Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 16/6/96 (ANTARA) - Dewan Keamanan PBB, Jum'at (14/6) menolak tawaran Irak yang mengizinkan para penyelidik PBB memasuki tempat yang sudah ditentukan Baghdad, dengan mengecam tindakan negara itu yang melarang tim penyelidik badan dunia tersebut memeriksa instalasi-instalasi Garda Republik.
Dalam pernyataan yang disiarkan kantor-kantor berita trans-nasional, Dewan Keamanan meminta pemimpin Komite Khusus PBB (UNSCOM) -- yang bertugas memusnahkan senjata penghancur massal Irak -- Rolf Ekeus untuk pergi ke Irak "sesegera mungkin dengan pesan agar Baghdad segera dan tanpa syarat memberi izin tak terbatas ke semua tempat".
Dewan Keamanan PBB juga menampik upaya Irak untuk mengajukan syarat bagi pelaksanaan pemeriksaan oleh PBB dan menuduh Irak "melanggar resolusi gencatan senjata Perang Teluk April 1991" -- "kartu as yang selalu digunakan badan dunia tersebut untuk menekan Baghdad".
Tindakan Dewan Keamanan itu dilakukan sementara lebih dari 50 penyelidik PBB dilaporkan tetap berada di luar pangkalan militer dan bangunan lain yang dicurigai berisi dokumen atau peralatan yang berkaitan dengan program senjata balistik, kuman dan kimia di Irak.
Menurut Ekeus, Irak "mungkin masih menyimpan barang yang berkaitan dengan program senjata penghancur massal".
Beberapa pejabat PBB dilaporkan mengatakan petugas- petugas PBB tersebut sedang menelusuri barang-barang yang berkaitan dengan program senjata nuklir Irak sebagaimana ditemukan musim panas tahun lalu, ketika ribuan dokumen yang disembunyikan di peternakan ayam disiarkan oleh Irak.
Ini bukan pertama kali Irak terlibat perselisihan dengan PBB karena pemerintah Baghdad tidak memberi izin masuk tim penyelidik PBB. Kejadian-kejadian semacam itu memperkuat kecurigaan PBB terhadap Irak.
Ekeus sebelumnya menyatakan PBB terus mengamati apa yang masih ada dalam bidang kemampuan rudal Irak -- peluncur dan rudal -- serta bahan kimia dan dokumen yang hilang.
Pada Rabu (12/6) Dewan Keamanan PBB telah menyatakan Irak melanggar resolusi PBB mengenai pemantauan produksi senjatanya, dengan melarang tim penyelidik memasuki tempat-tempat yang mereka ingini.
Ekeus menyatakan semua instalasi yang ingin diperiksa timnya pada waktu lalu adalah milik badan-badan pemerintah Baghdad yang bertanggung jawab menyembunyikan dokumen atau senjata dari komisi yang dipimpinnya. Ekeus menduga masih ada barang terlarang di tempat-tempat tersebut.
Reaksi AS
Tindakan Irak melarang tim PBB memasuki instalasi Garda Republik dan tempat-tempat lain di negerinya Selasa (11/6) tentu saja mengundang reaksi keras dari Amerika Serikat, yang selalu memandang Baghdad dengan curiga.
Duta Besar AS untuk PBB, Madeleine Albright, diberitakan menyebut tindakan Irak itu, "Kesombongan ... pembangkangan kewajiban internasional".
Ia juga mencerca usul Irak kepada tim Dewan Keamanan dan menyatakan, "Kami takkan terbujuk oleh undangan untuk mengunjungi Irak" dan yang harus dilakukan hanyalah memberi izin komisi penyelidik PBB ke semua instalasinya.
Pada Jum'at Deputi Perdana Menteri Irak Tareq Aziz, dalam suratnya kepada Ekeus sebagaimana dikutip Reuter, menawarkan penyelesaian krisis tersebut -- tindakan pertama Baghdad untuk berunding sejak krisis paling akhir itu meletus Selasa dan Rabu.
Tareq Aziz menyatakan akan menemani Ekeus dan tiga penyelidik yang dipilih utusan PBB tersebut untuk melakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang peka dalam percekcokan mereka.
Deputi Perdana Menteri Irak itu menambahkan Ekeus kemudian harus mengungkapkan kepada ke-15 anggota Dewan Keamanan bukti yang ditemukannya karena curiga Baghdad masih menyembunyikan senjata penghancur massal atau barang yang berkaitan.
Namun Dewan Keamanan menolak upaya Irak untuk mengajukan syarat bagi pelaksanaan penyelidikan oleh UNSCOM, kendati usul Tareq Aziz dipandang sebagian diplomat sebagai keluwesan.
Pada Kamis (13/6), Albright dan Duta Besar Inggris untuk PBB Sir John Weston dilaporkan mendesak Dewan Keamanan agar menyatakan tindakan Irak tersebut sebagai "pelanggaran materi" persetujuan gencatan senjata Perang Teluk", pernyataan yang dapat menyiratkan aksi militer.
Namun usul itu ditentang oleh sebagian anggota dewan seperti Perancis, Cina, Rusia dan Mesir, karena khawatir upaya AS dan Inggris tersebut akan memicu campur tangan militer.
Tafsiran hukum atas istilah "pelanggaran materi" dapat memberi alasan bagi kemungkinan penggunaan militer, walaupun Duta Besar AS dan Inggris berkilah London dan Washington tak menghendaki krisis itu meningkat sehingga melibatkan campurtangan militer.
Percekcokan Irak-PBB tersebut juga dikhawatirkan akan mempengaruhi penerapan persetujuan penjualan minyak untuk pangan, yang mengizinkan Irak menjual minyak seharga dua miliar dolar AS selama enam bulan untuk membeli makanan dan obat buat rakyatnya, meskipun beberapa diplomat dilaporkan mengatakan percekcokan itu takkan mempengaruhi persetujuan tersebut.
Namun, kejadian tersebut diduga akan mempengaruhi pencabutan penuh embargo minyak atas Baghdad.
Embargo dagang dan ekonomi PBB, yang dijatuhkan setelah serbuan serdadu Baghdad ke Kuwait di 1990, telah menggerogoti ekonomi Irak dan membuat ribuan rakyatnya -- kebanyakan anak-anak, wanita dan orang lanjut usia -- menderita. (16/06/96 12:25)
Tampilkan postingan dengan label Irak. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Irak. Tampilkan semua postingan
Minggu, 15 Juni 2008
Sabtu, 14 Juni 2008
28 TAHUN BAATH BERKUASA, IRAK MASIH DICENGKERAM EMBARGO
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 17/7/96 (ANTARA) - Pada saat Partai Baath merayakan 28 tahun kekuasaannya tanggal 17 Juli, harapan pemerintah Irak untuk meringankan penderitaan rakyat dari cengkeraman embargo PBB masih belum terjangkau setelah hampir enam tahun setelah serbuan tentaranya ke Kuwait.
Selama "Revolusi Putih" tanggal 17 Juli 1968 dan beberapa bulan setelahnya, dan sejak berdirinya tanggal 7 April 1947 Partai Sosialis Arab Baath secara teratur menilai kemajuan perjuangan dan rencananya bagi masa depan Pan-Arab serta kongres nasional dan regional yang diselenggarakan cabang-cabangnya di negara-negara Arab lain.
Partai ini berpendapat "sosialisme adalah prasyarat bagi kebebasan, persatuan dan kelahiran kembali dunia Arab".
Partai Baath berjuang untuk mewujudkan kepercayaannya, sebagaimana keperluan setiap tahap tuntutan, di manapun partai tersebut memiliki sarana dan kapan saja mungkin mewujudkannya di negara-negara Arab, demikian antara lain isi buku "The 1968 Revolution in Iraq" terbitan Ithaca Press, London, 1979.
Oleh karena itu, isi dan sasaran revolusi yang dipimpin oleh partai tersebut di setiap negara Arab antara lain memberi sumbangan kepada demokratis dan revolusi persatuan Pan-Arab.
Salah satu tugas tugas utama Revolusi 17 Juli 1968 di Irak, kata buku itu yang berisi laporan politik Kongres Kedelapan Partai Sosialis Arab Baath di Irak Januari 1974, ialah untuk menerapkan program tersebut di semua lapisan masyarakat Irak.
Sebelumnya, terdapat tiga perubahan rejim di Irak, 14 Juli 1958, 8 Februari 1963 dan 18 November 1963, dan masing-masing memiliki dampak sendiri-sendiri serta menambah rumit keadaan yang memang sudah pelik.
Revolusi 1968, katanya, mewarisi sistem negara yang terbentuk selama pemerintahan Bani Usman (Otooman di Turki), melewati pendudukan Inggris dan monarki bojuis serta feodal, sampai kediktatoran sayap kanan.
Sebelum memangku jabatan, partai itu tidak memiliki piranti untuk mengganti sistem negara, sebagaimana yang terjadi dalam revolusi di China.
Keseimbangan kekuatan dalam masyarakat, keadaan intern partai dan kondisi di negeri tersebut khususnya, di Timur Tengah dan dunia pada umumnya memerlukan tindakan "yang berani" dalam pemerintahan.
Revolusi 1968, kata buku itu, tak dapat semata-mata melucuti sistem yang ada dan memperkenalkan sistem baru.
Penghapusan seluruh sistem yang ada waktu itu atau melakukan perubahan radikal akan mengakibat kerusuhan dan kerusakan. Semua kondisi tersebut memaksa Partai Baath mencari jawaban yang tepat.
Kegiatan politik Partai Baath, baik sewaktu berperan sebagai kekuatan bawah tanah maupun dalam mengemban tanggung jawab revolusi, ditentukan oleh beberapa faktor.
Pertama adalah kondisi pokok partai, baik di tingkat regional maupun Pan-Arab; yaitu integritas ideologi, besarnya persatuan organisasinya dan efisiensi pemimpinya di semua tingkat.
Faktor lain ialah hubungan partai itu dengan rakyat, kemampuannya menggerakkan mereka dengan tolok-ukur keyakinan dan rasa hormat, kekuatan organisasi serta moril dalam angkatan bersenjata, dan hubungannya dengan kekuatan politik lain di dunia Arab serta dunia luar.
Selama bulan November 1963 sampai 17 Juli 1968, partai tersebut mengalami pukulan berat berupa perpecahan di dalam tubuhnya dan kegagalan pemerintah di Irak serta Suriah.
Dirundung embargo
Kini setelah 28 tahun berkuasa, partai itu menghadapi tugas meringankan penderitaan rakyatnya akibat cengkeraman embargo dagang dan minyak PBB, yang dijatuhkan sejak serbuan tentara Irak ke Kuwait bulan Agustus 1990, kendati sinar terang ke arah peredaan sanksi sudah merebak.
Karena dituduh berusaha menipu PBB, penerapan segera persetujuan minyak untuk pangan Irak-PBB tak terwujud ketika awal bulan Juli Amerika Serikat memveto pengesahan persetujuan itu di PBB.
Berdasarkan persetujuan tersebut Irak dapat menjual minyak selama enam bulan seharga dua miliar dolar AS untuk membeli makanan dan obat buat rakyatnya, membayar ganti rugi kepada Kuwait dan membayar semua operasi PBB di negeri itu.
Dalam pukulan kedua terhadap Irak, pemimpin Komisi Khusus PBB Urusan Perlucutan Senjata Irak (UNSCOM), Rolf Ekeus, menuduh Baghdad masih memiliki antara enam dan 16 rudal jarak jauh yang dapat digunakan menghantar hululedak kimia dan biologi.
Amerika Serikat, menurut seorang diplomat Arab yang dikutip AFP di Teluk, pasti merasa senang dengan hasil temuan Ekeus, dan dihalanginya rencana pembagian makanan yang diajukan Baghdad menambah rumit masalah tersebut.
Ekeus menyatakan di Kuwait bahwa sebagian rudal itu "tak dijelaskan secara memuaskan" dan pemerintah Irak "mungkin menyembunyikan sesuatu seperti enam atau 16 rudal".
Belakangan Baghdad menyebut Ekeus "badut" dan menyatakan ia mesti dipecat dari UNSCOM.
Harian Babel, yang dikutip AFP, menyatakan, "Pemimpin UNSCOM itu bersikap berbeda tergantung atas apakah ia berada di Baghdad, Manama atau New York setiap kali tanggal sudah dekat, setiap 60 hari, bagi Dewan Keamanan untuk meninjau semua sanksi atas Irak."
Babel dilaporkan juga mengulangi tuduhan Irak bahwa Ekeus "bekerja untuk dinas intelijen AS" dan mengecam Dewan Keamanan karena tidak memecat dia dengan dasar "pengkhiatan dan pelanggaran hukum internasional".
Berdasarkan resolusi yang disahkan pada akhir Perang Teluk, UNSCOM harus menjelaskan bahwa Baghdad telah menghancurkan semua senjata penghancur massalnya sebelum embargo minyak PBB dicabut.
Namun tanggal 20 Mei tahun ini dicapai persetujuan yang mengizinkan Baghdad mengekspor minyak seharga dua miliar dolar AS setiap enam bulan di bawah penyeliaan ketat PBB untuk membeli makanan dan obat.
Utusan Irak di PBB Amir Al-Anbari menyerahkan rencana pembagian makanan setelah 47 halaman, bagian terpenting persetujuan itu, kepada sekretariat PBB akhir bulan lalu.
Dokumen tersebut, yang juga memiliki lampiran setebal 500 halaman, diteliti oleh berbagai departemen PBB sebelum disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Boutros Boutros-Ghali.
Namun Duta Besar AS Madeline Albright awal Juli menyatakan bahwa Baghdad "sekali lagi berusaha mempermainkan peraturan".
Meskipun Rusia dan Perancis menuduh AS campurtangan, Albright mengatakan rencana itu ditujukan untuk memberi pemerintah Irak kekuasaan atas mayoritas suku Kurdi di bagian utara negerinya dan berusaha "mengubah persetujuan tersebut menjadi peredaan sanksi lebih besar lagi".
Menurut seorang pejabat AS, rencana itu meliputi "usul untuk mengimpor komputer, alat telekomunikasi, peralatan pengeboran minyak, suku cadang helikopter, peralatan yang dirancang untuk membangun prasarana, dan bukan menyediakan obat serta makanan buat rakyat". (17/07/96 10:28)
Jakarta, 17/7/96 (ANTARA) - Pada saat Partai Baath merayakan 28 tahun kekuasaannya tanggal 17 Juli, harapan pemerintah Irak untuk meringankan penderitaan rakyat dari cengkeraman embargo PBB masih belum terjangkau setelah hampir enam tahun setelah serbuan tentaranya ke Kuwait.
Selama "Revolusi Putih" tanggal 17 Juli 1968 dan beberapa bulan setelahnya, dan sejak berdirinya tanggal 7 April 1947 Partai Sosialis Arab Baath secara teratur menilai kemajuan perjuangan dan rencananya bagi masa depan Pan-Arab serta kongres nasional dan regional yang diselenggarakan cabang-cabangnya di negara-negara Arab lain.
Partai ini berpendapat "sosialisme adalah prasyarat bagi kebebasan, persatuan dan kelahiran kembali dunia Arab".
Partai Baath berjuang untuk mewujudkan kepercayaannya, sebagaimana keperluan setiap tahap tuntutan, di manapun partai tersebut memiliki sarana dan kapan saja mungkin mewujudkannya di negara-negara Arab, demikian antara lain isi buku "The 1968 Revolution in Iraq" terbitan Ithaca Press, London, 1979.
Oleh karena itu, isi dan sasaran revolusi yang dipimpin oleh partai tersebut di setiap negara Arab antara lain memberi sumbangan kepada demokratis dan revolusi persatuan Pan-Arab.
Salah satu tugas tugas utama Revolusi 17 Juli 1968 di Irak, kata buku itu yang berisi laporan politik Kongres Kedelapan Partai Sosialis Arab Baath di Irak Januari 1974, ialah untuk menerapkan program tersebut di semua lapisan masyarakat Irak.
Sebelumnya, terdapat tiga perubahan rejim di Irak, 14 Juli 1958, 8 Februari 1963 dan 18 November 1963, dan masing-masing memiliki dampak sendiri-sendiri serta menambah rumit keadaan yang memang sudah pelik.
Revolusi 1968, katanya, mewarisi sistem negara yang terbentuk selama pemerintahan Bani Usman (Otooman di Turki), melewati pendudukan Inggris dan monarki bojuis serta feodal, sampai kediktatoran sayap kanan.
Sebelum memangku jabatan, partai itu tidak memiliki piranti untuk mengganti sistem negara, sebagaimana yang terjadi dalam revolusi di China.
Keseimbangan kekuatan dalam masyarakat, keadaan intern partai dan kondisi di negeri tersebut khususnya, di Timur Tengah dan dunia pada umumnya memerlukan tindakan "yang berani" dalam pemerintahan.
Revolusi 1968, kata buku itu, tak dapat semata-mata melucuti sistem yang ada dan memperkenalkan sistem baru.
Penghapusan seluruh sistem yang ada waktu itu atau melakukan perubahan radikal akan mengakibat kerusuhan dan kerusakan. Semua kondisi tersebut memaksa Partai Baath mencari jawaban yang tepat.
Kegiatan politik Partai Baath, baik sewaktu berperan sebagai kekuatan bawah tanah maupun dalam mengemban tanggung jawab revolusi, ditentukan oleh beberapa faktor.
Pertama adalah kondisi pokok partai, baik di tingkat regional maupun Pan-Arab; yaitu integritas ideologi, besarnya persatuan organisasinya dan efisiensi pemimpinya di semua tingkat.
Faktor lain ialah hubungan partai itu dengan rakyat, kemampuannya menggerakkan mereka dengan tolok-ukur keyakinan dan rasa hormat, kekuatan organisasi serta moril dalam angkatan bersenjata, dan hubungannya dengan kekuatan politik lain di dunia Arab serta dunia luar.
Selama bulan November 1963 sampai 17 Juli 1968, partai tersebut mengalami pukulan berat berupa perpecahan di dalam tubuhnya dan kegagalan pemerintah di Irak serta Suriah.
Dirundung embargo
Kini setelah 28 tahun berkuasa, partai itu menghadapi tugas meringankan penderitaan rakyatnya akibat cengkeraman embargo dagang dan minyak PBB, yang dijatuhkan sejak serbuan tentara Irak ke Kuwait bulan Agustus 1990, kendati sinar terang ke arah peredaan sanksi sudah merebak.
Karena dituduh berusaha menipu PBB, penerapan segera persetujuan minyak untuk pangan Irak-PBB tak terwujud ketika awal bulan Juli Amerika Serikat memveto pengesahan persetujuan itu di PBB.
Berdasarkan persetujuan tersebut Irak dapat menjual minyak selama enam bulan seharga dua miliar dolar AS untuk membeli makanan dan obat buat rakyatnya, membayar ganti rugi kepada Kuwait dan membayar semua operasi PBB di negeri itu.
Dalam pukulan kedua terhadap Irak, pemimpin Komisi Khusus PBB Urusan Perlucutan Senjata Irak (UNSCOM), Rolf Ekeus, menuduh Baghdad masih memiliki antara enam dan 16 rudal jarak jauh yang dapat digunakan menghantar hululedak kimia dan biologi.
Amerika Serikat, menurut seorang diplomat Arab yang dikutip AFP di Teluk, pasti merasa senang dengan hasil temuan Ekeus, dan dihalanginya rencana pembagian makanan yang diajukan Baghdad menambah rumit masalah tersebut.
Ekeus menyatakan di Kuwait bahwa sebagian rudal itu "tak dijelaskan secara memuaskan" dan pemerintah Irak "mungkin menyembunyikan sesuatu seperti enam atau 16 rudal".
Belakangan Baghdad menyebut Ekeus "badut" dan menyatakan ia mesti dipecat dari UNSCOM.
Harian Babel, yang dikutip AFP, menyatakan, "Pemimpin UNSCOM itu bersikap berbeda tergantung atas apakah ia berada di Baghdad, Manama atau New York setiap kali tanggal sudah dekat, setiap 60 hari, bagi Dewan Keamanan untuk meninjau semua sanksi atas Irak."
Babel dilaporkan juga mengulangi tuduhan Irak bahwa Ekeus "bekerja untuk dinas intelijen AS" dan mengecam Dewan Keamanan karena tidak memecat dia dengan dasar "pengkhiatan dan pelanggaran hukum internasional".
Berdasarkan resolusi yang disahkan pada akhir Perang Teluk, UNSCOM harus menjelaskan bahwa Baghdad telah menghancurkan semua senjata penghancur massalnya sebelum embargo minyak PBB dicabut.
Namun tanggal 20 Mei tahun ini dicapai persetujuan yang mengizinkan Baghdad mengekspor minyak seharga dua miliar dolar AS setiap enam bulan di bawah penyeliaan ketat PBB untuk membeli makanan dan obat.
Utusan Irak di PBB Amir Al-Anbari menyerahkan rencana pembagian makanan setelah 47 halaman, bagian terpenting persetujuan itu, kepada sekretariat PBB akhir bulan lalu.
Dokumen tersebut, yang juga memiliki lampiran setebal 500 halaman, diteliti oleh berbagai departemen PBB sebelum disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Boutros Boutros-Ghali.
Namun Duta Besar AS Madeline Albright awal Juli menyatakan bahwa Baghdad "sekali lagi berusaha mempermainkan peraturan".
Meskipun Rusia dan Perancis menuduh AS campurtangan, Albright mengatakan rencana itu ditujukan untuk memberi pemerintah Irak kekuasaan atas mayoritas suku Kurdi di bagian utara negerinya dan berusaha "mengubah persetujuan tersebut menjadi peredaan sanksi lebih besar lagi".
Menurut seorang pejabat AS, rencana itu meliputi "usul untuk mengimpor komputer, alat telekomunikasi, peralatan pengeboran minyak, suku cadang helikopter, peralatan yang dirancang untuk membangun prasarana, dan bukan menyediakan obat serta makanan buat rakyat". (17/07/96 10:28)
Sabtu, 07 Juni 2008
RAKYAT IRAK KHAWATIR KESEPAKATAN DENGAN AS AKAN ANCAM KEDAULATAN
Sementara perundingan sedang berlangsung mengenai pembinaan hubungan masa depan Irak-AS dan bergerak menuju tenggat, keprihatinan merebak di kalangan rakyat Irak bahwa kepentingan dan kedaulatan mereka akan menjadi korban kesepakatan itu.
Tak ada perincian yang diumumkan mengenai persetujuan yang direncanakan tersebut, kendati kedua pihak mulanya bermaksud mengakhiri tugas mereka paling lambat akhir Juli.
Presiden AS George W. Bush dan Perdana Menteri Irak Nuri Al-Maliki pada November 2007 menandatangni prinsip-prinsip yang bertujuan mencapai satu kesepakatan untuk mengganti mandat PBB mengenai operasi AS di Irak.
Di antara masalah yang membuat khawatir rakyat Irak ialah berapa lama tentara AS akan berada di Irak dan apa status masa depan mereka nantinya.
"Kami menyeru semua pejabat Irak yang ikut dalam perundingan dengan pihak Amerika untuk melindungi persatuan Irak, kedaulatan dan kekayaannya," kata Adnan Ad-Dulaimi, pemimpin Front Persetujuan Irak, blok utama Sunni di parlemen Irak, sebagaimana dilaporkan media, Kamis (5/6/07).
Ad-Dulaimi mengatakan persetujuan itu "takkan siap pada Juli sebagaimana dijadwalkan" karena ada banyak masalah yang harus dibahas dalam kesepakatan tersebut.
Harian Inggris, Independent, Kamis, melaporkan bahwa AS bermaksud mempertahankan lebih dari 50 pangkalan militer, mempertahankan hak untuk melakukan penangkapan dan melancarkan operasi militer tanpa konsultasi dengan pemerintah Irak.
Washington juga ingin kontraktor dan tentara AS memperoleh kekebalan hukum, kata surat kabar tersebut.
Ahad 1 Juni, jurubicara pemerintah Irak Ali Ad-Dabbagh mengatakan kedua pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai persetujuan itu, dan perundingan masih berada pada tahap awal.
Ia berkeras bahwa pemerintah Irak "menegaskan pelestarian kedaulatan udara dan maritim, serta wilayah Irak bersama dengan urusan dalam dan luar negerinya".
Awal pekan kedua Juni, Abdul Aziz Al-Hakim, tokoh kuat aliran Syiah yang memimpin Dewan Tertinggi Islam Irak, bertemu dengan tokoh lain aliran Syiah, Ayatollah Ali As-Sistani, yang diagungkan banyak kalangan.
Al-Hakim mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan tersebut bahwa As-Sistani mengajukan empat syarat sebagai tiang bagi tercapainya kesepakatan: pemeliharaan kedaulatan Irak, transparansi, persetujuan rakyat Irak dan perlunya untuk menyampaikan perincian persetujuan ke parlemen.
Tokoh aliran Syiah anti-AS Moqtada As-Sadr telah menyampaikan penentangan kuatnya, dan menyeru pengikutnya di Irak untuk melancarkan demonstrasi mingguan guna menentang dokumen yang direncanakan tersebut.
Kehadiran militer AS di Irak juga membuat prihatin Iran, yang khawatir negara tetangganya itu akan dijadikan landasan guna melancarkan serangan yang mungkin dilakukan oleh Washington.
AS menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir dan mendukung milisi Syiah di Irak. Teheran membantah tuduhan itu dan pada saat yang sama menyatakan bahwa penempatan tentara AS di Irak membawa ketidak-stabilan bagi negeri tersebut serta wilayah itu.
Pemerintah pimpinan Syiah di Irak, yang memangku jabatan dengan bantuan AS dan memiliki hubungan besar dengan Iran, tak ingin kedua pihak mengubah Irak jadi ajang bagi penyelesaian sengketa mereka.
Hassan As-Seneid, anggota parlemen dari Aliansi Irak Bersatu --yang berfaham Syiah, mengatakan, Kamis (5/6), Perdana Menteri Nuri Al-Maliki berencana mengunjungi Iran, Jordania dan Turki untuk menjelaskan bahwa Irak takkan digunakan sebagai landasan guna melancarkan serangan terhadap tetangga-tetangganya.
Tak ada perincian yang diumumkan mengenai persetujuan yang direncanakan tersebut, kendati kedua pihak mulanya bermaksud mengakhiri tugas mereka paling lambat akhir Juli.
