Rabu, 18 Juni 2008

ULTIMATUM BAGI WINEHOUSE: HENTIKAN NARKOTIKA ATAU MATI

Penyanyi soul Inggris Amy Winehouse, yang dirawat di rumah sakit Senin (16/6/08) --setelah jatuh pingsan di rumahnya, diperingatkan oleh dokter yang merawatnya, "Hentikan narkotika sekarang --atau mati," demikian laporan surat kabar Inggris The Sun, Rabu (18/6/08).
Penyanyi berusia 24 tahun itu, yang telah berjuang menghadapi masalah kecanduan narkotika, tetap dirawat di rumah sakit untuk pemeriksaan Selasa malam (17/6/08) waktu setempat, dan beberapa dokter memperingatkan dia jika ia pingsan lagi, maka itu akan menjadi yang terakhir baginya.
Satu sumber mengatakan, "Ia mungkin telah lolos sekali ini, tapi akhirnya ia ia takkan bisa bangun lagi."
"Satu-satunya cara menghentikan kejadian itu ialah ia harus henti menggunakan narkotika," katanya.
Pingsannya Winehouse diduga berkaitan dengan kelebihan dosis sangat besar yang dialaminya pada musim panas lalu, kata para dokter.
Pemeriksaan otak saat itu mengungkapkan masalah yang berkaitan dengan narkotika. Winehouse diberitahu ia akan terus mengalami serangan tersebut kalau ia tak berhenti menjadi pecandu narkotika.
Peraih lima Grammy Awards itu, yang telah menarik perhatian banyak media karena kehidupan pribadinya, dijadwalkan tampil dalam konser ulang-tahun Nelson Mandela di Hyde Park, London, pada 27 Juni.
Suaminya, Blake Fielder-Civil, dinyatakan bersama pada Juni karena memukuli seorang petugas bar dan bersekongkol untuk menghalangi proses pengadilan dengan berusaha membayar orang itu agar tidak bersaksi.

Selasa, 17 Juni 2008

SETELAH TAK BERKUASA, RAJA NEPAL PUN HARUS LEPASKAN FASILITAS

Pemerintah Nepal telah meminta mantan Raja Gyanendra dan putranya, Paras, agar mengembalikan delapan kendaraan pemerintah yang telah mereka gunakan.
Menurut The Kathmandu Post dalam laporan Rabu (18/6/08), pemerintah menyampaikan instruksi tersebut kepada Gyanendra dan Paras pada Selasa (17/6/08).
Satu sumber mengatakan pemerintah belum memperoleh jawaban dari mantan raja itu dan putranya mengenai kendaraan tersebut.
Menurut sumber itu, Gyanendra membawa-serta empat kendaraan ketika ia meninggalkan Istana Narayanhiti, Rabu pekan sebelumnya (11/6/08).
Pemerintah ingin Gyanendra mengembalikan dua kendaraan karena pemerintah sudah memutuskan untuk memberi dia dua kendaraan --satu sedan dan satu jip.
Paras juga telah menggunakan enam kendaraan pemerintah dan beberapa komputer personal serta laptop. Sumber tersebut mengatakan Paras telah mengambil kendaraan dan komputer itu dari Badan Pelestarian Alam Nepal, satu organisasi non-pemerintah yang dipimpin oleh Paras sendiri sebelum April 2006.
Sumber tersebut menambahkan pemerintah telah meminta mantan keluarga raja itu "untuk mengembalikan komputer dan kendaraan tersebut selama dua hari terakhir".

UNICEF BERUSAHA MENOLONG ANAK-ANAK IRAK MELALUI OPERASI DARURAT

Dana Anak PBB (UNICEF), Selasa 17/6/08), menyatakan lembaga itu akan meningkatkan operasi daruratnya di Irak guna menjangkau lebih banyak anak yang rentan di dalam negeri tersebut.
UNICEF menyatakan kekerasan, pengucilan dan kurangnya kesempatan telah membuat anak-anak Irak menghadapi resiko lebih besar eksploitasi dan pelecehan.
Badan dunia tersebut menyatakan lebih dari 800.000 anak Irak tak dapat bersekolah dan hanya 40 persen memiliki akses ke air yang aman.
Melalui programnya, "Immediate Action for Vulnerable Children and Family, atau IMPACT", UNICEF sekarang bertujuan menyediakan bantuan buat lebih dari 360.000 anak Irak tahun ini.
Program itu akan menjamin bahwa anak-anak memiliki akses ke perawatan kesehatan, termasuk imunisasi dan bantuan medis darurat, dan dilindungi dari kekurangan gizi.
Mereka juga akan memperoleh air minum yang aman dan bantuan pendidikan. Perempuan dan anak-anak korban pelecehan dan rentan akan memperoleh perawatan khusus sesuai dengan keperluan.
"Dalam menanggapi situasi darurat, UNICEF telah memikirkan dan bekerjasama dengan banyak mitra agar dapat lebih baik menanggulangi kebutuhan saat kami menilainya dan juga makin sering berada di lapangan bersama mitra. Ini lah asal-muasal IMPACT Irak," kata Sigrid Kaag, Direktur Regional UNICEF bagi Timur Tengah dan Afrika Utara sebagaimana diberitakan.
"Itu adalah penyesuaian dengan kondisi keamanan di lapangan ... guna memungkinkan kami memiliki akses lebih baik melalui sejumlah mitra LSM (lembaga swadaya masyarakat), serta masyarakat di lapangan guna menangani keperluan akan pendidikan, air yang sehat dan sanitasi serta perlindungan," katanya.
Lebih dari 1,7 juta orang Irak diperkirakan telah menjadi pengunsi di dalam negeri mereka sejak awal 2006, dan separuh dari mereka adalah anak-anak, kata badan PBB tersebut.

PERTEMUAN PUNCAK SOAL PENGGURUNAN DIMULAI DI NIGERIA TIMUR-LAUT

Presiden Nigeria Umaru Yar'adua meresmikan pembukaan pertemuan puncak dua hari mengenai meluasnya daerah gurun di negara bagian Bauchi, Nigeria timur-laut, Selasa (17/6/08).
Duta besar Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Inggris, Israel dan Arab Saudi dijadwalkan menghadiri pertemuan itu --yang merupakan peristiwa tahunan.
Pertemuan tersebut ditujukan untuk bertukar pendapat mengenai cara mengekang meluasnya penggurunan, terutama di sub-Sahara Afrika.
Muazu Gidado, Komisaris Bauchi Urusan Perumahan dan Lingkungan Hidup, mengatakan pengaturan telah selesai untuk menerima Presiden dan utusan penting lain. Ditambahkannya Presiden akan secara simbolis meluncurkan kampanye penanaman pohon di Tirwun, pinggiran Bauchi.
Ia menyatakan kampanye penanaman pohon tahun ini akan berbeda karena pemerintah akan menjamin bahwa dewan lokal dan pemegang saham lain melaksanakan kebijakan itu setelah upacara penanaman pohon tersebut.
Menurut Gidabo, 11 negara garis depan direncanakan menjamin pelaksanaan efektif program itu untuk memeriksa ancaman mengenai terjadinya penggurunan.

Senin, 16 Juni 2008

SESJEN OKI- PBB BAHAS CARA TANGANI ISLAMOFOBIA

Jenderal (Sesjen) Organisasi Konferensi Islam (OKI) Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu telah bertemu dengan Sesjen PBB Ban Ki-moon di Jeddah, Arab Saudi, baru-baru ini.
Pembicaraan mereka terutama dipusatkan pada fenomena Islamofobia, dialog antar-pemeluk agama dan krisis pangan dunia. Prof. Ihsanoglu menyoroti Islamofobia, pangkal penyebabnya dan upaya OKI guna mengatasinya.
Ia menekankan perlunya bagi OKI dan PBB untuk bekerjasama guna menjamin resolusi internasional dikeluarkan guna menanggulangi Islamofobia dan memerangi aksi kebencian dan hasutan terhadap ajaran agama serta lambang-lambang suci, demikian antara lain isi pernyataan OKI.
Pemimpin OKI itu mengatakan berbagai upaya perlu dilancarkan guna menyebarkan budaya toleransi dan dihormatinya pemeluk agama lain serta mendukung dialog konstruktif di antara peradaban.
Ia menunjuk kepada perlunya pengejawantahan semua upaya dan gagasan mengenai masalah tersebut menjadi i'tikad politik yang murni.
Kedua pemimpin itu memuji gagasan yang diluncurkan oleh Khadimul Haramain (Pelayan Dua Tempat Suci) Raja Abdullah bin Abdul Aziz untuk menyelenggarakan dialog antar-pemeluk agama Tauhid (monoteis) dan Konferensi Dialog Islam Internasional Makkah baru-baru ini.
Sesjen OKI tersebut menyampaikan keyakinannya bahwa gagasan itu akan mendorong berbagai upaya yang dirancang untuk mengangkat citra sesungguhnya Islam.
Ia mengatakan pertemuan lain akan mengikuti guna mendukung dan mendorong budaya toleransi dan dialog serta sumbangan efektif bagi konsolidasi perdamaian dan keamanan di dunia.
Pembahasan mereka juga menyoroti krisis pangan yang mengancam dunia. Prof. Ihsanoglu menyampaikan kesiapan dan kesediaan OKI untuk bekerjasama dengan masyarakat internasional dalam upaya mengatasi krisis itu.
Pada gilirannya, Ban Ki-moon menyatakan bahwa masyarakat internasional telah memperlihatkan kerjasama yang tak diragukan terbukti bermanfaat dalam jangka-pendek.
Kendati demikian, penyusunan resolusi radikal bagi krisis tersebut akan memerlukan waktu yang lebih lama dan upaya terpadu yang lebih besar oleh masyarakat internasional.
Ketika berbicara mengenai masalah energi dan melonjaknya harga minyak, kedua pemimpin tersebut memuji undangan yang disampaikan oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz untuk menyelenggarakan pertemuan global dengan dihadirinya produsen dan konsumen energi.
Mereka menyampaikan optimisme bahwa konferensi itu akan memberi hasil positif.
Ban dan Prof. Ihsanoglu juga membahas sejumlah masalah lain. Mereka membahas kesepakatan baru-baru ini yang ditandatangani di Djibouti antara Pemerintah Federal Peralihan (TFG) dan Aliansi bagi Pembebasan Kembali Somalia (ARS).
Ban menyampaikan penghargaannya bagi peran yang dimainkan oleh delegasi OKI, yang menyumbangkan keberhasilan dalam upaya penengahan dan kerjasama delegasi tersebut dengan PBB selama dua babak perundingan itu.
"Upaya kerjasama semacam itu mencerminkan contoh bagi keefektifan kerjasama dan koordinasi antara PKI dan PBB, terutama yang berkaitan dengan masalah seputar dunia Muslim," kata pemimpin PBB tersebut.

SESJEN PBB-DK KUTUK PERTEMPURAN DI CHAD

Sekretaris Jenderal (Sesjen) PBB Ban Ki-moon dan Dewan Keamanan (DK) PBB, Senin (16/6/08), mengutuk meningkatnya serangan oleh gerilyawan Chad, dan DK memperingatkan badan dunia itu akan melakukan tindakan guna menanggulangi ancaman terhadap kestabilan regional.
"Dewan Keamanan mengutuk dengan pernyataan paling kuat serangan yang dilancarkan oleh kelompok bersenjata Chad sejak 11 Juni 2008," kata DK, Senin, sebagaimana dilaporkan media massa.
"Dewan Keamanan mengutuk semua upaya yang merusak kestabilan dengan kekerasan," katanya. Ditambahkannya DK "siap mempertimbangkan langkah yang sesuai terhadap kelompok itu dan orang-orang yang menjadi ancaman bagi kestabilan wilayah atau melanggar hukum kemanusiaan".
Dalam satu pernyataan, Ban mengatakan ia "sangat prihatin dengan memburuknya situasi keamanan di Chad sebagai akibat dari meletusnya-kembali pertempuran di bagian timur negeri tersebut, terutama serangan paling akhir oleh Kelompok Oposisi Bersenjata Chad".
Pernyataan itu dikeluarkan setelah penentang pemerintah Presiden Idriss Deby Itno menguasai beberapa kota besar lagi di Chad timur dan menyatakan mereka bermaksud merebut ibukota Chad, N'Djamena.
Deby menuduh pasukan militer Uni Eropa (UE) di bagian timur negerinya, Senin, menutup mata terhadap serangan pemberontak yang telah merebut beberapa kota kecil dalam gerak maju secara cepat.
Kecaman pedas Deby terhadap Pasukan Eropa (EUFOR), yang memiliki mandat PBB guna melindungi hampir setengah juta pengungsi sipil di Chad, dikeluarkan menyusul satu pernyataan dari pemberontak yang mengatakan mereka telah merebut kota Biltine di bagian timur negeri tersebut.
Itu adalah kota kecil ketiga yang diserang dalam tiga hari oleh gerilyawan, yang rombongan truk bak terbuka bersenjatanya telah mendesak ke arah barat dari perbatasan dengan Sudan di Chad timur --tempat personil EUFOR melindungi sejumlah kamp pengungsi.
Karena situasi tak stabil, Washington, Senin, mengumumkan AS akan menarik staf diplomatik tak pentingnya ke Kamerun.
Duta Besar Perancis di PBB Jean-Maurice Ripert mengatakan Dewan Keamanan dengan suara bulat menyepakati deklarasi tersebut dalam menghadapi peningkatan pertempuran di dalam wilayah Chad.
"Operasi pemberontak bersenjata ini, yang telah menyampaikan tujuan untuk merebut N'Djamena, merebut dan menggulingkan undang-undang dasar, tak dapat diterima," katanya.

