --kejadian yang mengguncang proses perdamaian saat itu dan menjadikan Al-Khalil sebagai batu sandungan bagi pemindahan tentara Israel dari 80 persen kota tersebut.
Israel bersikeras mempertahankan kehadiran tentaranya untuk melindungi 450 orang Yahudi, yang dipersenjatai pemerintah, di tengah 120.000 orang Palestina.
Sekarang, menurut AFP, Netanyahu pertengahan bulan Agustus 1996 memperingatkan bahwa penyelesaian masalah Al-Khalil dengan Palestina harus "menjamin keselamatan pemukim Yahudi" di kota tersebut.
Ada dua masalah berkaitan dengan Al-Khalil, menurut Netanyahu. Pertama, pemerintah Israel harus menerapkan persetujuan, yang belakangan disebutnya "bukan persetujuan kami", dengan Palestina. Kedua, katanya, ia memahami betapa rumitnya masalah keamanan di Al-Khalil.
Pencapaian persetujuan yang "tak stabil dan tidak menjamin keamanan (pemukim Yahudi) dapat mengakibatkan tragedi yang bukan hanya akan melanda keselamatan orang Yahudi dan Arab di Al-Khalil", tapi juga dapat merusak proses perdamaian.
Ajukan syarat
"Guna melaksanakan komitmennya", Menteri Pertahanan Israel Yotzhak Mordechai mengajukan usul yang bernada sebagai "syarat" bagi penempatan kembali militer Israel dari Al-Khalil.
Mordechai "mengajukan usul" bahwa militer Israel akan tetap beroperasi di daerah permukiman Palestina dan mempertahankan kekuasaan atas keamanan di daerah permukiman campuran Palestina-Yahudi.
Menteri Perhubungan Israel Limor Livnat dilaporkan memiliki pendapat lebih keras dibandingkan Mordechai; militer seharusnya tidak dipindahkan dari Al-Khalil.
Ia bahkan mengancam akan memveto jika pemerintah paling sayap kanan Israel melanjutkan kebijakan pemerintah terdahulu.
Sementara itu pihak Palestina menyampaikan reaksi keras terhadap rencana Mordechai, dan menyatakan "usul tersebut" tidak sesuai dengan Persetujuan Oslo, yang ditandangani bulan September 1993 di Washington.
Palestina menuduh pemerintah garis keras Israel bermaksud menghancurkan proses perdamaian.
Di Kairo, Reuter memberitakan PLO juga menampik dikaitkannya masalah pemindahan tentara Israel dari Al-Khalil dengan penghentian kegiatan PLO di Jerusalem Timur, yang direbut Israel tahun 1967 dan kemudian dicaploknya.
Israel juga tak mau berkompromi mengenai masalah Jerusalem, yang dianggapnya sebagai ibukota utuh Israel sementara Palestina mengingini kota suci tiga agama langit itu sebagai ibukota negara mendatang Palestina.
Sekretaris Komite Eksekutif PLO Mahmoud Abbas, yang juga dikenal sebagai Abu Mazen, menuduh Israel membuat keadaan jadi mundur.
Pemimpin Palestina Yasser Arafat dilaporkan dari Jalur Gaza mendesak Israel agar mundur dari Al-Khalil karena konsekuensi yang timbul akibat tak-dihormatinya apa yang telah disepakati akan sangat buruk, baik bagi orang Yahudi maupun Palestina.
Arafat menyatakan, pihaknya menerima penundaan tanggal 12 Juni karena masa kampanye bagi pemilihan umum di Israel, tapi sampai sekarang tak pernah ada pemindahan tentara Israel.
Ia mempertanyakan, mengapa Israel menunda pemindahan tersebut?
Pada saat yang sama pemukim Yahudi diberitakan mengancam akan melakukan pemogokan dan pembangkangan kalau Tel Aviv tidak mencabut rencana untuk memindahkan tentara dari Al-Khalil.
Mereka menghendaki kota tersebut tempat makam Nabi Ibrahim A.S., cikal bakal bangsa Yahudi dan Palestina, tetap berada dalam kekuasaan tunggal Israel.
Rumitnya masalah pemindahan tentara dari Al-Khalil, menurut seorang tokoh partai sayap kanan-tengah Yahudi, dapat menghancurkan koalisi pemerintah Israel saat ini.
Ia menuntut Netanyahu, agar berpegang pada persetujuan yang mereka capai sebelum pemilihan umum dengan pemimpin Partai Likud itu, dan mengancam akan menarik Partai Tsomet-nya jika Netanyahu memindahkan tentara dari Al-Khalil.
Al-Khalil, tempat makam para nabi, menyimpan kenangan pahit bagi rakyat Palestina dan Yahudi dan menjadi ujian pertama bagi komitmen Netanyahu guna merintis jalan menuju perdamaian dengan Palestina. (21/5/08 21:14)
LEBED LAHIRKAN HARAPAN, PERANG BELUM REDA DI CHECHNYA
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 17/8 (ANTARA) - Upaya "pemicu perdamaian" Rusia-Chechnya, Alexander Lebed, mengakhiri konflik di Chechnya memperlihatkan hasil menggembirakan tapi pertempuran belum tampak akan reda di republik separatis di Kaukasus itu.
Dalam pembicaraan dengan pemimpin separatis, Zalimkhan Yandarbiyev, Lebed berhasil membina rasa saling-percaya antara Moskow dan Grozny.
Seusai pembicaraan dengan pemimpin dewan keamanan Rusia itu hari Kamis (15/8), Yandarbiyev dilaporkan mengakui bahwa mereka saling percaya, tapi diperlukan kesabaran "untuk saling mendengarkan".
Sebelumnya Lebed bertemu dengan kepala staf militer separatis Chechnya, Aslan Maskhadov, dan pertemuan tersebut menghasilkan gencatan senjata kendati rapuh bagi seluruh republik Kaukasus itu.
Namun, komando militer Rusia melaporkan dua prajuritnya tewas dan 12 lagi cedera dalam bentrokan Rabu malam (14/8) dengan pejuang Chechnya di Grozny.
Lebed, yang didampingi Presiden Republik Ingushetia, Ruslan Aushev, menyatakan telah membahas semua masalah guna mewujudkan perdamaian dengan Yandarbiyev dan Maskhadov.
Lebed, sebagaimana dilaporkan AFP dan Reuter, mengkonfirmasi bahwa persetujuan telah dicapai mengenai pembentukan komisi penyelia guna menjamin bahwa "pemantauan ketat dilakukan oleh kedua pihak tersebut mengenai kondisi gencatan senjata".
Selain itu, satu dewan penyelia yang terdiri atas para kepala staf keamanan dari republik-republik tetangga Chechnya -- Dagestan, Ingusethia, dan Kabardino-Balkaria -- juga dibentuk.
Tujuan melibatkan republik-republik itu ialah untuk menjamin otoritas dewan tersebut.
Tugas tentara Rusia
Terlepas dari upaya perdamaian Lebed, tentara Rusia menghadapi tugas berat dalam upaya merebut kembali ibukota republik separatis itu.
Dalam pertempuran yang telah berlangsung selama lebih dari satu pekan di jalan-jalan kota Grozny, tentara Rusia -- yang mendapat dukungan pesawat tempur, helikopter bermeriam, dan serangan artileri -- hanya berhasil merebut "segelintir" daerah yang dikuasai pejuang Chechnya.
Pada 15 Agustus, tak kurang dari 200 kendaraan lapis baja Rusia diberitakan bergerak ke arah pangkalan utama tentara Moskow di Khakala di ujung kota Grozny.
Kejadian tersebut ditafsirkan wartawan asing di daerah itu sebagai persiapan tentara Rusia untuk menghadapi pertempuran lama.
Sebelumnya tentara Rusia digembar-gemborkan takkan menyerah dalam upaya merebut kembali Chechnya dan akan bertempur selama yang diperlukan guna meredam upaya separatis di republik itu.
Namun Lebed dilaporkan terkejut menyaksikan kondisi pasukan Rusia di wilayah itu.
"Makhluk-makhluk yang patut dikasihani ..., yang menjaga pos-pos Rusia di sana tak dapat menjadi wakil militer dan pasukan kementerian dalam negeri," kata Lebed setelah kembali ke Moskow sebagaimana dilaporkan Reuter. "Siapapun melihat orang-orang yang berada di sana bersikap acuh-tak-acuh dan lelah, kurang mendapat bimbingan, dan moral mereka rendah."
Sementara itu ia menggambarkan gerilyawan Chechnya sebagai "pejuang-pejuang yang bagus" dan memiliki tekad kuat untuk berjuang demi negara mereka.
Pejuang Chechnya, yang melancarkan serangan mengejutkan tanggal 6 Agustus -- setelah merembes masuk ke dalam kota Grozny dalam jumlah besar-- diberitakan memiliki semangat tinggi untuk mengobarkan perang gerilya.
Mereka dilaporkan sepenuhnya mengendalikan pertempuran di Grozny dan mampu melancarkan serangan dari berbagai tempat, sementara pasukan Rusia hanya dapat bergerak dengan naik kendaraan lapis baja dan nyaris tidak tahu mengenai kondisi geografis kota tersebut.
Pasukan Rusia menguasai Grozny, Februari 1995, setelah dua bulan serangan sengit artileri dan pemboman udara, yang membuat bangunan di kota itu rata dengan tanah.
Orang pertama
Kini sementara kondisi pasukan Rusia dilaporkan "kedodoran", Lebed -- yang mendapat wewenang penuh dari Presiden Rusia Boris Yeltsin -- mungkin akan menjadi satu- satunya tokoh Kremlin yang mampu mengakhiri pertempuran yang telah mempermalukan Rusia itu.
Jika berhasil menghentikan pertumpahan darah, Lebed berarti akan meraih keberhasilan yang telah gagal dicapai banyak tokoh sebelum dia, termasuk Yeltsin sendiri dan Perdana Menteri Viktor Chernomyrdin.
Satu persatu menteri Rusia dicopot dari jabatan karena dinilai bertindak ceroboh selama 20 bulan usaha untuk meredam upaya separatis di republik kecil itu.
Persetujuan perdamaian pernah dicapai Yeltsin dan Yandarbiyev sebelum presiden Rusia itu menang kembali dalam pemilihan umum bulan Juli berantakan. Komisi Negara, yang digalang Chernomyrdin, di Chechnya, gagal menunaikan tugasnya menyelesaikan krisis di republik itu.
Sekarang Lebed mewarisi semua kekuasaan Chernomyrdin dan memiliki otoritas untuk "menyatukan semua unsur kekuatan eksekutif federal yang terkait guna mengakhiri pertumpahan darah di Chechnya".
Secara teori ia dapat menginstruksikan kementerian dalam negeri dan kementerian pertahanan untuk menghentikan pertempuran dan menarik pasukan, kendati banyak pengulas dilaporkan ragu bahwa Lebed akan dapat menerapkan wewenangnya.
Soalnya, Yeltsin saja pernah tak digubris ketika ia memerintahkan penghentian pemboman terhadap desa-desa Chechnya.
Namun sebagian pejuang Chechnya diberitakan merasa optimistis bahwa Lebed dapat menghentikan "sisi pertempuran" yang dikobarkan Moskow, yang mereka tuduh ingin konflik Chechnya berlangsung terus. (17/08/96 09:28)
Jakarta, 17/8 (ANTARA) - Upaya "pemicu perdamaian" Rusia-Chechnya, Alexander Lebed, mengakhiri konflik di Chechnya memperlihatkan hasil menggembirakan tapi pertempuran belum tampak akan reda di republik separatis di Kaukasus itu.
Dalam pembicaraan dengan pemimpin separatis, Zalimkhan Yandarbiyev, Lebed berhasil membina rasa saling-percaya antara Moskow dan Grozny.
Seusai pembicaraan dengan pemimpin dewan keamanan Rusia itu hari Kamis (15/8), Yandarbiyev dilaporkan mengakui bahwa mereka saling percaya, tapi diperlukan kesabaran "untuk saling mendengarkan".
Sebelumnya Lebed bertemu dengan kepala staf militer separatis Chechnya, Aslan Maskhadov, dan pertemuan tersebut menghasilkan gencatan senjata kendati rapuh bagi seluruh republik Kaukasus itu.
Namun, komando militer Rusia melaporkan dua prajuritnya tewas dan 12 lagi cedera dalam bentrokan Rabu malam (14/8) dengan pejuang Chechnya di Grozny.
Lebed, yang didampingi Presiden Republik Ingushetia, Ruslan Aushev, menyatakan telah membahas semua masalah guna mewujudkan perdamaian dengan Yandarbiyev dan Maskhadov.
Lebed, sebagaimana dilaporkan AFP dan Reuter, mengkonfirmasi bahwa persetujuan telah dicapai mengenai pembentukan komisi penyelia guna menjamin bahwa "pemantauan ketat dilakukan oleh kedua pihak tersebut mengenai kondisi gencatan senjata".
Selain itu, satu dewan penyelia yang terdiri atas para kepala staf keamanan dari republik-republik tetangga Chechnya -- Dagestan, Ingusethia, dan Kabardino-Balkaria -- juga dibentuk.
Tujuan melibatkan republik-republik itu ialah untuk menjamin otoritas dewan tersebut.
Tugas tentara Rusia
Terlepas dari upaya perdamaian Lebed, tentara Rusia menghadapi tugas berat dalam upaya merebut kembali ibukota republik separatis itu.
Dalam pertempuran yang telah berlangsung selama lebih dari satu pekan di jalan-jalan kota Grozny, tentara Rusia -- yang mendapat dukungan pesawat tempur, helikopter bermeriam, dan serangan artileri -- hanya berhasil merebut "segelintir" daerah yang dikuasai pejuang Chechnya.
Pada 15 Agustus, tak kurang dari 200 kendaraan lapis baja Rusia diberitakan bergerak ke arah pangkalan utama tentara Moskow di Khakala di ujung kota Grozny.
Kejadian tersebut ditafsirkan wartawan asing di daerah itu sebagai persiapan tentara Rusia untuk menghadapi pertempuran lama.
Sebelumnya tentara Rusia digembar-gemborkan takkan menyerah dalam upaya merebut kembali Chechnya dan akan bertempur selama yang diperlukan guna meredam upaya separatis di republik itu.
Namun Lebed dilaporkan terkejut menyaksikan kondisi pasukan Rusia di wilayah itu.
"Makhluk-makhluk yang patut dikasihani ..., yang menjaga pos-pos Rusia di sana tak dapat menjadi wakil militer dan pasukan kementerian dalam negeri," kata Lebed setelah kembali ke Moskow sebagaimana dilaporkan Reuter. "Siapapun melihat orang-orang yang berada di sana bersikap acuh-tak-acuh dan lelah, kurang mendapat bimbingan, dan moral mereka rendah."
Sementara itu ia menggambarkan gerilyawan Chechnya sebagai "pejuang-pejuang yang bagus" dan memiliki tekad kuat untuk berjuang demi negara mereka.
Pejuang Chechnya, yang melancarkan serangan mengejutkan tanggal 6 Agustus -- setelah merembes masuk ke dalam kota Grozny dalam jumlah besar-- diberitakan memiliki semangat tinggi untuk mengobarkan perang gerilya.
Mereka dilaporkan sepenuhnya mengendalikan pertempuran di Grozny dan mampu melancarkan serangan dari berbagai tempat, sementara pasukan Rusia hanya dapat bergerak dengan naik kendaraan lapis baja dan nyaris tidak tahu mengenai kondisi geografis kota tersebut.
Pasukan Rusia menguasai Grozny, Februari 1995, setelah dua bulan serangan sengit artileri dan pemboman udara, yang membuat bangunan di kota itu rata dengan tanah.
Orang pertama
Kini sementara kondisi pasukan Rusia dilaporkan "kedodoran", Lebed -- yang mendapat wewenang penuh dari Presiden Rusia Boris Yeltsin -- mungkin akan menjadi satu- satunya tokoh Kremlin yang mampu mengakhiri pertempuran yang telah mempermalukan Rusia itu.
Jika berhasil menghentikan pertumpahan darah, Lebed berarti akan meraih keberhasilan yang telah gagal dicapai banyak tokoh sebelum dia, termasuk Yeltsin sendiri dan Perdana Menteri Viktor Chernomyrdin.
Satu persatu menteri Rusia dicopot dari jabatan karena dinilai bertindak ceroboh selama 20 bulan usaha untuk meredam upaya separatis di republik kecil itu.
Persetujuan perdamaian pernah dicapai Yeltsin dan Yandarbiyev sebelum presiden Rusia itu menang kembali dalam pemilihan umum bulan Juli berantakan. Komisi Negara, yang digalang Chernomyrdin, di Chechnya, gagal menunaikan tugasnya menyelesaikan krisis di republik itu.
Sekarang Lebed mewarisi semua kekuasaan Chernomyrdin dan memiliki otoritas untuk "menyatukan semua unsur kekuatan eksekutif federal yang terkait guna mengakhiri pertumpahan darah di Chechnya".
Secara teori ia dapat menginstruksikan kementerian dalam negeri dan kementerian pertahanan untuk menghentikan pertempuran dan menarik pasukan, kendati banyak pengulas dilaporkan ragu bahwa Lebed akan dapat menerapkan wewenangnya.
Soalnya, Yeltsin saja pernah tak digubris ketika ia memerintahkan penghentian pemboman terhadap desa-desa Chechnya.
Namun sebagian pejuang Chechnya diberitakan merasa optimistis bahwa Lebed dapat menghentikan "sisi pertempuran" yang dikobarkan Moskow, yang mereka tuduh ingin konflik Chechnya berlangsung terus. (17/08/96 09:28)
PALESTINA BERADA DI AMBANG FUNDAMENTALISME?
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 22/8.96 (ANTARA) - Pemerintah Otonomi Palestina menghadapi cobaan berat keuangan dan bukan tak mungkin akan terjerumus ke dalam fundamentalisme, jika Israel tidak mencabut pembatasan jumlah orang Palestina yang bekerja di negara Yahudi itu dan masyarakat internasional tak bertindak meringankan beban tersebut.
Krisis ekonomi semacam ini bukan pertama kali dialami Pemerintah Otonomi yang dipimpin Yasser Arafat, karena tahun 1994 Pemerintah Otonomi Palestina nyaris tak mampu membayar gaji para pegawainya.
"Dalam beberapa pekan Pemerintah Otonomi mungkin menghadapi krisis likuiditas dan kehancuran ekonomi," demikian peringatan utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza, Terje Larsen, sebaimana dikutip Reuter.
Kejadian itu dapat mengakibatkan kemacetan dan secara politik berbahaya, kata penasehat kantor PBB di Jalur Gaza, Ferdinand Smith, kepada UPI.
Kehancuran finansial Pemerintah Otonomi Palestina dapat memicu kerusuhan politik di wilayah-wilayah otonomi.
Pemerintah Otonomi Palestina juga bisa kehilangan kredibilitas, dan akibat yang muncul nantinya dapat berupa keadaan yang mudah bergolak.
Defisit anggaran Pemerintah Otonomi diperkirakan mencapai 127 juta dolar AS, sedangkan negara-negara donor baru memberi 40 juta dari 64 juta dolar AS yang dijanjikan guna membantu Pemerintah Otonomi.
Israel menambah berat beban Pemerintah Otonomi dengan menutup wilayahnya bagi orang Palestina yang ingin bekerja.
Kerugian yang diderita Pemerintah Otonomi Palestina akibat penutupan Israel dilaporkan mencapai 600 juta dolar sejak Januari 1996, penderitaan ekonomi paling buruk yang timbul sejak Israel merebut wilayah-wilayah itu tahun 1967.
Oleh karena itu, kata Larsen, dana internasional bagi proyek-proyek jangka panjang yang dijanjikan awal tahun ini harus ditataulang guna mengatasi masalah kronis yang dialami Pemerintah Otonomi Palestina akibat penutupan Israel, walaupun Tel Aviv telah melonggarkan sebagian penutupan tersebut.
Menurut utusan Dana Moneter Internasional di Tepi Barat dan Jalur Gaza, Salam Fayyad, kegagalan negara-negara donor untuk memenuhi janji mereka akan memaksa Pemerintah Otonomi memperluas sektor swasta sampai keluar daya tampungnya dan melakukan pinjaman.
Sejak bulan Juni 1996, Pemerintah Otonomi Palestina dilaporkan belum menerima bantuan bagi anggaran barunya, dan dengan takadanya sumber daya, posisi likuiditas Pemerintah Otonomi akan terancam.
Wilayah otonomi Palestina telah berulang kali menjadi sasaran penutup oleh Israel sejak tahun 1993, dan setelah serangkaian pemboman bunuh diri Israel melakukan blokade total terhadap Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Akibat penutupan tersebut, pengangguran mencapai tingkat tertinggi sejak tahun 1967, yaitu 51 persen di Jalur Gaza, dan 40 persen di Tepi Barat tahun 1996.
Sebanyak 166.000 orang Palestina tak dapat bekerja di Israel akibat penutupan itu.
Penutupan tersebut dilaporkan juga mempengaruhi ekspor dari Tepi Barat dan Jalur Gaza, senilai 500 juta dolar AS pada bulan Januari saja.
Lahirkan fundamentalisme
Kemiskinan yang diderita penduduk Palestina dikhawatirkan oleh banyak pihak akan menimbulkan pergolakan, dan tidak menutup kemungkinan malah melahirkan fundalisme.
Inter Press Service (IPS) dalam suatu terbitannya menyatakan, pihak Barat keliru jika menuding fundamentalisme agama sebagai ancaman baru terhadap keamanan dunia.
Sebenarnya kesalahan mengenai masalah fundamentalisme, menurut IPS, terletak pada pemberitaan media dan tindakan pemerintah tertentu dengan menciptakan kesan keliru keliru mengenai kaitan fundamentalisme dengan agama.
Banyak negara dan pemerintah menuding pemberontakan sebagai fundamentalisme. Padahal, menurut seorang tokoh agama Islam di London, fundamentalisme tumbuh akibat meluasnya kemiskinan dan keresahan ekonomi bukan karena ulah negara tertentu yang berbendera agama.
Kegagalan suatu pemerintah dalam membenahi diri, katanya, mengakibatkan banyak masalah ekonomi dan sosial dan membuat rakyat hidup dalam kesulitan.
Saat ini tak kurang dari 1,1 miliar orang diperkirakan hidup dalam kemiskinan total dan di banyak negara miskin muncul berbagai kasus fundamentalisme, seperti Burundi, Rwanda, dan kini bukan tak mungkin mengancam rakyat Palestina.
Namun, seorang pakar lain berpendapat, kemiskinan absolut tidak secara otomatis melahirkan fundamentalisme.
Pada umumnya fundamentalisme timbul dalam masyarakat yang kalah dalam bidang ekonomi, tidak harus dalam kalangan orang yang hidup dalam kemiskinan total.
Kalah dalam persaingan di bidang ekonomi agaknya juga menjadi faktor penting dalam kasus kelahiran fundamentalisme.
Padahal, banyak sejarah satu negara mencatat, begitu fundamentalisme muncul, maka pihak pemerintah serta merta menudingnya sebagai ancaman, dan perbedaan mendasar antara pengaruh agama terhadap kehidupan politik dan pengaruh politik terhadap kehidupan beragama menjadi kabur ataupun sengaja dibuat kabur.