Presiden AS George W. Bush dan Perdana Menteri Irak Nuri Al-Maliki pada November 2007 menandatangni prinsip-prinsip yang bertujuan mencapai satu kesepakatan untuk mengganti mandat PBB mengenai operasi AS di Irak.
Di antara masalah yang membuat khawatir rakyat Irak ialah berapa lama tentara AS akan berada di Irak dan apa status masa depan mereka nantinya.
"Kami menyeru semua pejabat Irak yang ikut dalam perundingan dengan pihak Amerika untuk melindungi persatuan Irak, kedaulatan dan kekayaannya," kata Adnan Ad-Dulaimi, pemimpin Front Persetujuan Irak, blok utama Sunni di parlemen Irak, sebagaimana dilaporkan media, Kamis (5/6/07).
Ad-Dulaimi mengatakan persetujuan itu "takkan siap pada Juli sebagaimana dijadwalkan" karena ada banyak masalah yang harus dibahas dalam kesepakatan tersebut.
Harian Inggris, Independent, Kamis, melaporkan bahwa AS bermaksud mempertahankan lebih dari 50 pangkalan militer, mempertahankan hak untuk melakukan penangkapan dan melancarkan operasi militer tanpa konsultasi dengan pemerintah Irak.
Washington juga ingin kontraktor dan tentara AS memperoleh kekebalan hukum, kata surat kabar tersebut.
Ahad 1 Juni, jurubicara pemerintah Irak Ali Ad-Dabbagh mengatakan kedua pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai persetujuan itu, dan perundingan masih berada pada tahap awal.
Ia berkeras bahwa pemerintah Irak "menegaskan pelestarian kedaulatan udara dan maritim, serta wilayah Irak bersama dengan urusan dalam dan luar negerinya".
Awal pekan kedua Juni, Abdul Aziz Al-Hakim, tokoh kuat aliran Syiah yang memimpin Dewan Tertinggi Islam Irak, bertemu dengan tokoh lain aliran Syiah, Ayatollah Ali As-Sistani, yang diagungkan banyak kalangan.
Al-Hakim mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan tersebut bahwa As-Sistani mengajukan empat syarat sebagai tiang bagi tercapainya kesepakatan: pemeliharaan kedaulatan Irak, transparansi, persetujuan rakyat Irak dan perlunya untuk menyampaikan perincian persetujuan ke parlemen.
Tokoh aliran Syiah anti-AS Moqtada As-Sadr telah menyampaikan penentangan kuatnya, dan menyeru pengikutnya di Irak untuk melancarkan demonstrasi mingguan guna menentang dokumen yang direncanakan tersebut.
Kehadiran militer AS di Irak juga membuat prihatin Iran, yang khawatir negara tetangganya itu akan dijadikan landasan guna melancarkan serangan yang mungkin dilakukan oleh Washington.
AS menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir dan mendukung milisi Syiah di Irak. Teheran membantah tuduhan itu dan pada saat yang sama menyatakan bahwa penempatan tentara AS di Irak membawa ketidak-stabilan bagi negeri tersebut serta wilayah itu.
Pemerintah pimpinan Syiah di Irak, yang memangku jabatan dengan bantuan AS dan memiliki hubungan besar dengan Iran, tak ingin kedua pihak mengubah Irak jadi ajang bagi penyelesaian sengketa mereka.
Hassan As-Seneid, anggota parlemen dari Aliansi Irak Bersatu --yang berfaham Syiah, mengatakan, Kamis (5/6), Perdana Menteri Nuri Al-Maliki berencana mengunjungi Iran, Jordania dan Turki untuk menjelaskan bahwa Irak takkan digunakan sebagai landasan guna melancarkan serangan terhadap tetangga-tetangganya.
Jumat, 06 Juni 2008
IRAK DILANDA KEMELUT ENAM TAHUN SETELAH SERBUAN KE KUWAIT
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 1/8/96 (ANTARA) - Beberapa hari sebelum peringatan enam tahun serbuan tentaranya ke Kuwait, Irak dilanda kemelut lagi dan Presiden Saddam Hussein dilaporkan lolos dari serangan bom.
Bom tersebut yang ditempatkan di luar salah satu kediamannya di ibukota negeri itu, Baghdad, meledak sekitar lima menit setelah Saddam pergi.
Serangan tersebut adalah yang paling serius terhadap Saddam sejak serbuan tentara Irak ke Kuwait pada Agustus 1990 dan Perang Teluk 1991.
Sebanyak 300 orang dilaporkan ditangkap setelah serangan bom itu, kebanyakan dari angkatan darat.
Upaya pembunuhan terhadap Saddam juga pernah terjadi pada penghujung Juni.
Dua puluh lima perwira angkatan darat, kebanyakan anggota pengawal presiden, yang terlibat dalam komplotan tersebut dilaporkan kantor berita Kuwait (KUNA) ditangkap.
Beberapa ancaman terhadap Saddam beberapa kali terjadi dan tampaknya muncul dari lingkungan aparat keamanannya sendiri.
Pada 1995 Saddam juga dilaporkan lolos dari bahaya ketika sekelompok perwira angkatan udaranya melancarkan kudeta dan bahkan melepaskan tembakan ke istananya.
Pada 15 Januari 1995, 14 perwira angkatan udara, termasuk pemimpinnya Jenderal Mohammad Mazloum Ad-Dalmiyi, dilaporkan IRNA dihukum mati oleh presiden Irak tersebut.
Dua tahun sebelumnya presdien Irak itu lolos dari serangan bom, yang menurut The Times berlangsung bulan September.
Selain dari dalam negeri, Saddam juga menghadapi ancaman maut dari luar negeri, AS dilaporkan telah mengembangkan rencana rahasia untuk membunuh Saddam, sebelum pasukan multinasional -- yang dipimpin Washington -- mengusir serdadu Irak dari Kuwait.
Ketika menanggapi kejadian paling akhir di Irak, Menteri Penerangan Jordania Marwan Muasher, menurut UPI, menyatakan bahwa kerusuhan itu adalah urusan intern Irak dan tak ada sangkut-pautnya dengan Amman.
Muasher menanggapi laporan pers di Timur Tengah yang mewartakan bahwa Jordania dan AS berkomplot dengan kelompok-kelompok di dalam Irak untuk menggulingkan pemerintah Saddam.
Muasher menyatakan kebijakan kerajaan kecil tetangga Irak tersebut tetap menghindari campur tangan dalam urusan intern Irak atau negara apa pun.
Sejak Perang Teluk pada 1991, hubungan Irak-Jordania seringkali dilaporkan kantor-kantor trans-nasional, mengalami pasang surut.
Tahun lalu, setelah pembelotan keponakan dan menantu Saddam, Letnan Jenderal Hussein Kamel Hassan dan saudaranya, hubungan Irak-Jordania dilaporkan tegang.
Raja Jordania Hussein bahkan disebut-sebut menjauhkan diri dari pemimpin negara yang sejak Perang Teluk mensuplai Amman tak kurang dari 70.000 barel minyak per hari, pengecualian dalam sanksi dagang dan ekonomi PBB atas Irak.
PBB menjatuhkan sanksi atas Irak setelah serdadunya menyerbu Kuwait pada 2 Agustus 1990.
Lumpuhkan ekonomi
Enam tahun embargo PBB tersebut benar-benar telah melumpuhkan ekonomi Irak sehingga membuat rakyat "negara Abu Nawas" itu menderita kekurangan gizi dan Irak terkucil meskipun Saddam masih tetap berkuasa.
Sebelum 1990, Irak mengandalkan lebih dari 90 persen penghasilannya dari minyak tapi ekonomi negeri tersebut setahap demi setahap merosot sejak PBB menjatuhkan sanksi.
Sebelum Perang Teluk, satu dinar Irak dilaporkan bernilai tiga dolar AS, tapi pada 1995 satu dolar AS bernilai 600 dinar Irak di bank resmi dan mencapai 2.500 dinar di pasar gelap.
Nilai dinar Irak sempat mencapai 1.000 per dolar AS tapi naik lagi menjadi 1.027 dinar akibat keterlambatan penerapan persetujuan penjualan minyak buat pangan antara Irak dan PBB.
Kedua pihak itu mencapai persetujuan pada 20 Mei untuk mengizinkan pemerintah Baghdad menjual minyak seharga dua miliar dolar AS untuk membeli makanan dan obat bagi rakyatnya serta memberi ganti rugi kepada Kuwait dan mendanai semua misi PBB di Irak.
PBB mengirim misi ulang-alik ke Irak dalam penerapan persetujuan penghancuran senjata perusak massal Irak, persyaratan bagi persetujuan gencatan senjata Perang Teluk di 1991.
Akibat embargo PBB, rakyat Irak, terutama anak-anak dan manusia lanjut usia, menjadi korban utama meskipun pemerintah Saddam telah berusaha sedapat mungkin untuk mendorong pertanian.
Namun semua upaya Irak tersebut hanya dapat memenuhi 30 persen keperluannya akan makanan.
Pembagian makanan oleh pemerintah Baghdad hanya berisi 1.200 kalori per hari, yang berarti "hanya cukup untuk mencegah orang mati kelaparan", demikian menurut Subash Dasgupta, pejabat program Dana Anak PBB (UNICEF) di Baghdad sebagaimana dikutip AFP.
Harapan bagi berkurangnya penderitaan rakyat Baghdad, setelah persetujuan Irak-PBB bulan Mei, mulai membersit.
Tetapi sampai saat ini, harapan itu tidak berubah menjadi kenyataan, terutama setelah Amerika Serikat hari Rabu (31/7) menyatakan belum siap untuk mensahkan prosedur bagi pembelian minyak mentah Irak.
Sebelum dapat membeli pangan dan obat yang sangat diperlukan rakyatnya, Irak terlebih dulu harus mengajukan rencana penjualan minyaknya dan pembelian barang-barang yang diperlukannya.
Akibat tertundanya penjualan minyak tersebut tertunda pula lah harapan rakyat Irak untuk menikmati kelonggaran penderitaan yang telah enam tahun melilit mereka. (1/08/96 10:27)
Jakarta, 1/8/96 (ANTARA) - Beberapa hari sebelum peringatan enam tahun serbuan tentaranya ke Kuwait, Irak dilanda kemelut lagi dan Presiden Saddam Hussein dilaporkan lolos dari serangan bom.
Bom tersebut yang ditempatkan di luar salah satu kediamannya di ibukota negeri itu, Baghdad, meledak sekitar lima menit setelah Saddam pergi.
Serangan tersebut adalah yang paling serius terhadap Saddam sejak serbuan tentara Irak ke Kuwait pada Agustus 1990 dan Perang Teluk 1991.
Sebanyak 300 orang dilaporkan ditangkap setelah serangan bom itu, kebanyakan dari angkatan darat.
Upaya pembunuhan terhadap Saddam juga pernah terjadi pada penghujung Juni.
Dua puluh lima perwira angkatan darat, kebanyakan anggota pengawal presiden, yang terlibat dalam komplotan tersebut dilaporkan kantor berita Kuwait (KUNA) ditangkap.
Beberapa ancaman terhadap Saddam beberapa kali terjadi dan tampaknya muncul dari lingkungan aparat keamanannya sendiri.
Pada 1995 Saddam juga dilaporkan lolos dari bahaya ketika sekelompok perwira angkatan udaranya melancarkan kudeta dan bahkan melepaskan tembakan ke istananya.
Pada 15 Januari 1995, 14 perwira angkatan udara, termasuk pemimpinnya Jenderal Mohammad Mazloum Ad-Dalmiyi, dilaporkan IRNA dihukum mati oleh presiden Irak tersebut.
Dua tahun sebelumnya presdien Irak itu lolos dari serangan bom, yang menurut The Times berlangsung bulan September.
Selain dari dalam negeri, Saddam juga menghadapi ancaman maut dari luar negeri, AS dilaporkan telah mengembangkan rencana rahasia untuk membunuh Saddam, sebelum pasukan multinasional -- yang dipimpin Washington -- mengusir serdadu Irak dari Kuwait.
Ketika menanggapi kejadian paling akhir di Irak, Menteri Penerangan Jordania Marwan Muasher, menurut UPI, menyatakan bahwa kerusuhan itu adalah urusan intern Irak dan tak ada sangkut-pautnya dengan Amman.
Muasher menanggapi laporan pers di Timur Tengah yang mewartakan bahwa Jordania dan AS berkomplot dengan kelompok-kelompok di dalam Irak untuk menggulingkan pemerintah Saddam.
Muasher menyatakan kebijakan kerajaan kecil tetangga Irak tersebut tetap menghindari campur tangan dalam urusan intern Irak atau negara apa pun.
Sejak Perang Teluk pada 1991, hubungan Irak-Jordania seringkali dilaporkan kantor-kantor trans-nasional, mengalami pasang surut.
Tahun lalu, setelah pembelotan keponakan dan menantu Saddam, Letnan Jenderal Hussein Kamel Hassan dan saudaranya, hubungan Irak-Jordania dilaporkan tegang.
Raja Jordania Hussein bahkan disebut-sebut menjauhkan diri dari pemimpin negara yang sejak Perang Teluk mensuplai Amman tak kurang dari 70.000 barel minyak per hari, pengecualian dalam sanksi dagang dan ekonomi PBB atas Irak.
PBB menjatuhkan sanksi atas Irak setelah serdadunya menyerbu Kuwait pada 2 Agustus 1990.
Lumpuhkan ekonomi
Enam tahun embargo PBB tersebut benar-benar telah melumpuhkan ekonomi Irak sehingga membuat rakyat "negara Abu Nawas" itu menderita kekurangan gizi dan Irak terkucil meskipun Saddam masih tetap berkuasa.
Sebelum 1990, Irak mengandalkan lebih dari 90 persen penghasilannya dari minyak tapi ekonomi negeri tersebut setahap demi setahap merosot sejak PBB menjatuhkan sanksi.
Sebelum Perang Teluk, satu dinar Irak dilaporkan bernilai tiga dolar AS, tapi pada 1995 satu dolar AS bernilai 600 dinar Irak di bank resmi dan mencapai 2.500 dinar di pasar gelap.
Nilai dinar Irak sempat mencapai 1.000 per dolar AS tapi naik lagi menjadi 1.027 dinar akibat keterlambatan penerapan persetujuan penjualan minyak buat pangan antara Irak dan PBB.
Kedua pihak itu mencapai persetujuan pada 20 Mei untuk mengizinkan pemerintah Baghdad menjual minyak seharga dua miliar dolar AS untuk membeli makanan dan obat bagi rakyatnya serta memberi ganti rugi kepada Kuwait dan mendanai semua misi PBB di Irak.
PBB mengirim misi ulang-alik ke Irak dalam penerapan persetujuan penghancuran senjata perusak massal Irak, persyaratan bagi persetujuan gencatan senjata Perang Teluk di 1991.
Akibat embargo PBB, rakyat Irak, terutama anak-anak dan manusia lanjut usia, menjadi korban utama meskipun pemerintah Saddam telah berusaha sedapat mungkin untuk mendorong pertanian.
Namun semua upaya Irak tersebut hanya dapat memenuhi 30 persen keperluannya akan makanan.
Pembagian makanan oleh pemerintah Baghdad hanya berisi 1.200 kalori per hari, yang berarti "hanya cukup untuk mencegah orang mati kelaparan", demikian menurut Subash Dasgupta, pejabat program Dana Anak PBB (UNICEF) di Baghdad sebagaimana dikutip AFP.
Harapan bagi berkurangnya penderitaan rakyat Baghdad, setelah persetujuan Irak-PBB bulan Mei, mulai membersit.
Tetapi sampai saat ini, harapan itu tidak berubah menjadi kenyataan, terutama setelah Amerika Serikat hari Rabu (31/7) menyatakan belum siap untuk mensahkan prosedur bagi pembelian minyak mentah Irak.
Sebelum dapat membeli pangan dan obat yang sangat diperlukan rakyatnya, Irak terlebih dulu harus mengajukan rencana penjualan minyaknya dan pembelian barang-barang yang diperlukannya.
Akibat tertundanya penjualan minyak tersebut tertunda pula lah harapan rakyat Irak untuk menikmati kelonggaran penderitaan yang telah enam tahun melilit mereka. (1/08/96 10:27)
Rabu, 28 Mei 2008
SADDAM "MAIN API" DI BAGIAN UTARA NEGERINYA
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 3/9/96 (ANTARA) - Presiden Irak Saddam Hussein, yang hari Senin (2/9) dilaporkan menarik militernya, "bermain api" dengan mengirim pasukan dan melibatkan diri dalam pertikaian antar-Kurdi di bagian utara negerinya akhir pekan lalu.
Tindakan pemerintah Baghdad tersebut tentu saja memancing reaksi keras dari Washington dan Presiden AS Bill Clinton mengisyaratkan akan melakukan aksi militer untuk menjawab keterlibatan militer Baghdad di Irak utara, yang praktis tidak berada di bawah pemerintah pusat.
Amerika Serikat selama bertahun-tahun telah berusaha menjadikan Resolusi Nomor 688 Dewan Keamanan PBB, yang bulan April 1991 mengutuk tindakan keras pemerintah Irak atas kaum minoritas, sebagai landasan bagi pemberlakuan zona larangan terbang di bagian utara dan selatan Irak.
Beberapa pejabat AS sekarang dilaporkan berpendapat bahwa tindakan militer Irak di Arbil, kubu faksi Uni Patriotik Kurdistan (PUK), melanggar resolusi tersebut.
Namun Resolusi Nomor 688, meskipun mendorong pembagian bantuan kepada suku Kurdi oleh organisasi-organisasi internasional setelah Perang Teluk 1991, tidak secara khusus menetapkan zona larangan terbang bagi militer Irak dan tidak berisi ancaman penggunaan kekuatan militer.
China, misalnya, pernah mengancam akan menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan untuk menentang tindakan yang dapat mensahkan campur tangan militer asing selama perdebatan mengenai resolusi tersebut ketika bekas presiden Perancis Francois Mitterrand mendesak Dewan Keamanan agar mensahkan aksi semacam itu.
Pesawat-pesawat Inggris, AS, dan Perancis memang melakukan patroli di daerah itu sejalan dengan Operasi Penyediaan Bantuan yang telah diberlakukan sejak Juli 1991.
Banyak pengulas, sebagaimana dilaporkan kantor-kantor berita transnasional, berpendapat tindakan militer Irak terhadap Arbil di depan mata angkatan udara multinasional pimpinan AS membuktikan ketakmampuan Barat dalam menggalang persatuan di kalangan suku Kurdi.
Sejak berakhirnya Perang Teluk, AS dan aliansinya telah memberi perlindungan kepada suku Kurdi, tindakan yang dianggap sebagai dukungan setengah hati karena Washington tak pernah menyokong pemberontak Kurdi Turki, salah satu anggota NATO.
Presiden Irak disebut-sebut mengeksploitasi perpecahan di kalangan suku Kurdi, sementara banyak kalangan berpendapat kebanyakan oposisi Irak memiliki satu kesamaan, kebencian mereka terhadap Saddam Hussein.
Selama ini PUK, yang dipimpin oleh Jalal Talabani, tidak pernah akur dengan faksi lain Partai Demokratik Kurdistan (KDP), yang dipimpin oleh Massoud Barzani dan yang beraliansi dengan militer Irak.
Talabani, yang dulunya adalah juga anggota KDP, menuduh faksi yang didirikan oleh Mullah Mustafa Barzani tahun 1946 di pengasingan di bekas Uni Soviet itu sebagai organisasi terbelakang dan sempit.
Talabani keluar dari KDP dan kemudian mendirikan PUK bulan Juni 1975 sebagai partai politik modern.
PUK menguasai bagian tengah dan tenggara Irak dan menguasai ibukota provinsi Irak Utara, Arbil, setelah melancarkan serangan tahun 1994.
KDP belum lama ini menuduh PUK mendapat dukungan militer dari Iran.
Kedua faksi tersebut, yang tak lama setelah Perang Teluk 1991 membentuk aliansi rapuh, telah sering berganti aliansi antara pemerintah Baghdad dan Teheran.
KDP menyatakan minta dukungan Baghdad setelah melihat PUK mulai memperoleh dukungan dari Iran dalam pertempuran paling akhir mereka, tuduhan yang dengan cepat dibantah Teheran.
Kesediaan Baghdad memenuhi permintaan KDP dilaporkan membuat terkejut pihak Barat dan juga kedua faksi Kurdi yang bertikai tersebut.
Campur tangan Saddam Hussein di Irak Utara dipandang sebagai "pesan jelas" buat Barat dan rakyatnya bahwa ia membawahi militer dan akan menghadapi setiap tantangan terhadap negerinya.
Pengaruhi pasar minyak
Tindakan berani Saddam tersebut juga dilaporkan mempengaruhi pasar minyak dunia hari Senin dan membuat naik harga dari 21,60 dolar per barel menjadi 20,78 dolar per barel.
Banyak pedagang diberitakan khawatir serangan Irak akan menunda penerapan persetujuan penjualan minyak buat pangan antara Baghdad dan PBB, yang akan mengembalikan minyak Irak ke pasar internasional untuk pertama kali dalam waktu enam tahun.
Hari Ahad (1/9), Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali mengatakan ia "sangat prihatin" dengan serbuan militer Irak ke daerah yang dirancang PBB sebagai zona aman di Irak Utara dan "PBB akan menunda penerapan persetujuan tersebut".
Seorang pengulas masalah minyak dilaporkan berpendapat jawaban yang mungkin dilakukan terhadap Irak adalah penundaan resmi penerapan persetujuan Resolusi Nomor 986 Dewan Keamanan PBB itu.
Resolusi tersebut mengizinkan penjualan minyak mentah Irak ke pasar internasional untuk pertama kali sejak serdadu Baghdad menyerbu Kuwait Agustus 1990.
Irak, berdasarkan persetujuan itu, diperbolehkan mengekspor minyak seharga dua miliar dolar AS atau sebanyak 700.000 barel per hari.
Penundaan penerapan persetujuan tersebut dapat berdampak kuat pada pemasokan minyak mentah ke pasar internasional.
Namun seorang pengamat berpendapat dampak yang timbul akibat penundaan penerapan persetujuan itu akan tergantung pada jangka waktu perpanjangan embargo atas ekspor minyak Irak.
Penundaan selama beberapa pekan takkan memiliki dampak besar pada pasar, tapi jika penundaan sampai mencapai enam bulan atau lebih lama lagi, maka pemasokan minyak mentah dunia akan jauh lebih kecil dari yang diperkirakan.
Kejadian semacam itu akan memiliki "dampak besar" pada harga pasar, kata seorang pengamat kepada AFP.
Kemunduran Barat
Terlepas dari pengaruhnya terhadap pasar minyak dunia, serangan militer Irak tersebut tak diragukan merupakan kemunduran dari apa yang diingini Barat.
Dampak serangan itu cukup besar terhadap "mitologi mengenai solidaritas Kurdi" dalam menentang Saddam dan juga menjadi pukulan terhadap pasukan multinasional yang melindungi suku pemberontak tersebut.
Arbil adalah pusat penentangan terhadap Saddam dan menjadi tempat parlemen oposisi, kata seorang tokoh oposisi Irak kepada Reuter.
Saling pendekatan antara Barzani dan Saddam juga diberitakan telah menimbulkan keraguan baru mengenai masa depan Operasi Penyediaan Bantuan dari pangkalan pasukan multinasional di Turki.
Akibat serangan itu, AS diduga terpaksa akan menghentikan penerapan zona larangan terbang atas Irak, mengakhiri seruannya bagi penentangan bersatu kelompok oposisi dan mencari alasan baru untuk menekan Saddam.
Sekarang belum lagi Barat mencapai kesepakatan mengenai "bentuk hukuman" terhadap pemerintah Baghdad, Irak dilaporkan telah mulai menarik tentaranya dari wilayah utara.
Seorang diplomat NATO, sebagaimana dilaporkan Reuter, berkomentar, "Sekarang kami harus bertanya pada diri kami, siapa yang kami lindungi? Jika KDP telah beraliansi dengan Saddam dan menggempur saudara-saudaranya sesama suku Kurdi, lalu apa manfaat kehadiran jet-jet Barat?" (3/09/96 12:11)
Jakarta, 3/9/96 (ANTARA) - Presiden Irak Saddam Hussein, yang hari Senin (2/9) dilaporkan menarik militernya, "bermain api" dengan mengirim pasukan dan melibatkan diri dalam pertikaian antar-Kurdi di bagian utara negerinya akhir pekan lalu.
Tindakan pemerintah Baghdad tersebut tentu saja memancing reaksi keras dari Washington dan Presiden AS Bill Clinton mengisyaratkan akan melakukan aksi militer untuk menjawab keterlibatan militer Baghdad di Irak utara, yang praktis tidak berada di bawah pemerintah pusat.
Amerika Serikat selama bertahun-tahun telah berusaha menjadikan Resolusi Nomor 688 Dewan Keamanan PBB, yang bulan April 1991 mengutuk tindakan keras pemerintah Irak atas kaum minoritas, sebagai landasan bagi pemberlakuan zona larangan terbang di bagian utara dan selatan Irak.
Beberapa pejabat AS sekarang dilaporkan berpendapat bahwa tindakan militer Irak di Arbil, kubu faksi Uni Patriotik Kurdistan (PUK), melanggar resolusi tersebut.
Namun Resolusi Nomor 688, meskipun mendorong pembagian bantuan kepada suku Kurdi oleh organisasi-organisasi internasional setelah Perang Teluk 1991, tidak secara khusus menetapkan zona larangan terbang bagi militer Irak dan tidak berisi ancaman penggunaan kekuatan militer.
China, misalnya, pernah mengancam akan menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan untuk menentang tindakan yang dapat mensahkan campur tangan militer asing selama perdebatan mengenai resolusi tersebut ketika bekas presiden Perancis Francois Mitterrand mendesak Dewan Keamanan agar mensahkan aksi semacam itu.
Pesawat-pesawat Inggris, AS, dan Perancis memang melakukan patroli di daerah itu sejalan dengan Operasi Penyediaan Bantuan yang telah diberlakukan sejak Juli 1991.
Banyak pengulas, sebagaimana dilaporkan kantor-kantor berita transnasional, berpendapat tindakan militer Irak terhadap Arbil di depan mata angkatan udara multinasional pimpinan AS membuktikan ketakmampuan Barat dalam menggalang persatuan di kalangan suku Kurdi.