ITU SERUKAN PENGUNAAN NOMOR SALURAN GLOBAL BANTUAN BUAT ANAK-ANAK

Serikat Telekomunikasi Internasional (ITU), Senin (16/6/96), menyeru semua negara untuk mensahkan nomor 116 111 bagi saluran telefon bantuan anak-anak sehingga anak kecil di seluruh dunia dapat lebih mudah meminta bantuan atau dukungan.
"Saluran telefon bantuan anak-anak telah menjadi jalur kehidupan bagi anak-anak yang rentan di banyak negara," kata Malcolm Johnson, Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi ITU, sebagaimana dilaporkan media.
"Memiliki satu nomor yang akan dapat digunakan di mana saja akan menguntungkan anak-anak yang memerlukan di seluruh dunia. Saat nomor itu menjadi terrekat dalam kesadaran global, makin banyak anak kecil akan memperoleh manfaat," kata Johnson dalam suatu pernyataan.
Nomor tersebut, 116 111, disarankan sebagai nomor telefon jalur kehidupan anak-anak di seluruh dunia menyusul satu usul dari Jalur Bantuan Anak Internasionl (CHI), satu organisasi yang mewakili jalur bantuan bagi anak-anak secara global.
Data CHI memperlihatkan anak-anak dan remaja melakukan lebih dari 10,5 juta hubungan telefon ke saluran bantuan anak-anak selama setiap tahun pada 2005 dan 2006.
Saluran bantuan anak-anak telah menjadi mekanisme penting bagi anak-anak untuk memperoleh dukungan, penyuluhan, rujukan dan campur-tangan.
ITU menyatakan semua pemerintah mesti mempertimbangkan penyebaran nomor telefon 116 111 untuk memberi akses kepada saluran bantuan yang dikelola oleh berbagai organisasi yang mengabdikan diri bagi kesejahteraan anak-anak.
Semua negara yang saat ini tak memiliki saluran bantuan anak-anak disarankan menggunakan 116 111 untuk akses telefon ke setiap saluran bantuan anak-anak yang mungkin didirikan pada masa depan.
Negara-negara yang memiliki saluran bantuan anak-anak yang beroperasi dengan sejumlah nomor mesti mempertimbangkan berbagai cara dan sarana untuk mengoperasikan nomor 116 111 sejalan dengan nomor yang kini digunakan.
Saluran telefon 116 111 sudah digunakan di beberapa negara Eropa, termasuk Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Yunani, Hongaria, Portugal dan Swedia.
Pengesahan nomor telefon tersebut oleh ITU diharapkan akan lebih mempermudah pengesahannya di seluruh dunia.

SEKALIPUN SUDAH MENINGGAL, TETAP DIPILIH WARGA DESA

Seorang pria Romania, sekalipun sudah meninggal dunia, tetap menjadi idola dan dipilih oleh warga desa dalam pemilihan kotapraja Ahad (15/6/08), dan mendapat dukungan lebih banyak dibandingkan dengan pesaingnya yang masih hidup.
Neculai Ivascu (57) memimpin desa tempat pemungutan suara diselenggarakan selama hampir dua dasawarsa, dan meninggal akibat penyakit liver beberapa saat setelah pemungutan suara dimulai.
Tetapi ia tetap menang dalam pemilihan kotapraja dengan selisih 23 suara.
Seorang pejabat lokal mengatakan pihak berwenang memutuskan untuk melanjutkan pemungutan suara dengan pertimbangan kalau-kalau pesaing Ivascu, Gheorghe Dobrescu, bisa menang, sehingga pemilihan ulang dapat dielakkan.
"Saya tahu ia sudah meninggal, tapi saya tak mau berubah," kata seorang warga desa pro-Ivascu kepada stasiun televisi Romania sebagaimana diberitakan media internasional.
Namun akhirnya, lembaga pemilihan memberikan jabatan walikota kepada peserta nomor dua, meskipun sebagian warga desa dan partai Ivascu, Partai Demokrat Sosial (PSD) --yang tangguh, telah meminta pemilihan ulang.

Minggu, 15 Juni 2008

SERANGAN ISRAEL KE LEBANON, PUKULAN BARU BAGI PROSES PERDAMAIAN

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 16/4/96 (ANTARA) - Tindakan Perdana Menteri Israel Shimon mengerahkan pasukan guna menggempur posisi gerilyawan Hizbullah tampaknya hanya akan membuat makin jauhnya perdamaian antara kedua negara itu.

Sampai hari Selasa (16/4) militer Israel telah enam hari melancarkan serangan yang tidak memperlihatkan tanda-tanda kemenangan yang diperlukan Peres atas gerakan pro-Iran tersebut guna memperkuat posisinya dalam pemilihan umum mendatang di Israel. Israel terus menggempurkan kota pelabuhan Tyre, yang dianggap sebagai kubu Hizbullah di Lebanon.

Beberapa utusan negara Eropa --sebagaimana dilaporkan kantor-kantor berita trans-nasional-- berpendapat bahwa serangan Israel selama satu pekan terakhir ini sama sekali tidak "melukai" Hizbullah apalagi sampai menimbulkan pertentangan antara pemerintah Lebanon dan rakyatnya.

Kerusuhan itu bahkan diberitakan meluas akhir pekan lalu, ketika helikopter-helikopter Israel menembakkan roket ke posisi militer Suriah di Beirut setelah beberapa roket Katyusha ditembakkan Hizbullah dari Lebanon mengakibatkan kerusakan lebih besar dan mulai merenggut korban jiwa.

Bentrokan itu dipandang banyak kalangan menambah lebar jurang pemisah antara Israel, Lebanon dan Suriah, dan tanpa sadar Israel makin terperosok ke dalam lingkaran permainan kelompok-kelompok yang anti-perdamaian Arab-Israel.

Sementara perundingan Lebanon-Israel tertunda paling cepat sampai pemilihan umum Israel, senjata makin "keras berbicara" dan memperkuat posisi kelompok "hawk" (garis keras) di kedua belah pihak.

Peres, yang memimpin pemerintah sayap dovish (garis lunak) dan sedang berjuang mempertahankan kedudukan dalam pemilihan umum tanggal 29 Mei, telah mendapat tekanan rakyat agar meningkatkan tindakan balas dendam atas serangan roket Hizbullah terhadap bagian utara negara Yahudi tersebut.

Guna mengatasi tekanan itu, pemerintah Peres bereaksi dengan berusaha menekan pemerintah Beirut dan Suriah --yang masih menempatkan 35.000 prajurit di Lebanon-- untuk menghentikan serangan Hizbullah dengan keyakinan bahwa Suriah dapat menghentikan "aksi milisi Syiah tersebut, kalau mau", tindakan yang sejauh ini tak pernah dilakukan Damaskus.

Sementara itu hari Jumat, Radio Pemerintah Suriah dilaporkan menuduh Peres merusak perdamaian dengan negara- negara Arab untuk memuaskan para pemberi suara di negerinya.

Menurut radio tersebut, serangan udara dan artileri Israel takkan membuat rakyat Yahudi hidup dalam kedamaian, tapi hanya akan memperkuat perlawanan atas pendudukannya. Israel menduduki jalur perbatasan yang dinyatakannya secara sepihak sebagai "Zona Keamanan" di Lebanon Selatan.

Peres, yang telah menyatakan bersedia menyerahkan Dataran Tinggi Golan kepada Suriah sebagai imbalan bagi jaminan keamanan bagi Israel, tampaknya berharap Presiden Suriah Hafez Al-Assad akan lebih suka berdamai dengan pemerintahnya dibandingkan dengan pemimpin Partai Likud, Benjamin Netanyahu --yang menentang penarikan Israel.

Meskipun demikian banyak pengulas mempertanyakan inti prakiraan tersebut.

Keraguan itu berlandaskan bahwa Peres kelihatannya sedang berusaha menghimpun dukungan guna meraih kemenangan dalam pemilihan umum mendatang di Israel.

Musuh bebuyutan

Sementara gempuran Israel terus berlanjut, Dewan Keamanan PBB tak mampu mengambil keputusan guna menghentikan pertikaian antara dua musuh bebuyutan Israel dan Hizbullah.

Duta Besar Lebanon di PBB Samir Moubarak, Senin malam, menyeru Dewan Keamanan agar mengadakan pertemuan guna menghentikan dan mengutuk agresi Israel atas negaranya dan "memaksa negara Yahudi itu menarik pasukannya dari Lebanon".

Namun, utusan Israel Gad Yaacobi diberitakan membela "perjuangan" rakyatnya melawan gerilyawan Hizbullah, yang menembakkan roket-roket Karyusha ke dalam wilayah utara Israel.

Pada gilirannya, Presiden Dewan Keamanan Juan Somavia dari Chile menyimpulkan bahwa "semua orang yang telah berbicara merasa prihatin dan pertempuran, pertumpahan darah, serta aksi kekerasan mesti diakhiri selamanya".

Selain itu, ia juga menyatakan, bantuan kemanusiaan buat penduduk sipil --yang sekali lagi menjadi korban-- mesti disampaikan dan proses perdamaian harus dapat dipertahankan.

Kegagalan Dewan Keamanan untuk mencapai kata sepakat tampaknya muncul dari Amerika Serikat --penaja utama upaya perdamaian Timur Tengah yang menentang disahkannya tindakan oleh Dewan Keamanan.

Sebelumnya, Amerika Serikat --yang selalu mendukung Israel-- telah memperlihatkan keengganannya bagi penyelenggaraan pertemuan Dewan Keamanan guna membahas masalah serangan Israel terhadap Lebanon.

Banyak negara dilaporkan memahami keprihatinan Israel mengenai masalah keamanan rakyatnya, tapi lebih banyak lagi negara mendukung Lebanon dan menyatakan Israel mesti mundur dari apa yang disebut "Zona Keamanan", yang didudukinya sejak tahun 1978 di Lebanon Selatan.

Meskipun menyampaikan "simpatik buat penduduk sipil yang menjadi korban", Duta Besar AS di PBB Madeleine Albright mengatakan, Hizbullah "takkan dan tak dapat dibiarkan berhasil dalam upayanya merusak stabilitas".

Tindakan keras Hizbullah, katanya, bukan hanya merusak Israel dan prospek perdamaian Timur Tengah tapi juga "membahayakan keselamatan rakyat di Lebanon dan kedaulatan negara itu".

Pada saat yang sama Perancis melakukan tindakan yang lebih seimbang dan mengirim Menteri Luar Negeri Herve de Charette ke wilayah yang mudah bergolak tersebut.

De Charette, meski menyatakan lawatan tiga harinya ke Beirut dan Damaskus "semata-mata hanyalah misi pencari fakta", ia juga mengemukakan akan menyelidiki "kemungkinan bagi tercapai penyelesaian krisis Lebanon-Israel.

Meskipun demikian, ia mengatakan, masalah itu sangat rumit dan penyelesaian masih jauh dari jangkauan, serta "terlalu dini untuk memutuskan apa yang dapat mengakhiri krisis tersebut".

Ekonomi lumpuh

Saat serangan Israel memasuki hari kelima, banyak pengusaha dan pejabat Lebanon, menurut laporan, menuduh Israel melancarkan serangan itu guna melumpuhkan ekonomi Lebanon.

Serangan tersebut dikatakan mereka, bukan bertujuan politik atau keamanan, tapi perang ekonomi. Tuduhan itu dilontarkan karena Israel melancarkan serangan besar "hanya karena gempuran roket-roket Katyusha --yang memiliki jangkauan hanya sejauh 19 kilometer".

Israel dituding tak senang melihat Lebanon bangkit dari kehancuran setelah bertahun-tahun dibelit perang saudara, dan berusaha menghancurkan citra baik negeri tersebut.

Menteri Ekonomi Lebanon Yassin Jaber, ketika menyampaikan pendapat bahwa tetangga utara Lebanon itu akan menjadi pengeruk keuntungan utama dalam era pasca-perdamaian di Timur Tengah, mengatakan pula Israel bukan tak mungkin sedang berusaha menghapus Lebanon dari Timur Tengah.

Pemerintah Rafik Al-Hariri di Beirut, dengan program pembangunan kembali 10 tahun, berhasil memulihkan keyakinan penanam modal di negerinya.

Al-Hariri, yang juga adalah seorang jutawan, telah berulangkali menekankan perlunya untuk mempersiapkan Lebanon guna mencapai perdamaian dengan Israel dan menarik penanam modal asing agar ikut dalam pembangunan kembali Lebanon.

Kini akibat serangan Israel, yang telah menginjak- injak kedaulatan Lebanon, merusak keyakinan penanam modal asing dan mengganggu kelancaran proses perdamaian antara kedua negara tersebut. (16/04/96 19:38)

SERANGAN ISRAEL PERSATUKAN RAKYAT LIBANON

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 21/4/96 (ANTARA) - Sebelas hari serangan Israel terhadap posisi Hizbulah di Libanon Selatan belum memperlihatkan tanda akan dapat menundukkan para petempur faksi dukungan Iran itu, tapi malah menghasilkan kejadian yang tak pernah tercapai sebelumnya, persatuan rakyat.

Karena merasa negara mereka menjadi "bulan-bulanan" aksi militer Israel, rakyat Libanon baik dari sayap kanan maupun kiri dilaporkan bersatu -- kejadian yang selama ini justru gagal dicapai pemerintah Perdana Menteri Farik Al- Hariri.

Sejak berakhirnya 15 tahun perang saudara pada tahun 1990, pemerintah Libanon telah berusaha menyatukan berbagai faksi di negerinya.

Pemimpin masyarakat Maronit Kristen di Libanon, Pendeta Nasrallah Sfeir, dilaporkan AFP mengutuk operasi kotor Israel untuk melakukan pemusnahan kolektif warga Libanon.

Ia merujuk kepada pembantaian yang diakibatkan oleh pemboman Israel terhadap komplek tentara PBB di desa Cana, Libanon Selatan.

Pembomban sengit tersebut dalam satu hari menewaskan 98 pengungsi, kebanyakan anak-anak dan wanita.

"Tragedi saat ini menyatukan rakyat Libanon," kata Nasrallah sebagaimana dikutip kantor berita itu.