Seorang pengamat berpendapat, fundamentalisme tumbuh subur jika pemerintah gagal membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (23/08/96 11:01)
Jakarta, 22/8.96 (ANTARA) - Pemerintah Otonomi Palestina menghadapi cobaan berat keuangan dan bukan tak mungkin akan terjerumus ke dalam fundamentalisme, jika Israel tidak mencabut pembatasan jumlah orang Palestina yang bekerja di negara Yahudi itu dan masyarakat internasional tak bertindak meringankan beban tersebut.
Krisis ekonomi semacam ini bukan pertama kali dialami Pemerintah Otonomi yang dipimpin Yasser Arafat, karena tahun 1994 Pemerintah Otonomi Palestina nyaris tak mampu membayar gaji para pegawainya.
"Dalam beberapa pekan Pemerintah Otonomi mungkin menghadapi krisis likuiditas dan kehancuran ekonomi," demikian peringatan utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza, Terje Larsen, sebaimana dikutip Reuter.
Kejadian itu dapat mengakibatkan kemacetan dan secara politik berbahaya, kata penasehat kantor PBB di Jalur Gaza, Ferdinand Smith, kepada UPI.
Kehancuran finansial Pemerintah Otonomi Palestina dapat memicu kerusuhan politik di wilayah-wilayah otonomi.
Pemerintah Otonomi Palestina juga bisa kehilangan kredibilitas, dan akibat yang muncul nantinya dapat berupa keadaan yang mudah bergolak.
Defisit anggaran Pemerintah Otonomi diperkirakan mencapai 127 juta dolar AS, sedangkan negara-negara donor baru memberi 40 juta dari 64 juta dolar AS yang dijanjikan guna membantu Pemerintah Otonomi.
Israel menambah berat beban Pemerintah Otonomi dengan menutup wilayahnya bagi orang Palestina yang ingin bekerja.
Kerugian yang diderita Pemerintah Otonomi Palestina akibat penutupan Israel dilaporkan mencapai 600 juta dolar sejak Januari 1996, penderitaan ekonomi paling buruk yang timbul sejak Israel merebut wilayah-wilayah itu tahun 1967.
Oleh karena itu, kata Larsen, dana internasional bagi proyek-proyek jangka panjang yang dijanjikan awal tahun ini harus ditataulang guna mengatasi masalah kronis yang dialami Pemerintah Otonomi Palestina akibat penutupan Israel, walaupun Tel Aviv telah melonggarkan sebagian penutupan tersebut.
Menurut utusan Dana Moneter Internasional di Tepi Barat dan Jalur Gaza, Salam Fayyad, kegagalan negara-negara donor untuk memenuhi janji mereka akan memaksa Pemerintah Otonomi memperluas sektor swasta sampai keluar daya tampungnya dan melakukan pinjaman.
Sejak bulan Juni 1996, Pemerintah Otonomi Palestina dilaporkan belum menerima bantuan bagi anggaran barunya, dan dengan takadanya sumber daya, posisi likuiditas Pemerintah Otonomi akan terancam.
Wilayah otonomi Palestina telah berulang kali menjadi sasaran penutup oleh Israel sejak tahun 1993, dan setelah serangkaian pemboman bunuh diri Israel melakukan blokade total terhadap Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Akibat penutupan tersebut, pengangguran mencapai tingkat tertinggi sejak tahun 1967, yaitu 51 persen di Jalur Gaza, dan 40 persen di Tepi Barat tahun 1996.
Sebanyak 166.000 orang Palestina tak dapat bekerja di Israel akibat penutupan itu.
Penutupan tersebut dilaporkan juga mempengaruhi ekspor dari Tepi Barat dan Jalur Gaza, senilai 500 juta dolar AS pada bulan Januari saja.
Lahirkan fundamentalisme
Kemiskinan yang diderita penduduk Palestina dikhawatirkan oleh banyak pihak akan menimbulkan pergolakan, dan tidak menutup kemungkinan malah melahirkan fundalisme.
Inter Press Service (IPS) dalam suatu terbitannya menyatakan, pihak Barat keliru jika menuding fundamentalisme agama sebagai ancaman baru terhadap keamanan dunia.
Sebenarnya kesalahan mengenai masalah fundamentalisme, menurut IPS, terletak pada pemberitaan media dan tindakan pemerintah tertentu dengan menciptakan kesan keliru keliru mengenai kaitan fundamentalisme dengan agama.
Banyak negara dan pemerintah menuding pemberontakan sebagai fundamentalisme. Padahal, menurut seorang tokoh agama Islam di London, fundamentalisme tumbuh akibat meluasnya kemiskinan dan keresahan ekonomi bukan karena ulah negara tertentu yang berbendera agama.
Kegagalan suatu pemerintah dalam membenahi diri, katanya, mengakibatkan banyak masalah ekonomi dan sosial dan membuat rakyat hidup dalam kesulitan.
Saat ini tak kurang dari 1,1 miliar orang diperkirakan hidup dalam kemiskinan total dan di banyak negara miskin muncul berbagai kasus fundamentalisme, seperti Burundi, Rwanda, dan kini bukan tak mungkin mengancam rakyat Palestina.
Namun, seorang pakar lain berpendapat, kemiskinan absolut tidak secara otomatis melahirkan fundamentalisme.
Pada umumnya fundamentalisme timbul dalam masyarakat yang kalah dalam bidang ekonomi, tidak harus dalam kalangan orang yang hidup dalam kemiskinan total.
Kalah dalam persaingan di bidang ekonomi agaknya juga menjadi faktor penting dalam kasus kelahiran fundamentalisme.
Padahal, banyak sejarah satu negara mencatat, begitu fundamentalisme muncul, maka pihak pemerintah serta merta menudingnya sebagai ancaman, dan perbedaan mendasar antara pengaruh agama terhadap kehidupan politik dan pengaruh politik terhadap kehidupan beragama menjadi kabur ataupun sengaja dibuat kabur.
Seorang pengamat berpendapat, fundamentalisme tumbuh subur jika pemerintah gagal membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (23/08/96 11:01)
SENTUHAN WANITA UNTUK WUJUDKAN PERDAMAIAN DI LIBERIA
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 26/8/96 (ANTARA) - Wanita pemimpin baru Liberia, meskipun menyatakan memiliki "sentuhan selembut beludru", takkan ragu mengambil sikap tegas guna mendorong para gembong perang, yang terdiri atas kaum pria, menuju perdamaian.
Perry (57), dipilih tanggal 17 Agustus oleh para kepala negara Afrika Barat, yang mengadakan pertemuan di Abuja, sebagai pemimpin dewan negara yang berkuasa di Liberia.
Cara bicara Perry dilaporkan tidak mencerminkan nada keras para wanita yang pernah menduduki tampuk tertinggi dalam pemerintahan, seperti Margaret Thatcher, Indira Gandhi atau Benazir Bhutto.
"... Namun jika tiba waktunya untuk bersikap tegas, saya dapat menjadi sekeras baja," demikian komentar Ruth Perry mengenai pemilihan dirinya oleh para pemimpin negara Afrika Barat kepada Reuter.
Meskipun begitu, ia mengakui sempat "keder" sewaktu terpilih tapi menyadari bahwa "Tuhan telah menentukan pilihan" dan ia akan terus memohon bimbingan-Nya.
Wilayah Afrika memang pernah memiliki sederet ratu pada masa pra-kolonial, tapi nyaris didominasi kaum pria sejak tahun 1960-an, saat kemerdekaan merebak.
Wanita pertama yang menjadi kepala pemerintahan di Afrika adalah Elisabeth Dominitien, perdana menteri Republik Afrika Tengah, antara Januari 1975 dan April 1976.
Burundi dan Rwanda, dua negara yang dilanda perang saudara, juga pernah memiliki wanita sebagai perdana menteri.
Agathe Uwilingiyimana dari Rwanda tewas dalam pembantaian suku bangsa tahun 1994 di negeri itu dan Sylvie Kinigi menjadi perdana menteri Burundi bulan Oktober 1993 tapi pemerintahnya terguling empat bulan kemudian.
Perang saudara di Liberia, yang didirikan oleh bekas budak pada 1847 dan menjadi republik paling tua di Afrika, telah menewaskan lebih dari 150.000 orang dan memaksa lebih separuh dari 2,6 juta penduduknya mengungsi ke negara-negara tetangga.
Perry hidup melewati pertempuran yang telah merusak jalan-jalan di ibukota negeri itu dan mengoyak keheningan hutannya sejak 1990.
Perry, yang menyatakan telah merasakan penderitaan rakyat Liberia karena ia juga mengalami semua musibah tersebut, bertugas sebagai senator selama kekuasaan pemimpin junta militer Samuel Doe, yang berakhir dengan tewasnya diktator itu oleh salah satu faksi yang berperang di Liberia tahun 1990.
Perry menggantikan pengajar universitas, Wilton Sankawulo, yang oleh sebagian anggota faksi yang bertikai dituduh mendukung gembong utama Charles Taylor dan tak mampu berbuat banyak untuk mengakhiri pertumpahan darah di Monrovia pada bulan April.
Karena merasa prihatin dengan kemampuan Dewan Negara, para kepala negara Afrika Barat merasa harus ada perubahan kepemimpinan agar peningkatan keefektivan dapat dicapai.
Dukungan
Untuk mengakhiri enam tahun perang saudara di Liberia, para kepala negara Afrika Barat pertengahan Agustus lalu menyetujui pengangkatan Perry dan rencana perdamaian yang diharapkan dapat membuahkan hasil.
Tak kurang dari selusin persetujuan perdamaian, "yang disebut-sebut sebagai kesempatan terakhir", gagal menyudahi perang saudara di Liberia.
Namun sekali ini, banyak pengulas dilaporkan optimistis bahwa persetujuan baru itu, yang juga berisi ancaman sanksi bepergian dari para pemimpin Afrika Barat jika gembong-gembong perang Liberia tak mau tunduk, dapat mencapai sasaran.
Dalam "upaya paling akhir" ini, para pemimpin Afrika Barat merancang rencana perdamaian dengan gembong-gembong perang Liberia, yang meliputi jadwal perlucutan sebanyak 60.000 anggota milisi dan penyelenggaraan pemilihan umum.
Rencana itu, yang berlandaskan pada persetujuan yang ditandatangani sekitar setahun lalu, dianggap sebagai kerangka paling tepat untuk memulihkan perdamaian di Liberia. Para gembong perang dilaporkan bersedia menerima rencana tersebut.
Rooselevelt Johnson, yang terlibat persaingan dengan Charles Taylor dan Alhaji Kromah, dilaporkan mengulurkan salam perdamaian kepada kedua musuhnya itu.
Tyalor dan Kromah, yang juga duduk dalam Dewan Negara, memerintahkan penangkapan Johnson tanggal 6 April, tindakan yang memicu perang antarfaksi dan penjarahan selama tujuh pekan setelah pengikut Johnson menentang perintah tersebut.
Sayap Krahn Gerakan Persatuan Pembebasan (ULIMO-J) yang dipimpin Johnson terlibat pertempuran melawan pengikut Taylor dan Kromah dalam sebagian besar pertempuran di Liberia, yang tercetus akibat pemberontakan Taylor Desember 1989 guna menentang Samuel Doe.
Johnson menyatakan "puas" dengan rencana perdamaian yang disusun oleh para pemimpin Afrika Barat itu. Sebelumnya, Taylor telah menyampaikan kesediaannya untuk mewujudkan perdamaian.
Taylor menyatakan bahwa ia sudah tidak menyediakan diri lagi bagi pertempuran dan akan memberi kesempatan pada rakyat menikmati perdamaian karena "para pemimpin faksi di Liberia tidak memiliki pilihan lain lagi".
Kesediaan Taylor dan Johnson itu bercampur dengan harapan para pemimpin Perhimpunan Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) bahwa pemilihan umum, yang direncanakan berlangsung pada atau sekitar 30 Mei 1997 dan pengambilan sumpah pemerintah terpilih tanggal 15 Juni, akan mengakhiri perang saudara di Liberia.
Sebelum pemilihan umum, para pemimpin faksi tersebut berjanji akan melucuti pengikut mereka paling lambat 31 Januari 1997.
Perry juga menyambut baik kesediaan para gembong perang negerinya itu dan mengajak semua pihak, bukan hanya rakyat Liberia, agar tidak menghukum mereka karena ulah mereka pada masa lalu.
Tugas paling berat yang diemban wanita pemimpin Dewan Negara Liberia tersebut ialah apakah ia akan mampu bersikap netral dan tidak bias? (26/8/96 18:47)
Jakarta, 26/8/96 (ANTARA) - Wanita pemimpin baru Liberia, meskipun menyatakan memiliki "sentuhan selembut beludru", takkan ragu mengambil sikap tegas guna mendorong para gembong perang, yang terdiri atas kaum pria, menuju perdamaian.
Perry (57), dipilih tanggal 17 Agustus oleh para kepala negara Afrika Barat, yang mengadakan pertemuan di Abuja, sebagai pemimpin dewan negara yang berkuasa di Liberia.
Cara bicara Perry dilaporkan tidak mencerminkan nada keras para wanita yang pernah menduduki tampuk tertinggi dalam pemerintahan, seperti Margaret Thatcher, Indira Gandhi atau Benazir Bhutto.
"... Namun jika tiba waktunya untuk bersikap tegas, saya dapat menjadi sekeras baja," demikian komentar Ruth Perry mengenai pemilihan dirinya oleh para pemimpin negara Afrika Barat kepada Reuter.
Meskipun begitu, ia mengakui sempat "keder" sewaktu terpilih tapi menyadari bahwa "Tuhan telah menentukan pilihan" dan ia akan terus memohon bimbingan-Nya.
Wilayah Afrika memang pernah memiliki sederet ratu pada masa pra-kolonial, tapi nyaris didominasi kaum pria sejak tahun 1960-an, saat kemerdekaan merebak.
Wanita pertama yang menjadi kepala pemerintahan di Afrika adalah Elisabeth Dominitien, perdana menteri Republik Afrika Tengah, antara Januari 1975 dan April 1976.
Burundi dan Rwanda, dua negara yang dilanda perang saudara, juga pernah memiliki wanita sebagai perdana menteri.
Agathe Uwilingiyimana dari Rwanda tewas dalam pembantaian suku bangsa tahun 1994 di negeri itu dan Sylvie Kinigi menjadi perdana menteri Burundi bulan Oktober 1993 tapi pemerintahnya terguling empat bulan kemudian.
Perang saudara di Liberia, yang didirikan oleh bekas budak pada 1847 dan menjadi republik paling tua di Afrika, telah menewaskan lebih dari 150.000 orang dan memaksa lebih separuh dari 2,6 juta penduduknya mengungsi ke negara-negara tetangga.
Perry hidup melewati pertempuran yang telah merusak jalan-jalan di ibukota negeri itu dan mengoyak keheningan hutannya sejak 1990.
Perry, yang menyatakan telah merasakan penderitaan rakyat Liberia karena ia juga mengalami semua musibah tersebut, bertugas sebagai senator selama kekuasaan pemimpin junta militer Samuel Doe, yang berakhir dengan tewasnya diktator itu oleh salah satu faksi yang berperang di Liberia tahun 1990.
Perry menggantikan pengajar universitas, Wilton Sankawulo, yang oleh sebagian anggota faksi yang bertikai dituduh mendukung gembong utama Charles Taylor dan tak mampu berbuat banyak untuk mengakhiri pertumpahan darah di Monrovia pada bulan April.
Karena merasa prihatin dengan kemampuan Dewan Negara, para kepala negara Afrika Barat merasa harus ada perubahan kepemimpinan agar peningkatan keefektivan dapat dicapai.
Dukungan
Untuk mengakhiri enam tahun perang saudara di Liberia, para kepala negara Afrika Barat pertengahan Agustus lalu menyetujui pengangkatan Perry dan rencana perdamaian yang diharapkan dapat membuahkan hasil.
Tak kurang dari selusin persetujuan perdamaian, "yang disebut-sebut sebagai kesempatan terakhir", gagal menyudahi perang saudara di Liberia.
Namun sekali ini, banyak pengulas dilaporkan optimistis bahwa persetujuan baru itu, yang juga berisi ancaman sanksi bepergian dari para pemimpin Afrika Barat jika gembong-gembong perang Liberia tak mau tunduk, dapat mencapai sasaran.
Dalam "upaya paling akhir" ini, para pemimpin Afrika Barat merancang rencana perdamaian dengan gembong-gembong perang Liberia, yang meliputi jadwal perlucutan sebanyak 60.000 anggota milisi dan penyelenggaraan pemilihan umum.
Rencana itu, yang berlandaskan pada persetujuan yang ditandatangani sekitar setahun lalu, dianggap sebagai kerangka paling tepat untuk memulihkan perdamaian di Liberia. Para gembong perang dilaporkan bersedia menerima rencana tersebut.
Rooselevelt Johnson, yang terlibat persaingan dengan Charles Taylor dan Alhaji Kromah, dilaporkan mengulurkan salam perdamaian kepada kedua musuhnya itu.
Tyalor dan Kromah, yang juga duduk dalam Dewan Negara, memerintahkan penangkapan Johnson tanggal 6 April, tindakan yang memicu perang antarfaksi dan penjarahan selama tujuh pekan setelah pengikut Johnson menentang perintah tersebut.
Sayap Krahn Gerakan Persatuan Pembebasan (ULIMO-J) yang dipimpin Johnson terlibat pertempuran melawan pengikut Taylor dan Kromah dalam sebagian besar pertempuran di Liberia, yang tercetus akibat pemberontakan Taylor Desember 1989 guna menentang Samuel Doe.
Johnson menyatakan "puas" dengan rencana perdamaian yang disusun oleh para pemimpin Afrika Barat itu. Sebelumnya, Taylor telah menyampaikan kesediaannya untuk mewujudkan perdamaian.
Taylor menyatakan bahwa ia sudah tidak menyediakan diri lagi bagi pertempuran dan akan memberi kesempatan pada rakyat menikmati perdamaian karena "para pemimpin faksi di Liberia tidak memiliki pilihan lain lagi".
Kesediaan Taylor dan Johnson itu bercampur dengan harapan para pemimpin Perhimpunan Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) bahwa pemilihan umum, yang direncanakan berlangsung pada atau sekitar 30 Mei 1997 dan pengambilan sumpah pemerintah terpilih tanggal 15 Juni, akan mengakhiri perang saudara di Liberia.
Sebelum pemilihan umum, para pemimpin faksi tersebut berjanji akan melucuti pengikut mereka paling lambat 31 Januari 1997.
Perry juga menyambut baik kesediaan para gembong perang negerinya itu dan mengajak semua pihak, bukan hanya rakyat Liberia, agar tidak menghukum mereka karena ulah mereka pada masa lalu.
Tugas paling berat yang diemban wanita pemimpin Dewan Negara Liberia tersebut ialah apakah ia akan mampu bersikap netral dan tidak bias? (26/8/96 18:47)
PEKERJAAN RUMAH LEBED, KUKUHKAN GENCATAN SENJATA CHECHNYA
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 23/8/96 (ANTARA) - Presiden Rusia Boris Yeltsin, yang kondisi kesehatannya menjadi tanda tanya, dan kepala dinas keamanannya Alexander Lebed kini menghadapi tugas untuk membuat gencatan senjata di Chechnya jadi permanen.
Setelah dua hari istirahat, Yeltsin pada Jumat (23/8) dilaporkan Reuter kembali memusatkan perhatian pada masalah gencatan senjata yang dirancang Lebed bagi republik separatis Chechnya.
Sebelumnya, ketidak-hadiran Yeltsin di hadapan masyarakat menimbulkan bermacam spekulasi mengenai kondisi kesehatan pemimpin Kremlin yang baru dilantik untuk masa jabatan kedua tersebut.
Sementara itu, Lebed dilaporkan AFP masih harus meyakinkan kementerian keamanan, terutama kementerian dalam negeri Rusia, yang meragukan keberhasilan upayanya mewujudkan kedamaian di Chechnya.
Persetujuan gencatan senjata itu dicapai Kamis (22/8) petang, dan menghasilkan langkah pertama pembangunan markas gabungan militer Rusia-petempur Chechnya di Grozny, yang diserang pejuang Chechnya tanggal 6 Agustus 1996, dan dilanjutkan dengan penarikan tentara Moskow dari daerah pegunungan di bagian selatan republik Kaukasus utara itu.
Gencatan senjata tersebut dijadwalkan berlaku Jumat siang waktu setempat.
Sebelumnya, upaya Lebed diselimuti awan gelap oleh percekcokan antara dia dan Menteri Dalam Negeri Rusia Anatoly Kulikov.
Kulikov, yang membawahi sebagian besar pasukan Rusia di Chechnya, dipandang banyak kalangan bertindak dengan tangan besi dalam menangani krisis Chechnya, dan tindakanya dikecam Lebed, yang pertengahan bulan Agustus menuntut pemecatan Kulikov.
Pertikaian antara kedua orang itu terjadi setelah berkecamuknya pertempuran paling berdarah dalam 20 bulan krisis di republik separatis tersebut.
Pasukan kementerian dalam negeri Rusia telah terlibat pertempuran bersama tentara reguler di Chechnya.
Lebed bulan Agustus ini melakukan lawatan ke Chechnya, tindakan mengundang pujian dari pemimpin separatis Zelimkhan Yandarbiyev. Lebed juga mengadakan pembicaraan dengan komandan lapangan separatis Aslan Maskhadov.
Yandarbiyev berkomentar bahwa pembicaraannya dengan Lebed bersifat "positif dan konstruktif, dan Lebed memiliki peluang besar dalam mewujudkan perdamaian di Chechnya serta seluruh wilayah Kaukasus utara".
Namun, percekcokannya dengan Kulikov berlum berakhir. Menteri dalam negeri Rusia tersebut menuduh kepala staf keamanan Moskow itu "gila kekuasaan".
Lebed juga menghadapi tugas berat dalam meyakinkan Yeltsin, yang memberinya kekuasaan penuh untuk mencapai perdamaian dengan separatis Chechnya.
Yeltsin hari Kamis dilaporkan menyambut keberhasilan Lebed dengan sikap "hangat-hangat kuku", dan menganggap kemajuan ke arah berakhirnya perang Chechnya berjalan sangat lamban.
Seorang pengulas militer di Moskow mengatakan kepada AFP bahwa Yeltsin kadangkala mendukung cara-cara non- militer, tapi pada saat lain menyokong dilanjutkannya pertempuran guna menggilas aksi separatis.
Keprihatinan dan kecaman
Sebelumnya, masyarakat internasional dilaporkan prihatin menyaksikan pertempuran yang berkecamuk lagi di Chechnya, apalagi setelah komandan militer Rusia di republik itu mengancam akan melancarkan serangan habis-habisan terhadap Grozny.
Ultimatum tersebut tentu saja membuat "kalang-kabut" penduduk sipil dan dikecam oleh Menteri Pertahanan Rusia Igor Rodionov, yang mendukung upaya Lebed di Kaukasus.
Kementerian Luar Negeri di London diberitakan merasa sangat prihatin dengan perkembangan keadaan di Grozny, dan berpendapat jalan keluar bagi krisis Chechnya terletak pada dialog dan bukan pada konfrontasi.