Sejak berakhirnya Perang Teluk, AS dan aliansinya telah memberi perlindungan kepada suku Kurdi, tindakan yang dianggap sebagai dukungan setengah hati karena Washington tak pernah menyokong pemberontak Kurdi Turki, salah satu anggota NATO.
Presiden Irak disebut-sebut mengeksploitasi perpecahan di kalangan suku Kurdi, sementara banyak kalangan berpendapat kebanyakan oposisi Irak memiliki satu kesamaan, kebencian mereka terhadap Saddam Hussein.
Selama ini PUK, yang dipimpin oleh Jalal Talabani, tidak pernah akur dengan faksi lain Partai Demokratik Kurdistan (KDP), yang dipimpin oleh Massoud Barzani dan yang beraliansi dengan militer Irak.
Talabani, yang dulunya adalah juga anggota KDP, menuduh faksi yang didirikan oleh Mullah Mustafa Barzani tahun 1946 di pengasingan di bekas Uni Soviet itu sebagai organisasi terbelakang dan sempit.
Talabani keluar dari KDP dan kemudian mendirikan PUK bulan Juni 1975 sebagai partai politik modern.
PUK menguasai bagian tengah dan tenggara Irak dan menguasai ibukota provinsi Irak Utara, Arbil, setelah melancarkan serangan tahun 1994.
KDP belum lama ini menuduh PUK mendapat dukungan militer dari Iran.
Kedua faksi tersebut, yang tak lama setelah Perang Teluk 1991 membentuk aliansi rapuh, telah sering berganti aliansi antara pemerintah Baghdad dan Teheran.
KDP menyatakan minta dukungan Baghdad setelah melihat PUK mulai memperoleh dukungan dari Iran dalam pertempuran paling akhir mereka, tuduhan yang dengan cepat dibantah Teheran.
Kesediaan Baghdad memenuhi permintaan KDP dilaporkan membuat terkejut pihak Barat dan juga kedua faksi Kurdi yang bertikai tersebut.
Campur tangan Saddam Hussein di Irak Utara dipandang sebagai "pesan jelas" buat Barat dan rakyatnya bahwa ia membawahi militer dan akan menghadapi setiap tantangan terhadap negerinya.
Pengaruhi pasar minyak
Tindakan berani Saddam tersebut juga dilaporkan mempengaruhi pasar minyak dunia hari Senin dan membuat naik harga dari 21,60 dolar per barel menjadi 20,78 dolar per barel.
Banyak pedagang diberitakan khawatir serangan Irak akan menunda penerapan persetujuan penjualan minyak buat pangan antara Baghdad dan PBB, yang akan mengembalikan minyak Irak ke pasar internasional untuk pertama kali dalam waktu enam tahun.
Hari Ahad (1/9), Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali mengatakan ia "sangat prihatin" dengan serbuan militer Irak ke daerah yang dirancang PBB sebagai zona aman di Irak Utara dan "PBB akan menunda penerapan persetujuan tersebut".
Seorang pengulas masalah minyak dilaporkan berpendapat jawaban yang mungkin dilakukan terhadap Irak adalah penundaan resmi penerapan persetujuan Resolusi Nomor 986 Dewan Keamanan PBB itu.
Resolusi tersebut mengizinkan penjualan minyak mentah Irak ke pasar internasional untuk pertama kali sejak serdadu Baghdad menyerbu Kuwait Agustus 1990.
Irak, berdasarkan persetujuan itu, diperbolehkan mengekspor minyak seharga dua miliar dolar AS atau sebanyak 700.000 barel per hari.
Penundaan penerapan persetujuan tersebut dapat berdampak kuat pada pemasokan minyak mentah ke pasar internasional.
Namun seorang pengamat berpendapat dampak yang timbul akibat penundaan penerapan persetujuan itu akan tergantung pada jangka waktu perpanjangan embargo atas ekspor minyak Irak.
Penundaan selama beberapa pekan takkan memiliki dampak besar pada pasar, tapi jika penundaan sampai mencapai enam bulan atau lebih lama lagi, maka pemasokan minyak mentah dunia akan jauh lebih kecil dari yang diperkirakan.
Kejadian semacam itu akan memiliki "dampak besar" pada harga pasar, kata seorang pengamat kepada AFP.
Kemunduran Barat
Terlepas dari pengaruhnya terhadap pasar minyak dunia, serangan militer Irak tersebut tak diragukan merupakan kemunduran dari apa yang diingini Barat.
Dampak serangan itu cukup besar terhadap "mitologi mengenai solidaritas Kurdi" dalam menentang Saddam dan juga menjadi pukulan terhadap pasukan multinasional yang melindungi suku pemberontak tersebut.
Arbil adalah pusat penentangan terhadap Saddam dan menjadi tempat parlemen oposisi, kata seorang tokoh oposisi Irak kepada Reuter.
Saling pendekatan antara Barzani dan Saddam juga diberitakan telah menimbulkan keraguan baru mengenai masa depan Operasi Penyediaan Bantuan dari pangkalan pasukan multinasional di Turki.
Akibat serangan itu, AS diduga terpaksa akan menghentikan penerapan zona larangan terbang atas Irak, mengakhiri seruannya bagi penentangan bersatu kelompok oposisi dan mencari alasan baru untuk menekan Saddam.
Sekarang belum lagi Barat mencapai kesepakatan mengenai "bentuk hukuman" terhadap pemerintah Baghdad, Irak dilaporkan telah mulai menarik tentaranya dari wilayah utara.
Seorang diplomat NATO, sebagaimana dilaporkan Reuter, berkomentar, "Sekarang kami harus bertanya pada diri kami, siapa yang kami lindungi? Jika KDP telah beraliansi dengan Saddam dan menggempur saudara-saudaranya sesama suku Kurdi, lalu apa manfaat kehadiran jet-jet Barat?" (3/09/96 12:11)
Selasa, 27 Mei 2008
JORDANIA: PERSATUAN, SATU-SATUNYA CARA RAKYAT IRAK HADAPI TANTANGAN
Raja Jordania Abdullah II menegaskan di Amman, Selasa (27/5/08), persatuan dan solidaritas rakyat Irak adalah satu-satunya cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi negara mereka --yang diporak-porandakan perang.
Selama pembicaraan dengan Wakil Presiden Irak Tariq Al-Hashmi, yang sedang berkunjung, Raja Abdullah juga menyoroti pentingnya untuk meningkatkan upaya Arab guna mendukung Irak.
Ia menyampaikan kembali dukungan Jordania bagi upaya yang ditujukan untuk mewujudkan keamanan dan kestabilan di Irak serta penyebaran kedaulatan pemerintah Irak dan diakhirinya semua bentuk kekerasan dan aksi teror, demikian laporan media internasional.
Amman sangat ingin meningkatkan kerjasama dengan Irak, terutama di bidang politik, ekonomi dan perdagangan, kata Raja Jordania itu.
Bom mobil
Sementara itu satu bom mobil menewaskan empat orang dan melukai 46 orang lagi pada Selasa di dekat kota bergolak di Irak utara, Mosul, tempat operasi militer sedang berlangsung guna membersihkan anasir garis keras, terutama pengikut Al-Qaeda.
Serangan itu dilancarkan terhadap satu pasar penuh pengunjung sekitar pukul 17:00 waktu setempat (21:00 WIB) di kota Talafer, sekitar 70 kilometer di sebelah barat Mosul, kata seorang polisi setempat.
Polisi itu mengatakan beberapa perempuan dan anak-anak termasuk di antara korban jiwa. Ditambahkannya, jumlah korban jiwa diduga akan bertambah karena banyak korban cedera berada dalam kondisi serius.
Serangan tersebut dilancarkan beberapa hari setelah Duta Besar AS Ryan Crocker mengatakan ia percaya bahwa pasukan keamanan telah kian dekat untuk mengalahkan Al-Qaeda.
Mosul, yang terletak sekitar 400 kilometer di sebelah utara Baghdad, diduga sebagai kota terakhir yang menjadi kubu Al-Qaeda, yang telah mengalami pukulan keras sejak AS melancarkan aksi yang lebih agresif tahun lalu dan rakyat madani Irak mulai menolak kelompok perjuangan itu.
Namun, militer AS berhati-hati untuk mengatakan bahwa misi tersebut telah tuntas.
Laksamana Muda Patrick Driscoll, jurubicara militer AS, Ahad, mengatakan Al-Qaeda masih menjadi tantangan serius bagi pasukan Irak dan AS dan memiliki kemampuan untuk melancarkan pemboman bunuh diri dan menyulut bentrokan antar-aliran yang telah merenggut banyak korban jiwa.
Pada Rabu (28/5/08), blok politik utama Sunni di Irak menyatakan telah menghentikan pembicaraan untuk bergabung kembali dengan pemerintah pimpinan Syiah setelah muncul ketidak-sepakatan dengan Perdana Menteri Nuri Al-Maliki mengenai satu posisi kabinet.
"Kami telah membekukan perundingan dengan pemerintah dan menarik semua calon kami," kata Salim Al-Jibouri, jurubicara bagi Front Kesepakatan.
Ia mengatakan keputusan itu diambil setelah Al-Maliki keberatan dengan salah seorang calon yang mereka usulkan untuk mengisi satu posisi kabinet.
Front tersebut keluar dari pemerintah persatuan nasional Agustus lalu, dan menuntut pembebasan semua tahanan berfaham Sunni dari penjara Irak dan meminta hak lebih besar dalam masalah keamanan.
Selama pembicaraan dengan Wakil Presiden Irak Tariq Al-Hashmi, yang sedang berkunjung, Raja Abdullah juga menyoroti pentingnya untuk meningkatkan upaya Arab guna mendukung Irak.
Ia menyampaikan kembali dukungan Jordania bagi upaya yang ditujukan untuk mewujudkan keamanan dan kestabilan di Irak serta penyebaran kedaulatan pemerintah Irak dan diakhirinya semua bentuk kekerasan dan aksi teror, demikian laporan media internasional.
Amman sangat ingin meningkatkan kerjasama dengan Irak, terutama di bidang politik, ekonomi dan perdagangan, kata Raja Jordania itu.
Bom mobil
Sementara itu satu bom mobil menewaskan empat orang dan melukai 46 orang lagi pada Selasa di dekat kota bergolak di Irak utara, Mosul, tempat operasi militer sedang berlangsung guna membersihkan anasir garis keras, terutama pengikut Al-Qaeda.
Serangan itu dilancarkan terhadap satu pasar penuh pengunjung sekitar pukul 17:00 waktu setempat (21:00 WIB) di kota Talafer, sekitar 70 kilometer di sebelah barat Mosul, kata seorang polisi setempat.
Polisi itu mengatakan beberapa perempuan dan anak-anak termasuk di antara korban jiwa. Ditambahkannya, jumlah korban jiwa diduga akan bertambah karena banyak korban cedera berada dalam kondisi serius.
Serangan tersebut dilancarkan beberapa hari setelah Duta Besar AS Ryan Crocker mengatakan ia percaya bahwa pasukan keamanan telah kian dekat untuk mengalahkan Al-Qaeda.
Mosul, yang terletak sekitar 400 kilometer di sebelah utara Baghdad, diduga sebagai kota terakhir yang menjadi kubu Al-Qaeda, yang telah mengalami pukulan keras sejak AS melancarkan aksi yang lebih agresif tahun lalu dan rakyat madani Irak mulai menolak kelompok perjuangan itu.
Namun, militer AS berhati-hati untuk mengatakan bahwa misi tersebut telah tuntas.
Laksamana Muda Patrick Driscoll, jurubicara militer AS, Ahad, mengatakan Al-Qaeda masih menjadi tantangan serius bagi pasukan Irak dan AS dan memiliki kemampuan untuk melancarkan pemboman bunuh diri dan menyulut bentrokan antar-aliran yang telah merenggut banyak korban jiwa.
Pada Rabu (28/5/08), blok politik utama Sunni di Irak menyatakan telah menghentikan pembicaraan untuk bergabung kembali dengan pemerintah pimpinan Syiah setelah muncul ketidak-sepakatan dengan Perdana Menteri Nuri Al-Maliki mengenai satu posisi kabinet.
"Kami telah membekukan perundingan dengan pemerintah dan menarik semua calon kami," kata Salim Al-Jibouri, jurubicara bagi Front Kesepakatan.
Ia mengatakan keputusan itu diambil setelah Al-Maliki keberatan dengan salah seorang calon yang mereka usulkan untuk mengisi satu posisi kabinet.
Front tersebut keluar dari pemerintah persatuan nasional Agustus lalu, dan menuntut pembebasan semua tahanan berfaham Sunni dari penjara Irak dan meminta hak lebih besar dalam masalah keamanan.
Jumat, 23 Mei 2008
IRAK-AS TERLIBAT DUA "PERTEMPURAN"
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 9/9/96 (ANTARA) - Pemerintah Irak dan AS bukan hanya terlibat dalam pertikaian di lapangan akibat serbuan militer Baghdad di Irak Utara, tapi juga di "kancah organisasi dunia PBB di New York".
Serangan rudal AS terhadap Irak Selatan sudah terbukti mengundang reaksi berbeda antara pro dan kontra, tapi dampak pertikaian di Irak membuat persetujuan penjualan minyak buat pangan Irak-PBB tersendat, meskipun AS "sekali lagi kalah di meja perundingan PBB".
Inggris seperti biasa mendukung serangan-serangan rudal Washington terhadap sasaran-sasaran di Irak Selatan, sementara Rusia, China, Perancis dan Liga Arab mengutuk tindakan sepihak AS tersebut.
Beberapa waktu belakangan ini dukungan merebak bagi tindakan militer Washington ketika hari Ahad (8/9) Dewan Kerjasama Teluk (GCC) menyuarakan dukungan buat AS.
GCC, menurut laporan UPI, mensahkan "tonggak bersejarah bagi persatuan politik koalisi internasional" dengan mendukung semua upaya oleh negara-negara koalisi internasional di Irak.
Namun, upaya AS dan Inggris untuk menghasilkan resolusi yang mengutuk aksi militer Baghdad di Irak Utara gagal.
Presiden Irak Saddam Hussein mengerahkan pasukannya ke wilayah utara tanggal 31 Agustus "guna memenuhi permintaan Partai Demokratik Kurdistan (KDP), yang dipimpin Masoud Barzani, guna memerangi faksi Jalal Talabani, Uni Patriotik Kurdistan (PUK)".
Akibat tindakan Baghdad itu, Washington dan London berusaha menekan PBB agar mengeluarkan resolusi yang mengutuk tindakan Irak "atas suku minoritas Kurdi".
Namun, Rusia, Perancis dan China tidak menyokong upaya kedua negara Barat tersebut. Sementara itu, menurut AFP, Irak menyatakan bahwa kegagalan AS-Inggris itu "menjadi hukuman mati bagi hegemoni AS atas Dewan Keamanan PBB".
Antiklimaks usaha AS tersebut tampaknya menjadi pukulan kedua, dalam dua bulan, atas upaya Washington untuk "mengatur dunia".
Bulan Agustus 1996 AS gagal menggalang dukungan internasional, ketika Presiden Bill Clinton mengancam akan menjatuhkan sanksi atas perusahaan-perusahaan asing yang menanam modal senilai 40 juta dolar di sektor minyak dan gas di Iran dan Libya.
Ketika menanggapi kegagalan kedua AS di PBB, harian pemerintah Irak "Al-Jumhuriyah" berkomentar: "Berakhir sudah hari-hari Duta Besar AS untuk PBB Madeleine Albright hanya perlu mengangkat jari kelingkingnya untuk membuat 14 anggota lain Dewan Keamanan mematuhinya."
AS dan Inggris diwartakan hari Jumat (6/9) menghentikan usahanya untuk memperoleh dukungan bagi resolusi PBB untuk mengutuk serbuan militer Irak ke dalam "zona keamanan" di wilayah Kurdi di Irak Utara.
Kegagalan duet AS-Inggris tersebut dianggap sebagai kemunduran sangat serius bagi kegiatan Komisi Khusus PBB mengenai Perlucutan Senjata Irak (UNSCOM), yang menurut Baghdad dimanipulasi dan dikuasai oleh Washington.
Pemimpin UNSCOM Rolf Ekeus, menurut Al-Jumhuriyah, di kancah internasional sekarang akan "menghadapi lebih banyak musuh yang menuduhnya bertindak tak adil terhadap Irak".
Tekanan tersebut, dinilai harian itu, akan memaksa Ekeus mundur dari UNSCOM dan mengakui: "Irak bekerjasama penuh dengan komisi itu, yang bertugas membuktikan Irak tak lagi mampu membuat senjata penghancur massal."
PBB telah berulangkali memperingatkan Irak bahwa embargo perdagangan, yang diberlakukan sejak serdadu Baghdad menyerbut Kuwait tahun 1990, tak dapat dicabut sampai Irak mematuhi semua persyaratan UNSCOM.
Minyak buat pangan
Namun, dampak lain krisis di Irak Utara itu membuat terkatung- katungnya pelaksanaan persetujuan minyak buat pangan Irak-PBB, yang dicapai bulan Mei dan akan mengizinkan Irak menjual minyak seharga dua miliar dolar AS dalam waktu enam bulan.
AS telah menyarankan penundaan pelaksanaan persetujuan tersebut, yang direncanakan untuk meringankan penderitaan rakyat Irak, sampai "keadaan di lapangan memungkinkan".
Irak hari Ahad (8/9) mendesak PBB agar segera menerapkan persetujuan penjualan minyak buat pangan itu, sementara rakyat negeri tersebut dilaporkan Reuter mengutuk Clinton karena berusaha menunda penerapan persetujuan tersebut.
Tindakan AS itu, menurut Ketua Parlemen Irak Saadoun Hammadi, menjadi bukti "kebohongan Washington pada waktu lalu bahwa Amerika Serikat prihatin menyaksikan penderitaan rakyat Irak".
Berdasarkan persetujuan dengan PBB, Irak akan diperkenankan menjual minyak buat membeli makanan, obat dan keperluan kemanusiaan lain seharga 1,3 miliar dolar AS dari dua miliar dolar AS hasil penjualan minyaknya.
Pemerintah Baghdad juga menyatakan, ia tidak menerima pemberitahuan resmi dari PBB mengenai penundaan persetujuan itu, dan menuduh aksi AS tersebut sebagai tindakan sepihak.
Penundaan persetujuan itu, kata Menteri Kesehatan Irak Umeed Madhat Mubarak, berisiko menambah parah kondisi kesehatan yang sudah sangat buruk di negerinya.
Irak, menurut menteri kesehatannya tersebut, menyiapkan diri untuk menerima pemasokan medis guna melanjutkan kegiatan darurat di semua rumah sakitnya, meningkatkan kondisi rakyatnya dan menyediakan "dosis obat yang layak" buat rakyat yang menderita sakit kronis.
Penghujung tahun lalu, kondisi rumah sakit "Saddam Central Hospital" --yang pra-1990 disebut-sebut sebagai rumah sakit terbaik di dunia-- sudah jauh di bawah standard kesehatan.
Kini penderitaan rakyat Irak masih harus berlarut akibat tindakan AS menunda penerapan persetujuan penjualan minyak buat pangan.
Tindakan AS tersebut, kata menteri kesehatan Irak, "tidak manusiawi dan tak adil".
"Dari sudut pandang kemanusiaan, kita semua mesti mengutuk tindakan itu", katanya kepada kantor berita Reuter di Baghdad. (9/9/96 22:02)
Jakarta, 9/9/96 (ANTARA) - Pemerintah Irak dan AS bukan hanya terlibat dalam pertikaian di lapangan akibat serbuan militer Baghdad di Irak Utara, tapi juga di "kancah organisasi dunia PBB di New York".
Serangan rudal AS terhadap Irak Selatan sudah terbukti mengundang reaksi berbeda antara pro dan kontra, tapi dampak pertikaian di Irak membuat persetujuan penjualan minyak buat pangan Irak-PBB tersendat, meskipun AS "sekali lagi kalah di meja perundingan PBB".
Inggris seperti biasa mendukung serangan-serangan rudal Washington terhadap sasaran-sasaran di Irak Selatan, sementara Rusia, China, Perancis dan Liga Arab mengutuk tindakan sepihak AS tersebut.
Beberapa waktu belakangan ini dukungan merebak bagi tindakan militer Washington ketika hari Ahad (8/9) Dewan Kerjasama Teluk (GCC) menyuarakan dukungan buat AS.
GCC, menurut laporan UPI, mensahkan "tonggak bersejarah bagi persatuan politik koalisi internasional" dengan mendukung semua upaya oleh negara-negara koalisi internasional di Irak.
Namun, upaya AS dan Inggris untuk menghasilkan resolusi yang mengutuk aksi militer Baghdad di Irak Utara gagal.
Presiden Irak Saddam Hussein mengerahkan pasukannya ke wilayah utara tanggal 31 Agustus "guna memenuhi permintaan Partai Demokratik Kurdistan (KDP), yang dipimpin Masoud Barzani, guna memerangi faksi Jalal Talabani, Uni Patriotik Kurdistan (PUK)".
Akibat tindakan Baghdad itu, Washington dan London berusaha menekan PBB agar mengeluarkan resolusi yang mengutuk tindakan Irak "atas suku minoritas Kurdi".
Namun, Rusia, Perancis dan China tidak menyokong upaya kedua negara Barat tersebut. Sementara itu, menurut AFP, Irak menyatakan bahwa kegagalan AS-Inggris itu "menjadi hukuman mati bagi hegemoni AS atas Dewan Keamanan PBB".
Antiklimaks usaha AS tersebut tampaknya menjadi pukulan kedua, dalam dua bulan, atas upaya Washington untuk "mengatur dunia".
Bulan Agustus 1996 AS gagal menggalang dukungan internasional, ketika Presiden Bill Clinton mengancam akan menjatuhkan sanksi atas perusahaan-perusahaan asing yang menanam modal senilai 40 juta dolar di sektor minyak dan gas di Iran dan Libya.
Ketika menanggapi kegagalan kedua AS di PBB, harian pemerintah Irak "Al-Jumhuriyah" berkomentar: "Berakhir sudah hari-hari Duta Besar AS untuk PBB Madeleine Albright hanya perlu mengangkat jari kelingkingnya untuk membuat 14 anggota lain Dewan Keamanan mematuhinya."
AS dan Inggris diwartakan hari Jumat (6/9) menghentikan usahanya untuk memperoleh dukungan bagi resolusi PBB untuk mengutuk serbuan militer Irak ke dalam "zona keamanan" di wilayah Kurdi di Irak Utara.
Kegagalan duet AS-Inggris tersebut dianggap sebagai kemunduran sangat serius bagi kegiatan Komisi Khusus PBB mengenai Perlucutan Senjata Irak (UNSCOM), yang menurut Baghdad dimanipulasi dan dikuasai oleh Washington.
Pemimpin UNSCOM Rolf Ekeus, menurut Al-Jumhuriyah, di kancah internasional sekarang akan "menghadapi lebih banyak musuh yang menuduhnya bertindak tak adil terhadap Irak".
Tekanan tersebut, dinilai harian itu, akan memaksa Ekeus mundur dari UNSCOM dan mengakui: "Irak bekerjasama penuh dengan komisi itu, yang bertugas membuktikan Irak tak lagi mampu membuat senjata penghancur massal."
PBB telah berulangkali memperingatkan Irak bahwa embargo perdagangan, yang diberlakukan sejak serdadu Baghdad menyerbut Kuwait tahun 1990, tak dapat dicabut sampai Irak mematuhi semua persyaratan UNSCOM.
Minyak buat pangan
Namun, dampak lain krisis di Irak Utara itu membuat terkatung- katungnya pelaksanaan persetujuan minyak buat pangan Irak-PBB, yang dicapai bulan Mei dan akan mengizinkan Irak menjual minyak seharga dua miliar dolar AS dalam waktu enam bulan.
AS telah menyarankan penundaan pelaksanaan persetujuan tersebut, yang direncanakan untuk meringankan penderitaan rakyat Irak, sampai "keadaan di lapangan memungkinkan".
Irak hari Ahad (8/9) mendesak PBB agar segera menerapkan persetujuan penjualan minyak buat pangan itu, sementara rakyat negeri tersebut dilaporkan Reuter mengutuk Clinton karena berusaha menunda penerapan persetujuan tersebut.
Tindakan AS itu, menurut Ketua Parlemen Irak Saadoun Hammadi, menjadi bukti "kebohongan Washington pada waktu lalu bahwa Amerika Serikat prihatin menyaksikan penderitaan rakyat Irak".
Berdasarkan persetujuan dengan PBB, Irak akan diperkenankan menjual minyak buat membeli makanan, obat dan keperluan kemanusiaan lain seharga 1,3 miliar dolar AS dari dua miliar dolar AS hasil penjualan minyaknya.
Pemerintah Baghdad juga menyatakan, ia tidak menerima pemberitahuan resmi dari PBB mengenai penundaan persetujuan itu, dan menuduh aksi AS tersebut sebagai tindakan sepihak.
Penundaan persetujuan itu, kata Menteri Kesehatan Irak Umeed Madhat Mubarak, berisiko menambah parah kondisi kesehatan yang sudah sangat buruk di negerinya.
Irak, menurut menteri kesehatannya tersebut, menyiapkan diri untuk menerima pemasokan medis guna melanjutkan kegiatan darurat di semua rumah sakitnya, meningkatkan kondisi rakyatnya dan menyediakan "dosis obat yang layak" buat rakyat yang menderita sakit kronis.
Penghujung tahun lalu, kondisi rumah sakit "Saddam Central Hospital" --yang pra-1990 disebut-sebut sebagai rumah sakit terbaik di dunia-- sudah jauh di bawah standard kesehatan.
Kini penderitaan rakyat Irak masih harus berlarut akibat tindakan AS menunda penerapan persetujuan penjualan minyak buat pangan.
Tindakan AS tersebut, kata menteri kesehatan Irak, "tidak manusiawi dan tak adil".
"Dari sudut pandang kemanusiaan, kita semua mesti mengutuk tindakan itu", katanya kepada kantor berita Reuter di Baghdad. (9/9/96 22:02)
IRAK INGIN REDAKAN KRISIS, AS TINGKATKAN KEKUATAN DI TELUK
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 14/9/96 (ANTARA) - Situasi di Timur Tengah terus berkembang dengan akhir yang sulit diterka hingga dua pekan setelah Baghdad mengerahkan tentara ke Irak Utara, saat Presiden Irak Saddam Hussein mengajukan tawaran untuk meredakan ketegangan, sementara itu AS meningkatkan penggelaran kekuatannya.