Sejauh ini operasi balas dendam militer Israel terhadap Libanon Selatan telah menewaskan 159 orang dan melukai 316 orang.

Pemimpin spiritual Hizbullah Syeikh Mohammad Hussein Fadlallah memuji kenyataan bahwa masyarakat sayap kanan dan kiri di Libanon memperlihatkan persatuan untuk pertama kali dalam konflik ini.

Sebagaimana dikutip, ia mengatakan, "Orang Islam dan Kristen di Libanon bersatu dalam menghadapi agresi Israel."

Banyak rakyat Libanon diberitakan percaya serangan Israel di Libanon Selatan bukan ditujukan kepada Hizbullah, tapi untuk merusak upaya guna membangun kembali Libanon dan menarik penanam modal asing.

Seorang profesor dari American University of Beirut memberi bukti pendapat rakyat Libanon tersebut. Israel, katanya, membom dua instalasi pembangkit listrik di luar kota Beirut sehingga Libanon kembali harus menjatah listrik bagi rakyatnya, sementara pemboman tak kenal henti Israel terhadap Libanon Selatan memaksa lebih dari 300.000 orang mengungsi ke bagian utara negeri itu.

Kejadian tersebut memicu timbulnya kesimpulan bahwa Israel bukan sedang menyerang satu kelompok atau faksi tapi seluruh proses pembangunan kembali di Libanon.

Sebelumnya rakyat di Libanon Utara tidak mengacuhkan perjuangan bersenjata Hizbullah guna menentang pendudukan "zona keamanan" oleh Israel di Libanon Selatan.

Tetapi sekarang muncul dukungan luas bagi Hizbullah serta rakyat yang dipaksa mengungsi dari Libanon Selatan akibat pemboman membabi-buta Israel.

Dukungan bagi Hizbullah dan kecaman terhadap Israel bukan hanya merebak di Libanon, kejadian serupa juga muncul di di Tepi Barat Sungai Jordan; ribuan orang Arab Israel, anggota faksi Druze dan orang Palestina dilaporkan memprotes operasi militer Israel di Libanon Selatan.

Penduduk Arab Israel diberitakan bentrok dengan polisi selama empat jam di kota bagian utara Israel, Nazareth. Sebelumnya tak pernah ada berita bentrokan antara orang Arab dan Yahudi di kota itu.

Seorang pemandu wisata dari Jerusalem bahkan pernah menggambarkan bahwa Nazareth adalah bukti betapa orang Arab dan Yahudi sebenarnya dapat hidup berdampingan.

Tak seimbang

Bentrokan antara Hizbullah dan militer Israel bukanlah konflik antara dua kubu yang memiliki kekuatan setimpal, dan kantor berita Reuter bahkan menyatakan gambaran Daud melawan Jaluth (David vs Goliath) sama sekali tak cocok untuk melukiskan kejadian di Libanon saat ini.

Dari semenanjung Tyre, kota terbesar Libanon dekat perbatasan dengan jalur perbatasan yang diduduki Israel di Libanon Selatan selama hampir dua dasawarsa, penduduk yang tetap tinggal dilaporkan dapat menyaksikan aksi militer pemerintah Yahudi.

Di tengah derum pesawat tempur Israel, pejuang Hizbullah dikatakan menembakkan satu roket Katyusha dari daerah perbukitan ke wilayah utara Israel.

Lalu selang beberapa menit serentetan bom artileri menghujani daerah tersebut, dan pesawat-pesawat pembom F-16 ikut berlaga sementara helikopter-helikopter bermeriam Israel beterbangan di daerah pantai guna memandu serangan artileri dan udara.

Dengan menggunakan kemampuan militer canggihnya, Israel menghajar daerah Libanon sedangkan para petempur Hizbullah hanya mengandalkan roket-roket Katyusha. Faksi itu tidak memiliki rudal dan senjata yang digunakan para petempurnya pun hanyalah senapan serang AK-47 yang telah mereka miliki selama beberapa dasawarsa.

Senjata andalan mereka hanyalah roket-roket Katyusha, yang dibuat oleh bekas Uni Sovyet selama Perang Dunia II, dan mortir. Senjata tersebut sebenarnya disiapkan untuk ditembakkan secara berbarengan dalam menghadapi arus tentara Jerman lebih setengah abad lalu.

Meskipun demikian kemampuan para petempur Hizbullah dalam menggunakan roket Katyusha -- meskipun dampak yang ditimbulkan tidak hebat dibandingkan dengan aksi balas dendam penguasa Yahudi -- telah menarik perhatian Israel dan dunia.

Dengan menggunakan peluncur yang diberi waktu, para petempur dapat menembakkan roket Katyusha sementara sang penembak sudah menjauh.

Namun betapa pun tak seimbangnya persenjataan mereka, dan betapa pun hebatnya dampak serangan Israel terhadap rakyat Libanon, masyarakat dunia, PBB dan Dewan Keamanannya sama sekali "impoten" jika berhadapan dengan Israel.

Meskipun masyarakat internasional mengecam dan mengutuk perbuatannya, Israel tak pernah mengekang diri apalagi menghentikan pembantaian sipil. Semua resolusi Dewan Keamanan PBB tak pernah membuat Israel mundur dari wilayah yang didudukinya di Libanon Selatan.

Dengan alasan untuk membungkam serangan Katyusha oleh Hizbullah, Israel tak segan-segan menyerang sasaran sipil dan sekali lagi rakyat tak berdosa menjadi korban.
(21/04/96 18:36)

BAGAIMANA NASIB PROSES PERDAMAIAN PASCA-PEMILU ISRAEL?

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 28/5/96 (ANTARA) - Dengan semakin dekatnya pemilihan umum di Israel, berbagai pandangan bernada harapan dan was-was dilontarkan mengenai nasib perundingan perdamaian PLO-Israel pasca pemilihan umum terutama jika kelompok garis keras sayap kanan Partai Likud unggul dari Partai Buruh.

Dalam perdebatan menjelang pemungutan suara hari Rabu (29/5) dengan pemimpin Likud, Benjamin Netanyahu, pemimpin Partai Buruh Shimon Peres mengimbau para pendukungnya agar tidak menyebabkan terhentinya proses yang dirintis pendahulunya yang dibunuh tanggal 4 November, Yitzhak Rabin.

Keamanan sejak lama telah menjadi pusat perdebatan antara Partai Buruh dan Likud, yang menjadikannya sebagai alasan utama untuk mempertahankan pendudukan Israel atas seluruh wilayah Arab yang direbutnya dalam perang tahun 1967.

Peres mengakui bahwa sang pembawa pesan (Rabin) telah tewas tapi pesan yang dibawanya masih hidup.

Akan tetapi Netanyahu, menurut laporan kantor-kantor berita transnasional, menyatakan Peres dan pemerintahnya -- yang berminat pada perdamaian -- telah "membahayakan keamanan Israel".

Ia menuduh Peres telah mengakibatkan keamanan negara Yahudi berada pada titik rendah.

Namun Peres menangkis tudingan Netanyahu dengan menyatakan bahwa pemimpin aliran keras itu berusaha menyebarkan rasa takut.

Peres (72) telah lama menjadi penggerak di balik persetujuan tanah bagi perdamaian yang menghasilkan kekuasaan otonomi terbatas Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza yang dipimpin oleh Ketua PLO, Yasser Arafat.

Jika menang dalam pemilihan umum saat ini, Peres disebut-sebut telah merencanakan untuk bertindak lebih jauh.

Ia diduga akan merundingkan pembentukan negara Palestina sebagai inti penyelesaian perdamaian langgeng yang dijadwalkan dicapai bulan Mei 1999.

Peres juga telah menjelaskan keinginannya untuk mengembalikan sebagian besar Dataran Tinggi Golan kepada Suriah sebagai bagian dari persetujuan perdamaian yang diperkirakan akan menghasilkan normalisasi hubungan dengan belahan lain dunia Arab.

Pembicaraan terancam?

Sebaliknya, gagasan yang disampaikan Netanyahu (47) mengesampingkan pembentukan negara Palestina -- meskipun ia tidak mengesampingkan dilanjutkannya perundingan dengan PLO -- dan pengembalian Dataran Tinggi Golan.

Ia bahkan telah berjanji akan memukimkan lagi orang Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan dan berkeras mempertahankan hak operasi militer di daerah-daerah otonomi Palestina.

Sikap seperti itu dilaporkan telah membuat banyak orang Yahudi, termasuk dari kalangan pengusaha, berkesimpulan bahwa kemenangan Likud akan membuat macet perundingan perdamaian dan mengembalikan negara Yahudi ke era ketegangan dan kerusuhan.

Sikap anti-damai Netanyahu tersebut membuat Peres unggul dalam angket sebelum pemungutan suara, meskipun hanya dengan suara tipis antara empat dan enam angka.

Meskipun demikian, kekhawatiran masih merebak bahwa Netanyahu bisa meraih kemenangan jika terjadi serangan terhadap warga Yahudi sebelum waktu pemungutan suara.

Kalau itu sampai terjadi, banyak kalangan khawatir perundingan guna mewujudkan perdamaian langgeng dengan Palestina akan menghadapi masalah apalagi perundingan dengan negara-negara Arab lain.

Tetapi ada juga pihak yang berpendapat bahwa suasana di Israel telah berubah dalam beberapa tahun terakhir ini dan pemerintah Israel di bawah partai apapun akan berfikir dua kali untuk menghentikan proses perdamaian.

Peluang sama

Terlepas dari macet-tidaknya proses perdamaian Arab- Israel, baik Peres maupun Netanyahu diberitakan memiliki peluang yang sama dalam pemilihan umum yang dimulai tanggal 29 Mei, kendati angket pendapat umum memperlihatkan Peres unggul sekitar empat angka dari Netanyahu.

Kenyataan tersebut, menurut Hanoc Smith -- yang telah mensurvei pendapat umum selama 20 tahun terakhir ini di Israel -- menjadi sesuatu yang sangat penting.

Dengan keunggulan hanya empat persen dan margin kesalahan juga empat persen, terlalu sulit untuk memastikan bahwa Peres, yang mendapat dukungan banyak pemimpin negara Arab, akan dapat mengungungguli Netanyahu.

Partai Buruh juga diperkirakan akan sulit mempertahankan koalisinya dengan partai sayap kiri Meretz dan partai-partai Arab guna mengulang suksesnya mempertahankan mayoritas tipis 61 kursi di Knesset (parlemen), yang terdiri atas 120 kursi.

Sepanjang sejarah Israel, tak pernah ada partai yang muncul sebagai pemenang dengan mayoritas mutlak dan dipaksa untuk berkoalisi dengan partai-partai yang lebih kecil guna membentuk pemerintahan.

Pemilihan umum saat ini di Israel juga untuk pertama kali membuat para pemilih memberi suara buat partai guna memimpin Knesset, dan untuk memilih perdana menteri yang akan bertugas membentuk pemerintahan.

Meskipun hanya unggul tipis dalam angket terakhir sebelum pemungutan suara, Peres tampaknya masih memiliki peluang untuk menang dalam pemilihan umum, karena kendati Israel beberapa kali diguncang serangan bunuh diri, masih banyak rakyat Israel tetap menyokong proses perdamaian yang dilancarkan oleh Partai Buruh. (29/05/96 11:50)

PERES DILAHIRKAN UNTUK KALAH

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 3/6/96 (ANTARA) - Meskipun berhasil sebagai arsitek perdamaian Oslo, "Shimon Peres dilahirkan untuk menderita" setelah gagal untuk kelima kali dalam perebutan kursi perdana menteri di Israel, atau menarik dukungan rakyatnya agar menyokong proses perdamaian.

Selama masa kampanye bagi jabatan yang ia warisi dari pendahulunya Yitzhak Rabin -- yang dibunuh oleh seorang penentang perdamian dengan Arab -- Peres memang mendapat dukungan masyarakat internasional, tapi dalam perolehan suara ia harus mengakui kemenangan saingannya pemimpin Partai Likud, Benjamin Netanyahu.

Menurut penghitungan terakhir Netanyahu meraih 50,3 persen suara dan Peres 49,6 persen. Seandainya menangpun, Peres diduga takkan memperoleh mayoritas mutlak.

Ini untuk kelima kalinya Peres kalah dalam pemilihan umum melawan Partai Likud, keempat kekalahan lain terjadi pada 1977, 1981, 1984 dan 1988.

Kekalahannya saat ini juga mencerminkan anti-klimaks dari keberhasilannya di bidang lain, seperti keberhasilan yang dicapainya dalam menempa perdamaian dengan Palestina.

Karir politik Peres dipandang banyak kalangan memang tak segemilang mendiang Rabin.

Peres sebelumnya telah berusaha dan empat kali gagal untuk menghantar Partai Buruh meraih kemenangan dalam pemilihan umum Israel.

Keberhasilannya terbesarnya hanya dalam pemilihan umum 1984, ketika terjadi kebuntuan dan menghasilkan pembagian kekuasaan ia mendapat giliran menjadi perdana menteri 1984 sampai 1986.

Dalam pemilihan umum 1992, Partai Buruh unggul dari Likud tetapi dengan Rabin sebagai ujung tombak, dan bukan oleh Peres.

Peres, yang dilahirkan di Polandia dan diberi nama Shimon Persky, ikut berimigrasi ke Palestina -- yang saat itu berada di bawah mandat Inggris -- pada usia 11 tahun, dan pada usia 24 tahun ikut membela negara Yahudi dalam perang kemerdekaannya.

Selanjutnya, menurut laporan kantor-kantor berita trans-nasional, ia memimpin pengembangan kemampuan nuklir Israel dan memangku jabatan menteri mulai dari pertahanan, keuangan dan urusan luar negeri sampai perhubungan dan komunikasi.

Meskipun demikian ia dilaporkan tak pernah mengenakan seragam militer, yang menjadi salah satu lambang "dapat dipercaya" di negara yang dari dulu selalu menganggap dirinya terancam pengrusakan.