Keprihatinan juga disampaikan negara-negara Eropa, yang menyerukan kedua pihak dalam konflik Chechnya agar kembali ke meja perundingan.
Sementara itu, AS menganggap komandan militer Rusia di Chechnya, Jenderal Konstantin Pulikovsky telah mengeluarkan ancaman menakutkan mengenai cara ia akan menangani keadaan di republik Kaukasus tersebut.
Diplomat-diplomat AS di Moskow dilaporkan berusaha secara seksama untuk berusaha mencegah krisis Chechnya bertambah parah.
Di dalam negerinya, kebijakan Lebed dinilai sebagai kekalahan paling buruk dalam hampir dua tahun pertempuran di Chechnya. Yeltsin mengirim pasukan guna meredam aksi separatis Chechnya, yang saat itu dipimpin "mendiang" Dhzokhar Dudayev, bulan Desember 1994.
Persetujuan gencatan senjata tersebut juga dianggap sebagai penyerahan, tanpa mengacuhkan pemerintah angkatan Rusia di Grozny.
Lebed bahkan dianggap menangguk keuntungan dari ketidakpastian dalam kebijakan Rusia mengenai Chechnya.
Selain menghadapi kecaman di Rusia, Lebed juga masih menghadapi tugas berat dalam merundingkan berbagai aspek persetujuan perdamaian menyeluruh, terutama masalah kedaulatan Chechnya, yang selama ini menjadi perintang utama menuju perdamaian.
Gagasan perdamaian terdahulu, yang disebut-sebut memiliki jangkauan luas, gagal mengakhiri pertumpahan darah, dan masing-masing pihak saling tuduh pihak lain sebagai pelanggar gencatan senjata.
Persetujuan perdamaian yang dicapai tahun 1995 juga berantakan ketika komandan Rusia di Chechnya saat itu, Jenderal Anatoly Romanov, menjadi sasaran serangan bom mobil dan nyaris menewaskannya di Grozny.
Gagasan perdamaian Yeltsin, yang menawarkan otonomi lebih besar bagi Chechnya "dibandingkan dengan republik lain dalam federasi Rusia", tanggal 31 Maret tahun ini juga tak berumur panjang.
Berbagai perundingan sebelumnya, guna mengakhiri krisis Chechnya, selalu membentur kebuntuan mengenai masalah status politik republik Kaukasus tersebut.
Pejuang separatis Chechnya berkeras menghendaki kemerdekaan, sedangkan Rusia tak mau mengizinkannya.
Namun, Lebed dilaporkan dapat menghidupkan harapan bagi berakhirnya pertempuran Chechnya, dan pihak separatis optimistis mengenai masalah kedaulatan dan menyatakan kedua pihak tersebut mendekati titik kompromi.
Sebelum mengemban misi perdamaiannya di Chechnya, Lebed telah mengatakan krisis di Kaukasus utara itu dapat diakhiri kalau masing-masing pihak mau bersikap luwes.
(23/08/96 21:35)
Jakarta, 23/8/96 (ANTARA) - Presiden Rusia Boris Yeltsin, yang kondisi kesehatannya menjadi tanda tanya, dan kepala dinas keamanannya Alexander Lebed kini menghadapi tugas untuk membuat gencatan senjata di Chechnya jadi permanen.
Setelah dua hari istirahat, Yeltsin pada Jumat (23/8) dilaporkan Reuter kembali memusatkan perhatian pada masalah gencatan senjata yang dirancang Lebed bagi republik separatis Chechnya.
Sebelumnya, ketidak-hadiran Yeltsin di hadapan masyarakat menimbulkan bermacam spekulasi mengenai kondisi kesehatan pemimpin Kremlin yang baru dilantik untuk masa jabatan kedua tersebut.
Sementara itu, Lebed dilaporkan AFP masih harus meyakinkan kementerian keamanan, terutama kementerian dalam negeri Rusia, yang meragukan keberhasilan upayanya mewujudkan kedamaian di Chechnya.
Persetujuan gencatan senjata itu dicapai Kamis (22/8) petang, dan menghasilkan langkah pertama pembangunan markas gabungan militer Rusia-petempur Chechnya di Grozny, yang diserang pejuang Chechnya tanggal 6 Agustus 1996, dan dilanjutkan dengan penarikan tentara Moskow dari daerah pegunungan di bagian selatan republik Kaukasus utara itu.
Gencatan senjata tersebut dijadwalkan berlaku Jumat siang waktu setempat.
Sebelumnya, upaya Lebed diselimuti awan gelap oleh percekcokan antara dia dan Menteri Dalam Negeri Rusia Anatoly Kulikov.
Kulikov, yang membawahi sebagian besar pasukan Rusia di Chechnya, dipandang banyak kalangan bertindak dengan tangan besi dalam menangani krisis Chechnya, dan tindakanya dikecam Lebed, yang pertengahan bulan Agustus menuntut pemecatan Kulikov.
Pertikaian antara kedua orang itu terjadi setelah berkecamuknya pertempuran paling berdarah dalam 20 bulan krisis di republik separatis tersebut.
Pasukan kementerian dalam negeri Rusia telah terlibat pertempuran bersama tentara reguler di Chechnya.
Lebed bulan Agustus ini melakukan lawatan ke Chechnya, tindakan mengundang pujian dari pemimpin separatis Zelimkhan Yandarbiyev. Lebed juga mengadakan pembicaraan dengan komandan lapangan separatis Aslan Maskhadov.
Yandarbiyev berkomentar bahwa pembicaraannya dengan Lebed bersifat "positif dan konstruktif, dan Lebed memiliki peluang besar dalam mewujudkan perdamaian di Chechnya serta seluruh wilayah Kaukasus utara".
Namun, percekcokannya dengan Kulikov berlum berakhir. Menteri dalam negeri Rusia tersebut menuduh kepala staf keamanan Moskow itu "gila kekuasaan".
Lebed juga menghadapi tugas berat dalam meyakinkan Yeltsin, yang memberinya kekuasaan penuh untuk mencapai perdamaian dengan separatis Chechnya.
Yeltsin hari Kamis dilaporkan menyambut keberhasilan Lebed dengan sikap "hangat-hangat kuku", dan menganggap kemajuan ke arah berakhirnya perang Chechnya berjalan sangat lamban.
Seorang pengulas militer di Moskow mengatakan kepada AFP bahwa Yeltsin kadangkala mendukung cara-cara non- militer, tapi pada saat lain menyokong dilanjutkannya pertempuran guna menggilas aksi separatis.
Keprihatinan dan kecaman
Sebelumnya, masyarakat internasional dilaporkan prihatin menyaksikan pertempuran yang berkecamuk lagi di Chechnya, apalagi setelah komandan militer Rusia di republik itu mengancam akan melancarkan serangan habis-habisan terhadap Grozny.
Ultimatum tersebut tentu saja membuat "kalang-kabut" penduduk sipil dan dikecam oleh Menteri Pertahanan Rusia Igor Rodionov, yang mendukung upaya Lebed di Kaukasus.
Kementerian Luar Negeri di London diberitakan merasa sangat prihatin dengan perkembangan keadaan di Grozny, dan berpendapat jalan keluar bagi krisis Chechnya terletak pada dialog dan bukan pada konfrontasi.
Keprihatinan juga disampaikan negara-negara Eropa, yang menyerukan kedua pihak dalam konflik Chechnya agar kembali ke meja perundingan.
Sementara itu, AS menganggap komandan militer Rusia di Chechnya, Jenderal Konstantin Pulikovsky telah mengeluarkan ancaman menakutkan mengenai cara ia akan menangani keadaan di republik Kaukasus tersebut.
Diplomat-diplomat AS di Moskow dilaporkan berusaha secara seksama untuk berusaha mencegah krisis Chechnya bertambah parah.
Di dalam negerinya, kebijakan Lebed dinilai sebagai kekalahan paling buruk dalam hampir dua tahun pertempuran di Chechnya. Yeltsin mengirim pasukan guna meredam aksi separatis Chechnya, yang saat itu dipimpin "mendiang" Dhzokhar Dudayev, bulan Desember 1994.
Persetujuan gencatan senjata tersebut juga dianggap sebagai penyerahan, tanpa mengacuhkan pemerintah angkatan Rusia di Grozny.
Lebed bahkan dianggap menangguk keuntungan dari ketidakpastian dalam kebijakan Rusia mengenai Chechnya.
Selain menghadapi kecaman di Rusia, Lebed juga masih menghadapi tugas berat dalam merundingkan berbagai aspek persetujuan perdamaian menyeluruh, terutama masalah kedaulatan Chechnya, yang selama ini menjadi perintang utama menuju perdamaian.
Gagasan perdamaian terdahulu, yang disebut-sebut memiliki jangkauan luas, gagal mengakhiri pertumpahan darah, dan masing-masing pihak saling tuduh pihak lain sebagai pelanggar gencatan senjata.
Persetujuan perdamaian yang dicapai tahun 1995 juga berantakan ketika komandan Rusia di Chechnya saat itu, Jenderal Anatoly Romanov, menjadi sasaran serangan bom mobil dan nyaris menewaskannya di Grozny.
Gagasan perdamaian Yeltsin, yang menawarkan otonomi lebih besar bagi Chechnya "dibandingkan dengan republik lain dalam federasi Rusia", tanggal 31 Maret tahun ini juga tak berumur panjang.
Berbagai perundingan sebelumnya, guna mengakhiri krisis Chechnya, selalu membentur kebuntuan mengenai masalah status politik republik Kaukasus tersebut.
Pejuang separatis Chechnya berkeras menghendaki kemerdekaan, sedangkan Rusia tak mau mengizinkannya.
Namun, Lebed dilaporkan dapat menghidupkan harapan bagi berakhirnya pertempuran Chechnya, dan pihak separatis optimistis mengenai masalah kedaulatan dan menyatakan kedua pihak tersebut mendekati titik kompromi.
Sebelum mengemban misi perdamaiannya di Chechnya, Lebed telah mengatakan krisis di Kaukasus utara itu dapat diakhiri kalau masing-masing pihak mau bersikap luwes.
(23/08/96 21:35)
KUNJUNGAN PANGERAN SULTAN, HARAPAN PEMULIHAN SANA'A-RIYADH
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 27/8 (ANTARA) - Yaman menaruh harapan akan dapat memperbaiki hubungan dengan Arab Saudi, yang keruh akibat sikap Sana'a selama krisis Teluk 1990-1991, dengan kunjungan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Sultan ibn Abdelaziz ke negeri Ratu Seba itu.
Pangeran Sultan, yang dilaporkan AFP dijadwalkan mengunjungi Yaman hari Rabu (28/8), menjadi tumpuan harapan untuk menghilangkan batu sandungan bagi perujukan kedua negara bertetangga tersebut, dan memudahkan tugas komite bersama bagi pemulihan hubungan.
Pangeran Sultan bertugas menangani masalah hubungan dengan Yaman dan dilaporkan memimpin delegasinya, termasuk Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Nayef ibn Abdelaziz dan Menteri Luar Negeri Pangeran Saud Al-Faisal, guna menghadiri pertemuan komite tinggi Yaman-Saudi.
Yaman dan Arab Saudi membentuk komite itu setelah kedua negara tersebut pada prinsipnya mencapai persetujuan tahun lalu guna menyelesaikan percekcokan mengenai perbatasan.
Sana'a dan Riyadh terlibat percekcokan mengenai tiga provinsi di perbatasan Arab Saudi, yang diserahkan ke dalam wewenang Arab Saudi dalam persetujuan tahun 1934.
Namun, kedua negara mengalami keretakan hubungan yang makin besar ketika Yaman tidak mengecam, bahkan cenderung berpihak, pada Irak selama terjadinya kemelut di Teluk menyusul serbuan tentara Baghdad ke Kuwait tahun 1990.
Arab Saudi, sampai sekarang, menyediakan wilayahnya menjadi pangkalan pasukan multinasional yang mengusir tentara Irak dari Kuwait tahun 1991.
Rasa tak senang pemerintah bersatu Yaman terhadap Arab Saudi dilaporkan Reuter makin bertumpuk ketika terjadi perang saudara di Yaman dan Riyadh diduga mendukung wilayah selatan.
Seusai perang saudara tujuh pekan tahun 1994, Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dari bekas Yaman Utara, berusaha menghindari kecaman langsung terhadap Pemerintah Riyadh dalam pernyataan terbukanya.
Namun, banyak rakyatnya merasa yakin bahwa Riyadh terlibat dalam mengobarkan pertikaian antara para pemimpin bekas Yaman Selatan dan Saleh, dan bahkan mengirim atau mengizinkan senjata atau uang mengalir ke daerah Yaman Selatan, yang memproklamasikan pemisahan diri tanggal 21 Mei 1994 --setelah empat tahun penyatuan.
Seorang pejabat Pemerintah Yaman saat itu bahkan melontarkan tuduhan mengenai "komplotan dan persekongkolan, yang didalangi dari luar perbatasan Yaman".
Perang saudara tersebut membuat Yaman merasa ditikam dari belakang oleh Arab Saudi.
Banyak pengulas berpendapat, kebijakan Arab Saudi condong memberi dorongan bagi pecahnya Yaman bersatu dan pembentukan negara separatis Yaman Selatan dengan Hadhramatuh sebagai pusatnya.
Provinsi Hadhramatuh, yang memiliki sebagian besar sumur minyak wilayah selatan dengan penduduk kurang dari satu juta orang, diperkirakan akan dapat menjadi negara kecil yang disetir oleh Arab Saudi, sedangkan pemisahan dirinya akan membuat lemah wilayah utara.
Terlepas dari masalah apakah dukungan materil berasal dari pemerintah, atau warganegara Saudi keturunan Yaman, banyak pihak berpendapat Riyadh dan aliansi Perang Teluk-nya siap mendukung mengakui Yaman Selatan.
Riyadh juga diduga ingin mengeruk keuntungan dari krisis itu guna memperoleh penyelesaian yang menguntungkannya mengenai perbatasannya dengan Yaman, yang dalam peta biasanya hanya berupa garis putus-putus sementara pemiliknya tidak jelas.
Sementara itu, Yaman juga percaya Arab Saudi memiliki kepentingan yang cukup besar dengan Yaman terutama berkaitan dengan provinsi-provinsi perbatasan, yang disewa oleh Arab Saudi.
Peningkatan hubungan
Kini, Saleh berharap lawatan Pangeran Sultan akan membantu pemulihan hubungan dan "meningkatkan hubungan ekonomi serta mendorong penanaman modal sektor swasta Arab Saudi kembali ke Yaman".
Berdasarkan persetujuan prinsip-prinsip bulan Februari 1995 di kota suci Makkah, Arab Saudi, Yaman akan mencabut klaimnya atas provinsi-provinsi Najran, Assir dan Jizane, yang diserahkan kepada Arab Saudi tahun 1934.
Akan tetapi, bulan Juli tahun ini Saleh menyampaikan ketidak-puasannya dengan proses perundingan mengenai perbatasan.
Ia juga menuduh "banyak pihak" di Yaman dan Arab Saudi berusaha mengganjal pembicaraan itu.
Namun, banyak pejabat Arab Saudi menyatakan bahwa kegiatan komite-komite bersama Yaman-Arab Saudi berjalan normal.
Akhir bulan Juli, kedua negeri itu mencapai persetujuan masalah keamanan, termasuk persetujuan untuk memerangi penyelundupan obat bius dan barang lain, demikian laporan dari sejumlah kantor berita transnasional.
Bulan Juni tahun lalu, Saleh melakukan lawatan pertamanya ke Arab Saudi sejak Irak menyerbu Kuwait, Agustus 1990 dan Riyadh saat itu menuduh Sana'a mendukung Baghdad.
Tak lama setelah serbuan Baghdad tersebut, Riyadh menghentikan bantuan keuangannya untuk Yaman, salah satu negara termiskin di dunia, dan mengusir tak kurang dari 850.000 orang Yaman yang bekerja di kerajaan penghasilan minyak terbesar di dunia itu.
Sana'a menganggap persetujuan Makkah sebagai dasar bagi persetujuan menyeluruh yang mencakup masalah kerjasama ekonomi, sementara itu Riyadh menekankan peran persetujuan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan.
Yaman juga bergantung pada Arab Saudi guna dapat meredakan kesulitan ekonominya, yang bertambah parah selama perang saudara tahun 1994.
Harian resmi Pemerintah Yaman "Ath-Thawra" mengomentari bahwa setiap pertemuan antara pejabat kedua negara tersebut harus menangani masalah hubungan bilateral secara keseluruhan, dan bukan hanya masalah perbatasan.
Seorang pentolan oposisi Yaman menyampaikan pendapat senada bahwa penyelesaian masalah perbatasan tidak secara otomatis menghapus masalah ekonomi.
Harapan Yaman saat ini terletak pada lawatan Pangeran Sultan untuk menyelesaikan semua masalah perbatasan serta hubungan bilateral. (27/8/96 20:59)
Jakarta, 27/8 (ANTARA) - Yaman menaruh harapan akan dapat memperbaiki hubungan dengan Arab Saudi, yang keruh akibat sikap Sana'a selama krisis Teluk 1990-1991, dengan kunjungan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Sultan ibn Abdelaziz ke negeri Ratu Seba itu.
Pangeran Sultan, yang dilaporkan AFP dijadwalkan mengunjungi Yaman hari Rabu (28/8), menjadi tumpuan harapan untuk menghilangkan batu sandungan bagi perujukan kedua negara bertetangga tersebut, dan memudahkan tugas komite bersama bagi pemulihan hubungan.
Pangeran Sultan bertugas menangani masalah hubungan dengan Yaman dan dilaporkan memimpin delegasinya, termasuk Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Nayef ibn Abdelaziz dan Menteri Luar Negeri Pangeran Saud Al-Faisal, guna menghadiri pertemuan komite tinggi Yaman-Saudi.
Yaman dan Arab Saudi membentuk komite itu setelah kedua negara tersebut pada prinsipnya mencapai persetujuan tahun lalu guna menyelesaikan percekcokan mengenai perbatasan.
Sana'a dan Riyadh terlibat percekcokan mengenai tiga provinsi di perbatasan Arab Saudi, yang diserahkan ke dalam wewenang Arab Saudi dalam persetujuan tahun 1934.
Namun, kedua negara mengalami keretakan hubungan yang makin besar ketika Yaman tidak mengecam, bahkan cenderung berpihak, pada Irak selama terjadinya kemelut di Teluk menyusul serbuan tentara Baghdad ke Kuwait tahun 1990.
Arab Saudi, sampai sekarang, menyediakan wilayahnya menjadi pangkalan pasukan multinasional yang mengusir tentara Irak dari Kuwait tahun 1991.
Rasa tak senang pemerintah bersatu Yaman terhadap Arab Saudi dilaporkan Reuter makin bertumpuk ketika terjadi perang saudara di Yaman dan Riyadh diduga mendukung wilayah selatan.
Seusai perang saudara tujuh pekan tahun 1994, Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dari bekas Yaman Utara, berusaha menghindari kecaman langsung terhadap Pemerintah Riyadh dalam pernyataan terbukanya.
Namun, banyak rakyatnya merasa yakin bahwa Riyadh terlibat dalam mengobarkan pertikaian antara para pemimpin bekas Yaman Selatan dan Saleh, dan bahkan mengirim atau mengizinkan senjata atau uang mengalir ke daerah Yaman Selatan, yang memproklamasikan pemisahan diri tanggal 21 Mei 1994 --setelah empat tahun penyatuan.
Seorang pejabat Pemerintah Yaman saat itu bahkan melontarkan tuduhan mengenai "komplotan dan persekongkolan, yang didalangi dari luar perbatasan Yaman".
Perang saudara tersebut membuat Yaman merasa ditikam dari belakang oleh Arab Saudi.
Banyak pengulas berpendapat, kebijakan Arab Saudi condong memberi dorongan bagi pecahnya Yaman bersatu dan pembentukan negara separatis Yaman Selatan dengan Hadhramatuh sebagai pusatnya.
Provinsi Hadhramatuh, yang memiliki sebagian besar sumur minyak wilayah selatan dengan penduduk kurang dari satu juta orang, diperkirakan akan dapat menjadi negara kecil yang disetir oleh Arab Saudi, sedangkan pemisahan dirinya akan membuat lemah wilayah utara.
Terlepas dari masalah apakah dukungan materil berasal dari pemerintah, atau warganegara Saudi keturunan Yaman, banyak pihak berpendapat Riyadh dan aliansi Perang Teluk-nya siap mendukung mengakui Yaman Selatan.
Riyadh juga diduga ingin mengeruk keuntungan dari krisis itu guna memperoleh penyelesaian yang menguntungkannya mengenai perbatasannya dengan Yaman, yang dalam peta biasanya hanya berupa garis putus-putus sementara pemiliknya tidak jelas.
Sementara itu, Yaman juga percaya Arab Saudi memiliki kepentingan yang cukup besar dengan Yaman terutama berkaitan dengan provinsi-provinsi perbatasan, yang disewa oleh Arab Saudi.
Peningkatan hubungan
Kini, Saleh berharap lawatan Pangeran Sultan akan membantu pemulihan hubungan dan "meningkatkan hubungan ekonomi serta mendorong penanaman modal sektor swasta Arab Saudi kembali ke Yaman".
Berdasarkan persetujuan prinsip-prinsip bulan Februari 1995 di kota suci Makkah, Arab Saudi, Yaman akan mencabut klaimnya atas provinsi-provinsi Najran, Assir dan Jizane, yang diserahkan kepada Arab Saudi tahun 1934.
Akan tetapi, bulan Juli tahun ini Saleh menyampaikan ketidak-puasannya dengan proses perundingan mengenai perbatasan.
Ia juga menuduh "banyak pihak" di Yaman dan Arab Saudi berusaha mengganjal pembicaraan itu.
Namun, banyak pejabat Arab Saudi menyatakan bahwa kegiatan komite-komite bersama Yaman-Arab Saudi berjalan normal.
Akhir bulan Juli, kedua negeri itu mencapai persetujuan masalah keamanan, termasuk persetujuan untuk memerangi penyelundupan obat bius dan barang lain, demikian laporan dari sejumlah kantor berita transnasional.
Bulan Juni tahun lalu, Saleh melakukan lawatan pertamanya ke Arab Saudi sejak Irak menyerbu Kuwait, Agustus 1990 dan Riyadh saat itu menuduh Sana'a mendukung Baghdad.
Tak lama setelah serbuan Baghdad tersebut, Riyadh menghentikan bantuan keuangannya untuk Yaman, salah satu negara termiskin di dunia, dan mengusir tak kurang dari 850.000 orang Yaman yang bekerja di kerajaan penghasilan minyak terbesar di dunia itu.
Sana'a menganggap persetujuan Makkah sebagai dasar bagi persetujuan menyeluruh yang mencakup masalah kerjasama ekonomi, sementara itu Riyadh menekankan peran persetujuan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan.
Yaman juga bergantung pada Arab Saudi guna dapat meredakan kesulitan ekonominya, yang bertambah parah selama perang saudara tahun 1994.
Harian resmi Pemerintah Yaman "Ath-Thawra" mengomentari bahwa setiap pertemuan antara pejabat kedua negara tersebut harus menangani masalah hubungan bilateral secara keseluruhan, dan bukan hanya masalah perbatasan.