Irak hari Sabtu (14/9), menurut Reuter, menyatakan bahwa dengan menghentikan reaksi militernya terhadap pelanggaran atas wilayah udaranya Baghdad memberi bukti lagi mengenai keinginannya untuk menghindari pecahnya krisis baru di Teluk.
Namun, sehari sebelumnya Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton memerintahkan keberangkatan tambahan 5.000 personel infanteri ke Kuwait guna bergabung dengan 1.200 prajurit AS yang sedang melakukan pelatihan di dekat perbatasan dengan Irak.
Hari Jumat (13/9) delapan pesawat pembom F-117A "Stealth", dilaporkan AFP, bertolak menuju menuju Teluk.
Pesawat-pesawat yang dikenal dengan nama "Siluman" itu tak tertangkap radar dan dilengkapi bom-bom berkendali laser.
Pesawat yang konon hanya dimiliki AS dengan jumlah 59 unit tersebut digunakan untuk menghantam sasaran-sasaran di Baghdad selama Perang Teluk tahun 1991, ketika pasukan multinasional yang dipimpin AS menghalau tentara Irak dari Kuwait.
AS juga mengerahkan kapal induk USS Enterprise, yang mengangkut sebanyak 75 pesawat tempur, dari Laut Adriatik dan dijadwalkan tiba di Teluk hari Ahad (15/9) guna bergabung dengan kapal induk USS Carl Vinson.
Selain itu, beberapa pesawat pembom B-52 AS juga sudah dikirim ke pangkalan pulau Diego Garcia, Inggris, yang berada dalam jarak serang ke Irak.
Pesawat-pesawat pembom tersebut digunakan untuk meluncurkan rudal-rudal jelajah satu pekan sebelumnya dalam tindakan balasan terhadap serbuan militer Baghdad ke Irak Utara.
Penggelaran kekuatan tempur itu mencerminkan keraguan AS mengenai pernyataan Irak untuk meredakan ketegangan dua pekan Irak-AS.
Irak telah mengumumkan bahwa Baghdad memperlihatkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah paling akhir tersebut melalui cara-cara damai dengan menghormati kedaulatan nasionalnya, hukum internasional dan Piagam PBB.
Baghdad juga telah mengumumkan gencatan senjata di Irak Utara dan mengirim bahan bakar ke wilayah Kurdi Irak tersebut.
Semua tindakan tersebut, kata harian pemerintah Baghdad Al-Jumhuriyah yang dikutip Reuter, bersifat sementara dan ditujukan "untuk membuat AS tidak punya alasan serta dalih guna melakukan tindakan kejahatan".
Surat kabar itu menuduh tindakan AS mengirim kapal perang, kapal induk serta pesawat tempur dan pembom adalah "tindakan ala-cowboy" dalam menangani masalah.
Dalam menanggapi "uluran tangan" Irak tersebut, setelah mendapat anjuran Rusia, AS dilaporkan bertindak hati-hati dan beberapa pejabatnya menyatakan mereka ingin menyaksikan tindakan nyata dan bukan "omong kosong".
Bill Clinton hari Jumat juga dilaporkan mengadakan pembicaraan dengan para penasehat keamanannya guna memutuskan tindakan selanjutnya dalam percekcokan dengan Irak, termasuk pengiriman Menteri Pertahanan William Perry ke Teluk.
Lawatan Perry ditujukan untuk menghimpun dukungan di kalangan aliansi AS di Teluk.
Sejak Washington menyerang sasaran-sasaran militer di Irak Selatan satu pekan sebelumnya, AS mendapat kecaman dari banyak pihak kecuali Inggris.
Pemerintah Clinton juga sedang berusaha mendapat dukungan di dalam negerinya terutama dari Kongres bagi kemungkinan dilancarkannya aksi militer terhadap Irak.
Namun, kali ini Clinton tampaknya tak ingin bertindak tergesa-gesa sampai ia benar-benar mendapat dukungan kuat sebelum melancarkan serangan.
Salah satu penyebabnya ialah keinginan Clinton untuk melancarkan serangan lagi terhadap Irak diberitakan telah memicu gelombang penentangan baik di dalam maupun di luar negeri.
Bahaya terbatas
Meskipun Irak --saat menyaksikan meningkatnya penggelaran kekuatan tempur AS-- menyatakan "akan menghadapi dengan gagah berani semua ancaman", banyak ahli mengatakan kepada Reuter bahwa pihak Baghdad hanya lah ancaman terbatas terhadap armada perang AS.
Irak oleh sebagian pihak dianggap masih mampu menyebar ranjau di perairan Teluk dan paling tidak separuh kekuatan militernya telah pulih, tapi ancaman kekuatan laut Irak sangat kecil, karena kehancuran besar kekuatan lautnya selama Perang Teluk 1991.
Saddam diakui masih dapat menyebar ranjau, tapi kekuatan angkatan lautnya diragukan.
Meskipun Irak dipandang masih dapat mengoperasikan kekuatan udara, termasuk menggunakan pesawat-pesawat MiG dan Sukhoi, namun AS tampaknya yakin armada lautnya mampu melakukan tindakan yang tepat dan mengatasi ancaman udara Baghdad.
Angkatan Udara Irak juga menghadapi pukulan keras selama Perang Teluk dan sanksi-sanksi PBB atas Baghdad sejak tahun 1990 telah menghalanginya memperoleh suku cadang, serta meningkatkan kemampuan pesawat-pesawatnya.
Meskipun demikian kekhawatiran masih membayangi banyak pejabat dan penduduk Kuwait mengenai kemampuan Irak untuk meluncurkan rudal-rudal Scud, yang selama Perang Teluk sempat membuat "kalang-kabut" AS.
Pejabat-pejabat PBB yang bertugas memusnahkan senjata penghancur massal Irak menyatakan 16 rudal Scud Irak masih belum ditemukan.
Harga minyak
Akibat krisis yang terus berlangsung di Teluk tersebut harga minyak dunia dilaporkan tetap tinggi hari Jumat (13/9), karena para pedagang tidak berminat menjual.
Para pedagang tampaknya berjaga-jaga menghadapi kemungkinan tersiarnya laporan mengenai serangan baru AS terhadap Irak.
Harga minyak ditutup di pasar minyak mentah Brent sebesar 24,24 dolar AS per barel, naik 37 sen dari harga sebelumnya.
Ini adalah harga tertinggi di "International Petroleum Exchange", London, sejak Januari 1991, ketika pasukan multinasional memulai serangan terhadap pasukan Irak di Kuwait.
Harga minyak dunia pada pekan kedua September dilaporkan haik hampir dua dolar AS per barel karena adanya kekhawatiran tindakan Saddam menerima permintaan bantuan Partai Demokratik Kurdistan (KDP) untuk menghalau Uni Patriotik Kurdistan (PUK) akan mengganggu pemasokan minyak dari Teluk.
Wilayah Teluk memiliki 70 persen kandungan minyak dunia dan memasok sedikitnya seperempat hasil minyak dunia.
Seorang pialang minyak menyatakan, masalahnya ialah Arab Saudi menjadi satu-satunya negara penghasil minyak yang memiliki produksi berlebih sehingga jika terjadi ketegangan di daerah itu, harga minyak dapat dipastikan ikut terganggu.
Arab Saudi, setelah Perang Teluk, menjadi penghasil minyak terbesar di dunia dengan produksi sekitar delapan juta barel per hari.
Jika krisis saat ini juga mempengaruhi penghasil minyak lain yang menjadi tetangga Arab Saudi, Kuwait, maka harga minyak dikhawatirkan akan lebih tinggi lagi.
Kuwait, yang diduduki Irak antara tahun 1990 dan 1991, telah menyampaikan kesediaan menampun pesawat-pesawat Stealth AS --tindakan yang dipandang Baghdad sebagai "pernyataan perang".
Sekalipun krisis itu tidak meningkat, banyak pedagang dan pengulas masalah minyak dilaporkan berpendapat harga minyak dunia takkan turun dalam waktu dekat, karena permintaan dari Barat akan bertambah sehubungan dengan datangnya musim dingin.
Persoalan lain yang menahan turunnya harga minyak adalah tertundanya penerapan persetujuan penjualan minyak buat pangan Irak-PBB.
Persetujuan tersebut, yang ditandatangani tanggal 20 Mei, akan mengizinkan Irak menjual minyak seharga dua miliar dolar AS selama enam bulan --sama dengan sekitar 700.000 barel per hari-- guna mengumpulkan uang untuk membeli keperluan kemanusiaan dan medis buat rakyat Irak.
Terlepas dari dampaknya terhadap harga minyak dunia, Presiden Iran Ali Akbar Hashemi Rafsanjani menuduh Irak dan AS bersalah dalam krisis saat ini.
Amerika Serikat, menurut Rafsanjani, telah mendorong ketegangan dalam krisis dengan Irak guna mempertahankan kehadiran serta pengaruhnya di wilayah yang mudah bergolak tersebut.
Sementara itu, Irak dianggapnya malah memberi peluang kepada AS untuk melakukan tindakan tersebut.
Tujuan AS menciptakan ketegangan di Teluk ialah untuk memelihara "kehadirannya secara tidak sah di Timur Tengah", kata Presiden Iran tersebut.
Sementara itu, yang menjadi korban akibat semua krisis tersebut adalah rakyat Irak, yang sudah menderita akibat enam tahun embargo dagang PBB.
(14/09/96 18:35)
Jakarta, 14/9/96 (ANTARA) - Situasi di Timur Tengah terus berkembang dengan akhir yang sulit diterka hingga dua pekan setelah Baghdad mengerahkan tentara ke Irak Utara, saat Presiden Irak Saddam Hussein mengajukan tawaran untuk meredakan ketegangan, sementara itu AS meningkatkan penggelaran kekuatannya.
Irak hari Sabtu (14/9), menurut Reuter, menyatakan bahwa dengan menghentikan reaksi militernya terhadap pelanggaran atas wilayah udaranya Baghdad memberi bukti lagi mengenai keinginannya untuk menghindari pecahnya krisis baru di Teluk.
Namun, sehari sebelumnya Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton memerintahkan keberangkatan tambahan 5.000 personel infanteri ke Kuwait guna bergabung dengan 1.200 prajurit AS yang sedang melakukan pelatihan di dekat perbatasan dengan Irak.
Hari Jumat (13/9) delapan pesawat pembom F-117A "Stealth", dilaporkan AFP, bertolak menuju menuju Teluk.
Pesawat-pesawat yang dikenal dengan nama "Siluman" itu tak tertangkap radar dan dilengkapi bom-bom berkendali laser.
Pesawat yang konon hanya dimiliki AS dengan jumlah 59 unit tersebut digunakan untuk menghantam sasaran-sasaran di Baghdad selama Perang Teluk tahun 1991, ketika pasukan multinasional yang dipimpin AS menghalau tentara Irak dari Kuwait.
AS juga mengerahkan kapal induk USS Enterprise, yang mengangkut sebanyak 75 pesawat tempur, dari Laut Adriatik dan dijadwalkan tiba di Teluk hari Ahad (15/9) guna bergabung dengan kapal induk USS Carl Vinson.
Selain itu, beberapa pesawat pembom B-52 AS juga sudah dikirim ke pangkalan pulau Diego Garcia, Inggris, yang berada dalam jarak serang ke Irak.
Pesawat-pesawat pembom tersebut digunakan untuk meluncurkan rudal-rudal jelajah satu pekan sebelumnya dalam tindakan balasan terhadap serbuan militer Baghdad ke Irak Utara.
Penggelaran kekuatan tempur itu mencerminkan keraguan AS mengenai pernyataan Irak untuk meredakan ketegangan dua pekan Irak-AS.
Irak telah mengumumkan bahwa Baghdad memperlihatkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah paling akhir tersebut melalui cara-cara damai dengan menghormati kedaulatan nasionalnya, hukum internasional dan Piagam PBB.
Baghdad juga telah mengumumkan gencatan senjata di Irak Utara dan mengirim bahan bakar ke wilayah Kurdi Irak tersebut.
Semua tindakan tersebut, kata harian pemerintah Baghdad Al-Jumhuriyah yang dikutip Reuter, bersifat sementara dan ditujukan "untuk membuat AS tidak punya alasan serta dalih guna melakukan tindakan kejahatan".
Surat kabar itu menuduh tindakan AS mengirim kapal perang, kapal induk serta pesawat tempur dan pembom adalah "tindakan ala-cowboy" dalam menangani masalah.
Dalam menanggapi "uluran tangan" Irak tersebut, setelah mendapat anjuran Rusia, AS dilaporkan bertindak hati-hati dan beberapa pejabatnya menyatakan mereka ingin menyaksikan tindakan nyata dan bukan "omong kosong".
Bill Clinton hari Jumat juga dilaporkan mengadakan pembicaraan dengan para penasehat keamanannya guna memutuskan tindakan selanjutnya dalam percekcokan dengan Irak, termasuk pengiriman Menteri Pertahanan William Perry ke Teluk.
Lawatan Perry ditujukan untuk menghimpun dukungan di kalangan aliansi AS di Teluk.
Sejak Washington menyerang sasaran-sasaran militer di Irak Selatan satu pekan sebelumnya, AS mendapat kecaman dari banyak pihak kecuali Inggris.
Pemerintah Clinton juga sedang berusaha mendapat dukungan di dalam negerinya terutama dari Kongres bagi kemungkinan dilancarkannya aksi militer terhadap Irak.
Namun, kali ini Clinton tampaknya tak ingin bertindak tergesa-gesa sampai ia benar-benar mendapat dukungan kuat sebelum melancarkan serangan.
Salah satu penyebabnya ialah keinginan Clinton untuk melancarkan serangan lagi terhadap Irak diberitakan telah memicu gelombang penentangan baik di dalam maupun di luar negeri.
Bahaya terbatas
Meskipun Irak --saat menyaksikan meningkatnya penggelaran kekuatan tempur AS-- menyatakan "akan menghadapi dengan gagah berani semua ancaman", banyak ahli mengatakan kepada Reuter bahwa pihak Baghdad hanya lah ancaman terbatas terhadap armada perang AS.
Irak oleh sebagian pihak dianggap masih mampu menyebar ranjau di perairan Teluk dan paling tidak separuh kekuatan militernya telah pulih, tapi ancaman kekuatan laut Irak sangat kecil, karena kehancuran besar kekuatan lautnya selama Perang Teluk 1991.
Saddam diakui masih dapat menyebar ranjau, tapi kekuatan angkatan lautnya diragukan.
Meskipun Irak dipandang masih dapat mengoperasikan kekuatan udara, termasuk menggunakan pesawat-pesawat MiG dan Sukhoi, namun AS tampaknya yakin armada lautnya mampu melakukan tindakan yang tepat dan mengatasi ancaman udara Baghdad.
Angkatan Udara Irak juga menghadapi pukulan keras selama Perang Teluk dan sanksi-sanksi PBB atas Baghdad sejak tahun 1990 telah menghalanginya memperoleh suku cadang, serta meningkatkan kemampuan pesawat-pesawatnya.
Meskipun demikian kekhawatiran masih membayangi banyak pejabat dan penduduk Kuwait mengenai kemampuan Irak untuk meluncurkan rudal-rudal Scud, yang selama Perang Teluk sempat membuat "kalang-kabut" AS.
Pejabat-pejabat PBB yang bertugas memusnahkan senjata penghancur massal Irak menyatakan 16 rudal Scud Irak masih belum ditemukan.
Harga minyak
Akibat krisis yang terus berlangsung di Teluk tersebut harga minyak dunia dilaporkan tetap tinggi hari Jumat (13/9), karena para pedagang tidak berminat menjual.
Para pedagang tampaknya berjaga-jaga menghadapi kemungkinan tersiarnya laporan mengenai serangan baru AS terhadap Irak.
Harga minyak ditutup di pasar minyak mentah Brent sebesar 24,24 dolar AS per barel, naik 37 sen dari harga sebelumnya.
Ini adalah harga tertinggi di "International Petroleum Exchange", London, sejak Januari 1991, ketika pasukan multinasional memulai serangan terhadap pasukan Irak di Kuwait.
Harga minyak dunia pada pekan kedua September dilaporkan haik hampir dua dolar AS per barel karena adanya kekhawatiran tindakan Saddam menerima permintaan bantuan Partai Demokratik Kurdistan (KDP) untuk menghalau Uni Patriotik Kurdistan (PUK) akan mengganggu pemasokan minyak dari Teluk.
Wilayah Teluk memiliki 70 persen kandungan minyak dunia dan memasok sedikitnya seperempat hasil minyak dunia.
Seorang pialang minyak menyatakan, masalahnya ialah Arab Saudi menjadi satu-satunya negara penghasil minyak yang memiliki produksi berlebih sehingga jika terjadi ketegangan di daerah itu, harga minyak dapat dipastikan ikut terganggu.
Arab Saudi, setelah Perang Teluk, menjadi penghasil minyak terbesar di dunia dengan produksi sekitar delapan juta barel per hari.
Jika krisis saat ini juga mempengaruhi penghasil minyak lain yang menjadi tetangga Arab Saudi, Kuwait, maka harga minyak dikhawatirkan akan lebih tinggi lagi.
Kuwait, yang diduduki Irak antara tahun 1990 dan 1991, telah menyampaikan kesediaan menampun pesawat-pesawat Stealth AS --tindakan yang dipandang Baghdad sebagai "pernyataan perang".
Sekalipun krisis itu tidak meningkat, banyak pedagang dan pengulas masalah minyak dilaporkan berpendapat harga minyak dunia takkan turun dalam waktu dekat, karena permintaan dari Barat akan bertambah sehubungan dengan datangnya musim dingin.
Persoalan lain yang menahan turunnya harga minyak adalah tertundanya penerapan persetujuan penjualan minyak buat pangan Irak-PBB.
Persetujuan tersebut, yang ditandatangani tanggal 20 Mei, akan mengizinkan Irak menjual minyak seharga dua miliar dolar AS selama enam bulan --sama dengan sekitar 700.000 barel per hari-- guna mengumpulkan uang untuk membeli keperluan kemanusiaan dan medis buat rakyat Irak.
Terlepas dari dampaknya terhadap harga minyak dunia, Presiden Iran Ali Akbar Hashemi Rafsanjani menuduh Irak dan AS bersalah dalam krisis saat ini.
Amerika Serikat, menurut Rafsanjani, telah mendorong ketegangan dalam krisis dengan Irak guna mempertahankan kehadiran serta pengaruhnya di wilayah yang mudah bergolak tersebut.
Sementara itu, Irak dianggapnya malah memberi peluang kepada AS untuk melakukan tindakan tersebut.
Tujuan AS menciptakan ketegangan di Teluk ialah untuk memelihara "kehadirannya secara tidak sah di Timur Tengah", kata Presiden Iran tersebut.
Sementara itu, yang menjadi korban akibat semua krisis tersebut adalah rakyat Irak, yang sudah menderita akibat enam tahun embargo dagang PBB.
(14/09/96 18:35)
AS PERLUKAN SADDAM UNTUK PERKOKOH POSISI DI TELUK
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 12/9/96 (ANTARA) - Keterlibatan militer Baghdad dalam perang saudara antar-Kurdi di Irak Utara menjadi bukti bahwa operasi perlindungan oleh pasukan multinasional sangat lemah, tapi sadar atau tidak tindakan Presiden Saddam Hussein itu malah membantu memperkokoh kehadiran AS di Teluk.
Saddam, menurut seorang diplomat Teluk yang dikutip Reuter, digunakan oleh Amerika Serikat "sebagai momok untuk menakut-nakuti para pemimpin negara tetangga Irak".
Segera setelah serbuan gabungan militer Baghdad dan petempur Partai Demokratik Kurdistan (KDP) terhadap kubu Uni Patriotik Kurdistan (PUK) di Arbil, Irak Utara, AS memperluas zona larangan terbang di Irak Selatan.
Itu pun dilakukan setelah AS menembakkan 44 rudal jelajah ke sasaran-sasaran di bagian selatan Irak.
Anehnya kedua tindakan Washington tersebut dilakukan terhadap Irak Selatan sedangkan pasukan Baghdad menyerbu wilayah utara.
Alasan Presiden AS Bill Clinton ialah perluasan itu bertujuan "mengikat kaki" militer Irak karena pangkalan militer Irak banyak terdapat di bagian selatan republik Arab tersebut.
Tindakan AS itu tampaknya juga untuk mempermalukan dan memberi pukulan keras terhadap Saddam kendati kelompok oposisi Irak, mengatakan kepada AFP, aksi tersebut tidak membuat lemah presiden Irak itu.
Perluasan zona larangan terbang sampai ke 33 derajat garis lintang tersebut lebih memiliki dampak "simbolis ketimbang praktis".
Tetapi Washington dilaporkan berpendapat perluasan zona larangan terbang itu, yang diawasi pesawat-pesawat AS, Inggris dan Perancis, juga ditujukan "guna lebih membatasi kemampuan Irak agar tidak menjadi ancaman bagi tetangga-tetangganya".
Tindakan tersebut juga dimaksudkan untuk memperlemah kemampuan Baghdad dalam menggunakan kekuatan terhadap rakyatnya.
Pemberlakuan zona baru itu diharapkan akan membuat seluruh kaum Syiah di bagian selatan Irak berada jauh dari jangkauan militer Saddam, termasuk dua tempat suci Syiah --Karbala, ajang pembantaian Hussein bin Ali bin Abi Thalib, dan Najaf, tempat makam Ali bin Abi Tahlib, ayah Hussein.
Keduanya dianggap oleh kaum Syiah sebagai imam-imam tertinggi.
Barat pada 1991 memberlakukan zona larangan terbang di Irak Selatan untuk melindungi kaum Syiah, yang melancarkan upaya kudeta gagal terhadap Saddam setelah Perang Teluk 1991.
Militer Irak pada 1994 juga mengalami pengekangan setelah bentrokan perbatasan 10 hari dengan Kuwait, ketika AS dan Inggris memperingatkan Irak bahwa Baghdad akan menghadapi konsekuensi berat kalau melanggar zona larangan terbang di Selatan.
Sebagian pihak beranggapan tindakan Washington tersebut dimaksudkan juga untuk menggalang perlawanan di dalam negeri Irak untuk menggulingkan Saddam.
Namun ada pihak yang berpendapat AS masih memerlukan Saddam untuk mengekang kaum Syiah di dalam negerinya.
Sebabnya ialah kaum Syiah di Irak saat ini merupakan penduduk mayoritas dan belum ada pemimpin Irak yang memiliki kharisma sekelas dengan Saddam untuk mencegah berdirinya "negara Iran kedua".
Menguntungkan AS
Krisis paling akhir di Irak, kendati aksi sepihak Washington menyerang Irak Selatan mendapat kecaman luas, sebenarnya menguntungkan Amerika, kehadiran ribuan tentaranya masih diperlukan di Teluk. Namun kehadiran itu juga menyimpan risiko lain.
Ini, menurut seorang diplomat Barat, "bagai pedang bermata dua". Pada saat pihak Amerika Serikat dapat mempertahankan negara-negara Teluk "dari serangan Irak atau Iran", tapi di lain pihak meningkatnya pengaruh AS juga mengundang dampak negatif.
Bagi kelompok-kelompok garis keras yang menentang, kehadiran AS dapat menjadi dalih untuk melancarkan "aksi teror".
Di Arab Saudi --yang menampung tak kurang dari 5.000 personil militer Amerika, misalnya, AS dalam satu tahun terakhir ini kehilangan 24 prajurit dalam dua serangan bom terhadap instalasi militernya.
Retaknya dukungan bagi kehadiran AS juga terlihat dalam reaksi akibat serangan rudal-rudal jelajah Amerika ke Irak Selatan.
Seorang diplomat Arab mengatakan kepada UPI bahwa sikap rakyat di Teluk "tercermin dalam komunike Dewan Kerjasama Teluk, yang menahan diri dari memberi dukungan terbuka atas serangan-serangan AS tersebut".
Kejadian itu mencerminkan rasa tak suka di Teluk terhadap AS karena Washington awal tahun ini menutup mata atas serangan militer Turki ke dalam wilayah Irak, padahal yang diserang juga orang Kurdi.
Di tingkat pemerintah, umumnya negara Teluk menganggap AS mencampuri urusan dalam negeri Irak dan mengancam integritas negeri itu.
Akan tetapi aksi militer Baghdad di Irak Utara dijadikan dalih oleh AS untuk memperlihatkan kepada negara-negara Teluk bahwa Saddam masih memiliki kekuatan kendati sudah enam tahun dikungkung sanksi.
Dalih tersembunyi lain ialah AS diduga bermaksud menciptakan ketakseimbangan kekuatan untuk membuat lemah negara-negara Teluk dan membuat semua negara tersebut lebih bergantung pada minyak sebagai sarana pertahanan diri.
Dengan menjadikan Saddam sebagai momok bagi tetangga- tetangganya, AS berusaha meningkatkan pengaruhnya di wilayah yang mudah bergolak itu.
Pengaruh Amerika atas negara-negara asuhannya di Teluk yang beranggapan pasukan AS akan segera dapat menyelamatkan mereka, menurut seorang pengulas kepada Reuter, telah menyuburkan rasa takut terhadap Saddam.
Karena itu, AS menyatakan pihaknya bertindak untuk "mencegah Irak menjadi ancaman terhadap wilayah Teluk".
Seorang diplomat yang dikutip UPI meragukan kebenaran alasan tersebut. Irak, menurut dia, tidak lagi menjadi ancaman karena konsekuensi Perang Teluk yang harus dipikulnya sekarang membuat Baghdad memerlukan waktu beberapa dasawarsa untuk pulih kembali. (12/09/96 14:04)
Jakarta, 12/9/96 (ANTARA) - Keterlibatan militer Baghdad dalam perang saudara antar-Kurdi di Irak Utara menjadi bukti bahwa operasi perlindungan oleh pasukan multinasional sangat lemah, tapi sadar atau tidak tindakan Presiden Saddam Hussein itu malah membantu memperkokoh kehadiran AS di Teluk.
Saddam, menurut seorang diplomat Teluk yang dikutip Reuter, digunakan oleh Amerika Serikat "sebagai momok untuk menakut-nakuti para pemimpin negara tetangga Irak".