Peres (72) menaruh harapan pada "Timur Tengah yang baru" -- tempat kebaikan, rakyat dan gagasan bergerak dengan bebas.

Ia juga menjadi otak di balik proses perdamaian yang pada 1994 menghasilkan kekuasaan otonomi Palestina dan perdamaian dengan Jordania.

Kurang dukungan

Meskipun ia berhasil membuat Israel diterima oleh banyak pemerintah internasional, Peres menghadapi kesulitan untuk meraih dukungan di dalam negerinya. Rakyat Israel telah lama tidak membiarkannya menjadi pemimpin mereka.

Keraguan rakyat Israel bahwa Peres akan dapat menjaga keamanan mereka makin mencuat ketika terjadi serangkaian serangan bom bunuh diri oleh kelompok garis keras Februari dan Maret sehingga menewaskan puluhan orang Yahudi.

Untuk menghilangkan keraguan rakyatnya dan memperoleh dukungan dalam pemilihan umum, Peres berusaha melakukan tindakan keras dengan membekukan proses perdamaian dan melakukan penutupan wilayah otonomi Palestina, tindakan yang tak pernah terjadi selama 29 tahun pendudukan Israel.

Ia juga memerintahkan serangan udara, laut dan artileri selama 17 bulan April terhadap posisi Hizbullah di Libanon Selatan sehingga menewaskan tak kurang dari 170 orang, kebanyakan penduduk sipil.

Tetapi semua upaya Peres tampaknya tidak menghasilkan dukungan yang memadai baginya untuk mengalahkan Netanyahu. Dalam kampanyenya, Netanyahu mengambil sikap keras dan menyatakan takkan membicarakan masalah Jerusalem -- yang berdasarkan persetujuan dengan Palestina direncanakan dibahas pada tahun ketiga otonomi.

Netanyahu juga menyatakan tak bersedia mundur dari Dataran Tinggi Golan dan akan melanjutkan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan, tindakan yang dibekukan oleh Peres untuk menjamin keberhasilan perdamaian dengan Palestina.

Banyak rakyat Israel tak tertarik dengan impian Peres untuk mewujudkan perdamaian dengan tetangga-tetangga Israel, lebih memilih Netanyahu dengan konsep pemeliharaan keamanan negara Yahudi.

Kurangnya dukungan bagi Peres disebabkan ia dianggap terlalu mudah menyerah kepada negara-negara Arab. Ia juga dianggap terlalu ingin mempertahankan kelanjutan proses perdamaian sehingga rela menyerahkan apa saja termasuk Jerusalem.

Palestina menuntut Israel mengembalikan Jerusalem Timur untuk dijadikan ibukota negara Palestina, tapi kelompok garis keras di Israel menghendaki kota bersejarah itu sebagai ibukota utuh negara Yahudi.

Peres, kendati pernah 15 tahun bertugas di kementerian pertahanan, dianggap kurang tegas tidak seperti Rabin, bekas kepala staf militer Israel, dalam menghadapi musuh- musuh Israel dan menjaga keamanan rakyat Israel sementara upaya perdamaian berlangsung.
(2/06/96 11:28)

KEMENANGAN NETANYAHU REBAK KEKHAWATIRAN PALESTINA

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 1/6/96 (ANTARA) - Kemenangan pemimpin sayap kanan Benjamin Netanyahu menyebar kekhawatiran bahwa proses perdamaian dengan PLO, dan juga dengan negara- negara Arab, akan menghadapi bencana sekalipun tak sampai mematikan proses tersebut.

Sikap tak kenal kompromi pemimpin Partai Likud menjadi "senjata pamungkasnya" dalam meraih dukungan rakyat Israel, yang justru masih dikungkung kekhawatiran mengenai keamanan mereka.

Selama kampanye pemilihan umumnya, yang disiarkan kantor berita Reuter, Netanyahu membeberkan rencana yang tampaknya mendapat dukungan dari rakyat yang menentang penyerahan wilayah pendudukan kepada pemilik lamanya.

Mengenai perdamaian dengan Palestina, Netanyahu menyatakan akan menyerahkan kembali tanggung jawab keamanan kepada militer Israel dan dinas keamanan dalam negeri Shin Bet. Ia juga akan mengusulkan "pengaturan adil" kepada Palestina; otonomi, tapi bukan berdirinya negara Palestina "yang akan mengancam keberadaan negara Yahudi."

Alasannya, Netanyahu yakin Palestina menghendaki negara bersenjata, Jerusalem sebagai ibukota, serta hak untuk pulang. Ia juga menuding Palestina mengingini hak untuk membanjiri Israel dengan pengungsi -- kejadian yang tak dikehendaki Israel karena dianggapnya membahayakan keselamatan rakyat Yahudi.

Rencana tersebut bertolak belakang dengan keinginan Pemerintah Otonomi Palestina -- yang menganggap kekuasaan otonomi sebagai "langkah awal berdirinya negara Palestina".

Keinginan Palestina itu mendapat dukungan dari negara- negara Arab. Menteri Luar Negeri Amr Mussa, dalam komentarnya yang dikutip AFP mengenai kemenangan Netanyahu atau pemimpin Partau Buruh Shimon Peres hari Jumat (31/5), menyatakan, takkan ada perdamaian Timur Tengah dengan Israel tanpa berdirinya negara Palestina merdeka.

Menteri Luar Negeri Mesir tersebut menghendaki perdamaian dengan Israel harus bersifat global dan adil berlandaskan penarikan total Israel dari wilayah-wilayah Arab yang direbutnya dalam perang tahun 1967.

Sementara itu Netanyahu juga tetap ngotot mempertahankan Jerusalem sebagai ibukota utuh negara Yahudi. "Israel telah menjadi ibukota bangsa Yahudi selama 3.000 tahun terakhir ini, dan akan tetap seperti itu -- tak terpisah, bersatu, dan memiliki kebebasan masuk bagi semua agama," katanya.

Masalah lain

Netanyahu, berbeda dengan pemerintah Buruh yang membekukan pembangunan permukim baru, telah menyatakan akan memperluas permukiman Yahudi di Judea dan Samaria (Tepi Barat Sungai Jordan).

Ia bahkan menyatakan akan membahas luas wilayah permukiman baru itu dalam kerangka kerja pemerintah baru.

Tidak terlalu mengherankan jika Netanyahu ingin mempertahankan Tepi Barat, karena daerah itu cukup subur dan memiliki beberapa sumber air tawar, keperluan hidup yang sangat didambakan di Timur Tengah.

Netanyahu juga tak setuju dengan kebijakan pemerintah Peres untuk menarik militer dari beberapa bagian wilayah Al-Khalil. Penarikan dari tempat seorang pengikut aliran ekstrim Yahudi, Dr. Baluch Goldstein, yang membantai 60 orang Palestina yang sedang shalat Subuh di Masjid Ibrahim juga ditunda oleh Peres setelah serangkaian pemboman bunuh diri oleh kelompok garis keras Palestina.

Mengenai Dataran Tinggi Golan, Netanyahu menganggap hanya "pemerintah gila" di Israel yang mau mundur dari Golan.

Kelompok garis keras Israel mempertahankan dataran tinggi itu dengan alasan keamanan. Dataran tinggi yang direbut dari Suriah tersebut memiliki nilai strategis bagi Israel karena di kaki dataran itu terdapat Laut Galilee dan di tepi danau air tawar tersebut terdapat salah satu tempat suci umat Nasrani, Coppernaum, serta tempat wisata Tiberias.

Selain itu, sekitar 15 menit perjalanan dengan mobil dari kaki Golan, terdapat kota bersejarah Nazareth -- tempat yang disebut-sebut sebagai contoh betapa orang Yahudi dan Arab dapat hidup berdampingan.

Peres, setelah menggantikan perdana menteri terbunuh Israel Yitzha Rabin, telah mengusulkan penarikan dari sebagian dataran tinggi tersebut sampai Suriah menjelaskan jenis perdamaian yang dikehendakinya.

Masa sulit

Dengan rencana kebijakan seperti yang telah disampaikan Netanyahu, para pemimpin Palestina tentu saja berfikir bahwa proses perdamaian akan berjalan lebih alot dan mereka akan menghadapi masa sulit dibandingkan dengan ketika berunding dengan Pemerintah Buruh.

Seorang anggota Parlemen Palestina dilaporkan berpendapat, Palestina akan menghadapi perundingan sulit dengan pemerintah Likud.

Partai Buruh, menurut dia, lebih luwes dalam pembicaraan mengenai Jerusalem, pengungsi dan bahkan mengenai berdirinya suatu negara.

Kekhawatiran seperti itu memang beralasan mengingat sikap keras Partai Likud. Apalagi setelah Walikota Jerusalem Ehud Olmert, menurut laporan, memperkirakan pemerintah mendatang Israel akan menutup markas PLO di Jerusalem Timur.

Pernyataan Olmert berhubungan dengan janji Partai Likud sebelum pemilihan umum untuk menutup kantor PLO tersebut, dan ia percaya "komitmen itu akan dilaksanakan".

Sekarang setelah Netanyahu dinyatakan menang tipis dalam pemilihan umum dengan 50,4 berbanding 49,5 persen atas Partai Buruh, terbuka lah peluang bagi pemimpin Partai Likud tersebut untuk "membuktikan kebenaran janji- janjinya".

Netanyahu juga memiliki peluang akan menaikkan angka kemenangannya dengan melakukan aliansi dengan partai- partai ultra-ortodok Yahudi, imigran baru, dan penentang penarikan dari Dataran Tinggi Golan.

Meskipun demikian, banyak orang Palestina percaya Netanyahu dapat memperlambat proses perdamaian, tapi tidak menghentikan proses itu.

Alasannya ialah Amerika Serikat, pemrakarsa persetujuan perdamaian antara PLO dan Israel di Oslo tahun 1993 dan yang menghadiahi Israel dengan bantuan 10 miliar dolar AS sewaktu negara Yahudi tersebut menyetujui pembicaraan perdamaian, takkan membiarkan proses itu mati.

Betapapun juga nama baik Amerika -- yang selalu menjadi pendukung dan pelindung Israel di dunia internasional -- ikut menjadi taruhan dalam proses perdamaian Timur Tengah. (1/6/96 19:40 )

PEMIMPIN DUNIA GESER SIKAP, PALESTINA MAKIN KHAWATIR

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 3/6/96 (ANTARA) - Dengan kalahnya calon Partai Buruh yang mendapat dukungan banyak pemimpin dunia dalam pemilihan umum Israel melawan pemimpin Likud, maka para pendukung Shimon Peres mengubah sikap, sementara rakyat Palestina bertambah khawatir mengenai nasib otonominya.

Kemenangan Benjamin Netanyahu atas Peres agaknya tak terlepas dari pergeseran cara hidup rakyat Israel saat ini, yakni pergeseran yang bergerak semakin ke kanan dan agamis, malah cenderung fundamentalis.

Peluang semacam itu tak dibiarkan lewat begitu saja oleh Netanyahu si pemimpin partai sayap kanan tersebut, kendati ia tak mendapat dukungan dunia internasional, karena toh yang memberi suara adalah rakyat Yahudi di negerinya bukan para kepala negara dari luar negeri.

Dengan angka tipis --50,3 berbanding 49,6 persen--, maka Netanyahu mengalahkan Peres dalam pemilihan umum Israel baru-baru ini.

Kemenangan tersebut membuat banyak pemimpin dunia segera mengubah sikap, kendati sebelumnya mereka menyeru agar rakyat Israel mendukung proses perdamaian, rujukan nyata mengenai dukungan buat Peres --yang menjadi salah seorang pelaku utama persetujuan otonomi PLO-Israel.

Banyak pengulas, menurut laporan kantor-kantor berita transnasional, khawatir terhadap penentangan nyata Netanyahu terhadap kebijakan tanah bagi perdamaian yang dirintis saingannya dari Partai Buruh takkan memberi harapan baik --kendati ada suara-suara penuh harap dari pendukung utama Israel, Washington, dan sejumlah negara lain.

Tetapi, banyak pengulas lain berpendapat bahwa tak tertutup kemungkinan terjadinya perubahan segera setelah Netanyahu memangku jabatan.

Sampai saat ini Netanyahu telah melontarkan gagasan yang justru membuat cemas para pendukung proses perdamaian Timur Tengah.

Mengenai perdamaian dengan Palestina, Netanyahu menyatakan, mengerti Palestina menghendaki negara bersenjata, Jerusalem sebagai ibukota, hak untuk pulang. Keinginan terakhir Palestina tersebut dianggapnya "hak untuk membanjiri Israel dengan pengungsi, sesuatu yang tak mungkin diperoleh rakyat Palestina karena itu berarti membahayakan kehidupan orang Yahudi".

Lalu bagaimana dengan masalah Jerusalem? Netanyahu menyatakan, Jerusalem telah menjadi ibukota negara Yahudi selama 3.000 tahun terakhir ini, dan akan tetap seperti itu bersatu dan terbuka bagi semua pemeluk agama.

Netanyahu juga merencanakan untuk menambah permukiman Yahudi di Judea dan Samaria (Tepi Barat), sedangkan mengenai penarikan militer dari Al-Khalil sama sekali tidak didukungnya.

Ia juga tak bersedia mengembalikan Dataran Tinggi Golan kepada Suriah.

Sewaktu ia menyampaikan semua rencana tersebut kepada para kepala negara di dunia, mereka menentangnya dan memberi dukungan kepada Peres. Kenyataan justru menunjukkan Netanyahu menang tipis dari Peres si Pemimpin Partai Buruh Israel.

Segera setelah Netanyahu terlihat unggul dalam perolehan suara, banyak pemimpin dunia menyampaikan suara "lunak" ke arah Netanyahu.

AS menyatakan bahwa kebijakan Washington terhadap Israel takkan berubah meskipun Clinton tetap menghendaki pemerintah baru Israel melanjutkan proses perdamaian.

Presiden Mesir Husni Mubarak dilaporkan menyampaikan permintaan agar Netanyahu "diberi kesempatan".

