HARAPAN DAN KERAGUAN MENYAMBUT PERTEMUAN PUNCAK MENA

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 28/10 (ANTARA) - Raja Jordania Hussein menanam harapan bahwa pertemuan puncak masalah ekonomi Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) akan menjadi permulaan bagi perkembangan menyeluruh di wilayah itu.

Dalam pidatonya pada peringatan ulang tahun PBB ke-50 di Washington, yang disiarkan harian berbahasa Inggris, Jordan Times, Raja Jordania tersebut menyatakan bahwa stabilitas di satu sisi dan pertumbuhan sosial serta ekonomi di lain pihak, bersifat dialektik.

Dikatakannya pula, perdamaian tak bisa menyatu dengan kemiskinan dan keterbelakangan di satu wilayah.

Ia juga berharap bahwa MENA -- yang direncanakan berlangsung 29-31 Oktober -- dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya, memberi sumbangan bagi pembangunan di wilayah itu, menanggulangi konsekuensi negatif akibat konflik berkepanjangan, dan mencapai masa depan yang lebih baik.

Pertemuan puncak tersebut, menurut Raja Hussein, "Menetapkan prinsip kerjasama antar-bangsa di wilayah itu untuk meningkatkan standar hidup mereka sehingga mereka dapat mengkonsolidasikan perdamaian".

Jordania juga bermaksud mengusulkan proyek-proyek transportasi yang mencerminkan harapan bagi peningkatan besar arus wisatawan serta kegiatan usaha, yang dihasilkan oleh proses integrasi regional pasca-perdamaian.

Sementara itu Mesir diberitakan memiliki rencana untuk "bersikap agresif dan menampilkan cara pandang yang gamblang" dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan puncak tiga hari itu -- yang merupakan kelanjutan pertemuan puncak Casablanca Oktober tahun lalu -- direncanakan dihadiri oleh lebih dari 1.000 pengusaha dan kepala negara.

Dalam suatu wawancara dengan harian setempat, Duta Besar Mesir untuk Amman, Saad, menyatakan Mesir menganggap MENA sebagai "Satu-satunya cara dalam kerangka proses perdamaian (Timur Tengah) untuk mengkonsolidasikan upaya semua negara di wilayah tersebut dalam jalur perdamaian".

Mesir yakin porses perdamaian tak dapat dipisahkan dari kerjasama ekonomi ataupun regional.

Mesir, katanya menambahkan, melihat adanya hubungan antara pembicaraan bilateral dalam proses perdamaian itu dan dimensi ekonomi pada pembicaraan multilateral ataupun regional.

Namun Mesir tidak memandang program regional tersebut sebagai alat bagi terwujudnya perdamaian.

Ia juga tidak sependapat dengan pandangan bahwa manfaat perdamaian mesti diperoleh lebih dulu baru perdamaian itu diwujudkan.

Duta Besar Mesir tersebut juga menyampaikan kembali pandangan negaranya bahwa perdamaian di wilayah itu mesti bersifat menyeluruh, dan harus mencakup Lebanon serta Suriah -- yang memboikot pertemuan puncak di Amman.

Dikatakan pula oleh Saad, rakyat Palestina seyogyanya mengetahui apa yang dapat mereka harapkan dari pertemuan puncak itu karena kemunduran lain akan menghambat upaya yang dirintis setahun lalu, ketika Israel untuk pertama kali bertemu langsung dengan tetangga-tetangganya di bawah penyeliaan AS dan Rusia.

Keseimbangan

Meskipun demikian Duta Besar Mesir itu mengingatkan bahwa kerjasama di Timur Tengah mesti ditegakkan atas apa yang disebutnya perdamaian "yang seimbang".

Ia berpendapat kondisi ekonomi di wilayah yang mudah bergolak tersebut sangat tidak seimbang.

Saad memberi contoh bahwa Israel memiliki penghasilan per kapita 14.000 dolar AS per tahun tapi negara-negara tetangganya hanya mempunyai penghasilan per kapita per tahun sebesar 1.000 dolar AS.

Ketidakseimbangan ini, katanya, menambah besar kecurigaan dan rasa iri yang ada.

Untuk mengurangi ketakseimbangan tersebut, ia menyarankan kerjasama ekonomi dengan landasan keseimbangan sehingga akan memberi hasil positif kepada semua pihak yang terlibat.

Ia juga memperingatkan agar keuntungan dari proses perdamaian tidak hanya mengalir ke satu pihak dengan mengorbankan pihak lain.

Saad tidak menyembunyikan kecurigaan yang merebak di wilayah itu bahwa Israel menguasai perekonomi di wilayah tersebut.

Namun ia berpendapat Israel "Tak mungkin mampu berbuat begitu", dan ia juga meragukan bahwa Israel "Mau berbuat begitu".

Ditambahkannya, setiap proyek regional harus melibatkan empat negara inti -- Mesir, Israel, Jordania dan Palestina.

Berbeda Dugaan

Pada saat yang sama di ibukota Jordania, Amman -- tempat pertemuan diselenggarakan --, kaum profesional sependapat bahwa MENA akan menghasilkan penanaman modal di sektor pariwisata.

Namun sebagian di antara mereka ragu mengenai prospek serupa yang akan diperoleh sektor lain dan membantu mengatasi tingkat pengangguran.

Kebanyakan pengusaha dilaporkan berpendapat kenyataan bahwa Jordania menjadi tuang rumah MENA menjadi bukti komitmen Kerajaan Bani Hasyim (Hashemite) itu pada perdamaian.

Namun itu bukan berarti penanaman modal akan secara otomatis terbuka sehingga dapat membuat negara kecil yang sejak Perang Teluk mengandalkan minyak dari Irak tersebut, dapat mengatasi masalah ekonominya.

Orang-orang yang meragukan hasil pertemuan puncak itu berpendapat Jordania tidak memiliki dua masalah penting; tenaga buruh yang murah dan keahlian serta teknologi canggih seperti yang dimiliki Israel.

Mereka merasa hampir pasti bahwa negara seperti Israel akan mengeruk bagian terbesar penanaman modal melalui pertemuan puncak MENA dengan mengajukan kesempatan penanaman modal yang lebih menguntungkan.

Para penanam modal, menurut mereka, akan lebih tertarik pada tenaga buruh dengan upah rendah seperti di Mesir, atau prasarana dan teknologi canggih milik Israel.

Sementara itu sebagian lagi memandang pertemuan puncak di Amman tersebut sebagai "Pernyataan politik yang dimaksudkan untuk menekankan peran baru Jordania di wilayah itu dan memproyeksikan Israel sebagai mitra Timur Tengah".

Mereka berpendapat pertemuan puncak MENA adalah peringatan atas kegagalan pemerintah di Amman dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi yang dijanjikannya menyusul penandatanganan persetujuan perdamaian Jordania-Israel 26 Oktober 1994.

"(Pertemuan puncak) itu adalah langkah pertama untuk membuka pasar-pasar Arab bagi barang-barang buatan Israel," demikian komentar seorang petugas hotel di Amman. (28/10/95 14:17)