Segera setelah serbuan gabungan militer Baghdad dan petempur Partai Demokratik Kurdistan (KDP) terhadap kubu Uni Patriotik Kurdistan (PUK) di Arbil, Irak Utara, AS memperluas zona larangan terbang di Irak Selatan.
Itu pun dilakukan setelah AS menembakkan 44 rudal jelajah ke sasaran-sasaran di bagian selatan Irak.
Anehnya kedua tindakan Washington tersebut dilakukan terhadap Irak Selatan sedangkan pasukan Baghdad menyerbu wilayah utara.
Alasan Presiden AS Bill Clinton ialah perluasan itu bertujuan "mengikat kaki" militer Irak karena pangkalan militer Irak banyak terdapat di bagian selatan republik Arab tersebut.
Tindakan AS itu tampaknya juga untuk mempermalukan dan memberi pukulan keras terhadap Saddam kendati kelompok oposisi Irak, mengatakan kepada AFP, aksi tersebut tidak membuat lemah presiden Irak itu.
Perluasan zona larangan terbang sampai ke 33 derajat garis lintang tersebut lebih memiliki dampak "simbolis ketimbang praktis".
Tetapi Washington dilaporkan berpendapat perluasan zona larangan terbang itu, yang diawasi pesawat-pesawat AS, Inggris dan Perancis, juga ditujukan "guna lebih membatasi kemampuan Irak agar tidak menjadi ancaman bagi tetangga-tetangganya".
Tindakan tersebut juga dimaksudkan untuk memperlemah kemampuan Baghdad dalam menggunakan kekuatan terhadap rakyatnya.
Pemberlakuan zona baru itu diharapkan akan membuat seluruh kaum Syiah di bagian selatan Irak berada jauh dari jangkauan militer Saddam, termasuk dua tempat suci Syiah --Karbala, ajang pembantaian Hussein bin Ali bin Abi Thalib, dan Najaf, tempat makam Ali bin Abi Tahlib, ayah Hussein.
Keduanya dianggap oleh kaum Syiah sebagai imam-imam tertinggi.
Barat pada 1991 memberlakukan zona larangan terbang di Irak Selatan untuk melindungi kaum Syiah, yang melancarkan upaya kudeta gagal terhadap Saddam setelah Perang Teluk 1991.
Militer Irak pada 1994 juga mengalami pengekangan setelah bentrokan perbatasan 10 hari dengan Kuwait, ketika AS dan Inggris memperingatkan Irak bahwa Baghdad akan menghadapi konsekuensi berat kalau melanggar zona larangan terbang di Selatan.
Sebagian pihak beranggapan tindakan Washington tersebut dimaksudkan juga untuk menggalang perlawanan di dalam negeri Irak untuk menggulingkan Saddam.
Namun ada pihak yang berpendapat AS masih memerlukan Saddam untuk mengekang kaum Syiah di dalam negerinya.
Sebabnya ialah kaum Syiah di Irak saat ini merupakan penduduk mayoritas dan belum ada pemimpin Irak yang memiliki kharisma sekelas dengan Saddam untuk mencegah berdirinya "negara Iran kedua".
Menguntungkan AS
Krisis paling akhir di Irak, kendati aksi sepihak Washington menyerang Irak Selatan mendapat kecaman luas, sebenarnya menguntungkan Amerika, kehadiran ribuan tentaranya masih diperlukan di Teluk. Namun kehadiran itu juga menyimpan risiko lain.
Ini, menurut seorang diplomat Barat, "bagai pedang bermata dua". Pada saat pihak Amerika Serikat dapat mempertahankan negara-negara Teluk "dari serangan Irak atau Iran", tapi di lain pihak meningkatnya pengaruh AS juga mengundang dampak negatif.
Bagi kelompok-kelompok garis keras yang menentang, kehadiran AS dapat menjadi dalih untuk melancarkan "aksi teror".
Di Arab Saudi --yang menampung tak kurang dari 5.000 personil militer Amerika, misalnya, AS dalam satu tahun terakhir ini kehilangan 24 prajurit dalam dua serangan bom terhadap instalasi militernya.
Retaknya dukungan bagi kehadiran AS juga terlihat dalam reaksi akibat serangan rudal-rudal jelajah Amerika ke Irak Selatan.
Seorang diplomat Arab mengatakan kepada UPI bahwa sikap rakyat di Teluk "tercermin dalam komunike Dewan Kerjasama Teluk, yang menahan diri dari memberi dukungan terbuka atas serangan-serangan AS tersebut".
Kejadian itu mencerminkan rasa tak suka di Teluk terhadap AS karena Washington awal tahun ini menutup mata atas serangan militer Turki ke dalam wilayah Irak, padahal yang diserang juga orang Kurdi.
Di tingkat pemerintah, umumnya negara Teluk menganggap AS mencampuri urusan dalam negeri Irak dan mengancam integritas negeri itu.
Akan tetapi aksi militer Baghdad di Irak Utara dijadikan dalih oleh AS untuk memperlihatkan kepada negara-negara Teluk bahwa Saddam masih memiliki kekuatan kendati sudah enam tahun dikungkung sanksi.
Dalih tersembunyi lain ialah AS diduga bermaksud menciptakan ketakseimbangan kekuatan untuk membuat lemah negara-negara Teluk dan membuat semua negara tersebut lebih bergantung pada minyak sebagai sarana pertahanan diri.
Dengan menjadikan Saddam sebagai momok bagi tetangga- tetangganya, AS berusaha meningkatkan pengaruhnya di wilayah yang mudah bergolak itu.
Pengaruh Amerika atas negara-negara asuhannya di Teluk yang beranggapan pasukan AS akan segera dapat menyelamatkan mereka, menurut seorang pengulas kepada Reuter, telah menyuburkan rasa takut terhadap Saddam.
Karena itu, AS menyatakan pihaknya bertindak untuk "mencegah Irak menjadi ancaman terhadap wilayah Teluk".
Seorang diplomat yang dikutip UPI meragukan kebenaran alasan tersebut. Irak, menurut dia, tidak lagi menjadi ancaman karena konsekuensi Perang Teluk yang harus dipikulnya sekarang membuat Baghdad memerlukan waktu beberapa dasawarsa untuk pulih kembali. (12/09/96 14:04)
MASSUD BARZANI TERBELIT PERMAINAN AS DI IRAK UTARA
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 24/9/96 (ANTARA) - Saat Irak lemah ia berpaling ke Barat, ketika terjepit ia minta bantuan Baghdad dan waktu tekanan kendur ia ingin bebas, tapi pemimpin Partai Demokratik Kurdistan (KDP) Massud Barzani selalu terperangkap dalam permainan AS di wilayah Kurdi Irak.
Aliansinya dengan Baghdad saja sudah banyak yang menilainya aneh. Barzani, pemimpin faksi Kurdi yang kini menguasai sebagian besar wilayah Irak Utara, bersekutu dengan Presiden Irak Saddam Hussein --yang disalahkannya atas kematian dua saudaranya.
Dua dari tiga saudara laki-lakinya hilang secara misterius pada tahun 1983.
Barzani sebagai putra paling kecil Mustapha Barzani --pendiri KDP-- menuduh anak buah Saddam Hussein menculik kedua saudaranya tersebut. Saudaranya yang ketiga meninggal secara wajar tahun 1984.
Tahun 1991 Barzani berusaha selama berbulan-bulan membujuk pemimpin Irak agar memberi status otonomi kepada wilayah Kurdi Irak melalui persetujuan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
Namun, sejak tahun itu pula Barzani berpindah "dari satu tangan kekuatan ke kekuatan lain".
Ketika mengomentari sikap Barzani, "yang sering plin- plan itu", Duta Besar Irak untuk Indonesia DR. Sa'doun Azzubaidy mengatakan kepada ANTARA bahwa Barzani telah minta bantuan dari berbagai pihak termasuk Amerika Serikat dalam upayanya memperbaiki nasib sukunya.
Namun, apa yang ia dapat? "Tak ada. Selain pembunuhan, cengkeraman kelaparan serta nasib buruk yang terus terjadi atas bangsanya," Sa'doun.
Kejadian pahit tersebut terus menimpa suku Kurdi akibat serangan terus-menerus dari Turki dan Iran.
Sementara itu, pemerintah pusat Irak di Baghdad tak dapat berbuat apa-apa, bahkan pemerintah sipil telah ditarik dari wilayah Irak Utara --yang sejak berakhirnya Perang Teluk 1991 berada di bawah "pengawasan" pasukan multinasional yang dipimpin AS.
Akibat semua bencana yang dialami suku Kurdi di Irak, Pemerintah Baghdad malah disalahkan, kata duta besar Irak tersebut. Padahal, semua masalah yang dialami suku Kurdi di Irak Utara adalah akibat campurtangan kekuatan asing.
Tetapi, akibatnya ialah suku Kurdi harus menerima semua kemalangan, dan bahkan serangan militer ke dalam wilayah Kurdi.
Pada saat yang sama Amerika Serikat dan Inggris, tambahnya, tidak berbuat apa-apa selain mengeksploitasi suku Kurdi untuk menghadapi pemerintah Irak.
Oleh karena itu, Barzani memahami bahwa AS, Inggris atau negara lain "bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah Kurdi".
Tahun 1991 dicapai persetujuan antara Baghdad dan Barzani untuk memberi otonomi kepada suku Kurdi di Irak Utara.
Barzani, menurut Sa'doun, tahu betul bahwa suku Kurdi menikmati kondisi yang jauh lebih baik --keadaan yang "takkan pernah dinikmati suku Kurdi di tempat lain di mana pun juga".
Barzani boleh jadi telah mengadakan pembicaraan dengan Amerika dalam beberapa tahun terakhir ini, kata Sa'doun, tapi ia akhirnya, toh, kembali juga ke rakyatnya dan pemerintah Irak.
Barzani minta bantuan Baghdad untuk menghadapi kekuatan saingannya, Uni Patriotik Kurdistan (PUK) --yang dipimpin oleh Jalal Talabani, dan kekuatan luar, yang menurut Sa'doun adalah Iran.
Berpaling lagi
Akan tetapi, segera setelah kekuatan KDP dan pasukan Irak --yang menurut Sa'doun dikirim untuk menghadapi pasukan Iran-- menghalau para petempur PUK, Barzani sekali lagi berpaling ke Barat.
Kantor berita AFP melaporkan, Barzani berjanji kepada Washington bahwa ia akan mencegah Saddam Hussein menguasai Irak Utara.
Menurut Barzani, yang baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan pembantu Menteri Luar Negeri AS Robert Pelletreau, aliansinya dengan Baghdad untuk mengalahkan PUK adalah persetujuan "satu babak".
Barzani telah meyakinkan Pelletreau bahwa tak ada persetujuan politik antara dia dan Saddam Hussein.
Pemimpin Kurdi yang pada tahun 1980-an terlibat konfrontasi dengan Baghdad itu juga mendesak Washington agar tidak meninggalkan Irak Utara dan mempertahankan misi perlindungan atas suku Kurdi.
Tetapi, harapan Barzani tersebut tampaknya sulit tercapai. Salah satu penyebabnya ialah AS tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan pertikaian antara KDP dan PUK, dan ketika Saddam Hussein mengerahkan tentaranya ke bagian utara, Washington malah menyerang Irak Selatan.
Selain itu, Dinas Intelijen Pusat (CIA) AS bahkan tak dapat menyelamatkan peralatannya di Irak Utara.
Majalah "Time" edisi 23 September 1996 melaporkan bahwa CIA telah mengoperasikan stasiun radio dan televisi secara gelap di Irak Utara untuk mengumandangkan seruan anti-Saddam Hussein.
Selama lima tahun terakhir ini CIA dilaporkan telah melancarkan misi untuk mempersatukan faksi-faksi Kurdi yang bertikai dan oposisi Irak guna menentang Saddam Hussein.
Saat AS dan aliansinya memberlakukan zona keamanan di Irak Utara, salah satu tujuan utamanya ialah untuk menjadikan wilayah itu sebagai pangkalan penentangan terhadap Saddam Hussein.
Kongres AS, menurut "Time", meskipun tidak mendukung perang gerilya habis-habisan, mengizinkan CIA mengeluarkan biaya antara 10 dan 15 juta dolar AS per tahun guna melancarkan operasi gelap di Irak.
Menurut Sa'doun, CIA dalam beberapa tahun terakhir ini sebenarnya telah melancarkan proyek bernilai 100 juta dolar AS guna menggulingkan Saddam Hussein.
Oportunis?
Oportunis kah Massud Barzani? Ketika pertanyaan itu diajukan, Sa'doun menjawab bahwa ia tak ingin menghakimi perilaku orang lain. Barzani dinilainya, hanyalah bagian dari seluruh keadaan.
Sebenarnya apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya bukan lah inti masalah di wilayah Teluk. Ia menilai, jika ada oportunis dalam "permainan ini", maka Amerika lah oportunis itu.
"Bagi saya, sejarah berulang," katanya.
Bulan Agustus 1991 Pemerintah Irak mencapai persetujuan dengan faksi-faksi Kurdi, terutama dengan KDP dan PUK.
Persetujuan tersebut hampir memulihkan kesejahteraan, stabilitas dan kedamaian wilayah Kurdi.
Namun, apa yang dilakukan Amerika saat itu? "Semua faksi Kurdi diundang ke Washington beberapa saat sebelum penandatangan persetujuan itu," kata Sa'doun.
Para pejabat tinggi Amerika mempertanyakan tindakan kelompok Kurdi tersebut, "Karena, mereka melakukan tindakan yang menentang Amerika Serikat".
"Kami berusaha menggulingkan Saddam Hussein dan kalian menandatangani persetujuan dengan dia," kata Sa'doun mengutip ucapa para pejabat AS itu.
Faksi-faksi Kurdi tersebut, menurut dia, juga diancam dan dipaksa menjauhkan diri dari persetujuan itu.
Faksi-faksi Kurdi tersebut juga dijanjikan hal-hal muluk seperti penyediaan perlindungan, kiriman bantuan, bantuan keuangan dan apa saja, tambahnya.
Tetapi, yang terjadi kemudian adalah orang-orang Kurdi tidak diacuhkan dan ditinggalkan saat mereka dalam kesulitan, persis seperti yang dialami Jalal Talabani sekarang. (24/09/96 20:54)
Jakarta, 24/9/96 (ANTARA) - Saat Irak lemah ia berpaling ke Barat, ketika terjepit ia minta bantuan Baghdad dan waktu tekanan kendur ia ingin bebas, tapi pemimpin Partai Demokratik Kurdistan (KDP) Massud Barzani selalu terperangkap dalam permainan AS di wilayah Kurdi Irak.
Aliansinya dengan Baghdad saja sudah banyak yang menilainya aneh. Barzani, pemimpin faksi Kurdi yang kini menguasai sebagian besar wilayah Irak Utara, bersekutu dengan Presiden Irak Saddam Hussein --yang disalahkannya atas kematian dua saudaranya.
Dua dari tiga saudara laki-lakinya hilang secara misterius pada tahun 1983.
Barzani sebagai putra paling kecil Mustapha Barzani --pendiri KDP-- menuduh anak buah Saddam Hussein menculik kedua saudaranya tersebut. Saudaranya yang ketiga meninggal secara wajar tahun 1984.
Tahun 1991 Barzani berusaha selama berbulan-bulan membujuk pemimpin Irak agar memberi status otonomi kepada wilayah Kurdi Irak melalui persetujuan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
Namun, sejak tahun itu pula Barzani berpindah "dari satu tangan kekuatan ke kekuatan lain".
Ketika mengomentari sikap Barzani, "yang sering plin- plan itu", Duta Besar Irak untuk Indonesia DR. Sa'doun Azzubaidy mengatakan kepada ANTARA bahwa Barzani telah minta bantuan dari berbagai pihak termasuk Amerika Serikat dalam upayanya memperbaiki nasib sukunya.
Namun, apa yang ia dapat? "Tak ada. Selain pembunuhan, cengkeraman kelaparan serta nasib buruk yang terus terjadi atas bangsanya," Sa'doun.
Kejadian pahit tersebut terus menimpa suku Kurdi akibat serangan terus-menerus dari Turki dan Iran.
Sementara itu, pemerintah pusat Irak di Baghdad tak dapat berbuat apa-apa, bahkan pemerintah sipil telah ditarik dari wilayah Irak Utara --yang sejak berakhirnya Perang Teluk 1991 berada di bawah "pengawasan" pasukan multinasional yang dipimpin AS.
Akibat semua bencana yang dialami suku Kurdi di Irak, Pemerintah Baghdad malah disalahkan, kata duta besar Irak tersebut. Padahal, semua masalah yang dialami suku Kurdi di Irak Utara adalah akibat campurtangan kekuatan asing.
Tetapi, akibatnya ialah suku Kurdi harus menerima semua kemalangan, dan bahkan serangan militer ke dalam wilayah Kurdi.
Pada saat yang sama Amerika Serikat dan Inggris, tambahnya, tidak berbuat apa-apa selain mengeksploitasi suku Kurdi untuk menghadapi pemerintah Irak.
Oleh karena itu, Barzani memahami bahwa AS, Inggris atau negara lain "bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah Kurdi".
Tahun 1991 dicapai persetujuan antara Baghdad dan Barzani untuk memberi otonomi kepada suku Kurdi di Irak Utara.
Barzani, menurut Sa'doun, tahu betul bahwa suku Kurdi menikmati kondisi yang jauh lebih baik --keadaan yang "takkan pernah dinikmati suku Kurdi di tempat lain di mana pun juga".
Barzani boleh jadi telah mengadakan pembicaraan dengan Amerika dalam beberapa tahun terakhir ini, kata Sa'doun, tapi ia akhirnya, toh, kembali juga ke rakyatnya dan pemerintah Irak.
Barzani minta bantuan Baghdad untuk menghadapi kekuatan saingannya, Uni Patriotik Kurdistan (PUK) --yang dipimpin oleh Jalal Talabani, dan kekuatan luar, yang menurut Sa'doun adalah Iran.
Berpaling lagi
Akan tetapi, segera setelah kekuatan KDP dan pasukan Irak --yang menurut Sa'doun dikirim untuk menghadapi pasukan Iran-- menghalau para petempur PUK, Barzani sekali lagi berpaling ke Barat.
Kantor berita AFP melaporkan, Barzani berjanji kepada Washington bahwa ia akan mencegah Saddam Hussein menguasai Irak Utara.
Menurut Barzani, yang baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan pembantu Menteri Luar Negeri AS Robert Pelletreau, aliansinya dengan Baghdad untuk mengalahkan PUK adalah persetujuan "satu babak".
Barzani telah meyakinkan Pelletreau bahwa tak ada persetujuan politik antara dia dan Saddam Hussein.
Pemimpin Kurdi yang pada tahun 1980-an terlibat konfrontasi dengan Baghdad itu juga mendesak Washington agar tidak meninggalkan Irak Utara dan mempertahankan misi perlindungan atas suku Kurdi.
Tetapi, harapan Barzani tersebut tampaknya sulit tercapai. Salah satu penyebabnya ialah AS tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan pertikaian antara KDP dan PUK, dan ketika Saddam Hussein mengerahkan tentaranya ke bagian utara, Washington malah menyerang Irak Selatan.
Selain itu, Dinas Intelijen Pusat (CIA) AS bahkan tak dapat menyelamatkan peralatannya di Irak Utara.
Majalah "Time" edisi 23 September 1996 melaporkan bahwa CIA telah mengoperasikan stasiun radio dan televisi secara gelap di Irak Utara untuk mengumandangkan seruan anti-Saddam Hussein.
Selama lima tahun terakhir ini CIA dilaporkan telah melancarkan misi untuk mempersatukan faksi-faksi Kurdi yang bertikai dan oposisi Irak guna menentang Saddam Hussein.
Saat AS dan aliansinya memberlakukan zona keamanan di Irak Utara, salah satu tujuan utamanya ialah untuk menjadikan wilayah itu sebagai pangkalan penentangan terhadap Saddam Hussein.
Kongres AS, menurut "Time", meskipun tidak mendukung perang gerilya habis-habisan, mengizinkan CIA mengeluarkan biaya antara 10 dan 15 juta dolar AS per tahun guna melancarkan operasi gelap di Irak.
Menurut Sa'doun, CIA dalam beberapa tahun terakhir ini sebenarnya telah melancarkan proyek bernilai 100 juta dolar AS guna menggulingkan Saddam Hussein.
Oportunis?
Oportunis kah Massud Barzani? Ketika pertanyaan itu diajukan, Sa'doun menjawab bahwa ia tak ingin menghakimi perilaku orang lain. Barzani dinilainya, hanyalah bagian dari seluruh keadaan.
Sebenarnya apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya bukan lah inti masalah di wilayah Teluk. Ia menilai, jika ada oportunis dalam "permainan ini", maka Amerika lah oportunis itu.
"Bagi saya, sejarah berulang," katanya.
Bulan Agustus 1991 Pemerintah Irak mencapai persetujuan dengan faksi-faksi Kurdi, terutama dengan KDP dan PUK.
Persetujuan tersebut hampir memulihkan kesejahteraan, stabilitas dan kedamaian wilayah Kurdi.
Namun, apa yang dilakukan Amerika saat itu? "Semua faksi Kurdi diundang ke Washington beberapa saat sebelum penandatangan persetujuan itu," kata Sa'doun.
Para pejabat tinggi Amerika mempertanyakan tindakan kelompok Kurdi tersebut, "Karena, mereka melakukan tindakan yang menentang Amerika Serikat".
"Kami berusaha menggulingkan Saddam Hussein dan kalian menandatangani persetujuan dengan dia," kata Sa'doun mengutip ucapa para pejabat AS itu.
Faksi-faksi Kurdi tersebut, menurut dia, juga diancam dan dipaksa menjauhkan diri dari persetujuan itu.
Faksi-faksi Kurdi tersebut juga dijanjikan hal-hal muluk seperti penyediaan perlindungan, kiriman bantuan, bantuan keuangan dan apa saja, tambahnya.
Tetapi, yang terjadi kemudian adalah orang-orang Kurdi tidak diacuhkan dan ditinggalkan saat mereka dalam kesulitan, persis seperti yang dialami Jalal Talabani sekarang. (24/09/96 20:54)
Rabu, 14 Mei 2008
AS MENGGELAR PASUKAN UNTUK MELINDUNGI ATAU MENYERANG?
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 30/9 (ANTARA) - Amerika Serikat pertengahan September mengerahkan kekuatan tempur ke Teluk dengan alasan untuk melindungi kepentingan tapi Irak "jadi kalang kabut" dalam upaya membela dan menyelamatkan diri.
Washington mengerahkan tambahan 5.000 personil militer dan beberapa pesawat tempur ke Kuwait pertengahan September tanpa perduli reaksi banyak negara sehubungan dengan serangan militernya ke Irak Selatan awal bulan yang sama.
Ketika Washington menyerang Irak Selatan pada 3 dan 4 September, hanya Inggris mendukung tindakan AS itu. Negara-negara Arab pada umumnya mengecam tindakan tersebut.
Namun Presiden AS Bill Clinton pertengahan September memerintahkan keberangkatan tambahan 5.000 prajurit AS ke Kuwait untuk bergabung dengan 1.200 prajurit Washington yang sudah berada di keemiran kecil yang kaya akan minyak tersebut.
AS juga mengerahkan delapan pesawat pembom-tempur Stealth F-117A serta kapal induk USS Enterprise, yang mengangkut 75 pesawat tempur, untuk bergabung dengan kapal induk USS Carl Vinson.
Selain itu, beberapa pesawat pembom B-52 juga dikerahkan dari pulau Diego Garcia, Inggris.
Penggelaran perlengkapan perang tersebut mencerminkan keraguan AS terhadap pernyataan Irak, yang ingin meredakan ketegangan yang terjadi akibat pertempuran di Irak Utara.
Ketika dimintai komentar mengenai itikad sesungguhnya penggelaran militer AS di negerinya, Duta Besar Kuwait di Jakarta Jasem Almubaraki menyatakan setelah Kuwait dibebaskan pada 1991, dicapai kesepakatan antara keemiran itu dan AS untuk melakukan "pelatihan militer" di wilayah Kuwait.
Untuk melaksanakan tugas tersebut AS menambah jumlah personil dari antara 1.500 dan 2.000 prajurit menjadi 5.000 prajurit.
"Ini adalah tambahan personil untuk melakukan pelatihan militer serta mempersiapkan diri guna menghadapi pertempuran jika Saddam Hussein sekali lagi berfikir guna menyerbu Kuwait,"
"Jadi di satu sisi, ini adalah penerapan persetujuan Kuwait-AS dan di sisi lain sebagai tindakan perimbangan. Saya percaya Kuwait, sebagai negara berdaulat, berhak melakukan tindakan itu."
Apakah Kuwait sekali lagi terancam oleh pemerintah Baghdad? "Saya beritahu anda sesuatu; tahun 1990 Irak menyerbu Kuwait. Tahun 1994 Saddam Hussein mengancam dengan menempatkan pasukannya di dekat perbatasan Kuwait," jawab Jasem.
Belum lama ini, tambahnya, Deputi Perdana Menteri Irak Tareq Aziz mengatakan jika Kuwait menerima pesawat-pesawat Amerika di wilayahnya, itu berarti "tindakan perang".
"Kami tidak bermaksud melancarkan perang melawan Irak. Kami bukan agresor. Irak lah sang agresor, dan Kuwait adalah korbannya. Karena itu kami menganggap ucapan Tareq Aziz sebagai ancaman nyata terhadap Kuwait," katanya.
Jika AS setulusnya ingin melindungi Kuwait dari ancaman Irak, mengapa Washington menarik salah satu kapal induknya dari Teluk?
"Saya bukan militer," kata Jasem. "Ini harus diserahkan kepada militer, karena militer akan lebih mampu menjawab pertanyaan tersebut."
"Kami yakin Amerika Serikat melaksanakan kewajibannya atas Kuwait sehubungan dengan persetujuan pertahanan bersama. Amerika melakukan tugasnya dengan sejujurnya," katanya.
Namun apakah satu atau dua kapal induk berada di Teluk bukan masalah, karena satu kapal induk memang sudah ada di wilayah yang mudah bergolak itu, kata Jasem.
"Karena keadaan tegang, pemerintah AS memutuskan untuk mengirim kapal induk lain dari Adriatik. Militer lah yang memutuskan apakah satu kapal induk cukup atau tidak untuk menghadapi pasukan Saddam Hussein."