Seorang pentolan oposisi Yaman menyampaikan pendapat senada bahwa penyelesaian masalah perbatasan tidak secara otomatis menghapus masalah ekonomi.
Harapan Yaman saat ini terletak pada lawatan Pangeran Sultan untuk menyelesaikan semua masalah perbatasan serta hubungan bilateral. (27/8/96 20:59)
ARAFAT MENGALAH, NETANYAHU MAKIN MENJADI-JADI
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 28/8/96 (ANTARA) - Demi kelangsungan proses perdamaian, Palestina hari Senin (26/8) berusaha melucuti Perdana Menteri sayap kanan Israel Benjamin Netanyahu dari segala macam alasan untuk menghambat proses perdamaian Timur Tengah dengan menutup dua kantornya di Jerusalem.
Namun, sehari kemudian kemarahan seluruh rakyat Palestina meledak ketika pemerintah Israel mensahkan permukiman baru Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan dan menghancurkan satu bangunan Palestina di Jerusalem Timur.
Pemerintah berhaluan paling kanan Israel tersebut melakukan tindakan yang dipandang paling berani untuk mengembangkan permukiman Yahudi di Tepi Barat dengan mengumumkan pembangunan 1.800 rumah baru buat orang Yahudi Ortodoks.
Alasan yang dikemukakan pemerintah Israel ialah perluasan permukiman itu telah disetujui pemerintah terdahulu tapi kemudian dibekukan.
Jadi sekarang, menurut pemerintah Yahudi tersebut, Israel "hanya melanjutkan kebijakan pemerintah lama", meskipun Arafat menyatakan bahwa Israel telah "menabuh genderang perang di Tepi Barat".
Jurubicara pemerintah Israel, Moshe Fogel, sebagaimana dilaporkan AFP menyatakan, keputusan itu diambil sejalan dengan "konteks pertumbuhan alamiah permukiman yang ada dan terletak di dekat jalur hijau yang memisahkan Tepi Barat dengan Israel.
Permukiman baru tersebut terletak di dekat Kiryat Sefer di dekat Ramallah, Tepi Barat.
Saat ini sebanyak 140.000 orang Yahudi menetap di sebanyak 150 permukiman di seluruh Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Awal bulan Agustus, Menteri Pertahanan Israel Yitzhak Mordechai mensahkan penempatan 300 rumah bergerak di Tepi Barat, tapi "hanya akan digunakan sebagai ruang klas dan kantor administrasi".
Perluasan permukiman Yahudi telah menghantui Pemerintah Otonomi Palestina sejak Benjamin Netanyahu terpilih menjadi Perdana Menteri Israel bulan Mei 1996.
Namun, masalah belum usai bagi Pemerintah Otonomi, sebab hari Selasa Israel juga menghancurkan bangunan yang dilaporkan dimaksudkan untuk melayani rakyat Palestina di Jerusalem dan tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap rakyat Israel.
Penghancuran itu dianggap oleh anggota parlemen Palestina sebagai tanda kebijakan lebih keras Israel terhadap 165.000 orang Arab yang tinggal di wilayah Palestina, yang direbut Israel dalam perang tahun 1967 tersebut.
Arafat bahkan menuduh Israel ingin "me-Yahudi-kan" Jerusalem, kota suci tiga agama langit --Yahudi, Nasrani dan Islam.
Namun, pemerintah Israel berkilah, bangunan tersebut tidak memiliki izin dan tidak dihuni, dan polisi Israel menyatakan bangunan itu didanai oleh Pemerintah Otonomi untuk digunakan sebagai perkumpulan sosial.
Tarik Netanyahu
Sebelum Israel melakukan dua tindakan tersebut, Arafat --dengan kemampuannya sebagai operator politik piawai-- dianggap berhasil menarik Netanyahu ke dalam proses perdamaian.
Dengan kombinasi konsesi simbolisnya dan seruan langsung kepada masyarakat Israel agar membantu menghidupkan kembali proses perdamaian, maka Pemimpin Palestina itu mampu membuat Netanyahu untuk pertama kali menyetujui pertemuan denganya, kendati tak ada tanggal yang ditetapkan.
Arafat hari Ahad (25/8) menutup tiga kantor Palestina di Jerusalem, tuntutan Netanyahu bagi dilanjutkannya perundingan politik dan penempatan kembali militer Israel dari Al-Khalil.
Tindakan Arafat dipandang sebagai upaya untuk menghilangkan penghalang utama bagi perundingan penuhnya dengan Israel.
Proses perdamaian Palestina-Israel dijadwalkan mencakup penerapan akhir persetujuan sementara tahun 1995, yang menghasilkan kekuasaan otonomi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta pembukaan jalan menuju apa yang disebut pembicaraan "status akhir" mengenai penyelesaian perdamaian permanen.
Setelah berulangkali menahan keputusan mengenai cara melanjutkan proses perdamaian yang ditentangnya sewaktu ia menjadi pemimpin oposisi, Netanyahu "terpojok dan tidak mempunyai pilihan lain" kecuali menyetujui pertemuan dengan Arafat.
Presiden Israel Ezer Weizman menyatakan, akan mengundang Arafat ke kediamannya, kejadian yang dipandang sebagai konsesi pertama Israel, setelah Arafat menyampaikan surat peringatan bahwa kebuntuan proses perdamaian mengancam berkobarnya kerusuhan di wilayah- wilayah pendudukan Israel.
Televisi Israel, sebagaimana dikutip AFP, melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Israel akan bertemu dengan Arafat dalam waktu 10 hari kemudian diikuti oleh pertemuan Arafat- Netanyahu paling lambat 10 September.
Namun, Perdana Menteri Israel tersebut membantah bahwa tanggal pertemuannya dengan Arafat telah ditetapkan.
Netanyahu kelihatannya juga mendapat tekanan dari luar, terutama peringatan dari Presiden Mesir Hosni Mubarak bahwa ia akan membatalkan pertemuan tingkat tinggi ekonomi regional jika proses perdamaian tidak mengalami kemajuan.
Akan tetapi, belum lagi pertemuan Arafat-Netanyahu terlaksana, pemimpin Israel itu kembali mengobarkan amarah rakyat Palestina dengan mensahkan perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Padahal, Suriah dan Iran memandang tindakan itu sebagai upaya untuk menghidupkan kembali gagasan "Israel Raya".
Netanyahu bahkan kelihatan tak perduli, meskipun Palestina seringkali menudingnya tidak terikat komitmen untuk mewujudkan perdamaian.
Bukan hanya itu, Netanyahu juga dianggap menebar ranjau di jalan ke arah perdamaian dengan melanjutkan perluasan permukiman Yahudi, penyerobotan lahan dan pembangunan jalan raya di wilayah-wilayah pendudukan. (28/8/96 22:11/RE2)
Jakarta, 28/8/96 (ANTARA) - Demi kelangsungan proses perdamaian, Palestina hari Senin (26/8) berusaha melucuti Perdana Menteri sayap kanan Israel Benjamin Netanyahu dari segala macam alasan untuk menghambat proses perdamaian Timur Tengah dengan menutup dua kantornya di Jerusalem.
Namun, sehari kemudian kemarahan seluruh rakyat Palestina meledak ketika pemerintah Israel mensahkan permukiman baru Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan dan menghancurkan satu bangunan Palestina di Jerusalem Timur.
Pemerintah berhaluan paling kanan Israel tersebut melakukan tindakan yang dipandang paling berani untuk mengembangkan permukiman Yahudi di Tepi Barat dengan mengumumkan pembangunan 1.800 rumah baru buat orang Yahudi Ortodoks.
Alasan yang dikemukakan pemerintah Israel ialah perluasan permukiman itu telah disetujui pemerintah terdahulu tapi kemudian dibekukan.
Jadi sekarang, menurut pemerintah Yahudi tersebut, Israel "hanya melanjutkan kebijakan pemerintah lama", meskipun Arafat menyatakan bahwa Israel telah "menabuh genderang perang di Tepi Barat".
Jurubicara pemerintah Israel, Moshe Fogel, sebagaimana dilaporkan AFP menyatakan, keputusan itu diambil sejalan dengan "konteks pertumbuhan alamiah permukiman yang ada dan terletak di dekat jalur hijau yang memisahkan Tepi Barat dengan Israel.
Permukiman baru tersebut terletak di dekat Kiryat Sefer di dekat Ramallah, Tepi Barat.
Saat ini sebanyak 140.000 orang Yahudi menetap di sebanyak 150 permukiman di seluruh Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Awal bulan Agustus, Menteri Pertahanan Israel Yitzhak Mordechai mensahkan penempatan 300 rumah bergerak di Tepi Barat, tapi "hanya akan digunakan sebagai ruang klas dan kantor administrasi".
Perluasan permukiman Yahudi telah menghantui Pemerintah Otonomi Palestina sejak Benjamin Netanyahu terpilih menjadi Perdana Menteri Israel bulan Mei 1996.
Namun, masalah belum usai bagi Pemerintah Otonomi, sebab hari Selasa Israel juga menghancurkan bangunan yang dilaporkan dimaksudkan untuk melayani rakyat Palestina di Jerusalem dan tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap rakyat Israel.
Penghancuran itu dianggap oleh anggota parlemen Palestina sebagai tanda kebijakan lebih keras Israel terhadap 165.000 orang Arab yang tinggal di wilayah Palestina, yang direbut Israel dalam perang tahun 1967 tersebut.
Arafat bahkan menuduh Israel ingin "me-Yahudi-kan" Jerusalem, kota suci tiga agama langit --Yahudi, Nasrani dan Islam.
Namun, pemerintah Israel berkilah, bangunan tersebut tidak memiliki izin dan tidak dihuni, dan polisi Israel menyatakan bangunan itu didanai oleh Pemerintah Otonomi untuk digunakan sebagai perkumpulan sosial.
Tarik Netanyahu
Sebelum Israel melakukan dua tindakan tersebut, Arafat --dengan kemampuannya sebagai operator politik piawai-- dianggap berhasil menarik Netanyahu ke dalam proses perdamaian.
Dengan kombinasi konsesi simbolisnya dan seruan langsung kepada masyarakat Israel agar membantu menghidupkan kembali proses perdamaian, maka Pemimpin Palestina itu mampu membuat Netanyahu untuk pertama kali menyetujui pertemuan denganya, kendati tak ada tanggal yang ditetapkan.
Arafat hari Ahad (25/8) menutup tiga kantor Palestina di Jerusalem, tuntutan Netanyahu bagi dilanjutkannya perundingan politik dan penempatan kembali militer Israel dari Al-Khalil.
Tindakan Arafat dipandang sebagai upaya untuk menghilangkan penghalang utama bagi perundingan penuhnya dengan Israel.
Proses perdamaian Palestina-Israel dijadwalkan mencakup penerapan akhir persetujuan sementara tahun 1995, yang menghasilkan kekuasaan otonomi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta pembukaan jalan menuju apa yang disebut pembicaraan "status akhir" mengenai penyelesaian perdamaian permanen.
Setelah berulangkali menahan keputusan mengenai cara melanjutkan proses perdamaian yang ditentangnya sewaktu ia menjadi pemimpin oposisi, Netanyahu "terpojok dan tidak mempunyai pilihan lain" kecuali menyetujui pertemuan dengan Arafat.
Presiden Israel Ezer Weizman menyatakan, akan mengundang Arafat ke kediamannya, kejadian yang dipandang sebagai konsesi pertama Israel, setelah Arafat menyampaikan surat peringatan bahwa kebuntuan proses perdamaian mengancam berkobarnya kerusuhan di wilayah- wilayah pendudukan Israel.
Televisi Israel, sebagaimana dikutip AFP, melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Israel akan bertemu dengan Arafat dalam waktu 10 hari kemudian diikuti oleh pertemuan Arafat- Netanyahu paling lambat 10 September.
Namun, Perdana Menteri Israel tersebut membantah bahwa tanggal pertemuannya dengan Arafat telah ditetapkan.
Netanyahu kelihatannya juga mendapat tekanan dari luar, terutama peringatan dari Presiden Mesir Hosni Mubarak bahwa ia akan membatalkan pertemuan tingkat tinggi ekonomi regional jika proses perdamaian tidak mengalami kemajuan.
Akan tetapi, belum lagi pertemuan Arafat-Netanyahu terlaksana, pemimpin Israel itu kembali mengobarkan amarah rakyat Palestina dengan mensahkan perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Padahal, Suriah dan Iran memandang tindakan itu sebagai upaya untuk menghidupkan kembali gagasan "Israel Raya".
Netanyahu bahkan kelihatan tak perduli, meskipun Palestina seringkali menudingnya tidak terikat komitmen untuk mewujudkan perdamaian.
Bukan hanya itu, Netanyahu juga dianggap menebar ranjau di jalan ke arah perdamaian dengan melanjutkan perluasan permukiman Yahudi, penyerobotan lahan dan pembangunan jalan raya di wilayah-wilayah pendudukan. (28/8/96 22:11/RE2)
SADDAM "MAIN API" DI BAGIAN UTARA NEGERINYA
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 3/9/96 (ANTARA) - Presiden Irak Saddam Hussein, yang hari Senin (2/9) dilaporkan menarik militernya, "bermain api" dengan mengirim pasukan dan melibatkan diri dalam pertikaian antar-Kurdi di bagian utara negerinya akhir pekan lalu.
Tindakan pemerintah Baghdad tersebut tentu saja memancing reaksi keras dari Washington dan Presiden AS Bill Clinton mengisyaratkan akan melakukan aksi militer untuk menjawab keterlibatan militer Baghdad di Irak utara, yang praktis tidak berada di bawah pemerintah pusat.
Amerika Serikat selama bertahun-tahun telah berusaha menjadikan Resolusi Nomor 688 Dewan Keamanan PBB, yang bulan April 1991 mengutuk tindakan keras pemerintah Irak atas kaum minoritas, sebagai landasan bagi pemberlakuan zona larangan terbang di bagian utara dan selatan Irak.
Beberapa pejabat AS sekarang dilaporkan berpendapat bahwa tindakan militer Irak di Arbil, kubu faksi Uni Patriotik Kurdistan (PUK), melanggar resolusi tersebut.
Namun Resolusi Nomor 688, meskipun mendorong pembagian bantuan kepada suku Kurdi oleh organisasi-organisasi internasional setelah Perang Teluk 1991, tidak secara khusus menetapkan zona larangan terbang bagi militer Irak dan tidak berisi ancaman penggunaan kekuatan militer.
China, misalnya, pernah mengancam akan menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan untuk menentang tindakan yang dapat mensahkan campur tangan militer asing selama perdebatan mengenai resolusi tersebut ketika bekas presiden Perancis Francois Mitterrand mendesak Dewan Keamanan agar mensahkan aksi semacam itu.
Pesawat-pesawat Inggris, AS, dan Perancis memang melakukan patroli di daerah itu sejalan dengan Operasi Penyediaan Bantuan yang telah diberlakukan sejak Juli 1991.
Banyak pengulas, sebagaimana dilaporkan kantor-kantor berita transnasional, berpendapat tindakan militer Irak terhadap Arbil di depan mata angkatan udara multinasional pimpinan AS membuktikan ketakmampuan Barat dalam menggalang persatuan di kalangan suku Kurdi.
Sejak berakhirnya Perang Teluk, AS dan aliansinya telah memberi perlindungan kepada suku Kurdi, tindakan yang dianggap sebagai dukungan setengah hati karena Washington tak pernah menyokong pemberontak Kurdi Turki, salah satu anggota NATO.
Presiden Irak disebut-sebut mengeksploitasi perpecahan di kalangan suku Kurdi, sementara banyak kalangan berpendapat kebanyakan oposisi Irak memiliki satu kesamaan, kebencian mereka terhadap Saddam Hussein.
Selama ini PUK, yang dipimpin oleh Jalal Talabani, tidak pernah akur dengan faksi lain Partai Demokratik Kurdistan (KDP), yang dipimpin oleh Massoud Barzani dan yang beraliansi dengan militer Irak.
Talabani, yang dulunya adalah juga anggota KDP, menuduh faksi yang didirikan oleh Mullah Mustafa Barzani tahun 1946 di pengasingan di bekas Uni Soviet itu sebagai organisasi terbelakang dan sempit.
Talabani keluar dari KDP dan kemudian mendirikan PUK bulan Juni 1975 sebagai partai politik modern.
PUK menguasai bagian tengah dan tenggara Irak dan menguasai ibukota provinsi Irak Utara, Arbil, setelah melancarkan serangan tahun 1994.
KDP belum lama ini menuduh PUK mendapat dukungan militer dari Iran.
Kedua faksi tersebut, yang tak lama setelah Perang Teluk 1991 membentuk aliansi rapuh, telah sering berganti aliansi antara pemerintah Baghdad dan Teheran.
KDP menyatakan minta dukungan Baghdad setelah melihat PUK mulai memperoleh dukungan dari Iran dalam pertempuran paling akhir mereka, tuduhan yang dengan cepat dibantah Teheran.
Kesediaan Baghdad memenuhi permintaan KDP dilaporkan membuat terkejut pihak Barat dan juga kedua faksi Kurdi yang bertikai tersebut.
Campur tangan Saddam Hussein di Irak Utara dipandang sebagai "pesan jelas" buat Barat dan rakyatnya bahwa ia membawahi militer dan akan menghadapi setiap tantangan terhadap negerinya.
Pengaruhi pasar minyak
Tindakan berani Saddam tersebut juga dilaporkan mempengaruhi pasar minyak dunia hari Senin dan membuat naik harga dari 21,60 dolar per barel menjadi 20,78 dolar per barel.
Banyak pedagang diberitakan khawatir serangan Irak akan menunda penerapan persetujuan penjualan minyak buat pangan antara Baghdad dan PBB, yang akan mengembalikan minyak Irak ke pasar internasional untuk pertama kali dalam waktu enam tahun.
Hari Ahad (1/9), Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali mengatakan ia "sangat prihatin" dengan serbuan militer Irak ke daerah yang dirancang PBB sebagai zona aman di Irak Utara dan "PBB akan menunda penerapan persetujuan tersebut".
Seorang pengulas masalah minyak dilaporkan berpendapat jawaban yang mungkin dilakukan terhadap Irak adalah penundaan resmi penerapan persetujuan Resolusi Nomor 986 Dewan Keamanan PBB itu.
Resolusi tersebut mengizinkan penjualan minyak mentah Irak ke pasar internasional untuk pertama kali sejak serdadu Baghdad menyerbu Kuwait Agustus 1990.
Irak, berdasarkan persetujuan itu, diperbolehkan mengekspor minyak seharga dua miliar dolar AS atau sebanyak 700.000 barel per hari.
Penundaan penerapan persetujuan tersebut dapat berdampak kuat pada pemasokan minyak mentah ke pasar internasional.
Namun seorang pengamat berpendapat dampak yang timbul akibat penundaan penerapan persetujuan itu akan tergantung pada jangka waktu perpanjangan embargo atas ekspor minyak Irak.
Penundaan selama beberapa pekan takkan memiliki dampak besar pada pasar, tapi jika penundaan sampai mencapai enam bulan atau lebih lama lagi, maka pemasokan minyak mentah dunia akan jauh lebih kecil dari yang diperkirakan.
Kejadian semacam itu akan memiliki "dampak besar" pada harga pasar, kata seorang pengamat kepada AFP.
Kemunduran Barat
Terlepas dari pengaruhnya terhadap pasar minyak dunia, serangan militer Irak tersebut tak diragukan merupakan kemunduran dari apa yang diingini Barat.
Dampak serangan itu cukup besar terhadap "mitologi mengenai solidaritas Kurdi" dalam menentang Saddam dan juga menjadi pukulan terhadap pasukan multinasional yang melindungi suku pemberontak tersebut.
Arbil adalah pusat penentangan terhadap Saddam dan menjadi tempat parlemen oposisi, kata seorang tokoh oposisi Irak kepada Reuter.
Saling pendekatan antara Barzani dan Saddam juga diberitakan telah menimbulkan keraguan baru mengenai masa depan Operasi Penyediaan Bantuan dari pangkalan pasukan multinasional di Turki.
Akibat serangan itu, AS diduga terpaksa akan menghentikan penerapan zona larangan terbang atas Irak, mengakhiri seruannya bagi penentangan bersatu kelompok oposisi dan mencari alasan baru untuk menekan Saddam.
Sekarang belum lagi Barat mencapai kesepakatan mengenai "bentuk hukuman" terhadap pemerintah Baghdad, Irak dilaporkan telah mulai menarik tentaranya dari wilayah utara.
Seorang diplomat NATO, sebagaimana dilaporkan Reuter, berkomentar, "Sekarang kami harus bertanya pada diri kami, siapa yang kami lindungi? Jika KDP telah beraliansi dengan Saddam dan menggempur saudara-saudaranya sesama suku Kurdi, lalu apa manfaat kehadiran jet-jet Barat?" (3/09/96 12:11)
Jakarta, 3/9/96 (ANTARA) - Presiden Irak Saddam Hussein, yang hari Senin (2/9) dilaporkan menarik militernya, "bermain api" dengan mengirim pasukan dan melibatkan diri dalam pertikaian antar-Kurdi di bagian utara negerinya akhir pekan lalu.
Tindakan pemerintah Baghdad tersebut tentu saja memancing reaksi keras dari Washington dan Presiden AS Bill Clinton mengisyaratkan akan melakukan aksi militer untuk menjawab keterlibatan militer Baghdad di Irak utara, yang praktis tidak berada di bawah pemerintah pusat.
Amerika Serikat selama bertahun-tahun telah berusaha menjadikan Resolusi Nomor 688 Dewan Keamanan PBB, yang bulan April 1991 mengutuk tindakan keras pemerintah Irak atas kaum minoritas, sebagai landasan bagi pemberlakuan zona larangan terbang di bagian utara dan selatan Irak.
Beberapa pejabat AS sekarang dilaporkan berpendapat bahwa tindakan militer Irak di Arbil, kubu faksi Uni Patriotik Kurdistan (PUK), melanggar resolusi tersebut.
Namun Resolusi Nomor 688, meskipun mendorong pembagian bantuan kepada suku Kurdi oleh organisasi-organisasi internasional setelah Perang Teluk 1991, tidak secara khusus menetapkan zona larangan terbang bagi militer Irak dan tidak berisi ancaman penggunaan kekuatan militer.
China, misalnya, pernah mengancam akan menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan untuk menentang tindakan yang dapat mensahkan campur tangan militer asing selama perdebatan mengenai resolusi tersebut ketika bekas presiden Perancis Francois Mitterrand mendesak Dewan Keamanan agar mensahkan aksi semacam itu.
Pesawat-pesawat Inggris, AS, dan Perancis memang melakukan patroli di daerah itu sejalan dengan Operasi Penyediaan Bantuan yang telah diberlakukan sejak Juli 1991.
Banyak pengulas, sebagaimana dilaporkan kantor-kantor berita transnasional, berpendapat tindakan militer Irak terhadap Arbil di depan mata angkatan udara multinasional pimpinan AS membuktikan ketakmampuan Barat dalam menggalang persatuan di kalangan suku Kurdi.
Sejak berakhirnya Perang Teluk, AS dan aliansinya telah memberi perlindungan kepada suku Kurdi, tindakan yang dianggap sebagai dukungan setengah hati karena Washington tak pernah menyokong pemberontak Kurdi Turki, salah satu anggota NATO.