Di Libanon Menteri Luar Negeri Fariss Boueiz menyampaikan harapan bahwa "Perdana Menteri Netanyahu akan lain dengan calon Netanyahu".

Raja Jordania Hussein juga menyampaikan nada serupa dengan Menteri Luar Negeri Libanon, sementara banyak pemimpin negara Barat berharap Netanyahu akan bersedia melanjutkan proses perdamaian dengan negara- negara Arab.

Makin khawatir

Meskipun terjadi perubahan sikap para pemimpin dunia, rakyat Palestina malah bertambah khawatir karena lumpuhnya pembicaraan perdamaian akan membuat Palestina menghadapi pilihan lebih kecil.

Guna menyetujui persetujuan saat ini saja pemimpin Palestina Yasser Arafat sudah harus mengalah, sedangkan otonomi tersebut dapat dikatakan tak berbeda dengan yang ditawarkan tahun 1977 oleh Perdana Menteri Menachem Begin --yang juga dari Likud-- dan "Rencana Sharon", yang diajukan oleh tokoh garis keras Ariel Sharon --yang menyerukan pencaplokan beberapa wilayah Palestina di Tepi Barat.

Menurut laporan, seorang ahli ilmu politik dari Tepi Barat mengatakan bahwa saat perundingan dilanjutkan, jika berlangsung, maka Palestina akan menghadapi keadaan yang tak jauh berbeda dengan yang ditawarkan Begin dan Sharon dahulu.

Rencana-rencana tersebut, yang saat itu dikecam hebat oleh Arafat, hanya akan memberi Palestina wewenang urusan lokal sedangkan Israel menangani semua masalah yang berkaitan dengan keamanan. Keadaannya sekarang agak berbeda.

Walaupun Palestina sekarang memiliki otonomi di sebagian besar Jalur Gaza dan Tepi Barat, tentara Israel dan permukiman Yahudi tetap ada di kedua wilayah tersebut.

Dengan berkuasanya Netanyahu, dan jika ia benar-benar melaksanakan semua rencananya selama kampanye, maka keadaan Pemerintah Otonomi Palestina akan terjepit.

Sewaktu mengomentari rencana-rencana Netanyahu itu, Ribhi Y. Awad selaku Duta Besar Palestina di Jakarta menyatakan, rencana peningkatan jumlah migrasi Yahudi ke wilayah Palestina berarti Netanyahu ingin mengganti orang Palestina dengan orang Yahudi.

Hal itu adalah penafsiran berbahaya atas kebijakan pengalihan politik yang dianut Partai Likud dan para pendukungnya, kata Ribhi Awad.

Rencana tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan proses perdamaian, dan dapat menyulut perang berdarah baru di wilayah yang mudah bergolak itu.

Saat ini terdapat tak kurang dari 180 permukiman Yahudi di wilayah Palestina, penambahan permukiman akan menjadi teror bagi rakyat Palestina, katanya.

Ia mengecam pernyataan Netanyahu mengenai Jerusalem, kebijakan yang dianggapnya sebagai pernyataan perang melawan Palestina.

Isi teks pidato Netanyahu, menurut Ribhi Awad, mencerminkan semangat fanatik dan ideologi Zionis sehingga tak mungkin memberi harapan bagi terwujudnya perdamaian.

Kekhawatiran pihak Palestina tersebut cukup beralasan, terutama setelah tersiar berita bahwa masih diragukan apakah Netanyahu akan bersedia bertemu dengan Arafat.

Seorang pejabat Partai Likud menyatakan, tak perlu untuk menaikkan tingkat kontak "selama Palestina tidak memenuhi kewajibannya terhadap Israel".

Dalam pidato menyambut kemenangannya, Netanyahu dilaporkan tidak menyinggung-nyinggung PLO dan Pemerintah Otonomi Palestina.

Ini, menurut Ribhi Awad, merupakan isyarat yang mengkhawatirkan dan menimbulkan kegelisahan.

"Bagaimana kita bisa membayangkan Netanyahu akan melanjutkan proses perdamaian tanpa mengakui Presiden Yasser Arafat sebagai pemimpin sah secara hukum?" kata duta besar Palestina tersebut. "Apakah Netanyahu ingin berurusan dengan monster?" (3/6/96 22:25)

PEMUKIM YAHUDI BERMAKSUD CAPLOK TEPI BARAT SECARA BERTAHAP

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 10/6/96 (ANTARA) - Sementara para pemimpin Arab mengadakan pertemuan puncak "untuk menyusun strategi" menghadapi kebijakan pemerintah baru berhaluan keras di Israel, para pemimpin pemukim Yahudi, yang menjadi berani oleh terpilihnya Benjamin Netanyahu, telah memperlihatkan sikap makin tak memandang segala norma internasional.

Setelah pertemuan para pemimpin Suriah, Mesir dan Arab Saudi di Damaskus, Menteri Luar Negeri Mesir Amr Moussa menyatakan konferensi tingkat tinggi Arab, yang tak pernah diadakan sejak Irak menyerbu Kuwait pada 1990, akan diselenggarakan.

Tujuannya adalah untuk meenyatukan sikap dalam menghadapi rancangan kebijakan "tak kenal kompromi" pemimpin Partai Likud.

Sementara itu, dengan mengandalkan rancangan garis pedoman Netanyahu para pemimpin pemukim Yahudi diberitakan mulai memperlihatkan itikad untuk mencaplok Tepi Barat Sungai Jordan secara bertahap dan memperluas permukiman Yahudi di daerah-daerah peka Jerusalem Timur, yang telah dicaplok penguasa Israel.

"Kami telah melewati masa penghentian dan saatnya sudah tiba untuk mengubah semua itu," kata Pinhas Wallerstein, salah seorang pemimpin pemukim Yahudi, kepada harian Maariv sebagaimana dilaporkan AFP Kamis (6/6).

Di Jerusalem Timur dan kota yang mudah bergolak di Tepi Barat, Al-Khalil, pernyataan seperti itu dilaporkan sudah didukung oleh tindakan, meskipun berskala kecil, untuk memperluas daerah-daerah kantung Yahudi.

Perdana menteri terbunuh Israel Yitzhak Rabin sebelumnya berusaha mengubah kesan masyarakat mengenai pemukim Yahudi dari pahlawan pelopor yang menebus tanah yang dijanjikan dalam Taurat menjadi salah satu fanatik dan parasit yang hanya menyia-nyiakan dana pemerintah.

Netanyahu, yang sibuk membentuk pemerintah koalisi, belum memberi tanda sejauh mana ia akan menafsirkan kalimat dukungan kampanyenya bagi 150.000 pemukim Yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza menjadi dukungan bagi masalah mereka.

Namun para pemukim telah melaksanakan perayaan sejak terpilihnya pemimpin kelompok sayap kanan, Partai Likud, tersebut pada 29 Mei.

"Kami tidak lagi dipersetankan," kata jurubicara pemukim Yehudit Tayar. "Kami akan kembali ke arena pertandingan tempat terdapat keinginan untuk menempati tanah itu."

Pencaplokan wilayah-wilayah atau pembatalan pengaturan kembali tentara Israel di Al-Khalil, sebagaimana desakan para pemimpin pemukim Yahudi, kelihatannya akan melumpuhkan proses perdamaian Timur Tengah. Netanyahu telah berikrar akan menangguhkan proses tersebut.

Tindakan itu juga bertentangan dengan komit internasional yang telah disampaikan Israel.

Sekarang terdapat 1,5 juta orang Palestina di Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur, dan pemimpin mereka memandang wilayah tersebut sebagai pusat negara mendatang Palestina.

Daftar tuntutan para pemukim Yahudi kepada Likud berisi seruan bagi "pencaplokan secara bertahap" semua wilayah Tepi Barat tempat pemukim Yahudi merupakah mayoritas, demikian menurut laporan yang disiarkan harian Maariv dan dikonfirmasi pemimpin pemukim.

Daftar itu juga menyerukan perluasan besar-besaran permukiman Yahudi dan pemukiman orang Yahudi di seluruh Jerusalem, termasuk sektor timur -- yang dicaplok dari Palestina dan dianggap sebagai ibukota negara Palestina.

Kitab suci lagi

Di Silwan, daerah Palestina di Jerusalem Timur, satu keluarga Yahudi akhir bulan lalu pindah ke rumah yang dibelinya dari penghuni Arab dalam upaya pasca-pemilihan umum untuk memperluas cengkeraman Yahudi.

Para pemukim menyebut daerah yang sama dengan "nama yang diberikan Taurat", Kota Daud.

Tindakan mereka mengundang protes dari organisasi berhaluan "dovish" di Israel, Perdamaian Sekarang.

Hari Rabu (5/6), para pemukim Yahudi di Al-Khalil mulai merenovasi satu tempat pemandian kuno yang diklaim oleh pejabat-pejabat Islam setempat.

Itu merupakan tindakan yang dapat merambah jalan bagi pencaplokan wilayah Yahudi di Al-Khalil, Avraham Avinu.

Tempat pemandian tersebut dimiliki orang Yahudi sebelum pembantaian orang Yahudi pada 1929, kata jurubicara pemukim Yahudi di Al-Khalil, Noam Arnon.

"Kami berharap pemerintah ini akan mengizinkan kami secara bebas membangun (rumah) dan mengembangkan (wilayah)," kata Arnon sebagaimana dikutip.

Ketika mengomentari sikap keras Netanyahu, pers Arab Saudi -- yang biasanya mencerminkan kebijakan resmi pemerintah -- menyatakan negara-negara Arab mulai sekarang harus menjadi pelempar gagasan dan bukan hanya menunggu gagasan dari pihak Israel.

Negara-negara Arab, katanya, harus mengkoordinasikan tindakan mereka guna mencegah Israel merusak proses perdamaian, yang sejak Netanyahu terpilih sudah menjadi kekhawatiran pihak Palestina, dan mementahkan semua upaya Israel untuk merusak proses tersebut.

Pertemuan puncak tiga pihak di Damaskus dianggapnya sebagai "tanggapan terbaik Arab atas tantangan dan bahaya yang mungkin ditimbulkan pemerintah Likud Israel".

Semua negara Arab dilaporkan ingin bersatu untuk mendukung proses perdamaian dengan landasan pertukaran tanah bagi perdamaian. Tetapi ucapan Netanyahu selama kampanye pemilihan perdana menteri di Israel bulan lalu, membuat harapan itu menjadi suram.

Masalah pembanguan permukiman Yahudi di wilayah Palestina memang selalu menghantui pemerintah otonomi yang dipimpin Presiden Palestina Yasser Arafat, dan terus berlangsung kendati agak tersendat selama pemerintahan Yitzhak Rabin -- perdana menteri dari Partai Buruh yang dibunuh tahun lalu oleh pengikut aliran ekstrim Yahudi.

Mendiang Rabin, kendati kadangkala berbicara keras terhadap pemukim Yahudi, semasa hidupnya mengizinkan pertumbuhan penting permukiman Yahudi di dekat Jerusalem dan tempat-tempat yang dianggapnya memiliki kepentingan strategis.

"Tak ada perbedaan hakiki antara kebijakan permukiman Partai Likud dan Buruh," kata ahli ilmu bumi Palestina Khalil Tufakji pada suatu taklimat di kota Nablus, Tepi Barat.

Israel, katanya, sudah berhasil menciptakan suatu mayoritas Yahudi di beberapa bagian wilayah Tepi Barat, katanya.

Di blok permukiman Ariel, bagian utara Tepi Barat, dan Nablus di baratdaya, pemukim Yahudi telah melebihi orang Palestina; 50.000 berbanding 40.000 orang, kata Tufakji sebagaimana dilaporkan. (9/06/96 10:38)

DUA WANITA BANGLADESH BERTARUNG DALAM PEMILU YANG DOMINASI PRIA

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 11/6/96 (ANTARA) - Dua wanita siap bertarung dalam pemilihan umum (pemilu) yang didominasi pria saat jutaan rakyat Bangladesh memberi suara mereka hari Rabu (12/6) guna memilih perdana menteri mereka untuk masa lima tahun mendatang.

Hanya 48 dari 2.571 calon yang menjadi unggulan 300 daerah pemilihan untuk duduk di Jatiya Sangsad (parlemen nasional Bangladesh) adalah wanita, demikian laporan kantor berita Reuter.

Akan tetapi, 30 dari jumlah wanita itu akan dipilih guna memenuhi kuota oleh anggota partai mayoritas di negara yang hampir separuh --atau sebanyak 28 juta orang-- dari 56,7 juta orang yang berhak memberi suara adalah wanita. Rakyat Bangladesh dijadwalkan memberi suara hari Rabu (12/6).

Terlepas dari jumlah tersebut, dua wanita telah bertahun-tahun terlibat persaingan sengit untuk dapat memegang posisi kunci di negeri itu, yaitu jabatan perdana menteri. Kedua wanita tersebut adalah Sheikh Hasina Wajed, Pemimpin Liga Awami, dan Begum Khaleda Zia, bekas Perdana Menteri (PM) dan Pemimpin Partai Nasionalis Bangladesh (BNP).

Menurut kantor berita AFP, kedua wanita itu telah melakukan lawatan ke pelosok negeri mereka dalam satu bulan terakhir ini guna menghimpun dukungan dan menjanjikan masa depan lebih baik bagi rakyat Bangladesh.

Khaleda, janda mendiang presiden Ziaur Rahman, meletakkan jabatan PM Bangladesh bulan Maret tahun ini guna memungkinkan pemerintah sementara yang netral menyelenggarakan pemilihan umum.

Kedua wanita tersebut bukan hanya memiliki kesamaan dalam segi kelamin. Keduanya terjun ke kancah politik di tengah kerusuhan dan kepedihan pribadi mereka sebagai ahli waris dinasti politik yang dibebankan di pundak mereka.