Ketika dihadapkan dengan pernyataan Clinton bahwa ia ingin melindungi Kuwait, kemudian ia mengerahkan kapal induk dan delapan pesawat pembom Stealth F-117A dan beberapa pesawat tempur F-16 ke Teluk, Jasem mengatakan, "Ini harus diserahkan kepada Presiden Clinton."
Namun sejauh menyangkut Kuwait, tambahnya, "kami kira selama Saddam Hussein berkuasa, Kuwait akan selalu terancam".
"Ini lah filsafat kami; selama Saddam Husein menguasai Irak, takkan ada perdamaian dan takkan ada keamanan," katanya.
Lindungi siapa?
Akan tetapi Duta Besar Irak untuk Indonesia Dr. Sa'doun Azzubaidy bertanya-tanya sebenarnya AS ingin melindungi siapa dan dari ancaman siapa?
Dalam wawancara dengan ANTARA, ia mengatakan Washington sebenarnya telah sering menyampaikan keinginannya untuk melindungi kepentingannya sendiri di Teluk.
"AS tidak malu mengucapkan minyak sebagai kepentingan utamanya. (Bekas presiden George) Bush mengatakannya tahun 1991, beberapa saat sebelum menyerang Irak. (Bekas presiden Richard) Nixon biasa mengatakannya. (Bekas presiden Ronald) Reagan selalu mengatakan itu," katanya.
"Mereka (pemerintah AS) sejak dulu selalu menggunakan argumentasi berbeda untuk mempertahankan kehadiran militer di Teluk," katanya.
Mulanya AS menyatakan militernya diperlukan untuk menghadapi bekas Uni Sovyet, lalu Washington menyatakan, "Tidak! kami ingin menjamin arus minyak mengalir terus karena terancam gangguan akibat perang Irak-Iran (1980-88)," tambahnya.
Namun Uni Sovyet ambruk dan "Perang Dingin" berakhir, dan perang Irak-Iran juga berhenti.
"Saddam Hussein, sewaktu menjadi ketua Dewan Kerjasama Arab, berpidato di Amman Februari 1990. Ia mengatakan sesuatu yang sangat sederhana. Negara Adidaya ini (AS) harus mengakhiri kehadiran kapal-kapal perangnya di perairan kita," kata Sa'doun.
Alasannya ialah dengan berakhirnya masalah-masalah tersebut, AS tak perlu lagi mempertahankan kehadiran militernya di Teluk.
Ketika masalah itu dibahas dalam pertemuan puncak di Irak pada tahun yang sama, Amerika Serikat marah besar, katanya, semata-mata karena Baghdad menyerukan pembersihan wilayah Teluk dari militer asing.
Namun tujuan utama Amerika ialah untuk menguasai wilayah Teluk.
"Jadi, saat mereka (pemerintah AS) mengerahkan kekuatan militernya ke Teluk saat ini, itu hanyalah untuk melanjutkan tujuan strategis tersebut," tambahnya.
"Sepanjang pengalaman kami, kami tak pernah menyaksikan Amerika mengerahkan militer ke Teluk tanpa menyerang Irak," katanya.
Itu sebabnya Irak merasa prihatin dengan pengerahan militer AS di Kuwait saat ini.
Sebenarnya, menurut Sa'doun, Amerika mengerahkan militer di luar kemauan negara-negara Teluk. "Sebabnya ialah negara-negara di Teluk membayar buat pasukan ini," katanya.
Jika pengerahan pasukan itu untuk menghadapi ancaman, "ancaman dari siapa?", kata Sa'doun mempertanyakan.
"Apakah ancaman dari Irak? Irak tidak mengancam siapa- siapan. Irak malah sibuk menyelamatkan diri dari serangan Amerika," katanya.
Sa'doun menilai AS sebenarnya lebih suka melancarkan serangan daripada menyelesaikan persoalan. (29/09/96 10:09)
Jakarta, 30/9 (ANTARA) - Amerika Serikat pertengahan September mengerahkan kekuatan tempur ke Teluk dengan alasan untuk melindungi kepentingan tapi Irak "jadi kalang kabut" dalam upaya membela dan menyelamatkan diri.
Washington mengerahkan tambahan 5.000 personil militer dan beberapa pesawat tempur ke Kuwait pertengahan September tanpa perduli reaksi banyak negara sehubungan dengan serangan militernya ke Irak Selatan awal bulan yang sama.
Ketika Washington menyerang Irak Selatan pada 3 dan 4 September, hanya Inggris mendukung tindakan AS itu. Negara-negara Arab pada umumnya mengecam tindakan tersebut.
Namun Presiden AS Bill Clinton pertengahan September memerintahkan keberangkatan tambahan 5.000 prajurit AS ke Kuwait untuk bergabung dengan 1.200 prajurit Washington yang sudah berada di keemiran kecil yang kaya akan minyak tersebut.
AS juga mengerahkan delapan pesawat pembom-tempur Stealth F-117A serta kapal induk USS Enterprise, yang mengangkut 75 pesawat tempur, untuk bergabung dengan kapal induk USS Carl Vinson.
Selain itu, beberapa pesawat pembom B-52 juga dikerahkan dari pulau Diego Garcia, Inggris.
Penggelaran perlengkapan perang tersebut mencerminkan keraguan AS terhadap pernyataan Irak, yang ingin meredakan ketegangan yang terjadi akibat pertempuran di Irak Utara.
Ketika dimintai komentar mengenai itikad sesungguhnya penggelaran militer AS di negerinya, Duta Besar Kuwait di Jakarta Jasem Almubaraki menyatakan setelah Kuwait dibebaskan pada 1991, dicapai kesepakatan antara keemiran itu dan AS untuk melakukan "pelatihan militer" di wilayah Kuwait.
Untuk melaksanakan tugas tersebut AS menambah jumlah personil dari antara 1.500 dan 2.000 prajurit menjadi 5.000 prajurit.
"Ini adalah tambahan personil untuk melakukan pelatihan militer serta mempersiapkan diri guna menghadapi pertempuran jika Saddam Hussein sekali lagi berfikir guna menyerbu Kuwait,"
"Jadi di satu sisi, ini adalah penerapan persetujuan Kuwait-AS dan di sisi lain sebagai tindakan perimbangan. Saya percaya Kuwait, sebagai negara berdaulat, berhak melakukan tindakan itu."
Apakah Kuwait sekali lagi terancam oleh pemerintah Baghdad? "Saya beritahu anda sesuatu; tahun 1990 Irak menyerbu Kuwait. Tahun 1994 Saddam Hussein mengancam dengan menempatkan pasukannya di dekat perbatasan Kuwait," jawab Jasem.
Belum lama ini, tambahnya, Deputi Perdana Menteri Irak Tareq Aziz mengatakan jika Kuwait menerima pesawat-pesawat Amerika di wilayahnya, itu berarti "tindakan perang".
"Kami tidak bermaksud melancarkan perang melawan Irak. Kami bukan agresor. Irak lah sang agresor, dan Kuwait adalah korbannya. Karena itu kami menganggap ucapan Tareq Aziz sebagai ancaman nyata terhadap Kuwait," katanya.
Jika AS setulusnya ingin melindungi Kuwait dari ancaman Irak, mengapa Washington menarik salah satu kapal induknya dari Teluk?
"Saya bukan militer," kata Jasem. "Ini harus diserahkan kepada militer, karena militer akan lebih mampu menjawab pertanyaan tersebut."
"Kami yakin Amerika Serikat melaksanakan kewajibannya atas Kuwait sehubungan dengan persetujuan pertahanan bersama. Amerika melakukan tugasnya dengan sejujurnya," katanya.
Namun apakah satu atau dua kapal induk berada di Teluk bukan masalah, karena satu kapal induk memang sudah ada di wilayah yang mudah bergolak itu, kata Jasem.
"Karena keadaan tegang, pemerintah AS memutuskan untuk mengirim kapal induk lain dari Adriatik. Militer lah yang memutuskan apakah satu kapal induk cukup atau tidak untuk menghadapi pasukan Saddam Hussein."
Ketika dihadapkan dengan pernyataan Clinton bahwa ia ingin melindungi Kuwait, kemudian ia mengerahkan kapal induk dan delapan pesawat pembom Stealth F-117A dan beberapa pesawat tempur F-16 ke Teluk, Jasem mengatakan, "Ini harus diserahkan kepada Presiden Clinton."
Namun sejauh menyangkut Kuwait, tambahnya, "kami kira selama Saddam Hussein berkuasa, Kuwait akan selalu terancam".
"Ini lah filsafat kami; selama Saddam Husein menguasai Irak, takkan ada perdamaian dan takkan ada keamanan," katanya.
Lindungi siapa?
Akan tetapi Duta Besar Irak untuk Indonesia Dr. Sa'doun Azzubaidy bertanya-tanya sebenarnya AS ingin melindungi siapa dan dari ancaman siapa?
Dalam wawancara dengan ANTARA, ia mengatakan Washington sebenarnya telah sering menyampaikan keinginannya untuk melindungi kepentingannya sendiri di Teluk.
"AS tidak malu mengucapkan minyak sebagai kepentingan utamanya. (Bekas presiden George) Bush mengatakannya tahun 1991, beberapa saat sebelum menyerang Irak. (Bekas presiden Richard) Nixon biasa mengatakannya. (Bekas presiden Ronald) Reagan selalu mengatakan itu," katanya.
"Mereka (pemerintah AS) sejak dulu selalu menggunakan argumentasi berbeda untuk mempertahankan kehadiran militer di Teluk," katanya.
Mulanya AS menyatakan militernya diperlukan untuk menghadapi bekas Uni Sovyet, lalu Washington menyatakan, "Tidak! kami ingin menjamin arus minyak mengalir terus karena terancam gangguan akibat perang Irak-Iran (1980-88)," tambahnya.
Namun Uni Sovyet ambruk dan "Perang Dingin" berakhir, dan perang Irak-Iran juga berhenti.
"Saddam Hussein, sewaktu menjadi ketua Dewan Kerjasama Arab, berpidato di Amman Februari 1990. Ia mengatakan sesuatu yang sangat sederhana. Negara Adidaya ini (AS) harus mengakhiri kehadiran kapal-kapal perangnya di perairan kita," kata Sa'doun.
Alasannya ialah dengan berakhirnya masalah-masalah tersebut, AS tak perlu lagi mempertahankan kehadiran militernya di Teluk.
Ketika masalah itu dibahas dalam pertemuan puncak di Irak pada tahun yang sama, Amerika Serikat marah besar, katanya, semata-mata karena Baghdad menyerukan pembersihan wilayah Teluk dari militer asing.
Namun tujuan utama Amerika ialah untuk menguasai wilayah Teluk.
"Jadi, saat mereka (pemerintah AS) mengerahkan kekuatan militernya ke Teluk saat ini, itu hanyalah untuk melanjutkan tujuan strategis tersebut," tambahnya.
"Sepanjang pengalaman kami, kami tak pernah menyaksikan Amerika mengerahkan militer ke Teluk tanpa menyerang Irak," katanya.
Itu sebabnya Irak merasa prihatin dengan pengerahan militer AS di Kuwait saat ini.
Sebenarnya, menurut Sa'doun, Amerika mengerahkan militer di luar kemauan negara-negara Teluk. "Sebabnya ialah negara-negara di Teluk membayar buat pasukan ini," katanya.
Jika pengerahan pasukan itu untuk menghadapi ancaman, "ancaman dari siapa?", kata Sa'doun mempertanyakan.
"Apakah ancaman dari Irak? Irak tidak mengancam siapa- siapan. Irak malah sibuk menyelamatkan diri dari serangan Amerika," katanya.
Sa'doun menilai AS sebenarnya lebih suka melancarkan serangan daripada menyelesaikan persoalan. (29/09/96 10:09)
PERSETUJUAN MINYAK BUAT PANGAN SANDERA KRISIS IRAK-AS
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 28/9 (ANTARA) - Kendati dimaksudkan untuk meringankan penderitaan rakyat Irak, penerapan persetujuan penjualan minyak buat pangan, yang dicapai bulan Mei, terkatung-katung akibat krisis paling akhir Irak-AS, sementara penderitaan tetap mencengkeram rakyat negeri 1001 malam tersebut.
Penundaan penerapan persetujuan tersebut, menurut AS, berkaitan dengan keadaan di Irak Utara.
Berdasarkan persetujuan itu, Irak diperkenankan menjual minyak senilai dua miliar dolar AS selama enam bulan.
Duta Besar AS untuk PBB Madeleine Albright, sebagaimana dilaporkan AFP, menyatakan Presiden Irak Saddam Hussein harus menjamin bahwa Arbil (Irak Utara) aman bagi para pemantau PBB sebelum persetujuan tersebut dapat dilaksanakan.
Menurut Duta Besar Irak untuk Jakarta Dr. Sa'doun Az- Zubaidy, penerapan persetujuan itu lah yang menjadi sebab pemimpin Uni Patriotik Kurdistan (PUK) Jalal Talabani memicu bahaya di Irak Utara.
"Persetujuan tersebut disepakati oleh Irak dan PBB bulan Mei, tapi penerapannya tertunda terus akibat campur tangan AS dan Inggris di Dewan Keamanan," katanya dalam suatu wawancara dengan ANTARA.
Kedua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu selalu berusaha menekan Dewan Keamanan dengan tujuan untuk mencegah pemerintah Irak memperoleh "peluang untuk bernafas", katanya.
Tetapi dalam wawancara terpisah, Duta Besar Kuwait Jasem Al-Mubaraki menyatakan Saddam Hussein lah yang menunda persetujuan tersebut selama satu tahun.
Namun Sa'doun menuduh AS tetap berusaha menghambat dengan cara "main belakang" dengan cara menyulut kerusuhan di lapangan di dalam wilayah Irak.
Sebabnya ialah jika persetujuan penjualan minyak buat pangan diterapkan, sebagian besar minyak akan diekspor melalui pipa di Turki demikian juga halnya dengan pemasokan barang yang diperlukan Irak juga akan melalui Turki.
"Mereka (pemerintah AS) ingin agen mereka, Jalal Talabani, menguasai wilayah tersebut yang akan menjadi saluran utama pengiriman minyak dan pemasokan barang dari dan ke Irak," katanya.
Kalau saja Talabani berhasil menggusur Barzani, pemimpin PUK itu akan melakukan "apa yang diperintahkan majikannya", kata Sa'doun.
Tetapi, menurut duta besar Kuwait di Jakarta, Saddam Hussein lah yang menyulut masalah di Irak Utara.
"Kami sebenarnya hampir mencapai kesepakatan bagi penerapan persetujuan itu. Tiba-tiba (tentara) Saddam Hussein datang ke Arbil di Irak Utara, dan membuat masalah baru," katanya.
"Sekarang keadaan jadi sulit. Bagaimana kami dapat membagikan makanan ke daerah yang dikuasai tentara Saddam Hussein. Tujuan utama PBB ialah untuk menjamin bahwa makanan benar-benar sampai ke tangan yang tepat," katanya.
Itu berarti makanan harus diberikan kepada rakyat Irak dan bukan kepada tentara Irak, katanya.
Meskipun begitu duta besar Kuwait tersebut, "dengan setulus hati berharap" bahwa resolusi Nomor 986 PBB tersebut dapat segera dilaksanakan dan rakyat Irak --yang kini dilanda kemiskinan serta kesengsaraan-- akan segera memperoleh makanan dan obat.
"Kami di Kuwait adalah korban serbuan. Kendati demikian, kami tetap menganggap rakyat Irak sebagai saudara sebangsa dan seagama. Kami tidak memiliki masalah dengan rakyat Irak," katanya. Oleh karena itu, ia berharap rakyat Irak akan dapat segera terbebas dari penderitaan.
Zona larangan terbang
Sementara nasib persetujuan minyak buat pangan masih terkatung-katung, bahkan diragukan akan dapat dilaksanakan sebelum tanggal 5 November --saat pemilihan umum di AS, Washington, menurut Sa'doun, sebenarnya memiliki sasaran lain yang lebih utama.
"Upaya menghambat penerapan persetujuan minyak buat pangan hanyalah salah satu tujuan. Sasaran utama AS ialah perluasan zona larangan terbang di Irak," kata duta besar Irak itu.
Ketika didesak mengenai kemungkinan persetujuan minyak buat pangan sebagai dasar tindakan AS belum lama ini di Irak, Sa'doun menyatakan: "Saya tak mengatakan begitu. Saya akan menyatakan dengan cara berbeda. Persetujuan tersebut adalah salah satu sasaran persekongkolan itu. Tetapi sasaran utamanya ialah untuk melumpuhkan seluruh Irak."
"Kami sekarang telah terbiasa dengan cara Amerika menggunakan segala macam dalih," tambahnya.
Tujuannya ialah untuk merusak stabilitas Irak. "Mereka (pemerintah AS) telah menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan segala cara yang ada; mereka tak ragu mengeluarkan banyak uang, menggunakan tindakan terselubung termasuk CIA dan militer serta saluran diplomatik".
"AS juga bermaksud membuat lapar rakyat Irak serta menggulingkan pemerintah Irak," katanya. Itu lah semua kebijakan dan strategi Amerika, tambahnya.
Namun di balik semua tindakan AS saat ini terdapat sasaran terbesar AS. "Ini adalah masalah utama saat ini," katanya.
Masalah tersebut adalah zona larangan terbang. Duta besar Irak itu menganggap perluasan zona larangan terbang di Irak Selatan sebagai "tindakan tidak sah".
Alasannya? "Amerika, bersama Inggris, berusaha memperluas zona larangan terbang, dengan alasan kemanusiaan tapi tanpa mandat PBB, tanpa dukungan dan persetujuan masyarakat internasional," kata Sa'doun.
Segera setelah Saddam Hussein mengerahkan tentara untuk membantu Partai Demokratik Kurdistan (KDP) melawan Uni Patriotik Kurdistan (PUK) di Irak Utara, AS menyerang Irak Selatan.
Washington kemudian memperluas zona larangan terbang di wilayah itu dari 32 derajat sampai 36 derajat garis lintang.
Presiden AS Bill Clinton dilaporkan kantor-kantor berita transnasional telah menyatakan bahwa perluasan zona larangan terbang tersebut telah membuat Saddam Hussein "terkungkung dalam kotak".
Saddam Hussein sekarang tidak lagi dapat menjadi ancaman bagi tetangga-tetangganya, kata Clinton.
Akan tetapi Sa'doun berpendapat lain. "Mereka (AS dan Inggris) memberlakukan zona itu dengan cara negara adidaya yang kejam."
Tujuan pemberlakuan zona tersebut ialah untuk memecah Irak tapi tidak mendapat dukungan internasional. "Itu sebabnya mereka membawa pasukan bahkan tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan negara-negara di Timur Tengah," katanya.
"Mereka (pemerintah AS) bertindak seakan-akan Irak, Kuwait, Arab Saudi dan Teluk adalah halaman belakang Amerika sehingga AS dapat seenaknya mendatangkan tentaranya," kata Sa'doun.
AS, katanya, seenaknya menyerang Irak dengan rudal- rudal jelajah Tomahawk dan membunuhi rakyat Irak tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan PBB.
"Ini lah sikap mental main gerak dan sombong Amerika saat ini," katanya.
Namun duta besar Kuwait di Jakarta menyatakan AS tidak bermaksud menyerang atau menyerbu Irak.
"Saya kira tujuan AS ialah untuk melindungi kepentingan vitalnya di Teluk," kata Jasem.
Saat diminta menjelaskan mengenai kepentingan AS di Teluk, Jasem mengatakan mungkin saja kepentingan AS adalah minyak.
"Tetapi AS, sebagai negara adidaya, juga memiliki kepentingan dengan stabilitas wilayah Teluk dan menjamin bahwa Irak mematuhi semua resolusi PBB," kata Jasem.
Namun duta besar Irak berpendapat Washington sudah kehabisan alasan karena Baghdad "telah mematuhi semua resolusi PBB".
Berdasarkan resolusi PBB yang mengakhiri Perang Teluk tahun 1991, Irak diharuskan menghancurkan semua senjata penghancur massalnya sebelum sanksi dagang dan ekonomi PBB dicabut.
Duta besar Irak tersebut juga mencela sikap AS sebagai negara adidaya karena tidak mengacuhkan PBB dalam bertindak terhadap Irak.
Sa'doun mengutip ucapan Duta Besar AS di PBB Madeleine Albright bahwa "kadangkala Dewan Keaman PBB tidak setuju. Kadangkala Dewan Keaman adalah cara yang paling tak efektif untuk melakukan tindakan".
"Maksudnya ialah kita harus bertindak dengan cara lain jika tak dapat melakukannya melalui Dewan Keamanan. Persetan dengan Dewan Keamanan," kata Sa'doun mengutip ucapan Albright. (28/09/96 17:51)
Jakarta, 28/9 (ANTARA) - Kendati dimaksudkan untuk meringankan penderitaan rakyat Irak, penerapan persetujuan penjualan minyak buat pangan, yang dicapai bulan Mei, terkatung-katung akibat krisis paling akhir Irak-AS, sementara penderitaan tetap mencengkeram rakyat negeri 1001 malam tersebut.
Penundaan penerapan persetujuan tersebut, menurut AS, berkaitan dengan keadaan di Irak Utara.
Berdasarkan persetujuan itu, Irak diperkenankan menjual minyak senilai dua miliar dolar AS selama enam bulan.
Duta Besar AS untuk PBB Madeleine Albright, sebagaimana dilaporkan AFP, menyatakan Presiden Irak Saddam Hussein harus menjamin bahwa Arbil (Irak Utara) aman bagi para pemantau PBB sebelum persetujuan tersebut dapat dilaksanakan.
Menurut Duta Besar Irak untuk Jakarta Dr. Sa'doun Az- Zubaidy, penerapan persetujuan itu lah yang menjadi sebab pemimpin Uni Patriotik Kurdistan (PUK) Jalal Talabani memicu bahaya di Irak Utara.
"Persetujuan tersebut disepakati oleh Irak dan PBB bulan Mei, tapi penerapannya tertunda terus akibat campur tangan AS dan Inggris di Dewan Keamanan," katanya dalam suatu wawancara dengan ANTARA.
Kedua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu selalu berusaha menekan Dewan Keamanan dengan tujuan untuk mencegah pemerintah Irak memperoleh "peluang untuk bernafas", katanya.
Tetapi dalam wawancara terpisah, Duta Besar Kuwait Jasem Al-Mubaraki menyatakan Saddam Hussein lah yang menunda persetujuan tersebut selama satu tahun.
Namun Sa'doun menuduh AS tetap berusaha menghambat dengan cara "main belakang" dengan cara menyulut kerusuhan di lapangan di dalam wilayah Irak.
Sebabnya ialah jika persetujuan penjualan minyak buat pangan diterapkan, sebagian besar minyak akan diekspor melalui pipa di Turki demikian juga halnya dengan pemasokan barang yang diperlukan Irak juga akan melalui Turki.
"Mereka (pemerintah AS) ingin agen mereka, Jalal Talabani, menguasai wilayah tersebut yang akan menjadi saluran utama pengiriman minyak dan pemasokan barang dari dan ke Irak," katanya.
Kalau saja Talabani berhasil menggusur Barzani, pemimpin PUK itu akan melakukan "apa yang diperintahkan majikannya", kata Sa'doun.
Tetapi, menurut duta besar Kuwait di Jakarta, Saddam Hussein lah yang menyulut masalah di Irak Utara.
"Kami sebenarnya hampir mencapai kesepakatan bagi penerapan persetujuan itu. Tiba-tiba (tentara) Saddam Hussein datang ke Arbil di Irak Utara, dan membuat masalah baru," katanya.
"Sekarang keadaan jadi sulit. Bagaimana kami dapat membagikan makanan ke daerah yang dikuasai tentara Saddam Hussein. Tujuan utama PBB ialah untuk menjamin bahwa makanan benar-benar sampai ke tangan yang tepat," katanya.
Itu berarti makanan harus diberikan kepada rakyat Irak dan bukan kepada tentara Irak, katanya.
Meskipun begitu duta besar Kuwait tersebut, "dengan setulus hati berharap" bahwa resolusi Nomor 986 PBB tersebut dapat segera dilaksanakan dan rakyat Irak --yang kini dilanda kemiskinan serta kesengsaraan-- akan segera memperoleh makanan dan obat.
"Kami di Kuwait adalah korban serbuan. Kendati demikian, kami tetap menganggap rakyat Irak sebagai saudara sebangsa dan seagama. Kami tidak memiliki masalah dengan rakyat Irak," katanya. Oleh karena itu, ia berharap rakyat Irak akan dapat segera terbebas dari penderitaan.
Zona larangan terbang
Sementara nasib persetujuan minyak buat pangan masih terkatung-katung, bahkan diragukan akan dapat dilaksanakan sebelum tanggal 5 November --saat pemilihan umum di AS, Washington, menurut Sa'doun, sebenarnya memiliki sasaran lain yang lebih utama.
"Upaya menghambat penerapan persetujuan minyak buat pangan hanyalah salah satu tujuan. Sasaran utama AS ialah perluasan zona larangan terbang di Irak," kata duta besar Irak itu.
Ketika didesak mengenai kemungkinan persetujuan minyak buat pangan sebagai dasar tindakan AS belum lama ini di Irak, Sa'doun menyatakan: "Saya tak mengatakan begitu. Saya akan menyatakan dengan cara berbeda. Persetujuan tersebut adalah salah satu sasaran persekongkolan itu. Tetapi sasaran utamanya ialah untuk melumpuhkan seluruh Irak."
"Kami sekarang telah terbiasa dengan cara Amerika menggunakan segala macam dalih," tambahnya.
Tujuannya ialah untuk merusak stabilitas Irak. "Mereka (pemerintah AS) telah menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan segala cara yang ada; mereka tak ragu mengeluarkan banyak uang, menggunakan tindakan terselubung termasuk CIA dan militer serta saluran diplomatik".
"AS juga bermaksud membuat lapar rakyat Irak serta menggulingkan pemerintah Irak," katanya. Itu lah semua kebijakan dan strategi Amerika, tambahnya.
Namun di balik semua tindakan AS saat ini terdapat sasaran terbesar AS. "Ini adalah masalah utama saat ini," katanya.
Masalah tersebut adalah zona larangan terbang. Duta besar Irak itu menganggap perluasan zona larangan terbang di Irak Selatan sebagai "tindakan tidak sah".