Presiden Irak disebut-sebut mengeksploitasi perpecahan di kalangan suku Kurdi, sementara banyak kalangan berpendapat kebanyakan oposisi Irak memiliki satu kesamaan, kebencian mereka terhadap Saddam Hussein.
Selama ini PUK, yang dipimpin oleh Jalal Talabani, tidak pernah akur dengan faksi lain Partai Demokratik Kurdistan (KDP), yang dipimpin oleh Massoud Barzani dan yang beraliansi dengan militer Irak.
Talabani, yang dulunya adalah juga anggota KDP, menuduh faksi yang didirikan oleh Mullah Mustafa Barzani tahun 1946 di pengasingan di bekas Uni Soviet itu sebagai organisasi terbelakang dan sempit.
Talabani keluar dari KDP dan kemudian mendirikan PUK bulan Juni 1975 sebagai partai politik modern.
PUK menguasai bagian tengah dan tenggara Irak dan menguasai ibukota provinsi Irak Utara, Arbil, setelah melancarkan serangan tahun 1994.
KDP belum lama ini menuduh PUK mendapat dukungan militer dari Iran.
Kedua faksi tersebut, yang tak lama setelah Perang Teluk 1991 membentuk aliansi rapuh, telah sering berganti aliansi antara pemerintah Baghdad dan Teheran.
KDP menyatakan minta dukungan Baghdad setelah melihat PUK mulai memperoleh dukungan dari Iran dalam pertempuran paling akhir mereka, tuduhan yang dengan cepat dibantah Teheran.
Kesediaan Baghdad memenuhi permintaan KDP dilaporkan membuat terkejut pihak Barat dan juga kedua faksi Kurdi yang bertikai tersebut.
Campur tangan Saddam Hussein di Irak Utara dipandang sebagai "pesan jelas" buat Barat dan rakyatnya bahwa ia membawahi militer dan akan menghadapi setiap tantangan terhadap negerinya.
Pengaruhi pasar minyak
Tindakan berani Saddam tersebut juga dilaporkan mempengaruhi pasar minyak dunia hari Senin dan membuat naik harga dari 21,60 dolar per barel menjadi 20,78 dolar per barel.
Banyak pedagang diberitakan khawatir serangan Irak akan menunda penerapan persetujuan penjualan minyak buat pangan antara Baghdad dan PBB, yang akan mengembalikan minyak Irak ke pasar internasional untuk pertama kali dalam waktu enam tahun.
Hari Ahad (1/9), Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali mengatakan ia "sangat prihatin" dengan serbuan militer Irak ke daerah yang dirancang PBB sebagai zona aman di Irak Utara dan "PBB akan menunda penerapan persetujuan tersebut".
Seorang pengulas masalah minyak dilaporkan berpendapat jawaban yang mungkin dilakukan terhadap Irak adalah penundaan resmi penerapan persetujuan Resolusi Nomor 986 Dewan Keamanan PBB itu.
Resolusi tersebut mengizinkan penjualan minyak mentah Irak ke pasar internasional untuk pertama kali sejak serdadu Baghdad menyerbu Kuwait Agustus 1990.
Irak, berdasarkan persetujuan itu, diperbolehkan mengekspor minyak seharga dua miliar dolar AS atau sebanyak 700.000 barel per hari.
Penundaan penerapan persetujuan tersebut dapat berdampak kuat pada pemasokan minyak mentah ke pasar internasional.
Namun seorang pengamat berpendapat dampak yang timbul akibat penundaan penerapan persetujuan itu akan tergantung pada jangka waktu perpanjangan embargo atas ekspor minyak Irak.
Penundaan selama beberapa pekan takkan memiliki dampak besar pada pasar, tapi jika penundaan sampai mencapai enam bulan atau lebih lama lagi, maka pemasokan minyak mentah dunia akan jauh lebih kecil dari yang diperkirakan.
Kejadian semacam itu akan memiliki "dampak besar" pada harga pasar, kata seorang pengamat kepada AFP.
Kemunduran Barat
Terlepas dari pengaruhnya terhadap pasar minyak dunia, serangan militer Irak tersebut tak diragukan merupakan kemunduran dari apa yang diingini Barat.
Dampak serangan itu cukup besar terhadap "mitologi mengenai solidaritas Kurdi" dalam menentang Saddam dan juga menjadi pukulan terhadap pasukan multinasional yang melindungi suku pemberontak tersebut.
Arbil adalah pusat penentangan terhadap Saddam dan menjadi tempat parlemen oposisi, kata seorang tokoh oposisi Irak kepada Reuter.
Saling pendekatan antara Barzani dan Saddam juga diberitakan telah menimbulkan keraguan baru mengenai masa depan Operasi Penyediaan Bantuan dari pangkalan pasukan multinasional di Turki.
Akibat serangan itu, AS diduga terpaksa akan menghentikan penerapan zona larangan terbang atas Irak, mengakhiri seruannya bagi penentangan bersatu kelompok oposisi dan mencari alasan baru untuk menekan Saddam.
Sekarang belum lagi Barat mencapai kesepakatan mengenai "bentuk hukuman" terhadap pemerintah Baghdad, Irak dilaporkan telah mulai menarik tentaranya dari wilayah utara.
Seorang diplomat NATO, sebagaimana dilaporkan Reuter, berkomentar, "Sekarang kami harus bertanya pada diri kami, siapa yang kami lindungi? Jika KDP telah beraliansi dengan Saddam dan menggempur saudara-saudaranya sesama suku Kurdi, lalu apa manfaat kehadiran jet-jet Barat?" (3/09/96 12:11)
JERMAN JANJIKAN 500 JUTA EURO GUNA LINDUNGI HUTAN DI DUNIA
Kanselir Jerman Angela Merkel, Rabu (28/5/08), berjanji akan menyediakan 500 juta euro (sekitar 760 juta dolar AS) selama empat tahun ke depan guna membantu melindungi hutan di dunia dan habitat lain.
Saat memberi sambutan dalam pertemuan tingkat tinggi Kovensi PBB mengenai Keragaman Biologi di Bonn, Merkel juga mengatakan Jerman akan meningkatkan dananya bagi perlindungan hutan menjadi 500 juta euro per tahun dari 2013.
"Saya yakin bahwa kita memerlukan perubahan menyeluruh semua jalur dalam pelestarian semua spesies," kata Merkel sebagaimana diberitakan media massa.
Pertemuan ke-9 Konferensi Semua Pihak bagi Konvensi PBB mengenai Keragaman Biologi di Bonn pada 19 Mei untuk berusaha membuka jalan bagi kesepakatan mengenai perlindungan bermacam spesies yang terancam oleh perubahan iklim dan polusi.
Menteri Lingkungan Hidup Jerman Sigmar Gabriel mengatakan semua delegasi ke konferensi tersebut telah menetapkan agenda bagi pembahasan lebih lanjut dalam upaya mencapai kesepakatan global mengenai penyelamatan keragaman hayati.
Satu kesepakatan keragaman hayati yang mengikat dijadwalkan dirundingkan di Jepang pada 2010.
Saat memberi sambutan dalam pertemuan tingkat tinggi Kovensi PBB mengenai Keragaman Biologi di Bonn, Merkel juga mengatakan Jerman akan meningkatkan dananya bagi perlindungan hutan menjadi 500 juta euro per tahun dari 2013.
"Saya yakin bahwa kita memerlukan perubahan menyeluruh semua jalur dalam pelestarian semua spesies," kata Merkel sebagaimana diberitakan media massa.
Pertemuan ke-9 Konferensi Semua Pihak bagi Konvensi PBB mengenai Keragaman Biologi di Bonn pada 19 Mei untuk berusaha membuka jalan bagi kesepakatan mengenai perlindungan bermacam spesies yang terancam oleh perubahan iklim dan polusi.
Menteri Lingkungan Hidup Jerman Sigmar Gabriel mengatakan semua delegasi ke konferensi tersebut telah menetapkan agenda bagi pembahasan lebih lanjut dalam upaya mencapai kesepakatan global mengenai penyelamatan keragaman hayati.
Satu kesepakatan keragaman hayati yang mengikat dijadwalkan dirundingkan di Jepang pada 2010.
KOTA BENTENG KUNO MESI DITEMUKAN DI SINAI
Peninggalan kota benteng kuno terbesar di Mesir yang berusia lebih dari 3.000 tahun ditemukan di semanjung Sinai di bagian timur-laut negeri itu, kata Dewan Tertinggi Kepurbakalaan (SCA) dalam siara pers Rabu (28/5/08).
Menteri Kebudayaan Farouq Abdel-Aziz Hosni, sebagaimana dikutip, mengumumkan bahwa kota kuno tersebut ditemukan oleh satu misi arkeolog Mesir di permulaan Jalan Horus, jalan komersial dan militer penting yang menghubungkan Mesir dengan Asia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal SCA Zahi Hawass mengatakan misi tersebut juga menemukan relief Raja Thutmose II (1516-1504 SM), yang diduga sebagai monumen pertama kerajaan semacam itu yang ditemukan di Sinai dan menunjukkan bahwa Thutmose II mungkin telah membangun benteng di daerah tersebut.
Peninggalan benteng batu lumpur berukuran 500X250 meter dengan beberapa menara setinggi empat meter yang berasal dari jaman Raja Ramses II (1304-1237 SM) juga ditemukan di daerah yang sama, katanya.
Menurut studi awal, benteng itu telah menjadi markas militer di Mesir dari Kerajaan Baru (1569-1081 SM) sampai era Ptolomeus (305-31 SM).
Siaran pers tersebut menyatakan kuil pertama Kerajaan Baru yang ditemukan di Sinai utara juga berada di daerah itu, yang menurut studi sebelumnya dibangun di atas benteng Dinasti Ke-18 (1569-1315 SM).
Temuan lain meliputi kumpulan relief milik Raja Ramses II dan Raja Seti I (1314-1304 SM) serta jajaran gudang yang digunakan oleh militer kuno Mesir selama era Kerajaan Baru untuk menyimpan gandum dan senjata.
Pada Selasa (27/5/08), Hawass mengumumkan bahwa satu patung perunggu Dewi Aphrodite, patung tanpa kepala raja Ptolomeus, satu patung pualam kepala Cleopatra dan topeng yang diduga milik pacarnya, Mark Antony, telah ditemukan oleh tim gabungan arkeolog Mesir-Dominika di dekat kota Laut Tengah, Iskandariyah, di Mesir.
Namun Hawass "dengan tegas membantah" bahwa temuan itu berkaitan dengan keberadaan kuburan Ratu Cleopatra, kata SCA dalam siara pers terpisah Rabu.
Menteri Kebudayaan Farouq Abdel-Aziz Hosni, sebagaimana dikutip, mengumumkan bahwa kota kuno tersebut ditemukan oleh satu misi arkeolog Mesir di permulaan Jalan Horus, jalan komersial dan militer penting yang menghubungkan Mesir dengan Asia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal SCA Zahi Hawass mengatakan misi tersebut juga menemukan relief Raja Thutmose II (1516-1504 SM), yang diduga sebagai monumen pertama kerajaan semacam itu yang ditemukan di Sinai dan menunjukkan bahwa Thutmose II mungkin telah membangun benteng di daerah tersebut.
Peninggalan benteng batu lumpur berukuran 500X250 meter dengan beberapa menara setinggi empat meter yang berasal dari jaman Raja Ramses II (1304-1237 SM) juga ditemukan di daerah yang sama, katanya.
Menurut studi awal, benteng itu telah menjadi markas militer di Mesir dari Kerajaan Baru (1569-1081 SM) sampai era Ptolomeus (305-31 SM).
Siaran pers tersebut menyatakan kuil pertama Kerajaan Baru yang ditemukan di Sinai utara juga berada di daerah itu, yang menurut studi sebelumnya dibangun di atas benteng Dinasti Ke-18 (1569-1315 SM).
Temuan lain meliputi kumpulan relief milik Raja Ramses II dan Raja Seti I (1314-1304 SM) serta jajaran gudang yang digunakan oleh militer kuno Mesir selama era Kerajaan Baru untuk menyimpan gandum dan senjata.
Pada Selasa (27/5/08), Hawass mengumumkan bahwa satu patung perunggu Dewi Aphrodite, patung tanpa kepala raja Ptolomeus, satu patung pualam kepala Cleopatra dan topeng yang diduga milik pacarnya, Mark Antony, telah ditemukan oleh tim gabungan arkeolog Mesir-Dominika di dekat kota Laut Tengah, Iskandariyah, di Mesir.
Namun Hawass "dengan tegas membantah" bahwa temuan itu berkaitan dengan keberadaan kuburan Ratu Cleopatra, kata SCA dalam siara pers terpisah Rabu.
PM LEBANON SERUKAN DISEMBUHKANNYA LUKA DALAM KEPENTINGAN NASIONAL
Perdana Menteri Lebanon Fouad Seniora, Rabu (28/5/08), menyeru semua faksi untuk bekerjasama guna "menyembuhkan luka" yang ditimbulkan oleh krisis politik panjang dan memulai era baru saling pengertian".
Seniora, yang ditunjuk untuk membentuk pemerintah baru, mengatakan dalam suatu pernyataan bahwa ia akan bekerjasama dalam kerangka kerja undang-undang dasar dan kedua tangannya terulur bagi kerjasama dengan semua pihak dalam kepentingan bangsan.
"Kesepakatan Doha menyerukan pembantukan pemerintah persatuan nasional dan saya akan menuruit persetujuan tersebut," kata Senior, sebagaimana dilaporkan media massa. Ia menambahkan bahwa ia sangat ingin membina hubungan hangat dengan semua negara termasuk Suriah.
Saat menyampaikan kegembiraan untuk bekerjasama dengan Presiden baru Michel Suleiman, Senior, yang menjadi Perdana Menteri sejak Juli 2005, menjanjikan penerapan resolusi PBB dan kerjasama dengan masyarakat internasional.
Rabu pagi, setelah diberitahu oleh parlemen mengenai pilihan mereka, Suleiman menunjuk Fouad Senior (65), yang memperoleh 68 suara dari 127 anggota parlemen, untuk memimpin pemerintah baru.
Undang-Undang Dasar Lebanon mengharuskan presiden, yang dipilih oleh Parlemen, Ahad, untuk menunjuk seorang calon yang didukung oleh jumlah terbanyak anggota parlemen sebagai perdana menteri, posisi yang harus diisi oleh seorang pemeluk Sunni, menurut sistem pembagian kekuasaan sektarian di Lebanon.
Politisi pro- dan anti-pemerintah di Lebanon mencapai kesepakatan di ibukota Qatar, Doha, pada 21 Mei, guna mengakhiri kebuntuan politik 18 bulan di negeri itu --yang berubah jadi bentrokan maut awal Mei.
Tahap pertama persetujuan itu mengarah kepada terpilihnya Suleiman sebagai presiden pada Ahad (25/5/08), setelah enam bulan kekosongan posisi presiden. Langkah kedua ialah pembentukan pemerintah persatuan nasional. Dalam pemerintah baru tersebut, oposisi pimpinan Hizbullah diberi 11 kursi di dalam kabinet 30 anggota, dan hak veto yang telah lama dituntutnya.
Kelompok politik yang bertikai di Lebanon juga sepakat untuk mensahkan peraturan pemilihan umum 1960 berdasarkan persetujuan Doha.
Lebanon menghadapi krisis politik paling rumit sejak perang saudara 1975-1990, saat pesaing politik tak mampu mencapai terobosan untuk memilih seorang presiden baru bagi negeri itu sejak 24 November tahun lalu, ketika presiden Emile Lahoud mengakhiri masa jabatannya.
Sebelumnya Dewan Keamanan Pusat Lebanon, Selasa (27/5/08), melarang penggunaan sepeda motor dan kegiatan pro-aktif di ibukota negeri itu, Beirut, mulai pukul 18:00 waktu setempat (22:00 WIB), demikian laporan laman berita Internet, Naharnet.
Dewan tersebut, yang bertemu di bawah pimpinan Menteri Dalam Negeri Lebanon Hassan Sabaa, juga melarang pengibaran bendera berbagai faksi yang bertikai di ibukota negeri itu serta demonstrasi dengan menggunakan sepeda motor dan sepeda, kata situs berita Internet tersebut.
Larangan itu merupakan bagian dari rencana bagi ibukota untuk meredam kerusuhan yang menjamur setelah tak kurang dari 23 orang cedera dalam bentrokan kubu mayoritas-oposisi, kata laporan tersebut.
Seniora, yang ditunjuk untuk membentuk pemerintah baru, mengatakan dalam suatu pernyataan bahwa ia akan bekerjasama dalam kerangka kerja undang-undang dasar dan kedua tangannya terulur bagi kerjasama dengan semua pihak dalam kepentingan bangsan.
"Kesepakatan Doha menyerukan pembantukan pemerintah persatuan nasional dan saya akan menuruit persetujuan tersebut," kata Senior, sebagaimana dilaporkan media massa. Ia menambahkan bahwa ia sangat ingin membina hubungan hangat dengan semua negara termasuk Suriah.
Saat menyampaikan kegembiraan untuk bekerjasama dengan Presiden baru Michel Suleiman, Senior, yang menjadi Perdana Menteri sejak Juli 2005, menjanjikan penerapan resolusi PBB dan kerjasama dengan masyarakat internasional.
Rabu pagi, setelah diberitahu oleh parlemen mengenai pilihan mereka, Suleiman menunjuk Fouad Senior (65), yang memperoleh 68 suara dari 127 anggota parlemen, untuk memimpin pemerintah baru.
Undang-Undang Dasar Lebanon mengharuskan presiden, yang dipilih oleh Parlemen, Ahad, untuk menunjuk seorang calon yang didukung oleh jumlah terbanyak anggota parlemen sebagai perdana menteri, posisi yang harus diisi oleh seorang pemeluk Sunni, menurut sistem pembagian kekuasaan sektarian di Lebanon.
Politisi pro- dan anti-pemerintah di Lebanon mencapai kesepakatan di ibukota Qatar, Doha, pada 21 Mei, guna mengakhiri kebuntuan politik 18 bulan di negeri itu --yang berubah jadi bentrokan maut awal Mei.
Tahap pertama persetujuan itu mengarah kepada terpilihnya Suleiman sebagai presiden pada Ahad (25/5/08), setelah enam bulan kekosongan posisi presiden. Langkah kedua ialah pembentukan pemerintah persatuan nasional. Dalam pemerintah baru tersebut, oposisi pimpinan Hizbullah diberi 11 kursi di dalam kabinet 30 anggota, dan hak veto yang telah lama dituntutnya.
Kelompok politik yang bertikai di Lebanon juga sepakat untuk mensahkan peraturan pemilihan umum 1960 berdasarkan persetujuan Doha.
Lebanon menghadapi krisis politik paling rumit sejak perang saudara 1975-1990, saat pesaing politik tak mampu mencapai terobosan untuk memilih seorang presiden baru bagi negeri itu sejak 24 November tahun lalu, ketika presiden Emile Lahoud mengakhiri masa jabatannya.
Sebelumnya Dewan Keamanan Pusat Lebanon, Selasa (27/5/08), melarang penggunaan sepeda motor dan kegiatan pro-aktif di ibukota negeri itu, Beirut, mulai pukul 18:00 waktu setempat (22:00 WIB), demikian laporan laman berita Internet, Naharnet.
Dewan tersebut, yang bertemu di bawah pimpinan Menteri Dalam Negeri Lebanon Hassan Sabaa, juga melarang pengibaran bendera berbagai faksi yang bertikai di ibukota negeri itu serta demonstrasi dengan menggunakan sepeda motor dan sepeda, kata situs berita Internet tersebut.
Larangan itu merupakan bagian dari rencana bagi ibukota untuk meredam kerusuhan yang menjamur setelah tak kurang dari 23 orang cedera dalam bentrokan kubu mayoritas-oposisi, kata laporan tersebut.
Selasa, 27 Mei 2008
KRISIS LAUT ARAL JADI TOPIK PEMBICARAAN DI PBB
Duta Besar lima negara Asia Tengah di PBB, Selasa (27/5/08), menyoroti krisis lingkungan hidup yang mendalam dan melibatkan Laut Aral, yang dulu merupakan danau terbesar keempat di dunia tapi mengalami penyusutan seper-sepuluh ukuran normalnya.
Dalam pernyataan mereka masing-masing yang disampaikan dalam satu seminar PBB, utusan tetap dari Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan dan Turkmenistan, yang negaranya berbagi Basin Laut Aral, secara bulat meminta perhatian dan dukungan dari masyarakat internasional.
Pandangan mereka mengenai parahnya situasi juga diakui oleh para pejabat dari lembaga terkait PBB --Program Pembangunan PBB (UNDP), Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial (DESA) dan Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP)-- yang juga menghadiri pertemuan yang ditaja Uzbekistan tersebut.
"Penggunaan tanpa-batas sumber daya air selama 50 tahun terakhir, yang dimulai pada era Uni Sovyet, telah mengakibatkan salah satu bencana terbesar dalam sejarah modern --keringnya salah satu bendungan air alam paling indah di planet kita-- Laut Aral," kata Duta Besar uzbekistan Alisher Vohidov, yang memimpin pertemuan itu, sebagaimana dilaporkan.
Menurut Vohidov, volume Laut Aral telah menyusut hampir 10 kali lipat, dan permukaan air telah menyusut lebih dari 4 kali lipat. Permukaan air telah anjlok lebih dari 29 meter, dan garis pantai telah bergeser puluhan kilometer.
Kendati sejauh ini ada berbagai upaya, "jauh lebih sedikit upaya telah dilancarkan untuk benar-benar memperbaiki lingkungan hidup di laut yang mengering itu dan sekitarnya atau untuk meningkatkan kondisi kegiatan di tingkat regional serta internasional", katanya.
"Berbagai upaya oleh negara Asia Tengah belum menghasilkan gerakan efektif masyarakat internasional dalam penanggulangan bencana yang berkembang," katanya.
"Akibatnya ialah serangkaian masalah demografik, sosial-ekonomi dan ekologi telah muncul di wilayah Laut Aral," katanya. "Asalnya dan selanjutnya parahnya konsekuensinya telah menimbilkan ciri global dan internasional."
Vohidov, yang mengutip berbagai masalah seperti penyebaran penyakit, kekurangan air minum, penggurunan dan penurunan kualitas biologi di wilayah itu, mendesak bantuan dari masyarakat internasional.
"Hari ini jadi jelas bahwa tanpa perluasan serius bantuan keuangan dan teknis oleh donor internasional, jelas tak mungkin untuk memperbaiki wilayah Laut Aral dan menyelesaikan maslah yang paling menonjol," katanya.
Duta Besar Tajikistan untuk PBB Sirodijidin Aslov mengumandangkan pandangan rekannya dari Uzbekistan.
Meskipun situasi ekologi di daerah itu mungkin tak dapat dipulihkan ke kondisi awalnya pada 1960-an, Aslov mengatakan berbagai upaya harus dilakukan guna mencegahnya bertambah parah.
"Masalah ini dapat diselsaikan kalau ada kerjasama efisien regional dan dukungan kekuangan yang layak atas nama masyarakat internasional," kata Ashlov.