Hasina mewarisi tampuk pimpinan dari ayahnya, Sheikh Mujibur Rahman, selaku pendiri dan Pemimpin Liga Awami yang terbunuh bersama sejumlah anggota keluarganya tahun 1975.

Hasina, yang lolos dari kudeta berdarah itu karena ia saat itu tinggal di Jerman, kembali dari pengasingan tahun 1981 guna memulai karirnya di bidang politik.

Kedua anaknya, satu putri dan satu putra, tinggal di Amerika Serikat dan suaminya berprofesi sebagai ilmuwan tidak terjun ke dunia politik.

"Jika kadangkala ia berbicara mengenai politik, maka hal itu dapat menjadi sesuatu yang memalukan," kata Hasina tentang suaminya. "Tetapi, ia tak pernah menyuruh saya berhenti," ujarnya menimpali.

Sementara itu, Khaleda terjun ke kancah politik setelah suaminya, bekas Presiden Ziaur Rahman, dibunuh tahun 1981. Khaleda menjadi ketua partai yang pernah dipimpin suaminya tiga tahun kemudian.

Ia menjadi PM Bangladesh tahun 1991, setelah melewati persaingan sengit melawan Hasina guna memulihkan demokrasi di Bangladesh.

Liga Awami --yang dipimpin Hasina-- memimpin partai-partai oposisi dalam serangkaian pemogokan awal tahun ini, dan akhirnya memaksa Khaleda meletakkan jabatan dan melicinkan jalan bagi pemilu baru.

Hasina merasa yakin akan dapat mengalahkan Khaleda, yang mengalahkannya dalam pemilu tahun 1991 dengan jumlah suara 146 berbanding 86 kursi di parlemen, dan menuduh BNP mungkin saja akan menekan dia dalam pemilihan umum saat ini.

Ia mncontohkan, pemecatan kepala staf militer bulan lalu oleh Presiden Abdur Rahman Biswas, anggota BNP, sebagai bukti "tindakan licik" partai Khaleda.

Bulan Maret 1994, partai-partai oposisi keluar dari parlemen Bangladesh. Oposisi menuduh Menteri Penerangan Nazmul Huda menghina kelompok tersebut dan sejak itu oposisi tak pernah kembali ke parlemen. Hal itu merupakan tindakan yang akhirnya membuat negeri itu dirongrong percekcokan.

Percekcokan kedua orang tersebut membuat Bangladesh terus dilanda bentrokan dan kerusuhan, sehingga tanggal 30 Maret 1996 Presiden Abdur Rahman Biswas membubarkan parlemen dan Khaleda mengundurkan diri guna memberi jalan bagi berdirinya Pemerintah Nasional Sementara.

Pemerintah Sementara yang dipimpin Biswas itu bertugas menyelenggarakan pemilu baru.

Kedua wanita tersebut kini menjadi pemimpin dua partai politik terbesar di negeri mereka. Dengan tak adanya tradisi pemilihan dalam jajaran partai, maka kedua wanita itu memegang kekuasaan mutlak.

"Keduanya menjadi pemimpin tertinggi di partai masing- masing," demikian komentar redaktur harian "Holiday" Enayetullah Khan kepada AFP.

Kedua orang tersebut juga dipenuhi rasa tak suka terhadap satu sama lain, dan saling tuduh pihak lain terlibat korupsi dan bersikap tak layak dalam bidang politik tapi berusaha untuk tidak menyerang pribadi masing-masing.

Mereka disebut-sebut sebagai produk warisan yang berbeda. Ayah Hasina adalah politikus sipil, sedangkan mendiang suami Khaleda adalah perwira militer profesional.

Terlepas dari warisan yang mereka terima, keduanya tampaknya tak mau menerima kekalahan dalam bidang politik dan memiliki keyakinan bahwa rasa percaya diri mereka lah pendorong terwujudnya proses pemilihan umum saat ini.

"Pemilihan umum akan diselenggarakan selama kedua wanita tersebut mengira mereka bisa menang," demikian komentar seorang diplomat Barat.

Sementara kedua wanita itu mengakhiri lawatan dalam negeri mereka, seorang wanita ketiga menanti kesempatan yang sama. Wanita itu adalah Raushan Ershad, istri bekas diktator militer yang kini di penjara Hussain Mohammad Ershad. Rushan memasuki ajang pemilihan untuk pertama kali.

Ia mencalonkan diri sebagai calon dari Partai Jatiya (JP), yang dulu dipimpin suaminya dan kini berusaha menembus persaingan kedua wanita itu jika tak ada pihak yang meraih mayoritas mutlak di parlemen.

Raushan diduga akan dapat menggantikan suaminya jika pembelaan Ershad atas dakwaan korupsi tak bisa menyelamatkannya. (11/06/96 23:16)

PERCEKCOKAN IRAK-PBB MAKIN RUNCING

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 16/6/96 (ANTARA) - Dewan Keamanan PBB, Jum'at (14/6) menolak tawaran Irak yang mengizinkan para penyelidik PBB memasuki tempat yang sudah ditentukan Baghdad, dengan mengecam tindakan negara itu yang melarang tim penyelidik badan dunia tersebut memeriksa instalasi-instalasi Garda Republik.

Dalam pernyataan yang disiarkan kantor-kantor berita trans-nasional, Dewan Keamanan meminta pemimpin Komite Khusus PBB (UNSCOM) -- yang bertugas memusnahkan senjata penghancur massal Irak -- Rolf Ekeus untuk pergi ke Irak "sesegera mungkin dengan pesan agar Baghdad segera dan tanpa syarat memberi izin tak terbatas ke semua tempat".

Dewan Keamanan PBB juga menampik upaya Irak untuk mengajukan syarat bagi pelaksanaan pemeriksaan oleh PBB dan menuduh Irak "melanggar resolusi gencatan senjata Perang Teluk April 1991" -- "kartu as yang selalu digunakan badan dunia tersebut untuk menekan Baghdad".

Tindakan Dewan Keamanan itu dilakukan sementara lebih dari 50 penyelidik PBB dilaporkan tetap berada di luar pangkalan militer dan bangunan lain yang dicurigai berisi dokumen atau peralatan yang berkaitan dengan program senjata balistik, kuman dan kimia di Irak.

Menurut Ekeus, Irak "mungkin masih menyimpan barang yang berkaitan dengan program senjata penghancur massal".

Beberapa pejabat PBB dilaporkan mengatakan petugas- petugas PBB tersebut sedang menelusuri barang-barang yang berkaitan dengan program senjata nuklir Irak sebagaimana ditemukan musim panas tahun lalu, ketika ribuan dokumen yang disembunyikan di peternakan ayam disiarkan oleh Irak.

Ini bukan pertama kali Irak terlibat perselisihan dengan PBB karena pemerintah Baghdad tidak memberi izin masuk tim penyelidik PBB. Kejadian-kejadian semacam itu memperkuat kecurigaan PBB terhadap Irak.

Ekeus sebelumnya menyatakan PBB terus mengamati apa yang masih ada dalam bidang kemampuan rudal Irak -- peluncur dan rudal -- serta bahan kimia dan dokumen yang hilang.

Pada Rabu (12/6) Dewan Keamanan PBB telah menyatakan Irak melanggar resolusi PBB mengenai pemantauan produksi senjatanya, dengan melarang tim penyelidik memasuki tempat-tempat yang mereka ingini.

Ekeus menyatakan semua instalasi yang ingin diperiksa timnya pada waktu lalu adalah milik badan-badan pemerintah Baghdad yang bertanggung jawab menyembunyikan dokumen atau senjata dari komisi yang dipimpinnya. Ekeus menduga masih ada barang terlarang di tempat-tempat tersebut.

Reaksi AS

Tindakan Irak melarang tim PBB memasuki instalasi Garda Republik dan tempat-tempat lain di negerinya Selasa (11/6) tentu saja mengundang reaksi keras dari Amerika Serikat, yang selalu memandang Baghdad dengan curiga.

Duta Besar AS untuk PBB, Madeleine Albright, diberitakan menyebut tindakan Irak itu, "Kesombongan ... pembangkangan kewajiban internasional".

Ia juga mencerca usul Irak kepada tim Dewan Keamanan dan menyatakan, "Kami takkan terbujuk oleh undangan untuk mengunjungi Irak" dan yang harus dilakukan hanyalah memberi izin komisi penyelidik PBB ke semua instalasinya.

Pada Jum'at Deputi Perdana Menteri Irak Tareq Aziz, dalam suratnya kepada Ekeus sebagaimana dikutip Reuter, menawarkan penyelesaian krisis tersebut -- tindakan pertama Baghdad untuk berunding sejak krisis paling akhir itu meletus Selasa dan Rabu.

Tareq Aziz menyatakan akan menemani Ekeus dan tiga penyelidik yang dipilih utusan PBB tersebut untuk melakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang peka dalam percekcokan mereka.

Deputi Perdana Menteri Irak itu menambahkan Ekeus kemudian harus mengungkapkan kepada ke-15 anggota Dewan Keamanan bukti yang ditemukannya karena curiga Baghdad masih menyembunyikan senjata penghancur massal atau barang yang berkaitan.

Namun Dewan Keamanan menolak upaya Irak untuk mengajukan syarat bagi pelaksanaan penyelidikan oleh UNSCOM, kendati usul Tareq Aziz dipandang sebagian diplomat sebagai keluwesan.

Pada Kamis (13/6), Albright dan Duta Besar Inggris untuk PBB Sir John Weston dilaporkan mendesak Dewan Keamanan agar menyatakan tindakan Irak tersebut sebagai "pelanggaran materi" persetujuan gencatan senjata Perang Teluk", pernyataan yang dapat menyiratkan aksi militer.

Namun usul itu ditentang oleh sebagian anggota dewan seperti Perancis, Cina, Rusia dan Mesir, karena khawatir upaya AS dan Inggris tersebut akan memicu campur tangan militer.

Tafsiran hukum atas istilah "pelanggaran materi" dapat memberi alasan bagi kemungkinan penggunaan militer, walaupun Duta Besar AS dan Inggris berkilah London dan Washington tak menghendaki krisis itu meningkat sehingga melibatkan campurtangan militer.

Percekcokan Irak-PBB tersebut juga dikhawatirkan akan mempengaruhi penerapan persetujuan penjualan minyak untuk pangan, yang mengizinkan Irak menjual minyak seharga dua miliar dolar AS selama enam bulan untuk membeli makanan dan obat buat rakyatnya, meskipun beberapa diplomat dilaporkan mengatakan percekcokan itu takkan mempengaruhi persetujuan tersebut.

Namun, kejadian tersebut diduga akan mempengaruhi pencabutan penuh embargo minyak atas Baghdad.

Embargo dagang dan ekonomi PBB, yang dijatuhkan setelah serbuan serdadu Baghdad ke Kuwait di 1990, telah menggerogoti ekonomi Irak dan membuat ribuan rakyatnya -- kebanyakan anak-anak, wanita dan orang lanjut usia -- menderita. (16/06/96 12:25)

YELTSIN DAN ZYUGANOV SALING LIRIK MITRA KOALISI

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 17/6/96 (ANTARA) - Hasil sementara pemilihan umum Rusia pada hari Senin tampaknya tidak meleset dari perkiraan banyak pengulas sebelumnya, pertarungan Presiden Boris Yeltsin dan pemimpin komunis Gennady Zyuganov, yang masing-masing mulai melirik mitra koalisi sebelum pemungutan suara babak kedua yang diduga berlangsung tanggal 7 Juli.

Setelah hampir 90 persen suara dihitung hari Ahad, sebagaimana dilaporkan kantor-kantor berita transnasional, Yeltsin unggul atas saingan beratnya, Zyuganov, dengan 34,80 berbanding 32,31 persen, sementara pemimpin ultranasionalis Vladimir Zhirinovsky tersungkur dengan hanya 5,97 persen.

Pemimpin kelompok nasionalis Jenderal (purn.) Alexander Lebed menempati urutan ketiga dengan meraih 14,38 persen, diikuti oleh ahli ekonomi liberal, Grigory Yavlinsky, dengan 7,42 persen.

Karena kedua pesaing utama dalam pemilihan presiden Rusia itu diperkirakan takkan meraih mayoritas mutlak, dwi-tarung Yeltsin-Zyuganov, yang diduga akan berlangsung tanggal 7 Juli, kelihatannya tak terelakkan.

Yang menjadi persoalan sekarang, apakah orang-orang yang memberi suara buat calon mereka akan melakukan hal yang sama pada pemungutan suara babak kedua nanti, yang tak pernah dialami rakyat Rusia sebelumnya. Karena itu, para pembantu Yeltsin harus menggerakkan pendukung tokoh pembaruan Rusia tersebut agar memberi dukungan mereka tanggal 7 Juli.

Yeltsin dan Zyuganov diperkirakan mesti mengubah taktik agar dapat menambah kuat posisi masing-masing.

Sementara itu tim kampanye Yeltsin diberitakan takkan membuang waktu untuk mendekati pihak ketiga dalam pemungutan suara hari Ahad (16/6).

Pilihan saat ini jatuh pada Lebed, yang menempati urutan ketiga dan dalam kampanyenya berikrar akan memulihkan kebanggaan nasional Rusia serta menggilas korupsi.

Namun Lebed sendiri, menurut AFP, mungkin akan menetapkan persyaratan tegas sebagai imbalan kesediaannya beraliansi; setidaknya ia diduga mengincar jabatan menteri pertahanan kalau bukan perdana menteri.

Dalam perkembangan paling akhir hari Senin, Lebed diberitakan "membuka kartu" bahwa ia ingin mengadakan pembicaraan dini mengenai susunan pemerintah koalisi dengan Yeltsin, sementara Zyuganov juga mengincar tokoh nasionalis tersebut.

Lebed dilaporkan sebelumnya telah menyatakan ia mempunyai pandangan negatif mengenai tatanama bekas penguasa komunis dan mendukung pembangunan demokratik di negeri itu, bukan melangkah mundur.