Alasannya? "Amerika, bersama Inggris, berusaha memperluas zona larangan terbang, dengan alasan kemanusiaan tapi tanpa mandat PBB, tanpa dukungan dan persetujuan masyarakat internasional," kata Sa'doun.
Segera setelah Saddam Hussein mengerahkan tentara untuk membantu Partai Demokratik Kurdistan (KDP) melawan Uni Patriotik Kurdistan (PUK) di Irak Utara, AS menyerang Irak Selatan.
Washington kemudian memperluas zona larangan terbang di wilayah itu dari 32 derajat sampai 36 derajat garis lintang.
Presiden AS Bill Clinton dilaporkan kantor-kantor berita transnasional telah menyatakan bahwa perluasan zona larangan terbang tersebut telah membuat Saddam Hussein "terkungkung dalam kotak".
Saddam Hussein sekarang tidak lagi dapat menjadi ancaman bagi tetangga-tetangganya, kata Clinton.
Akan tetapi Sa'doun berpendapat lain. "Mereka (AS dan Inggris) memberlakukan zona itu dengan cara negara adidaya yang kejam."
Tujuan pemberlakuan zona tersebut ialah untuk memecah Irak tapi tidak mendapat dukungan internasional. "Itu sebabnya mereka membawa pasukan bahkan tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan negara-negara di Timur Tengah," katanya.
"Mereka (pemerintah AS) bertindak seakan-akan Irak, Kuwait, Arab Saudi dan Teluk adalah halaman belakang Amerika sehingga AS dapat seenaknya mendatangkan tentaranya," kata Sa'doun.
AS, katanya, seenaknya menyerang Irak dengan rudal- rudal jelajah Tomahawk dan membunuhi rakyat Irak tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan PBB.
"Ini lah sikap mental main gerak dan sombong Amerika saat ini," katanya.
Namun duta besar Kuwait di Jakarta menyatakan AS tidak bermaksud menyerang atau menyerbu Irak.
"Saya kira tujuan AS ialah untuk melindungi kepentingan vitalnya di Teluk," kata Jasem.
Saat diminta menjelaskan mengenai kepentingan AS di Teluk, Jasem mengatakan mungkin saja kepentingan AS adalah minyak.
"Tetapi AS, sebagai negara adidaya, juga memiliki kepentingan dengan stabilitas wilayah Teluk dan menjamin bahwa Irak mematuhi semua resolusi PBB," kata Jasem.
Namun duta besar Irak berpendapat Washington sudah kehabisan alasan karena Baghdad "telah mematuhi semua resolusi PBB".
Berdasarkan resolusi PBB yang mengakhiri Perang Teluk tahun 1991, Irak diharuskan menghancurkan semua senjata penghancur massalnya sebelum sanksi dagang dan ekonomi PBB dicabut.
Duta besar Irak tersebut juga mencela sikap AS sebagai negara adidaya karena tidak mengacuhkan PBB dalam bertindak terhadap Irak.
Sa'doun mengutip ucapan Duta Besar AS di PBB Madeleine Albright bahwa "kadangkala Dewan Keaman PBB tidak setuju. Kadangkala Dewan Keaman adalah cara yang paling tak efektif untuk melakukan tindakan".
"Maksudnya ialah kita harus bertindak dengan cara lain jika tak dapat melakukannya melalui Dewan Keamanan. Persetan dengan Dewan Keamanan," kata Sa'doun mengutip ucapan Albright. (28/09/96 17:51)
Jumat, 09 Mei 2008
SADDAM BERUSAHA PUPUS "PUKULAN" AKIBAT PEMBELOTAN
Oleh Chaidar Abdullah
Baghdad, 19/10 (ANTARA) - Presiden Irak Saddam Hussein -- yang meraih mayoritas mutlak dalam referendum yang baru pertama kali diadakan sejak ia memangku jabatan sekitar 27 tahun -- berusaha mengangkat kembali dukungan rakyatnya.
Ia juga berupaya mendobrak pendapat-pendapat negatif terhadap dirinya sejak pembelotan menantu dan keponakannya Agustus lalu.
Untuk menarik perhatian dunia berkaitan dengan popularitasnya di dalam negeri, ia menyelenggarakan referendum pada 15 Oktober untuk menentukan apakah rakyat Irak akan mendukungnya buat masa jabatan tujuh tahun mendatang.
"Tindakan berani" presiden Irak kelahiran provinsi Tikrit itu memang tidak sia-sia, Senin (16/10) pukul 10.00 waktu setempat, pejabat tinggi nomor dua setelah dirinya di Dewan Komando Revolusioner, Izzat Ibrahim, mengumumkan bahwa 99,96 persen rakyat Irak, atau 8.348.700 dari 8.357.560 memberi dukungan kepada Saddam.
Tetapi Ketua Komite Referendum tersebut tidak menyebutkan berapa suara yang tidak mendukung kepemimpinan Saddam.
Keberhasilan presiden Irak itu memperoleh dukungan yang hampir mutlak itu digembar-gemborkan harian Irak sebagai kegagalan Amerika Serikat menaklukkan Saddam -- tindakan yang telah dilakukan Washington sejak berakhirnya Perang Teluk 1991.
Dukungan kuat buat presiden Irak itu terlihat ketika ANTARA mengunjungi beberapa tempat pemungutan suara di Baghdad; di setiap tempat pemungutan rombongan wartawan dan pengamat asing disambut dengan gegap-gempita teriakan, "Na'am, na'am lilqaid Saddam Hussein (Ya, ya buat Presiden Saddam Hussein)".
Teriakan itu bukan hanya dikumandangkan oleh anak-anak, bahkan oleh laki-laki dewasa dan para wanita baik muda maupun yang berusia setengah baya.
Seorang pengemudi taksi berusia lewat tengah baya bahkan sempat menghadang dan berkata, "Sampaikan kepada pemerintah Amerika, Inggris dan Eropa bahwa Saddam Hussein adalah pilihan kami. Dia lah penyatu Irak, dan semua rakyat mencintai dia. Dia adalah seorang laki-laki sejati."
Beberapa hari sebelum pemungutan suara, banyak spanduk dengan tulisan bernada mendukung Saddam seperti yang diteriakan para pemilih, bertebaran di kota Baghdad.
Pada saat pemungutan suara, jalan-jalan Baghdad yang biasanya ramai dilintasi berbagai jenis kendaraan terlihat lengang meski tak sampai "membuat Baghdad menjadi kota mati".
Ketika mengumumkan hasil penghitungan suara, Izzat Ibrahim meminta "musuh-musuh Irak agar menyisihkan kebencian mereka dan menerima baik hasil referendum".
Bagi Saddam, referendum yang tak pernah diadakan sebelumnya itu, "membuktikan betapa rakyat masih mendukungnya, meskipun mereka harus hidup selama lima tahun di bawah cengkeraman embargo dagang dan ekonomi PBB".
Embargo PBB telah menghancurkan nilai tukar dinar Irak, yang sebelum 1990 berharga 3,5 setengah dolar per dinar tapi sekarang satu dolar bernilai 600 dinar Irak di bank.
Telah diduga
Meskipun menghadapi tekanan embargo, Saddam telah diperkirakan akan mampu mempertahankan posisinya karena sampai sekarang belum ada orang yang mampu mengantikannya.
Beberapa waktu lalu tersiar berita bahwa anaknya, Uday akan menggantikan sang ayah. Tetapi saudara tiri Saddaam, Barzan Ibrahim At-Tikriti -- yang kini menjadi duta besar Irak untuk PBB di Jenewa, telah meramalkan bahwa Uday ataupun saingan-saingaan Saddam tak mampu memimpin Irak sebagaimana yang dilakukan Saddam.
Ia berpendapat keadaan di Irak akan semakin buruk jika Saddam meletakkan jabatan karena Irak memerlukan orang yang mampu mempertahankan persatuan negeri itu.
Di Baghdad sendiri beberapa diplomat asing menyampaikan pandangan serupa, meskipun ada yang menyebut Izzat Ibbrahim sebagai orang "mungkin" dapat menjadi pengganti Saddam.
Banyak rakyat juga tampaknya menyukai wakil pemimpin Dewan Komando Revolusioner tersebut. Itu terlibat dengan riuhnya sambutan para pemberi suara setiap kali Izzat Ibrahim mengunjungi tempat pemungutan suara.
Izzat Ibrahim benar-benar "turun ke bawah" untuk menggalang dukungan buat pemimpin Irak.
Wartawan dan diplomat asing yang berada di Baghdad sehubungan dengan referendum tersebut, mengatakan bahwa pemungutan suara suara itu bertujuan meredam ramainya laporan sehubungan dengan pembelotan bekas menteri perindustriannya, Jenderal Hussein Kamel bersama saudaranya dan istri mereka -- keduanya putri Saddam Hussein, ke Jordania Agustus lalu.
Segera setelah pembelotan itu, media massa internasional ramai menyiarkan komentar dan reaksinya.
Amerika Serikat, yang berpendapat Saddam sedang menghadapi saat-saat paling lemah, serta-merta mendekati tetangga-tetangga Irak agar mengupayakan penggulingan presiden Irak itu.
Penggulingan Saddam telah menjadi obsesi terbesar AS sejak pasukan multinasional yang dipimpinnya mengusir pasukan Irak dari Kuwait pada 1991.
Banyak pengritik kebijakan AS di Teluk telah menyatakan Barat seharusnya melanjutkan aksi mereka ke Baghdad untuk menuntaskan "pekerjaan" yang dirintisnya di Kuwait itu.
Namun pemerintah AS selama ini berusaha melanjutkan keputusan bekas presiden George Bush untuk tidak melakukan tindakan itu dengan alasan tindakan tersebut tak sesuai dengan resolusi-resolusi PBB.
Meskipun tidak menggunakan kekautan militer secara langsung, Washimgton tetap berusaha untuk lebih mengucilkan Irak dengan mengirim Asisten Menteri Luar Negerinya Robert Pelletreau ke empat negara Teluk belum lama ini.
"Kunci" upaya AS terletak pada Jordania -- yang memberi suaka kepada para pembelot Irak dan bersimpati kepada Irak selama Peran Teluk awal 1991.
Pemerintah di Amman -- yang setelah Perang Teluk menerima pasokan 70.000 barel minyak per hari dari Irak -- kelihatannya "telah mulai menjauhkan diri dari Baghdad."
Namun Jordania tidak setuju dengan penggulingan Saddam dan juga menampik gagasan untuk memecah kesatuan wilayah Irak, walaupun Raja Hussein pernah menyampaikan pidato bernada keras terhadap Saddam.
Upaya AS untuk membuat Amman menghentikan pembelian minyak dari Irak -- pengecualian yang diberikan PBB dalam resolusinya setelah Perang Teluk -- sampai saat ini tak membuahkan hasil.
Belakangan Jordania menyatakan bahwa keributan dunia mengenai pembelotan Hussein Kamel tak lebih dari "badai di musim panas".
Di Jakarta belum lama ini, Duta Besar Irak untuk Indonesia Dr. Saadoon Az-Zubaydi, ketika menanggapi pembelotan tersebut menyatakan, pembelotan itu tidak lebih dari "badai di dalam cangkir".
"Jordania dan Irak tidak mungkin dipisahkan," katanya. Kedua negara berasal dari satu induk. Bani Hasyim (Hashemite)." (19/10/95 11:29)
Baghdad, 19/10 (ANTARA) - Presiden Irak Saddam Hussein -- yang meraih mayoritas mutlak dalam referendum yang baru pertama kali diadakan sejak ia memangku jabatan sekitar 27 tahun -- berusaha mengangkat kembali dukungan rakyatnya.
Ia juga berupaya mendobrak pendapat-pendapat negatif terhadap dirinya sejak pembelotan menantu dan keponakannya Agustus lalu.
Untuk menarik perhatian dunia berkaitan dengan popularitasnya di dalam negeri, ia menyelenggarakan referendum pada 15 Oktober untuk menentukan apakah rakyat Irak akan mendukungnya buat masa jabatan tujuh tahun mendatang.
"Tindakan berani" presiden Irak kelahiran provinsi Tikrit itu memang tidak sia-sia, Senin (16/10) pukul 10.00 waktu setempat, pejabat tinggi nomor dua setelah dirinya di Dewan Komando Revolusioner, Izzat Ibrahim, mengumumkan bahwa 99,96 persen rakyat Irak, atau 8.348.700 dari 8.357.560 memberi dukungan kepada Saddam.
Tetapi Ketua Komite Referendum tersebut tidak menyebutkan berapa suara yang tidak mendukung kepemimpinan Saddam.
Keberhasilan presiden Irak itu memperoleh dukungan yang hampir mutlak itu digembar-gemborkan harian Irak sebagai kegagalan Amerika Serikat menaklukkan Saddam -- tindakan yang telah dilakukan Washington sejak berakhirnya Perang Teluk 1991.
Dukungan kuat buat presiden Irak itu terlihat ketika ANTARA mengunjungi beberapa tempat pemungutan suara di Baghdad; di setiap tempat pemungutan rombongan wartawan dan pengamat asing disambut dengan gegap-gempita teriakan, "Na'am, na'am lilqaid Saddam Hussein (Ya, ya buat Presiden Saddam Hussein)".
Teriakan itu bukan hanya dikumandangkan oleh anak-anak, bahkan oleh laki-laki dewasa dan para wanita baik muda maupun yang berusia setengah baya.
Seorang pengemudi taksi berusia lewat tengah baya bahkan sempat menghadang dan berkata, "Sampaikan kepada pemerintah Amerika, Inggris dan Eropa bahwa Saddam Hussein adalah pilihan kami. Dia lah penyatu Irak, dan semua rakyat mencintai dia. Dia adalah seorang laki-laki sejati."
Beberapa hari sebelum pemungutan suara, banyak spanduk dengan tulisan bernada mendukung Saddam seperti yang diteriakan para pemilih, bertebaran di kota Baghdad.
Pada saat pemungutan suara, jalan-jalan Baghdad yang biasanya ramai dilintasi berbagai jenis kendaraan terlihat lengang meski tak sampai "membuat Baghdad menjadi kota mati".
Ketika mengumumkan hasil penghitungan suara, Izzat Ibrahim meminta "musuh-musuh Irak agar menyisihkan kebencian mereka dan menerima baik hasil referendum".
Bagi Saddam, referendum yang tak pernah diadakan sebelumnya itu, "membuktikan betapa rakyat masih mendukungnya, meskipun mereka harus hidup selama lima tahun di bawah cengkeraman embargo dagang dan ekonomi PBB".
Embargo PBB telah menghancurkan nilai tukar dinar Irak, yang sebelum 1990 berharga 3,5 setengah dolar per dinar tapi sekarang satu dolar bernilai 600 dinar Irak di bank.
Telah diduga
Meskipun menghadapi tekanan embargo, Saddam telah diperkirakan akan mampu mempertahankan posisinya karena sampai sekarang belum ada orang yang mampu mengantikannya.
Beberapa waktu lalu tersiar berita bahwa anaknya, Uday akan menggantikan sang ayah. Tetapi saudara tiri Saddaam, Barzan Ibrahim At-Tikriti -- yang kini menjadi duta besar Irak untuk PBB di Jenewa, telah meramalkan bahwa Uday ataupun saingan-saingaan Saddam tak mampu memimpin Irak sebagaimana yang dilakukan Saddam.
Ia berpendapat keadaan di Irak akan semakin buruk jika Saddam meletakkan jabatan karena Irak memerlukan orang yang mampu mempertahankan persatuan negeri itu.
Di Baghdad sendiri beberapa diplomat asing menyampaikan pandangan serupa, meskipun ada yang menyebut Izzat Ibbrahim sebagai orang "mungkin" dapat menjadi pengganti Saddam.
Banyak rakyat juga tampaknya menyukai wakil pemimpin Dewan Komando Revolusioner tersebut. Itu terlibat dengan riuhnya sambutan para pemberi suara setiap kali Izzat Ibrahim mengunjungi tempat pemungutan suara.
Izzat Ibrahim benar-benar "turun ke bawah" untuk menggalang dukungan buat pemimpin Irak.
Wartawan dan diplomat asing yang berada di Baghdad sehubungan dengan referendum tersebut, mengatakan bahwa pemungutan suara suara itu bertujuan meredam ramainya laporan sehubungan dengan pembelotan bekas menteri perindustriannya, Jenderal Hussein Kamel bersama saudaranya dan istri mereka -- keduanya putri Saddam Hussein, ke Jordania Agustus lalu.
Segera setelah pembelotan itu, media massa internasional ramai menyiarkan komentar dan reaksinya.
Amerika Serikat, yang berpendapat Saddam sedang menghadapi saat-saat paling lemah, serta-merta mendekati tetangga-tetangga Irak agar mengupayakan penggulingan presiden Irak itu.
Penggulingan Saddam telah menjadi obsesi terbesar AS sejak pasukan multinasional yang dipimpinnya mengusir pasukan Irak dari Kuwait pada 1991.
Banyak pengritik kebijakan AS di Teluk telah menyatakan Barat seharusnya melanjutkan aksi mereka ke Baghdad untuk menuntaskan "pekerjaan" yang dirintisnya di Kuwait itu.
Namun pemerintah AS selama ini berusaha melanjutkan keputusan bekas presiden George Bush untuk tidak melakukan tindakan itu dengan alasan tindakan tersebut tak sesuai dengan resolusi-resolusi PBB.
Meskipun tidak menggunakan kekautan militer secara langsung, Washimgton tetap berusaha untuk lebih mengucilkan Irak dengan mengirim Asisten Menteri Luar Negerinya Robert Pelletreau ke empat negara Teluk belum lama ini.
"Kunci" upaya AS terletak pada Jordania -- yang memberi suaka kepada para pembelot Irak dan bersimpati kepada Irak selama Peran Teluk awal 1991.
Pemerintah di Amman -- yang setelah Perang Teluk menerima pasokan 70.000 barel minyak per hari dari Irak -- kelihatannya "telah mulai menjauhkan diri dari Baghdad."
Namun Jordania tidak setuju dengan penggulingan Saddam dan juga menampik gagasan untuk memecah kesatuan wilayah Irak, walaupun Raja Hussein pernah menyampaikan pidato bernada keras terhadap Saddam.
Upaya AS untuk membuat Amman menghentikan pembelian minyak dari Irak -- pengecualian yang diberikan PBB dalam resolusinya setelah Perang Teluk -- sampai saat ini tak membuahkan hasil.
Belakangan Jordania menyatakan bahwa keributan dunia mengenai pembelotan Hussein Kamel tak lebih dari "badai di musim panas".
Di Jakarta belum lama ini, Duta Besar Irak untuk Indonesia Dr. Saadoon Az-Zubaydi, ketika menanggapi pembelotan tersebut menyatakan, pembelotan itu tidak lebih dari "badai di dalam cangkir".
"Jordania dan Irak tidak mungkin dipisahkan," katanya. Kedua negara berasal dari satu induk. Bani Hasyim (Hashemite)." (19/10/95 11:29)
EMBARGO PBB MEMBUAT PARA DOKTER IRAK TAK BERDAYA
Oleh, Chaidar Abdullah
Baghdad, 14/10 (ANTARA) - Walaupun tugas mereka membantu para pasien dan mereka juga ingin melaksanakan misi tersebut dengan sebaik mungkin, para dokter di Irak tak dapat berbuat banyak untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang sakit akibat kekurangan obat dan peralatan medis sejak diberlakukannya embargo PBB tahun 1990.
Direktur Saddam Central Teaching Hospital for Children di Baghda, Dr Nazar Al-Ambaki mengatakan kepada tiga wartawan Indonesia yang datang ke negerinya untuk meliput penyelenggaraan referendum tanggal 15 Oktober bahwa ia dan stafnya "harus menelan pil pahit" karena sebagai dokter tak mampu menolong pasien mereka, yang kebanykanan anak-anak.
Sejak PBB menjatuhkan embargo setelah tentara Irak menyerbu Kuwait bulan Agustus 1990, kemampuan operasi rumah sakit yang dulu adalah terbaik di Irak itu, dari tahun ke tahun terus merosot.
Pada tahun 1991, rumah sakit tersebut kehilangan kemampuan sebesar 57 persen, dan tahun-tahun berikutnya terus turun sebesar 63,7 persen pada tahun 1992 dan 65,6 persen pada tahun 1993.
Dampak terberat embargo PBB ialah rumah sakit tersebut kekurangan obat dan peralatan medis, kata direktur rumah sakit itu.
Ia menambahkan, lift rumah sakit tersebut sekarang bahkan tak dapat berfungsi lagi sehingga peralatan berat seperti tabung oksigen harus dinaikkan melalui tangga biasa. Rumah sakit itu sendiri berlantai empat.
Akibat kekurangan obat, rumah sakit tersebut harus benar-benar memilah jika menghadapi pasien yang harus dibedah, katanya.
Pembedahan, kata Dr Nazar, hanya dilakukan pada pasien yang menghadapi keadaan kritis seperti korban kecelakaan lalulintas.
Sementara itu, seorang staf bagian gawat darurat di rumah sakit tersebut mengatakan bahwa setiap hari, bagiannya harus menangani 100 pasien yang terdiri atas anak-anak dan orang dewasa.
Bencana kesehatan
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Irak, Dr Omed Midhat Mubarak -- sebagaimana dilaporkan harian The Baghdad Observer -- telah memperingatkan bahwa bencana kesehatan sedang mengancam Irak dan akan mencapai puncaknya jika tidak ada tindakan nyata.
Menteri kesehatan itu, seperti juga Dr Nazar menegaskan bahwa embargo PBB telah membuat negeri itu -- yang dulu disebut-sebut memiliki layanan kesehatan terbaik di dunia -- sekarang menghadapi kekurangan peralatan medis pokok, suatu kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
Ira saat ini hanya memiliki 50 persen peralatan medis yang diperlukannya untuk dapat melaksanakan tugas dalam memberi layanan kesehatan buat rakyatnya.
Kekurangan obat dan peralatan medis yang dialami Irak itu mnegakibatkan lonjakan tingga angka kematian, terutama di bidang penyakit menular yang kini mencapai delapan kali lipat dibanding masa pra-embargo PBB, kata menteri kesehatan Irak.
Meskipun demikian, Dr Nazar mengakui bahwa Pemerintah Irak menerima bantuan medis dari organisasi bantuan dunia, tapi jumlah tersebut tidak lebih dari lima persen dari yang diperlukan.
Selain itu, kata Dr Mubarak, pemboman udara Sekutu selama Perang Teluk tahun 1991 telah mneghancurkan tempat pengolahan air dan limbah sehingga mengakibatkan dampak serius pada sistem ekologi Irak.
Akibat semua kejadian tersebut, terjadilan peningkatan angka kematian di Irak, katanya.
Menurut Dr Nazar, sebelum Perang Teluk, angka kematian di Irak ialah 40 dalam 1,000 orang, tetapi sekarang angka itu menjadi 125 dari 1.000 warga negara Irak.
Angka kematian di kalangan anak-anak, kata menteri kesehatan Irak, melonjak dari dari 540 dalam satu bulan menjadi 5.500 selaman lima tahun belakangan ini.
Ironisnya, penyakit yang sebelum tahun 1990 telah dinyatakan tidak ada lagi di Irak seperti malaria, sekarang muncul kembali di negeri tersebut. Malaria dilaporkan mulai menyebar di bagian utara Irak.
Sementara itu, Program Pangan Dunia (WFP) melaporkan bahwa kekurangan makanan di Irak juga telah merusak kondisi kesehatan anak-anak di negeri tersebut dan mengakibatkan kekurangan gizi dalam jumalh besar.
Seluruh anak Irak dilaporkan saat ini menghadapi kehancuran gizi dan keadaan telah mencapai "tahap tanpa jalan kembali."
Di Jakarta, Duta Besar Irak untuk Indonesia, Dr Saadoon Az-Zubaydi ketika mengomentari kondisi kesehatan anak-anak di negerinya, menyatakan bahwa dalam 10 tahun mendatang, anak-anak di Irak mungkin akan tumbuh lebih pendek dua sentimeter akibat keurangan gizi. (14/10/95 14:30)
Baghdad, 14/10 (ANTARA) - Walaupun tugas mereka membantu para pasien dan mereka juga ingin melaksanakan misi tersebut dengan sebaik mungkin, para dokter di Irak tak dapat berbuat banyak untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang sakit akibat kekurangan obat dan peralatan medis sejak diberlakukannya embargo PBB tahun 1990.
Direktur Saddam Central Teaching Hospital for Children di Baghda, Dr Nazar Al-Ambaki mengatakan kepada tiga wartawan Indonesia yang datang ke negerinya untuk meliput penyelenggaraan referendum tanggal 15 Oktober bahwa ia dan stafnya "harus menelan pil pahit" karena sebagai dokter tak mampu menolong pasien mereka, yang kebanykanan anak-anak.
Sejak PBB menjatuhkan embargo setelah tentara Irak menyerbu Kuwait bulan Agustus 1990, kemampuan operasi rumah sakit yang dulu adalah terbaik di Irak itu, dari tahun ke tahun terus merosot.
Pada tahun 1991, rumah sakit tersebut kehilangan kemampuan sebesar 57 persen, dan tahun-tahun berikutnya terus turun sebesar 63,7 persen pada tahun 1992 dan 65,6 persen pada tahun 1993.
Dampak terberat embargo PBB ialah rumah sakit tersebut kekurangan obat dan peralatan medis, kata direktur rumah sakit itu.
Ia menambahkan, lift rumah sakit tersebut sekarang bahkan tak dapat berfungsi lagi sehingga peralatan berat seperti tabung oksigen harus dinaikkan melalui tangga biasa. Rumah sakit itu sendiri berlantai empat.
Akibat kekurangan obat, rumah sakit tersebut harus benar-benar memilah jika menghadapi pasien yang harus dibedah, katanya.
Pembedahan, kata Dr Nazar, hanya dilakukan pada pasien yang menghadapi keadaan kritis seperti korban kecelakaan lalulintas.
Sementara itu, seorang staf bagian gawat darurat di rumah sakit tersebut mengatakan bahwa setiap hari, bagiannya harus menangani 100 pasien yang terdiri atas anak-anak dan orang dewasa.
Bencana kesehatan
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Irak, Dr Omed Midhat Mubarak -- sebagaimana dilaporkan harian The Baghdad Observer -- telah memperingatkan bahwa bencana kesehatan sedang mengancam Irak dan akan mencapai puncaknya jika tidak ada tindakan nyata.