Kori Udovicki, pemimpin cabang UNDP di Eropa, mengatakan pada pertemuan tersebut bahwa situasi Laut Aral "barangkali adalah salah satu yang paling akut ... krisis lingkungan hidup di dunia".
Tak seperti tsunami, gempa bumi dan topan, krisis itu sendiri tak menyulut "perhatian mendesak dan segera"," katanya. "Tetapi tetap saja, itu memang memerlukan reaksi terpadu dan kokoh dari seluruh masyarakat internasional.
Vohidov mengumumkan rencana negara-negara Asia Tengah untuk mengajukan rancangan resolusi mengenai Laut Aral pada sidang ke-63 Majelis Umum PBB, yang memiliki 192 anggota dan masa tugasnya berakhir September ini.
"Mengingat pentingnya bagi negara Asia Tengah untuk memperhatikan masalah parah ini, kami harap negara anggota PBB akan mendukung gagasan ini," kata utusan Uzbekistan tersebut.
Seminar satu-hari itu diselenggarakan sebagai kelanjutan dari konferensi internasional pada 12 Maret di ibukota Uzbekistan, Tashkent, yang bertujuan mendorong kerjasama internasional guna menanggulangi krisis Laut Aral.
Sebagai acara yang sejalan, pameran foto yang mencela dampak parah ekologi dari krisis itu dibuka Selasa oleh misi Uzbekistan di Markas PBB di New York.
Dalam pernyataan mereka masing-masing yang disampaikan dalam satu seminar PBB, utusan tetap dari Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan dan Turkmenistan, yang negaranya berbagi Basin Laut Aral, secara bulat meminta perhatian dan dukungan dari masyarakat internasional.
Pandangan mereka mengenai parahnya situasi juga diakui oleh para pejabat dari lembaga terkait PBB --Program Pembangunan PBB (UNDP), Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial (DESA) dan Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP)-- yang juga menghadiri pertemuan yang ditaja Uzbekistan tersebut.
"Penggunaan tanpa-batas sumber daya air selama 50 tahun terakhir, yang dimulai pada era Uni Sovyet, telah mengakibatkan salah satu bencana terbesar dalam sejarah modern --keringnya salah satu bendungan air alam paling indah di planet kita-- Laut Aral," kata Duta Besar uzbekistan Alisher Vohidov, yang memimpin pertemuan itu, sebagaimana dilaporkan.
Menurut Vohidov, volume Laut Aral telah menyusut hampir 10 kali lipat, dan permukaan air telah menyusut lebih dari 4 kali lipat. Permukaan air telah anjlok lebih dari 29 meter, dan garis pantai telah bergeser puluhan kilometer.
Kendati sejauh ini ada berbagai upaya, "jauh lebih sedikit upaya telah dilancarkan untuk benar-benar memperbaiki lingkungan hidup di laut yang mengering itu dan sekitarnya atau untuk meningkatkan kondisi kegiatan di tingkat regional serta internasional", katanya.
"Berbagai upaya oleh negara Asia Tengah belum menghasilkan gerakan efektif masyarakat internasional dalam penanggulangan bencana yang berkembang," katanya.
"Akibatnya ialah serangkaian masalah demografik, sosial-ekonomi dan ekologi telah muncul di wilayah Laut Aral," katanya. "Asalnya dan selanjutnya parahnya konsekuensinya telah menimbilkan ciri global dan internasional."
Vohidov, yang mengutip berbagai masalah seperti penyebaran penyakit, kekurangan air minum, penggurunan dan penurunan kualitas biologi di wilayah itu, mendesak bantuan dari masyarakat internasional.
"Hari ini jadi jelas bahwa tanpa perluasan serius bantuan keuangan dan teknis oleh donor internasional, jelas tak mungkin untuk memperbaiki wilayah Laut Aral dan menyelesaikan maslah yang paling menonjol," katanya.
Duta Besar Tajikistan untuk PBB Sirodijidin Aslov mengumandangkan pandangan rekannya dari Uzbekistan.
Meskipun situasi ekologi di daerah itu mungkin tak dapat dipulihkan ke kondisi awalnya pada 1960-an, Aslov mengatakan berbagai upaya harus dilakukan guna mencegahnya bertambah parah.
"Masalah ini dapat diselsaikan kalau ada kerjasama efisien regional dan dukungan kekuangan yang layak atas nama masyarakat internasional," kata Ashlov.
Kori Udovicki, pemimpin cabang UNDP di Eropa, mengatakan pada pertemuan tersebut bahwa situasi Laut Aral "barangkali adalah salah satu yang paling akut ... krisis lingkungan hidup di dunia".
Tak seperti tsunami, gempa bumi dan topan, krisis itu sendiri tak menyulut "perhatian mendesak dan segera"," katanya. "Tetapi tetap saja, itu memang memerlukan reaksi terpadu dan kokoh dari seluruh masyarakat internasional.
Vohidov mengumumkan rencana negara-negara Asia Tengah untuk mengajukan rancangan resolusi mengenai Laut Aral pada sidang ke-63 Majelis Umum PBB, yang memiliki 192 anggota dan masa tugasnya berakhir September ini.
"Mengingat pentingnya bagi negara Asia Tengah untuk memperhatikan masalah parah ini, kami harap negara anggota PBB akan mendukung gagasan ini," kata utusan Uzbekistan tersebut.
Seminar satu-hari itu diselenggarakan sebagai kelanjutan dari konferensi internasional pada 12 Maret di ibukota Uzbekistan, Tashkent, yang bertujuan mendorong kerjasama internasional guna menanggulangi krisis Laut Aral.
Sebagai acara yang sejalan, pameran foto yang mencela dampak parah ekologi dari krisis itu dibuka Selasa oleh misi Uzbekistan di Markas PBB di New York.
SEBANYAK 22 JUTA ANAK DI EROPA KELEBIHAN BERAT TUBUH
Di Eropa terdapat hampir 22 juta anak yang kelebihan berat badan, dan sebanyak 1,3 juta anak lagi kelebihan berat badan atau gemuk pada 2010, demikian laporan oleh Komite Keselamatan Makanan, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup di Parlemen Eropa, Selasa (27/5/08).
Laporan tersebut menyerukan segera dimulainya tindakan guna mencegah anak-anak bertubuh gemuk. Bermacam obat meliputi pemberian label makanan, makanan yang lebih baik di sekolah dan taman kanak-kanak, pembatasan iklan makan tidak sehat untuk anak-anak.
Laporan itu menyarankan pendekatan banyak-tingkat yang menyeluruh guna memerangi kegemukan pada anak-anak, yang telah mengakibat penyakit yang mendekati tingkat wabah.
Kegemukan sudah membuat pemerintah mengeluarkan biaya kesehatan sebesar langsung 6 persen, tapi biaya tidak langsung jauh lebih tinggi, katanya.
"Kegemukan adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat paling serius di Eropa, karena itu secara tajam meningkatkan resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes jenis 2 dan beberapa jenis kanker," demikian antara lain isi siaran pers yang dikeluarkan oleh parlemen sebagaimana dikutip media internasional.
Karena kegemukan pada masa kanak-kanak sangat berkaitan dengan kegemukan pada saat dewasa, komisi tersebut dan pemegang saham lain mesti menjadikan upaya untuk memeranginya sebagai prioritas mereka, katanya.
"Semua kurikulum sekolah mesti dirancang untuk menjamin bahwa pelatihan fisik dan makanan yang seimbang menjadi bagian dari prilaku anak-anak setiap hari," demikian isi siaran pers tersebut.
Komite itu juga menyerukan tindakan lain guna mencegah anak-anak jadi kegemukan, termasuk larangan di seluruh Eropa atas penggunaan asam lemak buatan, dan menyatakan konsumsi terus-menerus asam lemak (lebih 2 persen dari jumlah seluruh asupan energi) berkaitan dengan peningkatan besar resiko penyakit jantung dan pembuluh darah.
Laporan tersebut menyerukan segera dimulainya tindakan guna mencegah anak-anak bertubuh gemuk. Bermacam obat meliputi pemberian label makanan, makanan yang lebih baik di sekolah dan taman kanak-kanak, pembatasan iklan makan tidak sehat untuk anak-anak.
Laporan itu menyarankan pendekatan banyak-tingkat yang menyeluruh guna memerangi kegemukan pada anak-anak, yang telah mengakibat penyakit yang mendekati tingkat wabah.
Kegemukan sudah membuat pemerintah mengeluarkan biaya kesehatan sebesar langsung 6 persen, tapi biaya tidak langsung jauh lebih tinggi, katanya.
"Kegemukan adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat paling serius di Eropa, karena itu secara tajam meningkatkan resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes jenis 2 dan beberapa jenis kanker," demikian antara lain isi siaran pers yang dikeluarkan oleh parlemen sebagaimana dikutip media internasional.
Karena kegemukan pada masa kanak-kanak sangat berkaitan dengan kegemukan pada saat dewasa, komisi tersebut dan pemegang saham lain mesti menjadikan upaya untuk memeranginya sebagai prioritas mereka, katanya.
"Semua kurikulum sekolah mesti dirancang untuk menjamin bahwa pelatihan fisik dan makanan yang seimbang menjadi bagian dari prilaku anak-anak setiap hari," demikian isi siaran pers tersebut.
Komite itu juga menyerukan tindakan lain guna mencegah anak-anak jadi kegemukan, termasuk larangan di seluruh Eropa atas penggunaan asam lemak buatan, dan menyatakan konsumsi terus-menerus asam lemak (lebih 2 persen dari jumlah seluruh asupan energi) berkaitan dengan peningkatan besar resiko penyakit jantung dan pembuluh darah.
SESJEN PBB PRIHATIN TERHADAP LAPORAN EKSPLOITASI SEKSUAL OLEH PERSONIL PBB
Sekretaris Jenderal (Sesjen) PBB Ban Ki-moon, Selasa (27/5/08), menyampaikan "keprihatinan yang mendalam" sehubungan dengan laporan mengenai eksploitasi seksual pada anak-anak dan pelecehan oleh personil pemelihara perdamaian dan pekerja bantuan.
Ban "sangat prihatin" oleh laporan, oleh organisasi kemanusiaan Save the Children UK, kata kantor jurubicaranya dalam suatu pernyataan.
"Pelecehan terhadap anak-anak oleh mereka yang dikirim untuk membantu adalah masalah penting yang menyakitkan dan masalah yang harus dan ingin ditangani oleh PBB secara jujur, menyeluruh dan aktif," demikian isi pernyataan tersebut. "Bahkan satu peristiwa adalah satu peristiwa yang terlalu banyak."
"PBB terikat komitmen untuk melatih dan memantau staf sipil kami dan bekerjasama dengan polisi dan tentara kami dalam memberi sumbangan kepada banyak negara guna menjamin bahwa semua kategori personil PBB terlatih dalam --dan dapat diandalkan untuk-- standard tertinggi prilaku," kata organisasi tersebut sebagaimana dilaporkan media massa.
"Kami bertekad untuk menggandakan upaya kami sehubungan dengan ini dan akan bekerjasama dengan semua mitra kami untuk menerapkan sepenuhnya kebijakan kami mengenai tak-ada toleransi atas eksploitasi seksual dan pelecehan oleh personil PBB," katanya.
Menurut pernyataan itu, badan dunia tersebut akan terus mengandalkan upaya aktif semua negara untuk menyumbang tentara dan polisi dalam menyelidiki dan menghukum warganegara mereka yang kedapatan telah melakukan pelanggaran, termasuk tindakan eksploitasi seksual dan pelecehan saat mereka bertugas dalam operasi PBB.
Laporan tersebut, yang dikeluarkan Selasa pagi oleh Save the Children UK, memperlihatkan bahwa anak-anak yang tinggal di daerah yang terpengaruh konflik takut terhadap eksploitasi seksual dan pelecehan oleh personil pemelihara perdamaian dan pekerja bantuan kemanusiaan.
Anak-anak yang diwawancarai oleh badan amal itu berbicara mengenai banyak jenis pelecehan, termasuk pertukaran makanan untuk seks, perkosaan, pelacuran anak-anak, pornografi, serangan seksual dan penyelundupan anak-anak untuk seks.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa para pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak dapat ditemukan dalam setiap jenis organisasi kemanusiaan, perdamaian dan keamanan, pada setiap tingkat staf, dan di kalangan staf yang direkrut dari kalangan internasional maupun lokal.
Organisasi itu skala pelecehan tersebut "sangat luas". Temuannya didasarkan atas kerjasama dengan ratusan pemuda dari Pantai Gading, Sudan selatan dan Haiti, kata Kepala Pelaksana organisasi itu Jasmine Whitbread.
Namun di Abidjan, Wakil Komisaris Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia Kang Kyung-wha mengatakan pada suatu taklimat "banyak informasi yang diperoleh dalam laporan (Save the Children) sebenarnya dilandasi atas informasi yang sudah disiarkan" dalam laporan terdahulu Ban.
"Setiap bentuk eksploitasi seksual, terutama pada anak-anak, sama sekali tak dapat diterima dan kekebalan bagi pelecehan semacam itu tak boleh ditolerir," kata Kang pada akhir kunjungan tiga hari di Pantai Gading.
"Penelitian ini membeberkan tindakan tercela sejumlah kecil pelaku yang melakukan pelecehan seksual atas beberapa anak paling rentan di dunia, anak-anak yang mestinya dilindungi," Whitbread.
"Orang-orang takut melaporkannya karena mereka khawatir bahwa badan bantuan tersebut akan menghentikan kegiatan di sana, dan kami memerlukan mereka," kata seorang remaja laki-laki di Sudan selatan kepada organisasi bantuan itu.
Ban "sangat prihatin" oleh laporan, oleh organisasi kemanusiaan Save the Children UK, kata kantor jurubicaranya dalam suatu pernyataan.
"Pelecehan terhadap anak-anak oleh mereka yang dikirim untuk membantu adalah masalah penting yang menyakitkan dan masalah yang harus dan ingin ditangani oleh PBB secara jujur, menyeluruh dan aktif," demikian isi pernyataan tersebut. "Bahkan satu peristiwa adalah satu peristiwa yang terlalu banyak."
"PBB terikat komitmen untuk melatih dan memantau staf sipil kami dan bekerjasama dengan polisi dan tentara kami dalam memberi sumbangan kepada banyak negara guna menjamin bahwa semua kategori personil PBB terlatih dalam --dan dapat diandalkan untuk-- standard tertinggi prilaku," kata organisasi tersebut sebagaimana dilaporkan media massa.
"Kami bertekad untuk menggandakan upaya kami sehubungan dengan ini dan akan bekerjasama dengan semua mitra kami untuk menerapkan sepenuhnya kebijakan kami mengenai tak-ada toleransi atas eksploitasi seksual dan pelecehan oleh personil PBB," katanya.
Menurut pernyataan itu, badan dunia tersebut akan terus mengandalkan upaya aktif semua negara untuk menyumbang tentara dan polisi dalam menyelidiki dan menghukum warganegara mereka yang kedapatan telah melakukan pelanggaran, termasuk tindakan eksploitasi seksual dan pelecehan saat mereka bertugas dalam operasi PBB.
Laporan tersebut, yang dikeluarkan Selasa pagi oleh Save the Children UK, memperlihatkan bahwa anak-anak yang tinggal di daerah yang terpengaruh konflik takut terhadap eksploitasi seksual dan pelecehan oleh personil pemelihara perdamaian dan pekerja bantuan kemanusiaan.
Anak-anak yang diwawancarai oleh badan amal itu berbicara mengenai banyak jenis pelecehan, termasuk pertukaran makanan untuk seks, perkosaan, pelacuran anak-anak, pornografi, serangan seksual dan penyelundupan anak-anak untuk seks.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa para pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak dapat ditemukan dalam setiap jenis organisasi kemanusiaan, perdamaian dan keamanan, pada setiap tingkat staf, dan di kalangan staf yang direkrut dari kalangan internasional maupun lokal.
Organisasi itu skala pelecehan tersebut "sangat luas". Temuannya didasarkan atas kerjasama dengan ratusan pemuda dari Pantai Gading, Sudan selatan dan Haiti, kata Kepala Pelaksana organisasi itu Jasmine Whitbread.
Namun di Abidjan, Wakil Komisaris Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia Kang Kyung-wha mengatakan pada suatu taklimat "banyak informasi yang diperoleh dalam laporan (Save the Children) sebenarnya dilandasi atas informasi yang sudah disiarkan" dalam laporan terdahulu Ban.
"Setiap bentuk eksploitasi seksual, terutama pada anak-anak, sama sekali tak dapat diterima dan kekebalan bagi pelecehan semacam itu tak boleh ditolerir," kata Kang pada akhir kunjungan tiga hari di Pantai Gading.
"Penelitian ini membeberkan tindakan tercela sejumlah kecil pelaku yang melakukan pelecehan seksual atas beberapa anak paling rentan di dunia, anak-anak yang mestinya dilindungi," Whitbread.
"Orang-orang takut melaporkannya karena mereka khawatir bahwa badan bantuan tersebut akan menghentikan kegiatan di sana, dan kami memerlukan mereka," kata seorang remaja laki-laki di Sudan selatan kepada organisasi bantuan itu.
LEBANON LARANG PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR, KEGIATAN PRO-AKTIF DI BEIRUT
Dewan Keamanan Pusat Lebanon, Selasa (27/5/08), melarang penggunaan sepeda motor dan kegiatan pro-aktif di ibukota negeri itu, Beirut, mulai pukul 18:00 waktu setempat (22:00 WIB).
Dewan tersebut, yang bertemu di bawah pimpinan Menteri Dalam Negeri Lebanon Hassan Sabaa, juga melarang pengibaran bendera berbagai faksi yang bertikai di ibukota negeri itu serta demonstrasi dengan menggunakan sepeda motor dan sepeda, demikian laporan media internasional.
Larangan itu merupakan bagian dari rencana bagi ibukota untuk meredam kerusuhan yang menjamur setelah tak kurang dari 23 orang cedera dalam bentrokan kubu mayoritas-oposisi, kata laporan tersebut.
Sementara itu, polisi menyatakan kepolisian mengidentifikasi 11 pria bersenjata yang melepaskan tembakan ke arah warga sipil di kabupaten Corniche Mazraa di Beirut, Senin malam (26/5/08), menyusul pidato pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah pada peingatan kedelapan Hari Pembebasan.
Selasa petang, Gerakan Amal dan Hizbullah mengeluarkan pernyataan bersama, yang melarang pengikut mereka melepaskan tembakan kegembiraan.
Pernyataan tersebut juga melarang anggota mereka melepaskan tembakan "karena alasan apa pun" serta iring-iringan sepeda motor sambil mengibarkan bendera kedua faksi itu, dan menyatakan bahwa lembaga keamanan mesti melaksanakan kewajiban mereka dalam menghadapi tindakan semacam itu.
Parlemen Lebanon, Ahad (25/5/08), menyetujui Michel Suleiman sebagai presiden baru bagi negeri tersebut, setelah kelompok mayoritas dan oposisi mencapai kesepakatan di ibukota Qatar, Doha, pada Rabu (21/5/08).
Dialog Doha dilaksanakan setelah krisis politik yang berlangsung lama di negeri itu berubah jadi bentrokan awal Mei.
Lebanon menghadapi krisis politik paling rumit sejak perang saudara 1975-1990, saat kelompok politik yang bertikai tak mampu mencapai terobosan untuk memilih presiden baru bagi negeri tersebut sejak 24 November tahun lalu, ketika presiden Emile Lahoud mengakhiri masa jabatannya.
Koalisi mayoritas parlemen di Lebanon pada Selasa sepakat untuk mencalonkan Perdana Menteri Fouad Seniora untuk membentuk pemerintah pertama di negeri tersebut di bawah Presiden Michel Suleiman, yang baru terpilih.
Pencalonan itu, yang disepakati dalam pertemuan larut malam oleh para pemimpin koalisi, berarti bahwa Seniora --yang didukung AS-- akan ditunjuk untuk memimpin kabinet baru. Kubu oposisi pimpinan Hizbullah mendapat hak veto dalam kabinet tersebut.
Koalisi "14 Maret" secara resmi berencana memberitahu Suleiman mengenai pilihannya ketika ia berkonsultasi dengan parlemen Rabu. Presiden baru Lebanon itu harus menunjuk perdana menteri yang dicalonkan oleh mayoritas anggota parlemen.
Perdana menteri harus berasal dari kubu Muslim Sunni berdasarkan sistem pembagian kekuasaan sektarian di Lebanon.
Pencalonan Seniora dipandang sebagai dorongan moral bagi kubu mayoritas, yang mendapat pukulan politik dan militer besar oleh Hizbullah dalam beberapa pekan belakangan. Banyak anggota parlemen dari kubu oposisi diperkirakan akan menentang pencalonan Seniora.
Dewan tersebut, yang bertemu di bawah pimpinan Menteri Dalam Negeri Lebanon Hassan Sabaa, juga melarang pengibaran bendera berbagai faksi yang bertikai di ibukota negeri itu serta demonstrasi dengan menggunakan sepeda motor dan sepeda, demikian laporan media internasional.
Larangan itu merupakan bagian dari rencana bagi ibukota untuk meredam kerusuhan yang menjamur setelah tak kurang dari 23 orang cedera dalam bentrokan kubu mayoritas-oposisi, kata laporan tersebut.
Sementara itu, polisi menyatakan kepolisian mengidentifikasi 11 pria bersenjata yang melepaskan tembakan ke arah warga sipil di kabupaten Corniche Mazraa di Beirut, Senin malam (26/5/08), menyusul pidato pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah pada peingatan kedelapan Hari Pembebasan.
Selasa petang, Gerakan Amal dan Hizbullah mengeluarkan pernyataan bersama, yang melarang pengikut mereka melepaskan tembakan kegembiraan.
Pernyataan tersebut juga melarang anggota mereka melepaskan tembakan "karena alasan apa pun" serta iring-iringan sepeda motor sambil mengibarkan bendera kedua faksi itu, dan menyatakan bahwa lembaga keamanan mesti melaksanakan kewajiban mereka dalam menghadapi tindakan semacam itu.
Parlemen Lebanon, Ahad (25/5/08), menyetujui Michel Suleiman sebagai presiden baru bagi negeri tersebut, setelah kelompok mayoritas dan oposisi mencapai kesepakatan di ibukota Qatar, Doha, pada Rabu (21/5/08).
Dialog Doha dilaksanakan setelah krisis politik yang berlangsung lama di negeri itu berubah jadi bentrokan awal Mei.
Lebanon menghadapi krisis politik paling rumit sejak perang saudara 1975-1990, saat kelompok politik yang bertikai tak mampu mencapai terobosan untuk memilih presiden baru bagi negeri tersebut sejak 24 November tahun lalu, ketika presiden Emile Lahoud mengakhiri masa jabatannya.
Koalisi mayoritas parlemen di Lebanon pada Selasa sepakat untuk mencalonkan Perdana Menteri Fouad Seniora untuk membentuk pemerintah pertama di negeri tersebut di bawah Presiden Michel Suleiman, yang baru terpilih.
Pencalonan itu, yang disepakati dalam pertemuan larut malam oleh para pemimpin koalisi, berarti bahwa Seniora --yang didukung AS-- akan ditunjuk untuk memimpin kabinet baru. Kubu oposisi pimpinan Hizbullah mendapat hak veto dalam kabinet tersebut.