Jurubicara Lebed, Vladimir Klimov, sebagaimana dikutip menyampaikan keyakinannya bahwa Lebed tak mungkin berkiprah ke sayap kiri.

Yeltsin juga diberitakan lebih suka mendekati Lebed ketimbang pemimpin ultranasionalis Zhirivosky, kendati Lebed tidak mempunyai partai dan akan sulit menjamin bahwa pendukungnya akan menyokong Yeltsin.

Pukulan buat Clinton

Sementara persaingan masih berlangsung di Rusia, banyak pengulas berpendapat jika Yeltsin kalah, itu akan menjadi pukulan keras terhadap Presiden AS Bill Clinton.

Clinton bulan lalu telah mengalami pukulan keras ketika pemimpin Buruh Israel Shimon Peres kalah tipis dari pemimpin Partai Likud Benjamin Netanyahu, karena sebelumnya presiden AS itu memperlihatkan dukungan buat arsitek proses perdamaian Timur Tengah, Shimon Peres.

Kini kemenangan Zyuganov akan memiliki dampak serius pada Amerika Serikat dan bahkan diperkirakan akan lebih buruk lagi terhadap Clinton.

Kebijakan luar negeri Clinton, meskipun kadang memberi hasil, "membentur karang" di Somalia, Haiti, dan Bosnia- Herzegovina, walaupun persetujuan perdamaian Dayton mengenai Bosnia membuahkan ketenangan di republik Baltik tersebut.

Kalau Yeltsin kalah, Clinton akan terpukul karena ia telah "me-Yeltsin-kan" hubungan AS-Rusia dan selama ini Clinton menutup komunikasi dengan pihak lain di bekas negara komunis itu.

Meskipun proses pembaruan ekonomi Rusia macet dan Moskow juga telah mengakibatkan pertumpahan darah di Chechnya, Clinton tetap mendukung Yeltsin.

Pertarungan "hitam-putih"

Terlepas dari dampaknya terhadap Clinton, pemilihan presiden Rusia saat ini juga disebut-sebut sebagai pertarungan "hitam-putihnya" masa depan dan masa lalu negeri tersebut.

Kemenangan Yeltsin dapat dipastikan bahwa pembaruan demokrasi akan berlanjut dan kemenangan Zyuganov akan membuat pembaruan tersebut mandeg atau malah berbalik.

Tetapi sebanyak 106 pemilih di Rusia juga tampaknya menghadapi pilihan sulit dan itu menjadi rahasia jiwa mereka, bukan persaingan politik yang akhirnya memutuskan hasil dalam perebutan jabatan yang dianggap lebih berkuasa dari tsar zaman lalu.

Siapapun yang muncul sebagai pemenang akan menikmati kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan pemimpin terpilih manapun di Barat.

Kekuasaan tersebut termaktub dalam undang-undang dasar negeri itu, yang disahkan tahun 1993. Yeltsin telah menyerukan penyelenggaraan referendum untuk memperkokoh kekuasaannya.

Parlemen terdahulu Rusia tahun 1992 memberi presiden kekuasaan sementara untuk menerapkan pembaruan ekonomi, tapi kekuasaan lebih besar presiden baru disetujui setelah referendum tahun 1993.

Seorang pengamat yang dikutip AFP menyatakan undang- undang dasar yang diwujudkan Yeltsin menciptakan "bukan hanya republik presidentil, tapi republik super-presiden".

Sebagai presiden terpilih pertama, Yeltsin telah membentuk jabatan tersebut sejak hari pertamanya saat jabatan itu adalah posisi tertinggi pemerintah.

Presiden Federasi Rusia juga adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata dan orang pertama yang menetapkan orang yang memimpin pemerintahan, yang mengetuai bank sentral, dan menjadi hakim agung.

Kekuasaan kian lama makin terpusat pada aparat presiden dan dewan keamanan, yang tidak melalui pemilihan, kabinet intern yang diangkat dan diketuai oleh Yeltsin.

Presiden Rusia dapat memveto badan legislatif pada tingkat negara bagian, majelis rendah parlemen. Presiden juga berhak membubarkan parlemen jika anggotanya berani memberi suara untuk menggulingkan pemerintahnya atau jika menolak perdana menteri yang dipilih presiden lebih dari dua kali.

Selain itu, jika dewan legislatif ingin mencopot presiden, badan tersebut juga akan menghadapi masalah lebih berat lagi. Undang-undang dasar yang dirancang Yeltsin menetapkan diperlukan sepertiga dari 450 anggota duma (parlemen) untuk minta pertanggungjawaban presiden dan dibutuhkan dua pertiga anggota dewan untuk mensahkan pemecatan presiden. (17/06/96 20:48)

Sabtu, 14 Juni 2008

ARAB DAN ISRAEL SALING "PERLUNAK SIKAP"

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 23/6/96 (ANTARA) - Para pemimpin Arab -- yang memulai konferensi tingkat tinggi (KTT) di Kairo Sabtu (22/6) -- dan pemimpin sayap kanan "saling memperlunak" sikap dan berebut posisi sebagai penyokong proses perdamaian Timur Tengah.

Sementara itu seruan-seruan dari kelompok garis keras Palestina, Hamas, dan Suriah sebelum KTT Kairo dimulai, agar dunia Arab membekukan hubungan dengan negara Yahudi setelah kemenangan Partai Likud atas Partai Buruh di Israel tampaknya akan kandas di tengah jalan, demikian dilaporkan kantor berita transnasional.

Dalam kampanye pemilihan umumnya bulan lalu, pemimpin Partai Likud Benjamin Netanyahu menyatakan tidak akan menyerahkan Jerusalem kepada Palestina, akan menghidupkan kembali pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan dan tidak akan menyerahkan Dataran Tinggi Golan kepada Suriah.

Sikap anti-perdamaian Netanyahu tersebut -- ditambahkan lagi dengan terbentuknya pemerintahan paling sayap kanan di Israel -- memicu kekhawatiran di kalangan negara Arab, dan juga Amerika Serikat -- salah satu penaja proses perdamaian -- bahwa proses yang telah berjalan sekitar lima tahun itu akan mandeg.

Kekhawatiran terbesar tentu saja muncul dari pihak Pemerintah Otonomi Palestina -- yang telah merintis perdamaian dengan Israel di bawah pimpinan Partai Buruh. Berdasarkan persetujuan Washington September 1993, proses otonomi Palestina saat ini mestinya memasuki tahap pembahasan mengenai status akhir Jerusalem.

Tetapi tahap kedua otonomi, penarikan militer Yahudi dari semua kota kecil di Tepi Barat saja belum tuntas. Shimon Peres, yang menggantikan Yizhak Rabin setelah pemimpin Partai Buruh itu ditembak mati seorang ekstremis Yahudi, menunda penarikan dari Al-Khalil setelah gelombang pemboman bunuh diri yang menewaskan puluhan orang Yahudi oleh kelompok garis keras Palestina.

Netanyahu pekan ketiga Juni, setelah ia disumpah sebagai perdana menteri Israel, masih belum memutuskan apakah penarikan militer Israel dari 80 persen wilayah Al- Khalil akan dilanjutkan atau tidak. Dalam pidato sambutannya, Netanyahu juga tidak menyebut-nyebut nama Arafat sehingga menimbulkan keprihatian di kalangan pejabat Palestina mengenai itikad perdamaian Partai Likud dengan Palestina.

Akibat terkatung-katungnya nasib otonomi Palestina, apalagi harapan bagi berdirinya negara Palestina merdeka, membuat Presiden Yasser Arafat menaruh harapan bahwa KTT dua hari Kairo akan dapat menembus ketidaktentuan tersebut.

Status pemerintah otonomi Palestina sebagian tergantung pada janji yang berulangkali disampaikan Arafat bahwa proses politik perundingan dengan Israel akan meningkat dari otonomi menjadi negara merdeka dengan Jerusalem sebagai ibukota.

Sementara itu pemerintah Israel tak pernah beranjak dari pendapat bahwa Jerusalem adalah ibukota utuh negara Yahudi dan Yudea serta Samaria (Tepi Barat) adalah tanah yang dijanjikan Tuhan buat Bani Israel dalam Taurat.

Pesan KTT

Untuk menghadapi sikap tak kenal kompromi pemerintah sayap kanan Israel, 21 anggota Liga Arab berkumpul akhir pekan ini di Kario untuk menyampaikan pesan tapi bukan ancaman kepada pemerintah Israel.

Sebagaimana dikutip Reuter, Menteri Luar Negeri Mesir Amr Mussa menyatakan bahwa KTT yang dihadiri 14 kepala negara Arab itu akan menghindari ancaman terhadap Israel.

Sebelumnya, seruan bagi penyelenggaraan KTT tersebut mendapat reaksi keras pemerintah baru Yahudi.

Menteri Luar Negeri Israel David Levy Rabu (19/6) menyatakan konferensi Kairo telah meningkatkan ketegangan di Timur Tengah dan menantang para pemimpin Arab untuk "mengulurkan tangan bagi perdamaian".

"Ketegangan yang ingin ditimbulkan para pemimpin Arab" sama sekali tak perlu, katanya.

Levy -- yang dipandang sebagai tokoh moderat dalam pemerintahan Netanyahu -- belakangan menyatakan bahwa perdamaian tidak "dicapai melalui ancaman".

Ia juga berusaha memperlunak kesan mengenai garis pedoman kebijakan pemerintah Netanyahu dan membantah bahwa kebijakan itu bersifat negatif, meskipun perdana menteri baru Israel mempertanyakan konsep pertukaran tanah bagi perdamaian, dan negara-negara Arab akan setuju hidup berdampingan dalam perdamaian sebagai imbalan bagi pengembalian wilayah oleh Israel.

Netanyahu juga mencuatkan amarah dunia Arab setelah ia mengeluarkan tawaran untuk berunding tanpa syarat.

Sementara itu Amerika Serikat -- yang selalu membela Israel di forum-forum internasional -- berulangkali menyeru negara-negara Arab agar melanjutkan proses perdamaian Timur Tengah dan tidak "menghancurkan jembatan menuju perdamaian" walaupun Israel lah yang selalu mengulur waktu untuk mewujudkan perdamaian.

Presiden AS Bill Clinton, menurut laporan, menyatakan Washington akan mempertahankan kehadiran kekuatan militernya di Teluk sebagai bagian dari "komitmennya bagi keamanan negara-negara Teluk".

Washington tetap menganggap Irak dan Iran "sebagai pengacau di Teluk" dan ingin membuat negara-negara Arab menerima baik kehadiran negara Yahudi, yang justru terus- menerus merasa dirinya menghadapi ancaman -- di tengah mereka.

"Amerika Serikat mempunyai banyak kepentingan besar di wilayah Teluk; mempertahankan arus minyak dari Timur Tengah ke belahan lain dunia, mencegah pembuat kacau di wilayah itu seperti Irak dan Iran mengancam tetangga- tetangga mereka dan mempertahankan akses AS ke perairan penting serta pusat perdagangan di Timur Tengah," kata Clinton kepada harian Asharq Al-Awsat dan Arab News sebagaimana dikutip Reuter.

Sementara itu Sabtu di Kairo, para pemimpin negara Arab tampaknya juga tak berminat untuk mengeluarkan pernyataan bernada tajam kepada Israel.

Dalam pidato pembukaannya, Presiden Mesir Husni Mubarak menyatakan perdamaian adalah pilihan strategis dan tak ada alasan untuk kembali ke konflik masa lalu.

Meskipun tak bermaksud mengancam Israel, konferensi Kairo dilaporkan tetap berpegang pada kerangka persetujuan yang dilandaskan atas resolusi-resolusi PBB nomor 242, 338 dan 425 serta prinsip pertukaran tanah bagi perdamaian.

Sikap tersebut akan mengarah kepada penarikan Israel dari Golan dan berdirinya negara Palestina merdeka.

Tetapi diperlukan sedikitnya dua pihak untuk mengobarkan pertikaian dan mewujudkan perdamaian. Pihak Arab, seperti Palestina, telah berusaha memperlunak sikap dalam berunding dengan Israel.

PLO, setelah terwujudnya persetujuan otonomi Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat, sempat cekcok di antara anggotanya ketika ingin menghapus ketetapan bagi penghancuran negara Yahudi dalam piagamnya.

Namun Israel selalu berkelit apabila sudah menghadapi perundingan mengenai masalah-masalah pelik dan tak pernah bergeming dari sikap mendasar Yahudi sekalipun pada saat Partai Buruh, yang dianggap lebih lunak dibanding Likud.

Kini mampukah para pemimpin Arab, yang untuk pertama kali bertemu sejak 1990, membuat Israel tetap pada jalur perdamaian dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang membidani lahirnya pembicaraan perdamaian Timur Tengah? (23/06/96 10:51)

IMPIAN AS DI TIMTENG HADAPI MASA SURAM

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 1/7/96 (ANTARA) - Harapan AS untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah agaknya menghadapi tantangan dengan terpilihnya tokoh garis keras Likud, Benjamin Netanyahu, sebagai PM baru Israel dan peledakan truk bensin di pangkalan militernya di Al-Khobar dekat Dahran Arab Saudi, Juni lalu.

Padahal baru sekitar lima bulan lalu AS mengira hampir dapat menggolkan jalur perundingan Israel-Suriah -- yang dianggap kunci untuk mengakhiri kemelut Arab-Israel di wilayah yang mudah bergolak tersebut.

Suriah, yang menjadi kekuatan pendukung utama pemerintah Libanon, saat itu memperlihatkan minat baru dalam perundingan, dan bekas perdana menteri Shimon Peres bersedia mengembalikan Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Tel Aviv kepada Damaskus sebagai imbalan perdamaian.

Namun gelombang serangan bom bunuh diri oleh gerilyawan garis keras Palestina di Israel membuat Peres tersungkur dalam pemilihan presiden melawan Netanyahu.

Kemenangan Netanyahu juga disebut-sebut sebagai kembalinya Israel ke era fanatisme dan agama karena pemerintah Netanyahu mendapat dukungan partai-partai agama, yang umumnya menganut garis tak kenal kompromi dengan Arab.