Koalisi "14 Maret" secara resmi berencana memberitahu Suleiman mengenai pilihannya ketika ia berkonsultasi dengan parlemen Rabu. Presiden baru Lebanon itu harus menunjuk perdana menteri yang dicalonkan oleh mayoritas anggota parlemen.
Perdana menteri harus berasal dari kubu Muslim Sunni berdasarkan sistem pembagian kekuasaan sektarian di Lebanon.
Pencalonan Seniora dipandang sebagai dorongan moral bagi kubu mayoritas, yang mendapat pukulan politik dan militer besar oleh Hizbullah dalam beberapa pekan belakangan. Banyak anggota parlemen dari kubu oposisi diperkirakan akan menentang pencalonan Seniora.
JORDANIA: PERSATUAN, SATU-SATUNYA CARA RAKYAT IRAK HADAPI TANTANGAN
Raja Jordania Abdullah II menegaskan di Amman, Selasa (27/5/08), persatuan dan solidaritas rakyat Irak adalah satu-satunya cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi negara mereka --yang diporak-porandakan perang.
Selama pembicaraan dengan Wakil Presiden Irak Tariq Al-Hashmi, yang sedang berkunjung, Raja Abdullah juga menyoroti pentingnya untuk meningkatkan upaya Arab guna mendukung Irak.
Ia menyampaikan kembali dukungan Jordania bagi upaya yang ditujukan untuk mewujudkan keamanan dan kestabilan di Irak serta penyebaran kedaulatan pemerintah Irak dan diakhirinya semua bentuk kekerasan dan aksi teror, demikian laporan media internasional.
Amman sangat ingin meningkatkan kerjasama dengan Irak, terutama di bidang politik, ekonomi dan perdagangan, kata Raja Jordania itu.
Bom mobil
Sementara itu satu bom mobil menewaskan empat orang dan melukai 46 orang lagi pada Selasa di dekat kota bergolak di Irak utara, Mosul, tempat operasi militer sedang berlangsung guna membersihkan anasir garis keras, terutama pengikut Al-Qaeda.
Serangan itu dilancarkan terhadap satu pasar penuh pengunjung sekitar pukul 17:00 waktu setempat (21:00 WIB) di kota Talafer, sekitar 70 kilometer di sebelah barat Mosul, kata seorang polisi setempat.
Polisi itu mengatakan beberapa perempuan dan anak-anak termasuk di antara korban jiwa. Ditambahkannya, jumlah korban jiwa diduga akan bertambah karena banyak korban cedera berada dalam kondisi serius.
Serangan tersebut dilancarkan beberapa hari setelah Duta Besar AS Ryan Crocker mengatakan ia percaya bahwa pasukan keamanan telah kian dekat untuk mengalahkan Al-Qaeda.
Mosul, yang terletak sekitar 400 kilometer di sebelah utara Baghdad, diduga sebagai kota terakhir yang menjadi kubu Al-Qaeda, yang telah mengalami pukulan keras sejak AS melancarkan aksi yang lebih agresif tahun lalu dan rakyat madani Irak mulai menolak kelompok perjuangan itu.
Namun, militer AS berhati-hati untuk mengatakan bahwa misi tersebut telah tuntas.
Laksamana Muda Patrick Driscoll, jurubicara militer AS, Ahad, mengatakan Al-Qaeda masih menjadi tantangan serius bagi pasukan Irak dan AS dan memiliki kemampuan untuk melancarkan pemboman bunuh diri dan menyulut bentrokan antar-aliran yang telah merenggut banyak korban jiwa.
Pada Rabu (28/5/08), blok politik utama Sunni di Irak menyatakan telah menghentikan pembicaraan untuk bergabung kembali dengan pemerintah pimpinan Syiah setelah muncul ketidak-sepakatan dengan Perdana Menteri Nuri Al-Maliki mengenai satu posisi kabinet.
"Kami telah membekukan perundingan dengan pemerintah dan menarik semua calon kami," kata Salim Al-Jibouri, jurubicara bagi Front Kesepakatan.
Ia mengatakan keputusan itu diambil setelah Al-Maliki keberatan dengan salah seorang calon yang mereka usulkan untuk mengisi satu posisi kabinet.
Front tersebut keluar dari pemerintah persatuan nasional Agustus lalu, dan menuntut pembebasan semua tahanan berfaham Sunni dari penjara Irak dan meminta hak lebih besar dalam masalah keamanan.
Selama pembicaraan dengan Wakil Presiden Irak Tariq Al-Hashmi, yang sedang berkunjung, Raja Abdullah juga menyoroti pentingnya untuk meningkatkan upaya Arab guna mendukung Irak.
Ia menyampaikan kembali dukungan Jordania bagi upaya yang ditujukan untuk mewujudkan keamanan dan kestabilan di Irak serta penyebaran kedaulatan pemerintah Irak dan diakhirinya semua bentuk kekerasan dan aksi teror, demikian laporan media internasional.
Amman sangat ingin meningkatkan kerjasama dengan Irak, terutama di bidang politik, ekonomi dan perdagangan, kata Raja Jordania itu.
Bom mobil
Sementara itu satu bom mobil menewaskan empat orang dan melukai 46 orang lagi pada Selasa di dekat kota bergolak di Irak utara, Mosul, tempat operasi militer sedang berlangsung guna membersihkan anasir garis keras, terutama pengikut Al-Qaeda.
Serangan itu dilancarkan terhadap satu pasar penuh pengunjung sekitar pukul 17:00 waktu setempat (21:00 WIB) di kota Talafer, sekitar 70 kilometer di sebelah barat Mosul, kata seorang polisi setempat.
Polisi itu mengatakan beberapa perempuan dan anak-anak termasuk di antara korban jiwa. Ditambahkannya, jumlah korban jiwa diduga akan bertambah karena banyak korban cedera berada dalam kondisi serius.
Serangan tersebut dilancarkan beberapa hari setelah Duta Besar AS Ryan Crocker mengatakan ia percaya bahwa pasukan keamanan telah kian dekat untuk mengalahkan Al-Qaeda.
Mosul, yang terletak sekitar 400 kilometer di sebelah utara Baghdad, diduga sebagai kota terakhir yang menjadi kubu Al-Qaeda, yang telah mengalami pukulan keras sejak AS melancarkan aksi yang lebih agresif tahun lalu dan rakyat madani Irak mulai menolak kelompok perjuangan itu.
Namun, militer AS berhati-hati untuk mengatakan bahwa misi tersebut telah tuntas.
Laksamana Muda Patrick Driscoll, jurubicara militer AS, Ahad, mengatakan Al-Qaeda masih menjadi tantangan serius bagi pasukan Irak dan AS dan memiliki kemampuan untuk melancarkan pemboman bunuh diri dan menyulut bentrokan antar-aliran yang telah merenggut banyak korban jiwa.
Pada Rabu (28/5/08), blok politik utama Sunni di Irak menyatakan telah menghentikan pembicaraan untuk bergabung kembali dengan pemerintah pimpinan Syiah setelah muncul ketidak-sepakatan dengan Perdana Menteri Nuri Al-Maliki mengenai satu posisi kabinet.
"Kami telah membekukan perundingan dengan pemerintah dan menarik semua calon kami," kata Salim Al-Jibouri, jurubicara bagi Front Kesepakatan.
Ia mengatakan keputusan itu diambil setelah Al-Maliki keberatan dengan salah seorang calon yang mereka usulkan untuk mengisi satu posisi kabinet.
Front tersebut keluar dari pemerintah persatuan nasional Agustus lalu, dan menuntut pembebasan semua tahanan berfaham Sunni dari penjara Irak dan meminta hak lebih besar dalam masalah keamanan.
Senin, 26 Mei 2008
AL MEKSIKO BURU IKAN HIU SETELAH SERANGAN
Angkatan Laut Meksiko mencari ikan hiu di samudra di dekat pantai tempat berselancar di Pasifik, Senin (26/5/08), setelah dua kakak-beradik tewas dan seorang lagi menderita luka dalam peristiwa langka serangan ikan hiu.
Tiga perahu dan satu helikopter berpatroli di laut sementara para petugas pertolongan dan personil Angkatan Laut mengamati lautan dengan menggunakan teropong dari pantai terkenal di seluruh tempat pelancongan di bagian barat-daya Meksiko, Ixtapa-Zihuatanejo. Mereka memperingatkan peselancar agar tidak terlalu jauh dari pantai.
"Kami telah memantau semua pantai; kami telah melakukan penerbangan pengawasan," kata Laksamana Muda Arturo Bernal, sebagaimana dilaporkan kantor berita internasional. Ditambahkannya, tak ada ikan hiu besar yang telah terlihat di daerah tersebut.
Peselancar bernama Bruce Grimes dari Teksas digigit di lengan pada Sabtu (24/5/08) di lepas pantai di dekat Playa Linda, sehingga ia menjadi korban ketiga serangan ikan hiu di daerah itu dalam satu bulan.
Dua serangan pada April dan Mei menewaskan seorang warganegara Meksiko dan satu orang berkebangsaan Amerika --korban jiwa pertama akibat serangan ikan hiu di lepas pantai Pasifik di Meksiko dalam 30 tahun, demikian catatan resmi.
Grimes (49) mengatakan ia mengayuh papan selancarnya dengan cepat ke arah pantai setelah yakin bahwa ia bersentuhan dengan kulit licin ikan hiu di bagian bawah kakinya saat ia bertelungkup di selancarnya.
"Kemudian hewan itu bergerak dengan keras. Saya mengira, "Itu pasti ikan hiu besar'. Saya baru tiga kali mengayuh, dan ia menyergap lengan saya," kata Grimes --yang melepaskan diri dan berhasil mencapai pantai.
Dengan susah-payah, ia mengemudikan kendaraan ke rumah sakit, tempat ia menerima 100 jahitan.
Pada Jumat, peselancar berkebangsaan Meksiko Osvaldo Mata (21) tewas, setelah ikan hiu sepanjang 2-meter menyerangnya, membuat putus tangannya dan menggigit pahanya.
Peristiwa tersebut terjadi setelah kematian seorang warganegara Amerika yang berusia 24 tahun yang pada akhir April diserang sewaktu ia berselancar di dekat tempat itu.
Pemerintah Ixtapa-Zihuatanejo berkonsultasi dengan para ahli untuk memastikan apa yang dapat menyebabkan terjadinya serangan tersebut.
Tiga perahu dan satu helikopter berpatroli di laut sementara para petugas pertolongan dan personil Angkatan Laut mengamati lautan dengan menggunakan teropong dari pantai terkenal di seluruh tempat pelancongan di bagian barat-daya Meksiko, Ixtapa-Zihuatanejo. Mereka memperingatkan peselancar agar tidak terlalu jauh dari pantai.
"Kami telah memantau semua pantai; kami telah melakukan penerbangan pengawasan," kata Laksamana Muda Arturo Bernal, sebagaimana dilaporkan kantor berita internasional. Ditambahkannya, tak ada ikan hiu besar yang telah terlihat di daerah tersebut.
Peselancar bernama Bruce Grimes dari Teksas digigit di lengan pada Sabtu (24/5/08) di lepas pantai di dekat Playa Linda, sehingga ia menjadi korban ketiga serangan ikan hiu di daerah itu dalam satu bulan.
Dua serangan pada April dan Mei menewaskan seorang warganegara Meksiko dan satu orang berkebangsaan Amerika --korban jiwa pertama akibat serangan ikan hiu di lepas pantai Pasifik di Meksiko dalam 30 tahun, demikian catatan resmi.
Grimes (49) mengatakan ia mengayuh papan selancarnya dengan cepat ke arah pantai setelah yakin bahwa ia bersentuhan dengan kulit licin ikan hiu di bagian bawah kakinya saat ia bertelungkup di selancarnya.
"Kemudian hewan itu bergerak dengan keras. Saya mengira, "Itu pasti ikan hiu besar'. Saya baru tiga kali mengayuh, dan ia menyergap lengan saya," kata Grimes --yang melepaskan diri dan berhasil mencapai pantai.
Dengan susah-payah, ia mengemudikan kendaraan ke rumah sakit, tempat ia menerima 100 jahitan.
Pada Jumat, peselancar berkebangsaan Meksiko Osvaldo Mata (21) tewas, setelah ikan hiu sepanjang 2-meter menyerangnya, membuat putus tangannya dan menggigit pahanya.
Peristiwa tersebut terjadi setelah kematian seorang warganegara Amerika yang berusia 24 tahun yang pada akhir April diserang sewaktu ia berselancar di dekat tempat itu.
Pemerintah Ixtapa-Zihuatanejo berkonsultasi dengan para ahli untuk memastikan apa yang dapat menyebabkan terjadinya serangan tersebut.
KOPI DAN TEH TAK NAIKKAN RESIKO KANKER PAYUDARA
Konsumsi kopi dan teh tak meningkatkan resiko kanker payudara, demikian laporan media Selasa (27/5/08), dengan mengutip studi selama satu dasawarsa.
Dalam kelompok banyak perempuan, selama 22 tahun penelusuran, mereka tak melihat hubungan antara konsumsi kopi (baik berkafein atau nonkafein) dan teh dan resiko kanker payudara, kata Dr. Davaasambuu Ganmaa.
"Kopi dan teh adalah minuman yang sangat aman ketika dikonsumsi dalam jumlah sedang," kata Ganmaa, dari Harvard School of Public Health di Boston, Massachusetts, sebagaimana dikutip media internasional.
Ganmaa dan rekannya meneliti konsumsi kopi, teh dan kafein oleh sebanyak 85.987 perempuan yang ikut dalam Studi Kesehatan Perawatan dan yang berusia antara 30 dan 55 tahun pada awal studi tersebut.
Selama 22 tahun selanjutnya, 5.272 perempuan terserang kanker payudara.
Para peneliti itu tak menemukan peningkatan resiko kanker payudara di kalangan perempuan yang melaporkan mereka minum empat gelas lebih teh atau kopi berkafein dan nonkafein, dibandingkan dengan mereka yang minum kurang dari satu gelas per hari.
Faktor luar yang juga diperhitungkan meliputi usia, sejarah keluarga, berat tubuh, status merokok, kegiatan fisik, konsumsi alkohol, jumlah anak, sejarah terapi hormon, dan status menopaus.
Penelitian tersebut juga memperlihatkan tak ada hubungan antara konsumsi minuman lain yang berkafein dan coklat dan kanker payudara.
Ketika para peneliti itu melakukan penilaian lebih lanjut resiko kanker payudara terutama di kalangan perempuan pasca-menopaus, mereka mendapati penurunan resiko yang berhubungan dengan kondisi tertinggi konsumsi kafein paling sedikit.
Namun "hubungan itu perlu diteliti lebih lanjut", kata para peneliti tersebut dalam International Journal of Cancer, terbitan Mei 2008.
Dalam kelompok banyak perempuan, selama 22 tahun penelusuran, mereka tak melihat hubungan antara konsumsi kopi (baik berkafein atau nonkafein) dan teh dan resiko kanker payudara, kata Dr. Davaasambuu Ganmaa.
"Kopi dan teh adalah minuman yang sangat aman ketika dikonsumsi dalam jumlah sedang," kata Ganmaa, dari Harvard School of Public Health di Boston, Massachusetts, sebagaimana dikutip media internasional.
Ganmaa dan rekannya meneliti konsumsi kopi, teh dan kafein oleh sebanyak 85.987 perempuan yang ikut dalam Studi Kesehatan Perawatan dan yang berusia antara 30 dan 55 tahun pada awal studi tersebut.
Selama 22 tahun selanjutnya, 5.272 perempuan terserang kanker payudara.
Para peneliti itu tak menemukan peningkatan resiko kanker payudara di kalangan perempuan yang melaporkan mereka minum empat gelas lebih teh atau kopi berkafein dan nonkafein, dibandingkan dengan mereka yang minum kurang dari satu gelas per hari.
Faktor luar yang juga diperhitungkan meliputi usia, sejarah keluarga, berat tubuh, status merokok, kegiatan fisik, konsumsi alkohol, jumlah anak, sejarah terapi hormon, dan status menopaus.
Penelitian tersebut juga memperlihatkan tak ada hubungan antara konsumsi minuman lain yang berkafein dan coklat dan kanker payudara.
Ketika para peneliti itu melakukan penilaian lebih lanjut resiko kanker payudara terutama di kalangan perempuan pasca-menopaus, mereka mendapati penurunan resiko yang berhubungan dengan kondisi tertinggi konsumsi kafein paling sedikit.
Namun "hubungan itu perlu diteliti lebih lanjut", kata para peneliti tersebut dalam International Journal of Cancer, terbitan Mei 2008.
IMIGRAN GELAP LANGGAR LARANGAN BIARA SELAMA 1.000 TAHUN ATAS PEREMPUAN
Empat perempuan imigran gelap dari Molodova, Senin, jelas-jelas melanggar larangan 1.000 tahun atas perempuan untuk menginjakkan kaki di masyarakat biara yang hampir semuanya pria di Gunung Athos.
Keempat perempuan itu dan seorang laki-laki ditemukan oleh biarawan setelah mereka dibuang oleh penyelundup pada akhir pekan di dermaga Lavra Monastery di Gunung Athos, yang terletak di semenanjung Halkidiki.
Para pendatang tersebut mengatakan mereka telah melakukan perjalanan dengan menggunakan perahu cepat ke Gunung Athos dari pantai Turki dengan bantuan dua penyelundup imigran berkebangsaan Ukraina.
Kelima pendatang itu, yang berusia antara 27 dan 41 tahun, mengatakan mereka masing-masing membayar 4.000 euro (6.000 dolar AS) untuk diseberangkan ke dalam wilayah Yunani tapi berkeras mereka tak menyadari bahwa mereka dibawa ke semenanjung biara tersebut.
Biarawan menemukan dua dari keempat perempuan asing itu di pelabuhan kecil milik biara pada Ahad sore (25/5/08) dan memberitahu polisi setempat.
Penyelidikan yang selanjutnya dilakukan oleh pihak berwenang dan petugas penjaga pantai menghasilkan penemuan tiga lagi pendatang gelap, yang telah bermalam di satu pantai kosong.
Semua kelima pendatang tersebut ditahan oleh polisi, selama menunggu penyelidikan mengenai kasus itu.
Perempuan masih dilarang keras memasuki Gunung Athos, tempat masyarakat semi-otonomi 20 biara Kristen Ortodoks, yang semua penghuninya pria dan berasal dari Abad V Masehi.
Keempat perempuan itu dan seorang laki-laki ditemukan oleh biarawan setelah mereka dibuang oleh penyelundup pada akhir pekan di dermaga Lavra Monastery di Gunung Athos, yang terletak di semenanjung Halkidiki.
Para pendatang tersebut mengatakan mereka telah melakukan perjalanan dengan menggunakan perahu cepat ke Gunung Athos dari pantai Turki dengan bantuan dua penyelundup imigran berkebangsaan Ukraina.
Kelima pendatang itu, yang berusia antara 27 dan 41 tahun, mengatakan mereka masing-masing membayar 4.000 euro (6.000 dolar AS) untuk diseberangkan ke dalam wilayah Yunani tapi berkeras mereka tak menyadari bahwa mereka dibawa ke semenanjung biara tersebut.
Biarawan menemukan dua dari keempat perempuan asing itu di pelabuhan kecil milik biara pada Ahad sore (25/5/08) dan memberitahu polisi setempat.
Penyelidikan yang selanjutnya dilakukan oleh pihak berwenang dan petugas penjaga pantai menghasilkan penemuan tiga lagi pendatang gelap, yang telah bermalam di satu pantai kosong.
Semua kelima pendatang tersebut ditahan oleh polisi, selama menunggu penyelidikan mengenai kasus itu.
Perempuan masih dilarang keras memasuki Gunung Athos, tempat masyarakat semi-otonomi 20 biara Kristen Ortodoks, yang semua penghuninya pria dan berasal dari Abad V Masehi.
Jumat, 23 Mei 2008
ARAFAT AKHIRNYA MAMPU "SERET" NETANYAHU KE PERUNDINGAN
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 4/9/96 (ANTARA) - Presiden Palestina Yasser Arafat akhirnya menang dalam "perjudiannya" setelah hari Rabu (4/9) Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sama sekali tak menyebut nama Arafat dalam pidato peresmiannya, setuju bertemu dengan pemimpin Palestina tersebut.
Kedua pemimpin bangsa yang memiliki satu induk generasi, Nabi Ibrahim A.S., itu dilaporkan kantor berita Reuter, AFP dan UPI bertemu hari Rabu pukul 05:30 waktu setempat (21:30 WIB).
Sebelumnya, pemimpin pemerintah paling kanan Israel tersebut selalu menghindari pertemuan dengan Arafat, yang dicapnya sebagai penjahat perang, kendati berbagai pihak yang terlibat dalam proses perdamaian Timur Tengah berulangkali menyerunya agar mau melanjutkan perundingan.
Perundingan Palestina-Israel terhenti sebelum pemilihan umum Israel bulan Mei 1996, tapi sejak mengalahkan arsitek perdamaian Shimon Peres, dari Partai Buruh, Netanyahu belum memperlihatkan tanda akan menghidupkan kembali proses itu.
Netanyahu bulan lalu bahkan membuat berang Arafat karena ia mensahkan pembangunan permukiman baru Yahudi di Tepi Barat dan menghancurkan bangunan PLO yang dituduhnya digunakan oleh Pemerintah Otonomi Palestina di Jerusalem.
Arafat telah mengalah dengan menutup dua kantor lain PLO di wilayah yang statusnya belum diputuskan tersebut. Israel berkeras bahwa Jerusalem adalah ibukota utuh negara Yahudi dan Palestina berkeras menghendaki Jerusalem Timur sebagai ibukota negara mendatang Palestina.
"Kemenangan" Arafat mulai terlihat akhir bulan Juli tahun ini, ketika Israel --yang menghadapi ancaman protes massal rakyat Palestina-- setuju melanjutkan perundingan politik penuh dengan Pemerintah Otonomi Palestina.
Pada pertemuan yang diadakan secara tergesa-gesa selama pemogokan umum di wilayah-wilayah Palestina, para perunding Palestina dan Israel dilaporkan mengumumkan bahwa perundingan untuk melanjutkan persetujuan perdamaian antara kedua "saudara misan" itu dapat dilanjutkan satu pekan kemudian.
Kegiatan mendadak tersebut dilakukan setelah Arafat menyeru kepada rakyat Palestina, agar melakukan protes massal pertama di wilayah-wilayah Palestina sejak terbentuknya Pemerintah Otonomi tahun 1994.
Arafat menuduh Pemerintah Netanyahu "mengumandangkan genderang perang" terhadap Palestina karena menolak untuk melanjutkan proses perdamaian, yang dimulai dengan pemerintah terdahulu di bawah Partai Buruh, memperluas permukiman Yahudi di wilayah pendudukan dan menyerang lembaga Palestina di Jerusalem Timur.
Arafat akhir Juli menyeru rakyat Palestina agar melakukan pemogokan umum empat jam dan menentang larangan bepergian oleh Israel untuk berziarah ke tempat suci Masjid Al-Aqsha di Jerusalem Timur.
Seruan Arafat itu mendapat dukungan luas, terutama karena rakyat Palestina tampaknya sangat kecewa dengan macetnya proses perdamaian dan penutupan tujuh bulan oleh militer terhadap wilayah Palestina.
Namun, sebelum ketegangan meletus jadi kerusuhan, Netanyahu berusaha meredakannya dengan mengumumkan pertemuan pertama antara bekas kepala staf militer Israel dan timpalannya dari Palestina Saeb Erakat.
Jadi kunci
Kini, setelah menghadapi tekanan yang terus meningkat dari Palestina, pemerintah-pemerintah Arab dan Amerika Serikat --yang bersama Rusia menjadi penaja proses perdamaian Timur Tengah, Netanyahu tampaknya tak dapat mengelak lagi dari pertemuan dengan Arafat.
Tekanan sangat kuat atas Netanyahu tampaknya juga datang dari Mesir, ketika Presiden Hosni Mubarak tanggal 22 Agustus 1996 mengancam akan membatalkan konferensi ekonomi Timur Tengah jika Israel menghambat proses perdamaian.
Pertemuan puncak antara Arafat dan Netanyahu dipandang sebagai kunci untuk menembus kebuntuan yang telah mencengkeram proses perdamaian sejak Netanyahu terpilih dengan rencana antara lain untuk memperluas permukiman Yahudi dan menangguhkan penarikan militer Israel dari Al-Khalil.
Penarikan militer Israel dari 80 persen wilayah Al-Khalil, yang telah berbulan-bulan dianggap sebagai ujian bagi komitmen Netanyahu terhadap proses perdamaian.
Palestina dan Israel selama dua pekan belakangan ini dilaporkan telah melakukan pembicaraan rahasia guna mengatur pertemuan Arafat-Netanyahu dan kelanjutan perundingan penuh antara kedua pihak itu.
Banyak pejabat Palestina beberapa kali menyatakan, pembicaraan rahasia tersebut berada di ambang keberhasilan, tapi masalah selalu muncul pada saat-saat terakhir.
Persetujuan bagi pertemuan kedua pemimpin itu tampaknya dicapai antara kedua pihak tersebut Rabu pagi melalui penengahan utusan khusus PBB untuk wilayah Palesitna, Terje Larsen.
Larsen melakukan misi ulang-alik antara kedua pihak itu Rabu (4/9) pagi guna menghilangkan serangkaian "perintang".
Pihak Palestina tetap mendesak Israel agar secara terbuka mengumumkan komitmennya, tanpa syarat, terhadap proses perdamaian.
Sebelum pemilihan umum Israel, Netanyahu adalah pengecam keras persetujuan Oslo tahun 1993 dan sampai terpilih sebagai perdana menteri Israel, ia menyatakan "hanya akan berunding dengan Arafat jika masalah keamanan Israel memaksanya".
Netanyahu juga ingin merundingkan kembali perincian rencana penarikan militer Israel dari Al-Khalil, tapi Palestina tak bersedia menerimanya.
Kini, setelah melalui jalan berliku yang sulit dilalui, Arafat berhasil "menarik" pemimpin pemerintah paling kanan Israel tersebut ke meja perundingan.
Dengan demikian, Arafat kelihatannya masih memiliki peluang untuk menyelamatkan proses perdamaian, yang telah terancam akan hancur berkeping-keping akibat sikap tak kenal kompromi Netanyahu. (4/09/96 22:494)
Jakarta, 4/9/96 (ANTARA) - Presiden Palestina Yasser Arafat akhirnya menang dalam "perjudiannya" setelah hari Rabu (4/9) Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sama sekali tak menyebut nama Arafat dalam pidato peresmiannya, setuju bertemu dengan pemimpin Palestina tersebut.
Kedua pemimpin bangsa yang memiliki satu induk generasi, Nabi Ibrahim A.S., itu dilaporkan kantor berita Reuter, AFP dan UPI bertemu hari Rabu pukul 05:30 waktu setempat (21:30 WIB).
Sebelumnya, pemimpin pemerintah paling kanan Israel tersebut selalu menghindari pertemuan dengan Arafat, yang dicapnya sebagai penjahat perang, kendati berbagai pihak yang terlibat dalam proses perdamaian Timur Tengah berulangkali menyerunya agar mau melanjutkan perundingan.
Perundingan Palestina-Israel terhenti sebelum pemilihan umum Israel bulan Mei 1996, tapi sejak mengalahkan arsitek perdamaian Shimon Peres, dari Partai Buruh, Netanyahu belum memperlihatkan tanda akan menghidupkan kembali proses itu.
Netanyahu bulan lalu bahkan membuat berang Arafat karena ia mensahkan pembangunan permukiman baru Yahudi di Tepi Barat dan menghancurkan bangunan PLO yang dituduhnya digunakan oleh Pemerintah Otonomi Palestina di Jerusalem.
Arafat telah mengalah dengan menutup dua kantor lain PLO di wilayah yang statusnya belum diputuskan tersebut. Israel berkeras bahwa Jerusalem adalah ibukota utuh negara Yahudi dan Palestina berkeras menghendaki Jerusalem Timur sebagai ibukota negara mendatang Palestina.
"Kemenangan" Arafat mulai terlihat akhir bulan Juli tahun ini, ketika Israel --yang menghadapi ancaman protes massal rakyat Palestina-- setuju melanjutkan perundingan politik penuh dengan Pemerintah Otonomi Palestina.
Pada pertemuan yang diadakan secara tergesa-gesa selama pemogokan umum di wilayah-wilayah Palestina, para perunding Palestina dan Israel dilaporkan mengumumkan bahwa perundingan untuk melanjutkan persetujuan perdamaian antara kedua "saudara misan" itu dapat dilanjutkan satu pekan kemudian.
Kegiatan mendadak tersebut dilakukan setelah Arafat menyeru kepada rakyat Palestina, agar melakukan protes massal pertama di wilayah-wilayah Palestina sejak terbentuknya Pemerintah Otonomi tahun 1994.
Arafat menuduh Pemerintah Netanyahu "mengumandangkan genderang perang" terhadap Palestina karena menolak untuk melanjutkan proses perdamaian, yang dimulai dengan pemerintah terdahulu di bawah Partai Buruh, memperluas permukiman Yahudi di wilayah pendudukan dan menyerang lembaga Palestina di Jerusalem Timur.
Arafat akhir Juli menyeru rakyat Palestina agar melakukan pemogokan umum empat jam dan menentang larangan bepergian oleh Israel untuk berziarah ke tempat suci Masjid Al-Aqsha di Jerusalem Timur.
Seruan Arafat itu mendapat dukungan luas, terutama karena rakyat Palestina tampaknya sangat kecewa dengan macetnya proses perdamaian dan penutupan tujuh bulan oleh militer terhadap wilayah Palestina.
Namun, sebelum ketegangan meletus jadi kerusuhan, Netanyahu berusaha meredakannya dengan mengumumkan pertemuan pertama antara bekas kepala staf militer Israel dan timpalannya dari Palestina Saeb Erakat.
Jadi kunci
Kini, setelah menghadapi tekanan yang terus meningkat dari Palestina, pemerintah-pemerintah Arab dan Amerika Serikat --yang bersama Rusia menjadi penaja proses perdamaian Timur Tengah, Netanyahu tampaknya tak dapat mengelak lagi dari pertemuan dengan Arafat.
Tekanan sangat kuat atas Netanyahu tampaknya juga datang dari Mesir, ketika Presiden Hosni Mubarak tanggal 22 Agustus 1996 mengancam akan membatalkan konferensi ekonomi Timur Tengah jika Israel menghambat proses perdamaian.
Pertemuan puncak antara Arafat dan Netanyahu dipandang sebagai kunci untuk menembus kebuntuan yang telah mencengkeram proses perdamaian sejak Netanyahu terpilih dengan rencana antara lain untuk memperluas permukiman Yahudi dan menangguhkan penarikan militer Israel dari Al-Khalil.
Penarikan militer Israel dari 80 persen wilayah Al-Khalil, yang telah berbulan-bulan dianggap sebagai ujian bagi komitmen Netanyahu terhadap proses perdamaian.
Palestina dan Israel selama dua pekan belakangan ini dilaporkan telah melakukan pembicaraan rahasia guna mengatur pertemuan Arafat-Netanyahu dan kelanjutan perundingan penuh antara kedua pihak itu.
Banyak pejabat Palestina beberapa kali menyatakan, pembicaraan rahasia tersebut berada di ambang keberhasilan, tapi masalah selalu muncul pada saat-saat terakhir.
Persetujuan bagi pertemuan kedua pemimpin itu tampaknya dicapai antara kedua pihak tersebut Rabu pagi melalui penengahan utusan khusus PBB untuk wilayah Palesitna, Terje Larsen.
Larsen melakukan misi ulang-alik antara kedua pihak itu Rabu (4/9) pagi guna menghilangkan serangkaian "perintang".
Pihak Palestina tetap mendesak Israel agar secara terbuka mengumumkan komitmennya, tanpa syarat, terhadap proses perdamaian.
Sebelum pemilihan umum Israel, Netanyahu adalah pengecam keras persetujuan Oslo tahun 1993 dan sampai terpilih sebagai perdana menteri Israel, ia menyatakan "hanya akan berunding dengan Arafat jika masalah keamanan Israel memaksanya".
Netanyahu juga ingin merundingkan kembali perincian rencana penarikan militer Israel dari Al-Khalil, tapi Palestina tak bersedia menerimanya.
Kini, setelah melalui jalan berliku yang sulit dilalui, Arafat berhasil "menarik" pemimpin pemerintah paling kanan Israel tersebut ke meja perundingan.
Dengan demikian, Arafat kelihatannya masih memiliki peluang untuk menyelamatkan proses perdamaian, yang telah terancam akan hancur berkeping-keping akibat sikap tak kenal kompromi Netanyahu. (4/09/96 22:494)
IRAK-AS TERLIBAT DUA "PERTEMPURAN"
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 9/9/96 (ANTARA) - Pemerintah Irak dan AS bukan hanya terlibat dalam pertikaian di lapangan akibat serbuan militer Baghdad di Irak Utara, tapi juga di "kancah organisasi dunia PBB di New York".
Serangan rudal AS terhadap Irak Selatan sudah terbukti mengundang reaksi berbeda antara pro dan kontra, tapi dampak pertikaian di Irak membuat persetujuan penjualan minyak buat pangan Irak-PBB tersendat, meskipun AS "sekali lagi kalah di meja perundingan PBB".
Inggris seperti biasa mendukung serangan-serangan rudal Washington terhadap sasaran-sasaran di Irak Selatan, sementara Rusia, China, Perancis dan Liga Arab mengutuk tindakan sepihak AS tersebut.
Beberapa waktu belakangan ini dukungan merebak bagi tindakan militer Washington ketika hari Ahad (8/9) Dewan Kerjasama Teluk (GCC) menyuarakan dukungan buat AS.
GCC, menurut laporan UPI, mensahkan "tonggak bersejarah bagi persatuan politik koalisi internasional" dengan mendukung semua upaya oleh negara-negara koalisi internasional di Irak.
Namun, upaya AS dan Inggris untuk menghasilkan resolusi yang mengutuk aksi militer Baghdad di Irak Utara gagal.
Presiden Irak Saddam Hussein mengerahkan pasukannya ke wilayah utara tanggal 31 Agustus "guna memenuhi permintaan Partai Demokratik Kurdistan (KDP), yang dipimpin Masoud Barzani, guna memerangi faksi Jalal Talabani, Uni Patriotik Kurdistan (PUK)".
Akibat tindakan Baghdad itu, Washington dan London berusaha menekan PBB agar mengeluarkan resolusi yang mengutuk tindakan Irak "atas suku minoritas Kurdi".
Namun, Rusia, Perancis dan China tidak menyokong upaya kedua negara Barat tersebut. Sementara itu, menurut AFP, Irak menyatakan bahwa kegagalan AS-Inggris itu "menjadi hukuman mati bagi hegemoni AS atas Dewan Keamanan PBB".
Antiklimaks usaha AS tersebut tampaknya menjadi pukulan kedua, dalam dua bulan, atas upaya Washington untuk "mengatur dunia".
Bulan Agustus 1996 AS gagal menggalang dukungan internasional, ketika Presiden Bill Clinton mengancam akan menjatuhkan sanksi atas perusahaan-perusahaan asing yang menanam modal senilai 40 juta dolar di sektor minyak dan gas di Iran dan Libya.
Ketika menanggapi kegagalan kedua AS di PBB, harian pemerintah Irak "Al-Jumhuriyah" berkomentar: "Berakhir sudah hari-hari Duta Besar AS untuk PBB Madeleine Albright hanya perlu mengangkat jari kelingkingnya untuk membuat 14 anggota lain Dewan Keamanan mematuhinya."
AS dan Inggris diwartakan hari Jumat (6/9) menghentikan usahanya untuk memperoleh dukungan bagi resolusi PBB untuk mengutuk serbuan militer Irak ke dalam "zona keamanan" di wilayah Kurdi di Irak Utara.
Kegagalan duet AS-Inggris tersebut dianggap sebagai kemunduran sangat serius bagi kegiatan Komisi Khusus PBB mengenai Perlucutan Senjata Irak (UNSCOM), yang menurut Baghdad dimanipulasi dan dikuasai oleh Washington.
Pemimpin UNSCOM Rolf Ekeus, menurut Al-Jumhuriyah, di kancah internasional sekarang akan "menghadapi lebih banyak musuh yang menuduhnya bertindak tak adil terhadap Irak".
Tekanan tersebut, dinilai harian itu, akan memaksa Ekeus mundur dari UNSCOM dan mengakui: "Irak bekerjasama penuh dengan komisi itu, yang bertugas membuktikan Irak tak lagi mampu membuat senjata penghancur massal."
PBB telah berulangkali memperingatkan Irak bahwa embargo perdagangan, yang diberlakukan sejak serdadu Baghdad menyerbut Kuwait tahun 1990, tak dapat dicabut sampai Irak mematuhi semua persyaratan UNSCOM.
Minyak buat pangan
Namun, dampak lain krisis di Irak Utara itu membuat terkatung- katungnya pelaksanaan persetujuan minyak buat pangan Irak-PBB, yang dicapai bulan Mei dan akan mengizinkan Irak menjual minyak seharga dua miliar dolar AS dalam waktu enam bulan.
AS telah menyarankan penundaan pelaksanaan persetujuan tersebut, yang direncanakan untuk meringankan penderitaan rakyat Irak, sampai "keadaan di lapangan memungkinkan".
Irak hari Ahad (8/9) mendesak PBB agar segera menerapkan persetujuan penjualan minyak buat pangan itu, sementara rakyat negeri tersebut dilaporkan Reuter mengutuk Clinton karena berusaha menunda penerapan persetujuan tersebut.
Tindakan AS itu, menurut Ketua Parlemen Irak Saadoun Hammadi, menjadi bukti "kebohongan Washington pada waktu lalu bahwa Amerika Serikat prihatin menyaksikan penderitaan rakyat Irak".
Berdasarkan persetujuan dengan PBB, Irak akan diperkenankan menjual minyak buat membeli makanan, obat dan keperluan kemanusiaan lain seharga 1,3 miliar dolar AS dari dua miliar dolar AS hasil penjualan minyaknya.
Pemerintah Baghdad juga menyatakan, ia tidak menerima pemberitahuan resmi dari PBB mengenai penundaan persetujuan itu, dan menuduh aksi AS tersebut sebagai tindakan sepihak.
Penundaan persetujuan itu, kata Menteri Kesehatan Irak Umeed Madhat Mubarak, berisiko menambah parah kondisi kesehatan yang sudah sangat buruk di negerinya.
Irak, menurut menteri kesehatannya tersebut, menyiapkan diri untuk menerima pemasokan medis guna melanjutkan kegiatan darurat di semua rumah sakitnya, meningkatkan kondisi rakyatnya dan menyediakan "dosis obat yang layak" buat rakyat yang menderita sakit kronis.
Penghujung tahun lalu, kondisi rumah sakit "Saddam Central Hospital" --yang pra-1990 disebut-sebut sebagai rumah sakit terbaik di dunia-- sudah jauh di bawah standard kesehatan.
Kini penderitaan rakyat Irak masih harus berlarut akibat tindakan AS menunda penerapan persetujuan penjualan minyak buat pangan.
Tindakan AS tersebut, kata menteri kesehatan Irak, "tidak manusiawi dan tak adil".
"Dari sudut pandang kemanusiaan, kita semua mesti mengutuk tindakan itu", katanya kepada kantor berita Reuter di Baghdad. (9/9/96 22:02)
Jakarta, 9/9/96 (ANTARA) - Pemerintah Irak dan AS bukan hanya terlibat dalam pertikaian di lapangan akibat serbuan militer Baghdad di Irak Utara, tapi juga di "kancah organisasi dunia PBB di New York".
Serangan rudal AS terhadap Irak Selatan sudah terbukti mengundang reaksi berbeda antara pro dan kontra, tapi dampak pertikaian di Irak membuat persetujuan penjualan minyak buat pangan Irak-PBB tersendat, meskipun AS "sekali lagi kalah di meja perundingan PBB".
Inggris seperti biasa mendukung serangan-serangan rudal Washington terhadap sasaran-sasaran di Irak Selatan, sementara Rusia, China, Perancis dan Liga Arab mengutuk tindakan sepihak AS tersebut.
Beberapa waktu belakangan ini dukungan merebak bagi tindakan militer Washington ketika hari Ahad (8/9) Dewan Kerjasama Teluk (GCC) menyuarakan dukungan buat AS.
GCC, menurut laporan UPI, mensahkan "tonggak bersejarah bagi persatuan politik koalisi internasional" dengan mendukung semua upaya oleh negara-negara koalisi internasional di Irak.
Namun, upaya AS dan Inggris untuk menghasilkan resolusi yang mengutuk aksi militer Baghdad di Irak Utara gagal.
Presiden Irak Saddam Hussein mengerahkan pasukannya ke wilayah utara tanggal 31 Agustus "guna memenuhi permintaan Partai Demokratik Kurdistan (KDP), yang dipimpin Masoud Barzani, guna memerangi faksi Jalal Talabani, Uni Patriotik Kurdistan (PUK)".
Akibat tindakan Baghdad itu, Washington dan London berusaha menekan PBB agar mengeluarkan resolusi yang mengutuk tindakan Irak "atas suku minoritas Kurdi".
Namun, Rusia, Perancis dan China tidak menyokong upaya kedua negara Barat tersebut. Sementara itu, menurut AFP, Irak menyatakan bahwa kegagalan AS-Inggris itu "menjadi hukuman mati bagi hegemoni AS atas Dewan Keamanan PBB".
Antiklimaks usaha AS tersebut tampaknya menjadi pukulan kedua, dalam dua bulan, atas upaya Washington untuk "mengatur dunia".
Bulan Agustus 1996 AS gagal menggalang dukungan internasional, ketika Presiden Bill Clinton mengancam akan menjatuhkan sanksi atas perusahaan-perusahaan asing yang menanam modal senilai 40 juta dolar di sektor minyak dan gas di Iran dan Libya.
Ketika menanggapi kegagalan kedua AS di PBB, harian pemerintah Irak "Al-Jumhuriyah" berkomentar: "Berakhir sudah hari-hari Duta Besar AS untuk PBB Madeleine Albright hanya perlu mengangkat jari kelingkingnya untuk membuat 14 anggota lain Dewan Keamanan mematuhinya."
AS dan Inggris diwartakan hari Jumat (6/9) menghentikan usahanya untuk memperoleh dukungan bagi resolusi PBB untuk mengutuk serbuan militer Irak ke dalam "zona keamanan" di wilayah Kurdi di Irak Utara.
Kegagalan duet AS-Inggris tersebut dianggap sebagai kemunduran sangat serius bagi kegiatan Komisi Khusus PBB mengenai Perlucutan Senjata Irak (UNSCOM), yang menurut Baghdad dimanipulasi dan dikuasai oleh Washington.
Pemimpin UNSCOM Rolf Ekeus, menurut Al-Jumhuriyah, di kancah internasional sekarang akan "menghadapi lebih banyak musuh yang menuduhnya bertindak tak adil terhadap Irak".
Tekanan tersebut, dinilai harian itu, akan memaksa Ekeus mundur dari UNSCOM dan mengakui: "Irak bekerjasama penuh dengan komisi itu, yang bertugas membuktikan Irak tak lagi mampu membuat senjata penghancur massal."
PBB telah berulangkali memperingatkan Irak bahwa embargo perdagangan, yang diberlakukan sejak serdadu Baghdad menyerbut Kuwait tahun 1990, tak dapat dicabut sampai Irak mematuhi semua persyaratan UNSCOM.
Minyak buat pangan
Namun, dampak lain krisis di Irak Utara itu membuat terkatung- katungnya pelaksanaan persetujuan minyak buat pangan Irak-PBB, yang dicapai bulan Mei dan akan mengizinkan Irak menjual minyak seharga dua miliar dolar AS dalam waktu enam bulan.
AS telah menyarankan penundaan pelaksanaan persetujuan tersebut, yang direncanakan untuk meringankan penderitaan rakyat Irak, sampai "keadaan di lapangan memungkinkan".
Irak hari Ahad (8/9) mendesak PBB agar segera menerapkan persetujuan penjualan minyak buat pangan itu, sementara rakyat negeri tersebut dilaporkan Reuter mengutuk Clinton karena berusaha menunda penerapan persetujuan tersebut.
Tindakan AS itu, menurut Ketua Parlemen Irak Saadoun Hammadi, menjadi bukti "kebohongan Washington pada waktu lalu bahwa Amerika Serikat prihatin menyaksikan penderitaan rakyat Irak".
Berdasarkan persetujuan dengan PBB, Irak akan diperkenankan menjual minyak buat membeli makanan, obat dan keperluan kemanusiaan lain seharga 1,3 miliar dolar AS dari dua miliar dolar AS hasil penjualan minyaknya.
Pemerintah Baghdad juga menyatakan, ia tidak menerima pemberitahuan resmi dari PBB mengenai penundaan persetujuan itu, dan menuduh aksi AS tersebut sebagai tindakan sepihak.
Penundaan persetujuan itu, kata Menteri Kesehatan Irak Umeed Madhat Mubarak, berisiko menambah parah kondisi kesehatan yang sudah sangat buruk di negerinya.
Irak, menurut menteri kesehatannya tersebut, menyiapkan diri untuk menerima pemasokan medis guna melanjutkan kegiatan darurat di semua rumah sakitnya, meningkatkan kondisi rakyatnya dan menyediakan "dosis obat yang layak" buat rakyat yang menderita sakit kronis.
Penghujung tahun lalu, kondisi rumah sakit "Saddam Central Hospital" --yang pra-1990 disebut-sebut sebagai rumah sakit terbaik di dunia-- sudah jauh di bawah standard kesehatan.
Kini penderitaan rakyat Irak masih harus berlarut akibat tindakan AS menunda penerapan persetujuan penjualan minyak buat pangan.
Tindakan AS tersebut, kata menteri kesehatan Irak, "tidak manusiawi dan tak adil".
"Dari sudut pandang kemanusiaan, kita semua mesti mengutuk tindakan itu", katanya kepada kantor berita Reuter di Baghdad. (9/9/96 22:02)
Langganan:
Postingan (Atom)