Presiden AS Bill Clinton dan Menteri Luar Negeri Warren Christopher pun dibuat "balik-bakul" oleh sikap Netanyahu menyusul kemenangan Partai Likud atas Partai Buruh.

Sebelum pemungutan suara, Clinton dilaporkan Reuter memberi dukungan kepada Peres dan kebijakannya untuk mengambil risiko demi perdamaian. Tetapi mendekati saat pemberian suara, Clinton mulai "mengalihkan haluan" dengan menyatakan AS tetap mendukung Israel tak perduli siapapun yang terpilih sebagai perdana menteri.

Pekan terakhir Juni AS mengirim Christopher ke Israel, dan setelah pertemuan dengan Netanyahu menteri luar negeri Washington tersebut menyatakan bahwa "persetujuan tanah bagi perdamaian hanya garis panduan dan perlu penyesuaian". Dewan Keamanan PBB, dalam Resolusi- resolusi Nomor 242 dan 338, telah mendukung rumus "tanah bagi perdamaian" untuk mengakhiri konflik Arab-Israel.

Menurut UPI, Christopher bahkan mendesak negara-negara Arab agar berunding "dengan sungguh-sungguh dan bukan hanya berdoa".

Di mata Christopher negara-negara Arab selama ini rupanya tidak serius dalam perundingan dengan Israel, sedangkan kunci perdamaian terdapat di tangan pemerintah Yahudi, dan Israel selalu berkilah minta jaminan soal keamanan sebelum menyerahkan seluruh wilayah Arab yang didudukinya.

Sejak perundingan Madrid dilancarkan pada 1991, pemerintah Israel telah beberapa kali menunda penarikan militer dari wilayah-wilayah Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan setiap kali terjadi serangan bunuh diri oleh gerilyawan garis keras Palestina.

Christopher sendiri menyeru negara-negara Arab agar tidak membiarkan orang seperti Netanyahu merusak proses perdamaian, setelah ia gagal memperoleh jaminan dari perdana menteri baru Israel itu untuk mencabut sikap kerasnya.

Dalam kampanye pemilihan umumnya, Netanyahu menyatakan tak setuju dengan berdirinya negara Palestina, takkan mengembalikan Dataran Tinggi Golan, takkan menyerahkan Jerusalem Timur dan takkan mewujudkan penarikan militer Yahudi dari Al-Khalil, dan akan meningkatkan pembangunan permukiman di Tepi Barat.

Penarikan dari kota makam para nabi itu sendiri telah tiga bulan tertunda pada saat Netanyahu menjadi perdana menteri.

Setelah tidak berhasil "membujuk" Netanyahu, Christopher malah menganggap negara-negara Arab "kurang serius" dalam berunding.

Tanda ketakpastian?

Belum lagi AS dapat melunakkan pendirian tokoh garis keras Israel, Washington diguncang peledakan truk bensin sehingga menewaskan 19 orang Amerika dan melukai 300 orang lagi, termasuk yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan kepentingan AS di Arab Saudi.

Itu adalah pemboman kedua dalam tujuh bulan terhadap kepentingan Amerika di kerajaan strategis di Teluk, negara yang sudah diincar AS sejak jaman mendiang presiden Theodore Roosevelt.

Pada 1945, Roosevelt mendapat jaminan dukungan bagi perjuangan AS melawan Jerman dari cikal-bakal negara Arab Saudi, Raja Abdul Aziz As-Sulud, tapi tidak bagi berdirinya negara Yahudi.

Kini Riyadh masih tetap menjadi penyokong kegiatan Wasington di Teluk tapi mau tak mau menerima kehadiran negara Yahudi di wilayah tersebut.

Meskipun demikian, persetujuan kepala pemerintahan bukan berarti penerimaan otomatis oleh rakyat. Dua kali serangan bom terhadap kepentingan AS di negara penghasil minyak terbesar di dunia itu menjadi bukti.

Setelah serangan paling akhir tersebut, seorang pemimpin oposisi Saudi di Dubai memperingatkan bahwa penghukuman dan tindakan keras keamanan takkan berhasil menghentikan gelombang pemboman anti-AS di Arab Saudi.

Pemimpin Gerakan bagi Pembaharuan Islam di Arab (MIRA), Saad Al-Faqih, mengatakan kepada AFP bahwa serangan itu "bukan yang terakhir, dan serangan seperti itu takkan berakhir", meskipun ia menyatakan tak terlibat dalam peledakan truk bensin tersebut.

Banyak ahli juga dilaporkan menduga ketegangan dan kerusuhan akan berlanjut tanpa dapat diramalkan kapan akan berakhir. Itu merupakan perwujudan penentangan yang meningkat oleh kelompok garis keras terhadap kehadiran militer Amerika di Arab Saudi.

Seorang pengarang Palestina di AS, sebagaimana dilaporkan, berpendapat bahwa Arab Saudi memiliki masalah serius di bidang ekonomi, sosial, politik dan juga suksesi. "Semua masalah tersebut bersatu secara bersamaan sehingga menimbulkan ketegangan luar biasa."

Sejak 1990, ketika Arab Saudi mengizinkan pasukan koalisi yang dipimpin AS untuk melindunginya dari kekuatan Irak, prajurit Barat telah memperlihatkan pengaruhnya di kerajaan yang mulanya tertutup itu.

Cetuskan kecendrungan

Terlepas dari pemboman di Arab Saudi, sikap anti-damai Netanyahu sejauh ini mencetuskan tiga kecenderungan di kalangan negara-negara Arab.

Pertama kelompok garis keras seperti Suriah menyerukan pembekuan hubungan dengan Israel; tindakan yang bisa mengakibatkan pengucilan kembali Israel oleh negara-negara Arab.

Harian resmi pemerintah Suriah, Ath-Thawra, yang dikutip AFP mewartawakan bahwa para pemimpin Arab harus menyelaraskan tindakan politik dan melarang semua tindakan sepihak termasuk normalisasi hubungan dengan Israel.

Presiden Libanon Elias Hrawi tentu saja mendukung sikap Suriah dan meminta para pemimpin Arab agar tidak melakukan tindakan yang menjurus kepada normalisasi hubungan dengan Israel karena "perdamaian harus dicapai lebih dulu sebelum hubungan normal dibina dan bukan sebaliknya".

Kelompok kedua, seperti Jordania, mendukung Netanyahu dan berpendapat bahwa "masih ada komitmen untuk melanjutkan apa yang telah dicapai".

Kelompok ini mengingini negara-negara Arab merasa optimistis bahwa kemajuan akan tercapai.

Kelompok ketiga seperti Mesir ingin memperingatkan Israel tapi tak bermaksud membekukan hubungan dengan Israel.

Negara-negara Arab yang masuk dalam kelompok ini ingin memperingatkan Tel Aviv bahwa Israel tak dapat menyampaikan keluhan jika Netanyahu bersikap negatif dan menolak perundingan mengenai Jerusalem serta tak mau mundur dari Golan.

Menurut kelompok ini, pihak Arab akan kehilangan kepercayaan bahwa Israel berminat mewujudkan perdamaian jika Netanyahu tidak menghormati persetujuan untuk mundur dari Al-Khalil.

Namun Netanyahu juga telah memberi jawaban bahwa ancaman tidak mengesankan buat kami, dan Amerika Serikat serta-merta mendesak negara-negara Arab agar "tidak membanting pintu di depan muka Netanyahu".

Untuk tetap menghidupkan impian AS di Timur Tengah, Clinton menyeru negara-negara Arab agar memberi kesempatan kepada pemimpin Likud dan tidak "menghakimi" bahwa Netanyahu tak dapat melanjutkan proses perdamaian. (2/07/96 10:52)

BAGI NETANYAHU, KONSESI ARAB BELUM CUKUP

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 8/7/96 (ANTARA) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dijadwalkan berangkat ke Amerikat Serikat hari Senin, memandang konsesi pihak Arab dalam perundingan dengan Israel belum cukup dan ia "akan membuat mereka menyesuaikan diri dengan sikap kerasnya".

Sejak perundingan perdamaian Timur Tengah dirintis di Oslo tahun 1991, PLO telah menghapus ketetapan bagi penghapusan negara Yahudi sementara tuntutan Suriah dan Libanon -- pengunduran diri dari Dataran Tinggi Golan dan Libanon Selatan -- belum dipenuhi Israel.

Namun sebelum meninggalkan Tel Aviv, Netanyahu diberitakan Reuter mengatakan, "Apa yang terjadi (saat ini) adalah pihak Arab --Palestina, Suriah dan yang lain-- akan menyesuaikan diri dengan kenyataan baru dan akan dipaksa mulai berkompromi di pihak mereka terhadap perubahan".

Awal bulan ini, ketika menanggapi sikap keras Netanyahu, Suriah menyatakan Damaskus sedang berusaha menggalang dukungan guna menghadapi pemerintah paling sayap kanan Israel, yang bermaksud membunuh proses perdamaian Timur Tengah.

Israel di bawah Netanyahu, menurut harian Al-Baath sebagaimana dikutip, tidak menyembunyikan keinginannya untuk meledakkan lagi wilayah Timur Tengah dan dalam skala paling luas guna mewujudkan sasarannya, membunuh proses perdamaian Timur Tengah.

Tindakan Israel tersebut dan para pendukungnya membuat negara- negara di wilayah yang mudah bergolak itu menghadapi satu pilihan, yaitu menggalang semua kekuatan dan kemampuannya untuk menghadapi tantangan berbahaya yang mengancam kehadiran negara-negara tersebut.

Media Suriah itu menuduh Netanyahu sebagai musuh perdamaian yang sesungguhnya dan mengulangi tuntutan Damaskus bahwa pengembalian Golan, yang direbut Israel dari Suriah tahun 1967, adalah tuntutan dasar bagi terwujudnya perdamaian di Timur Tengah.

Namun dalam program kampanyenya yang dikenal dengan nama "tiga tidak", Netanyahu menyatakan akan menentang berdirinya negara Palestina merdeka, tak bersedia membagi Jerusalem, dan takkan mengembalikan Golan.

Picu "terorisme"

Sikap tak kenal kompromi yang dikumandangkan Netanyahu itu menimbulkan keprihatinan banyak pihak, dan sebelum keberangkatan PM Israel itu ke Amerika Serikat, Presiden Perancis Jacques Chirac mendesak Israel agar segera menjelaskan apakah Tel Aviv bermaksud melanjutkan proses perdamaian Timur Tengah.

Chirac juga menyampaikan keprihatinannya bahwa ketidaktentuan akan memicu lahirnya kembali kerusuhan politik di wilayah tersebut.

Presiden Perancis itu, yang sedang mengunjungi Arab Saudi, menyatakan bahwa ketidaktentuan akan melahirkan "terorisme" bukanlah teori akademis tapi risiko nyata.

Sebab, tambahnya, ada pihak --baik perseorangan maupun organisasi-- yang memiliki kepentingan dengan kondisi yang buruk, proses yang ditinggalkan, dan dalam berlanjutkan "terorisme".

Sementara itu bekas menteri luar negeri AS, Henry Kissinger, dilaporkan berpendapat bahwa Israel harus melanjutkan proses perdamaian dan Netanyahu akan segera menyadari masalah tersebut.

Sejak Netanyahu mengalahkan arsitek perdamaian Arab-Israel, Shimon Peres dari Partai Buruh, proses perdamaian memang macet sementara AS meminta negara-negara Arab "agar menunggu dan melihat" apa yang akan dilakukan tokoh Partai Likud tersebut.

Cobaan buat AS

Kini, dalam lawatannya sebagai perdana menteri termuda Israel, Netanyahu (46) -- yang mengalahkan tokoh dukungan AS dalam pemilihan umum tanggal 29 Mei -- akan menguji sikap AS.

Selama kampanye pemilihan umum, Washington tentu saja mendukung perintis proses perdamaian dengan Arab, Shimon Peres. Namun kekalahan Peres membuat Presiden AS Bill CLinton mengalihkan dukungan kepada pemimpin Likud itu, yang menyulut percekcokan dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan permukiman Yahudi dan menolak prinsip pertukaran tanah bagi perdamaian, yang menjadi landasan proses perdamaian Timur Tengah.

Netanyahu juga pernah membuat gusar pendukung kuat Israel di dunia internasional tersebut. Ketika menjadi deputi menteri luar negeri tahun 1990, ia menyatakan kebijakan AS di Timur Tengah dilandaskan atas "pemutarbalikan" kenyataan dan kebohongan.

James Baker, menteri luar negeri AS saat itu, melarang dia datang ke Departemen Luar Negeri AS, dan belakangan menyatakan bahwa "bahasanya, dari seorang diplomat senior negara bersahabat, tak dapat diterima baik".

Sekarang Netanyahu membuat Clinton, yang sebentar lagi akan menghadapi proses pemilihan umum di negerinya, dihadapkan pada tantangan untuk meyakinkan negara-negara Arab bahwa ia "ingin menjadi penengah yang jujur" dalam proses perdamaian Timur Tengah.

Clinton boleh jadi takkan menekan Israel dan menghadapi risiko kehilangan suara dari para pemilih keturunan Yahudi, sementara saingannya dari Partai Republik, Bob Dole, dalam kampanyenya mengatakan akan memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Namun, kedua orang tersebut dilaporkan berusaha mengesampingkan perbedaan pendapat di antara mereka meskipun Netanyahu disebut-sebut justru akan menekan AS agar memperlambat proses perdamaian Timur Tengah.

Betapapun, kalau Netanyahu tetap melaksanakan janjinya untuk menciptakan "boom" permukiman Yahudi di wilayah Palestina, ia akan menempatkan dirinya di titik tubrukan dengan Washington, yang memandang daerah-daerah kantung Yahudi di wilayah Palestina sebagai penghambat bagi proses perdamaian Timur Tengah. (8/7/96 22:25)