Menteri kesehatan itu, seperti juga Dr Nazar menegaskan bahwa embargo PBB telah membuat negeri itu -- yang dulu disebut-sebut memiliki layanan kesehatan terbaik di dunia -- sekarang menghadapi kekurangan peralatan medis pokok, suatu kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
Ira saat ini hanya memiliki 50 persen peralatan medis yang diperlukannya untuk dapat melaksanakan tugas dalam memberi layanan kesehatan buat rakyatnya.
Kekurangan obat dan peralatan medis yang dialami Irak itu mnegakibatkan lonjakan tingga angka kematian, terutama di bidang penyakit menular yang kini mencapai delapan kali lipat dibanding masa pra-embargo PBB, kata menteri kesehatan Irak.
Meskipun demikian, Dr Nazar mengakui bahwa Pemerintah Irak menerima bantuan medis dari organisasi bantuan dunia, tapi jumlah tersebut tidak lebih dari lima persen dari yang diperlukan.
Selain itu, kata Dr Mubarak, pemboman udara Sekutu selama Perang Teluk tahun 1991 telah mneghancurkan tempat pengolahan air dan limbah sehingga mengakibatkan dampak serius pada sistem ekologi Irak.
Akibat semua kejadian tersebut, terjadilan peningkatan angka kematian di Irak, katanya.
Menurut Dr Nazar, sebelum Perang Teluk, angka kematian di Irak ialah 40 dalam 1,000 orang, tetapi sekarang angka itu menjadi 125 dari 1.000 warga negara Irak.
Angka kematian di kalangan anak-anak, kata menteri kesehatan Irak, melonjak dari dari 540 dalam satu bulan menjadi 5.500 selaman lima tahun belakangan ini.
Ironisnya, penyakit yang sebelum tahun 1990 telah dinyatakan tidak ada lagi di Irak seperti malaria, sekarang muncul kembali di negeri tersebut. Malaria dilaporkan mulai menyebar di bagian utara Irak.
Sementara itu, Program Pangan Dunia (WFP) melaporkan bahwa kekurangan makanan di Irak juga telah merusak kondisi kesehatan anak-anak di negeri tersebut dan mengakibatkan kekurangan gizi dalam jumalh besar.
Seluruh anak Irak dilaporkan saat ini menghadapi kehancuran gizi dan keadaan telah mencapai "tahap tanpa jalan kembali."
Di Jakarta, Duta Besar Irak untuk Indonesia, Dr Saadoon Az-Zubaydi ketika mengomentari kondisi kesehatan anak-anak di negerinya, menyatakan bahwa dalam 10 tahun mendatang, anak-anak di Irak mungkin akan tumbuh lebih pendek dua sentimeter akibat keurangan gizi. (14/10/95 14:30)
NEGERI 1001 MALAM ITU MASIH BERSINAR, TAPI ...
Oleh, Chaidar Abdullah
Baghdad, 14/10 (ANTARA) - Irak dengan Baghdad sebagai ibukota, tetap menyimpan pesona yang menakjubkan, tidak beda dengan kisah 1001 malam yang dilahirkan seorang pujangga kondangnya yang dikenal dengan nama Abu Nawas, tetapi embargo ekonomi dan dagang yang dijatuhkan PBB sekitar lima tahun lalu telah memporaporandakan kejayaan ekonomi negeri itu.
Dampak sanksi organisasi badan dunia itu memang tidak membuat negeri tersebut menjadi angker, kendati Duta Besarnya di Jakarta, Dr Saadoon Az-Zubaydi telah memperingatkan bahwa tingkat kejahatan di negerinya pasca Perang Teluk melonjak akibat kesulitan hidup yang dihadapi rakyatnya.
Namun, bertolak belakang dengan keterangan Duta Besar Irak di Jakarta itu, prasarana jalan dari perbatasan Jordania sampai ke ibukota Irak, Baghdad, tidak memperlihatkan bahwa negara tempat wafatnya "pemimpin para wali" Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani itu, pernah dikeroyok pasukan Multinasional yang dipelopori Amerika Serikat pada awal tahun 1991.
Dua jalur jalan dengan masing-masing dapat menampung dua mobil secara berjajar dan kondisinya yang mulus serta lurus, tidak membuat pendatang ke negeri tersebut jadi deg-degan meskipun perjalanan dilakukan dengan naik bus pada malam hari dan diperlukan waktu kurang dari delapan jam dari perbatasan dengan Jordania ke Baghdad.
Suasana lalulintas yang lengang dan keadaan sekitar yang tenang di negara tempat terbunuhnya putra Khalifah Keempat dalam Islam Ali bin Thalib -- Husein bin Ali -- di padang Karbala pada jaman kekuasaan Bani Umayan di Mesir, tidak membuat hati jadi "mengkerut" walaupun tidak pernah lepada dari ingatan bahwa Irak adalah negara yang sedang dirundung kerusuhan di dua wilayah.
Di bagian utara negeri itu, Suku Kurdi terus berupaya mendirikan negara sendiri, sementara di belahan selatan, Baghdad menghadapi kaum Syi'ah.
Selain masalah-masalah tersebut, embargo PBB semakin membuat berat kesulitan yang dihadapi rakyat Irak dan membuat nilai tukar mata uangnya merosot ratusan persen.
Sebelum tahun 1990, kata Saadoon di Jakarta belum lama ini, rakyat Irak boleh merasa bangga dengan ketangguhan dinarnya -- satu dinar bernilai 3,5 dolar AS -- tapi sekarang di Baghdad, satu dolar AS berharga 600 dinar Irak.
Dampak lain belenggu embargo PBB atas negara Saddam Hussein tersebut ialah setiap pendatang ke negara di belahan timurlaut jazirah Arab itu harus mendaftarkan barang-barang elektronik yang dibawanya -- seperti kamera, kamera Tv dan video, radio sampai tape recorder kecil yang biasa dibawa wartawan.
Jadi, tidak perlulah orang bertanya-tanya apakah ia harus menyebutkan atau tidak dalam kartu imigrasi jika ia membawa "Lap Top" atau "personal computer."
Di Amman, ibukota tetangga Irak, Jordania, seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menimba ilmu di Kerajaan Hashenite (Bani Hashim) tersebut sempat memberitahu ANTARA bahwa di pos perbatasan JOrdania-Irak, setiap pendatang akan menghadapi peraturan seperti itu sejak berakhirnya Perang Teluk tahun 1991.
Tujuanya? Jelas untuk mencegah barang-barang elektronik di negara yang menyelenggarakan referendum secara demokratis untuk pertama kalinya hari Ahad 15 Oktober itu keluar dari Irak, sebab sejak PBB memberlakukan embargo dagang dan ekonomi, tidak satu barang elektronik pun memasuki Irak
Oleh karena itu, untuk mencegah pasar barang elektronik di negerinya kehabisan simpanan akibat "diangkuti" pendatang, pemerintah di Baghda memberlakukan peraturan seperti itu.
Selain itu, Pemerintah saddam Husein juga memberlakukan larangan bagi pendatang untuk membawa masuk mata uang dinar Irak dari luar.
Kehidupan normal, cuma...
Pada saat yang sama, kehidupan sehari-hari kelihatan berjalan normal di ibukota Irak, dari pagi sampai sore kesibukan terlihat di jalan-jalan -- lalulintas ramai lalulalang meskipun mobil-mobil yang terlihat adalah buatan pra tahun 1990, apalagi mobil yang dioperasikan sebagai taksi.
Pusat-pusat perbelanjaan juga ramai dikunjungi orang. Di pusat pertokoan terkenal di Baghdad, Al Rashid, toko-toko buka dan pedagang lain dengan menggunakan sejenis meja menggelar dagangan mereka mulai dari sepatu, pakaian sampai barang elektronik yang ingin dilindungi pemerintah.
Akan tetapi, pengunjung yang ramai bukan berarti terjadi banyak transaksi dan keuntungan besar bagi para pedagang.
"Pengunjung memang banyak, tapi daya beli masyarakat rendah," demikian komentar seorang wartawan asing di Irak. Bagaimanan rakyat dapat memiliki daya beli tinggi kalau mereka mneghadapi kesulitan dalam memperoleh uang.
Transaksi yang masih banyak terjadi adalah pada pedagang keperluan sehari-hari, restoran dan tempat-tempat minum teh.
Keadaan para pedagang buah tidak jauh berbeda dengan mereka yang menjual pakaian dan alat eletronik, walaupun harga buah lokal tidak sampai "menyundul langit." Harga anggur Irak, 250 dinar per kg, apel 600 dinar dan Thamar (kurma Irak), 350 dinar per kg.
Ramainya mobil di jalan, bukan berarti rakyat masih kaya sebab harga bensin di negeri tersebut "seperti dikasih saja layaknya" yaitu 40 seharga 10 dinar Irak.
Keadaan ekonomi rakyat Irak pun dapat dikatakan morat-marit sejak negeri itu dicengkeram embargo lima tahun lalu, kendati "dari luar" dan secara sepintas kondisi itu tak terlihat.
Keadaan ini diakui Muhammad, seorang pengemudi taksi gelap yang biasa mangkal di Al-Mansour Melia Hotel di Baghdad.
"Sebelum tahun 1990, rakyat Irak hidup makmur," katanya, tapi setelah Perang Teluk, kesulitan mulai mencengkeram."
Penghasilan Muhammad rata-rata per hari saat ini 4.000 dinar Irak, sedangkan ia harus menanggung ibu dan 10 orang adiknya, ayahnya telah meninggal dan penghasilan seperti itu membuat ia dan keluarganya harus hidup prihatin.
Kalau saja penghasilan tersebut diperolehnya pada "masa jaya" dinar Irak, ia dan keluarganya tentu dapat hidup secara kecukupan, tapi sekarang uang sebanyak itu hanya bernilai tidak sampai tujuh dolar AS di bank resmi.
Kini, setelah lima tahun berjalan, embargo dagang dan ekonomi PBB, benar-benar telah membuat morat-marit rakyat, walaupun mereka masih dapat menyembunyikannya dari para pendatang.
Di Jakarta, Duta Besar Irak untuk Indonesia menyatakan bahwa kondisi eknomi rakyatnya sudah kacau balau, sampai-sampai mereka harus menjual barang-barang mereka.
Selain itu, tambahnya, Irak secara politik terkepung, secara ekonomi terkungkung dan secara sejarah, terancam. (14/10/95 15:30)
Baghdad, 14/10 (ANTARA) - Irak dengan Baghdad sebagai ibukota, tetap menyimpan pesona yang menakjubkan, tidak beda dengan kisah 1001 malam yang dilahirkan seorang pujangga kondangnya yang dikenal dengan nama Abu Nawas, tetapi embargo ekonomi dan dagang yang dijatuhkan PBB sekitar lima tahun lalu telah memporaporandakan kejayaan ekonomi negeri itu.
Dampak sanksi organisasi badan dunia itu memang tidak membuat negeri tersebut menjadi angker, kendati Duta Besarnya di Jakarta, Dr Saadoon Az-Zubaydi telah memperingatkan bahwa tingkat kejahatan di negerinya pasca Perang Teluk melonjak akibat kesulitan hidup yang dihadapi rakyatnya.
Namun, bertolak belakang dengan keterangan Duta Besar Irak di Jakarta itu, prasarana jalan dari perbatasan Jordania sampai ke ibukota Irak, Baghdad, tidak memperlihatkan bahwa negara tempat wafatnya "pemimpin para wali" Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani itu, pernah dikeroyok pasukan Multinasional yang dipelopori Amerika Serikat pada awal tahun 1991.
Dua jalur jalan dengan masing-masing dapat menampung dua mobil secara berjajar dan kondisinya yang mulus serta lurus, tidak membuat pendatang ke negeri tersebut jadi deg-degan meskipun perjalanan dilakukan dengan naik bus pada malam hari dan diperlukan waktu kurang dari delapan jam dari perbatasan dengan Jordania ke Baghdad.
Suasana lalulintas yang lengang dan keadaan sekitar yang tenang di negara tempat terbunuhnya putra Khalifah Keempat dalam Islam Ali bin Thalib -- Husein bin Ali -- di padang Karbala pada jaman kekuasaan Bani Umayan di Mesir, tidak membuat hati jadi "mengkerut" walaupun tidak pernah lepada dari ingatan bahwa Irak adalah negara yang sedang dirundung kerusuhan di dua wilayah.
Di bagian utara negeri itu, Suku Kurdi terus berupaya mendirikan negara sendiri, sementara di belahan selatan, Baghdad menghadapi kaum Syi'ah.
Selain masalah-masalah tersebut, embargo PBB semakin membuat berat kesulitan yang dihadapi rakyat Irak dan membuat nilai tukar mata uangnya merosot ratusan persen.
Sebelum tahun 1990, kata Saadoon di Jakarta belum lama ini, rakyat Irak boleh merasa bangga dengan ketangguhan dinarnya -- satu dinar bernilai 3,5 dolar AS -- tapi sekarang di Baghdad, satu dolar AS berharga 600 dinar Irak.
Dampak lain belenggu embargo PBB atas negara Saddam Hussein tersebut ialah setiap pendatang ke negara di belahan timurlaut jazirah Arab itu harus mendaftarkan barang-barang elektronik yang dibawanya -- seperti kamera, kamera Tv dan video, radio sampai tape recorder kecil yang biasa dibawa wartawan.
Jadi, tidak perlulah orang bertanya-tanya apakah ia harus menyebutkan atau tidak dalam kartu imigrasi jika ia membawa "Lap Top" atau "personal computer."
Di Amman, ibukota tetangga Irak, Jordania, seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menimba ilmu di Kerajaan Hashenite (Bani Hashim) tersebut sempat memberitahu ANTARA bahwa di pos perbatasan JOrdania-Irak, setiap pendatang akan menghadapi peraturan seperti itu sejak berakhirnya Perang Teluk tahun 1991.
Tujuanya? Jelas untuk mencegah barang-barang elektronik di negara yang menyelenggarakan referendum secara demokratis untuk pertama kalinya hari Ahad 15 Oktober itu keluar dari Irak, sebab sejak PBB memberlakukan embargo dagang dan ekonomi, tidak satu barang elektronik pun memasuki Irak
Oleh karena itu, untuk mencegah pasar barang elektronik di negerinya kehabisan simpanan akibat "diangkuti" pendatang, pemerintah di Baghda memberlakukan peraturan seperti itu.
Selain itu, Pemerintah saddam Husein juga memberlakukan larangan bagi pendatang untuk membawa masuk mata uang dinar Irak dari luar.
Kehidupan normal, cuma...
Pada saat yang sama, kehidupan sehari-hari kelihatan berjalan normal di ibukota Irak, dari pagi sampai sore kesibukan terlihat di jalan-jalan -- lalulintas ramai lalulalang meskipun mobil-mobil yang terlihat adalah buatan pra tahun 1990, apalagi mobil yang dioperasikan sebagai taksi.
Pusat-pusat perbelanjaan juga ramai dikunjungi orang. Di pusat pertokoan terkenal di Baghdad, Al Rashid, toko-toko buka dan pedagang lain dengan menggunakan sejenis meja menggelar dagangan mereka mulai dari sepatu, pakaian sampai barang elektronik yang ingin dilindungi pemerintah.
Akan tetapi, pengunjung yang ramai bukan berarti terjadi banyak transaksi dan keuntungan besar bagi para pedagang.
"Pengunjung memang banyak, tapi daya beli masyarakat rendah," demikian komentar seorang wartawan asing di Irak. Bagaimanan rakyat dapat memiliki daya beli tinggi kalau mereka mneghadapi kesulitan dalam memperoleh uang.
Transaksi yang masih banyak terjadi adalah pada pedagang keperluan sehari-hari, restoran dan tempat-tempat minum teh.
Keadaan para pedagang buah tidak jauh berbeda dengan mereka yang menjual pakaian dan alat eletronik, walaupun harga buah lokal tidak sampai "menyundul langit." Harga anggur Irak, 250 dinar per kg, apel 600 dinar dan Thamar (kurma Irak), 350 dinar per kg.
Ramainya mobil di jalan, bukan berarti rakyat masih kaya sebab harga bensin di negeri tersebut "seperti dikasih saja layaknya" yaitu 40 seharga 10 dinar Irak.
Keadaan ekonomi rakyat Irak pun dapat dikatakan morat-marit sejak negeri itu dicengkeram embargo lima tahun lalu, kendati "dari luar" dan secara sepintas kondisi itu tak terlihat.
Keadaan ini diakui Muhammad, seorang pengemudi taksi gelap yang biasa mangkal di Al-Mansour Melia Hotel di Baghdad.
"Sebelum tahun 1990, rakyat Irak hidup makmur," katanya, tapi setelah Perang Teluk, kesulitan mulai mencengkeram."
Penghasilan Muhammad rata-rata per hari saat ini 4.000 dinar Irak, sedangkan ia harus menanggung ibu dan 10 orang adiknya, ayahnya telah meninggal dan penghasilan seperti itu membuat ia dan keluarganya harus hidup prihatin.
Kalau saja penghasilan tersebut diperolehnya pada "masa jaya" dinar Irak, ia dan keluarganya tentu dapat hidup secara kecukupan, tapi sekarang uang sebanyak itu hanya bernilai tidak sampai tujuh dolar AS di bank resmi.
Kini, setelah lima tahun berjalan, embargo dagang dan ekonomi PBB, benar-benar telah membuat morat-marit rakyat, walaupun mereka masih dapat menyembunyikannya dari para pendatang.
Di Jakarta, Duta Besar Irak untuk Indonesia menyatakan bahwa kondisi eknomi rakyatnya sudah kacau balau, sampai-sampai mereka harus menjual barang-barang mereka.
Selain itu, tambahnya, Irak secara politik terkepung, secara ekonomi terkungkung dan secara sejarah, terancam. (14/10/95 15:30)
LUKA AKIBAT PERANG TELUK DAN EMBARGO SANGAT DALAM DI IRAK
Oleh Chaidar Abdullah
"Bom pertama membuat lubang di atap itu," kata wanita setengah baya bernama Ummu Ghaida kepada orang-orang yang datang ke tempat perlindungan Ammiriyah di pinggir kota Baghdad.
Bom yang ditembakkan sekitar pukul 04:00 waktu setempat tersebut membor dan membuat lubang berdiameter tak kurang dari satu meter pada atap beton setebal dua meter.
Lima menit kemudian bom kedua menerobos lubang dan menghantam bagian dalam tempat perlindungan itu.
Lalu api pun menyala dan membakar seluruh isi ruang bangunan berukuran sekitar 100 kali 150 meter itu dan mengakibatkan peningkatan suhu sampai mencapai 4.000 derajat Celsius.
Tragedi maut tersebut terjadi tanggal 14 Februari 1991, dan bangunan yang dirancang sebagai tempat perlindungan rakyat sipil di sekitarnya itu malah menjadi ajang pembakaran manusia hidup-hidup; 1.186 orang, kebanyakan wanita dan anak-anak di bawah umur tewas terbakar tanpa ampun. Tempat perlindungan itu mampu menampung 1.200 orang untuk bertahan hidup selama satu bulan.
"Bom kedua membuat seluruh isi ruangan ini terbakar dengan suhu 4.000 derajat Celsius," kata Ummu Ghaida.
Dari seluruh korban hanya 394 mayat yang masih dapat dikenali. Sisanya? Bayangkan saja apa jadinya dengan tubuh manusia jika dipanggang api dengan panas 4.000 derajat Celcius.
Potret-potret yang dipampang di sepanjang dinding tempat perlindungan tersebut memperlihatkan mayat-mayat dengan tubuh hangus tak berbentuk menjadi korban keganasan perang.
Ummu Ghaida adalah salah satu orangtua yang kehilangan anak mereka di tempat perlindungan itu.
Sembilan anaknya tewas dalam waktu bersamaan tanpa ia mampu berbuat apa pun untuk menolong apalagi menyelamatkan nyawa mereka.
Ia sendiri termasuk salah satu dari 14 orang yang selamat. Kejadiannya ialah dua jam sebelum serangan bom maut itu berlangsung ia keluar untuk mencuci pakaian, sementara yang lain melakukan kegiatan mereka sendiri-sendiri di luar tempat perlindungan.
Pada saat ia sedang mencuci itulah serangan bom pasukan Multinasional yang dipimpin AS membakar tubuh- tubuh penduduk sipil di tempat perlindungan tersebut.
Tempat perlindungan itu memiliki beberapa tiang beton berbentuk bulat yang tak terpeluk tangan dua laki-laki dewasa dan dinding beton setebal satu meter.
Tempat perlindungan itu memiliki dua pintu seberat lima ton dan dirancang untuk menutup secara otomatis apabila terjadi serangan bom kimia atau terjadi peningkatan suhu di luar.
Pintu tersebut akan terbuka sendiri apabila bahan kimia di luar tempat perlindungan tersebut sudah tak ada lagi atau suhu di luar sudah normal kembali.
Tragisnya, pintu itu justru menutup secara otomatis ketika bom pertama menghantam lantai tempat perlindungan, dan mengakibatkan peningkatan suhu di dalam ruangan.
Akibatnya ketika bom kedua menghantam dan membuat seluruh ruang diselubungi api, tak ada tempat berlindung bagi orang-orang yang berada di dalamnya sehingga mereka pun menemui ajal dengan tubuh hangus terbakar
Tempat perlindungan Ammiriyyah adalah salah satu dari 44 tempat perlindungan serupa yang dimiliki Baghdad dan satu-satunya yang terkena serangan bom pasukan Multinasional.
Digerogoti embargo
Tragedi 14 Februari 1991, hanya beberapa hari sebelum Perang Teluk berakhir, itu hanyalah salah satu kejadian pahit yang harus ditelan rakyat negara "Abu Nawas" tersebut.
Kini, hampir lima tahun setelah Perang Teluk berakhir mereka masih harus hidup di bawah cengkeraman embargo dagang dan ekonomi PBB.
Embargo yang membuat perekonomian negara Presiden Saddam Hussein itu porak-poranda juga menghantam sektor kesehatan di negeri tersebut.
Akibat digerogoti embargo rumah sakit yang dulu disebut-sebut memiliki fasilitas nomor satu di dunia, Saddam Central Hospital for Children, kini tak mampu membantu meringankan penderitaan para pasiennya.
Setiap hari ruang gawat darurat rumah sakit itu menerima tak kurang dari 100 pasien baru, kebanyakan menderita infeksi.
Direktur rumat sakit tersebut, DR. Nazar Al-Anbaki, menyatakan rumah sakit yang dibawahinya itu menghadapi kekurangan akut di bidang obat dan peralatan.
Rumah sakit tersebut juga harus pandai memilah dalam melaksanakan pembedahan. Pembedahan hanya dilakukan pada pasien yang berada dalam keadaan kritis.
Meskipun memiliki 25 dokter ahli dan 70 dokter umum, rumah sakit itu, kendati sebenarnya mampu, tak dapat berbuat apa-apa jika menghadapi pasiennya yang berada dalam keadaan sangat gawat, kata Anbaki.
Menurut data statistik resmi, angka kematian rata- rata di seluruh Irak saat ini tak kurang dari 100 sampai 150 anak.
Sekarang lebih baik?
Al-Anbaki mengakui rumah sakit tersebut memang menerima bantuan obat dari organisasi-organisasi kemanusiaan dunia, tapi jumlah itu tak lebih dari lima sampai 10 persen kebutuhan sebenarnya.
Akan tetapi, seorang aktivis organisasi wanita dari Tunisia, Syarifah binti Thoyyib, dalam suatu percakapan menyatakan, "Jika kamu datang tiga atau empat tahun lalu, keadaan di sini lebih parah lagi."
Ia menambahkan, tahun 1993 ia mendatangkan 60 dokter ke Irak dan tahun berikutnya 25 dokter dari negerinya untuk membantu meringankan penderitaan rakyat yang hidup di bawah belenggu embargo badan utama organisasi dunia.
Tak kurang dari 200.000 ton obat untuk operasi baru saja didatangkannya ke Irak tapi jumlah tersebut tak lebih dari beberapa genggam debu yang dilempar ke tengah gurun.
Di sektor ekonomi rakyat Irak harus dapat menerima kenyataan betapa dinar mereka, yang sebelum Perang Teluk memiliki nilai tukar satu dinar tiga setengah dolar AS, kini hanya berharga 600 dinar untuk satu dolar AS.
Gaji pegawai pemerintah atau bank di Irak hanya sebesar tiga sampai empat ribu dinar -- jumlah yang tak cukup untuk naik taksi selama satu pekan dari rumah mereka ke tempat kerja. Sebelum Perang Teluk jumlah itu dapat membuat mereka hidup lebih dari kecukupan.
Sementara itu PBB belum memperlihatkan tanda akan memperlunak atau mencabut embargo yang telah bertahun- tahun menggerogoti bukan hanya pemerintah tapi juga rakyat sipil Irak -- yang sama sekali tak terlibat pertikaian dengan kelompok Multinasional yang mengeroyok Baghdad dalam Perang Teluk.
Perang Teluk dan embargo PBB telah merenggut demikian banyak rakyat tak berdosa di negara yang pernah mengirim tentara ke Kuwait tersebut, lalu sampai jatuh berapa banyak korban lagi kah baru cekikan itu dilepaskan dari leher rakyat dan anak-anak tak berdosa di negeri tersebut? (02/11/95 10:15)
"Bom pertama membuat lubang di atap itu," kata wanita setengah baya bernama Ummu Ghaida kepada orang-orang yang datang ke tempat perlindungan Ammiriyah di pinggir kota Baghdad.
Bom yang ditembakkan sekitar pukul 04:00 waktu setempat tersebut membor dan membuat lubang berdiameter tak kurang dari satu meter pada atap beton setebal dua meter.
Lima menit kemudian bom kedua menerobos lubang dan menghantam bagian dalam tempat perlindungan itu.
Lalu api pun menyala dan membakar seluruh isi ruang bangunan berukuran sekitar 100 kali 150 meter itu dan mengakibatkan peningkatan suhu sampai mencapai 4.000 derajat Celsius.
Tragedi maut tersebut terjadi tanggal 14 Februari 1991, dan bangunan yang dirancang sebagai tempat perlindungan rakyat sipil di sekitarnya itu malah menjadi ajang pembakaran manusia hidup-hidup; 1.186 orang, kebanyakan wanita dan anak-anak di bawah umur tewas terbakar tanpa ampun. Tempat perlindungan itu mampu menampung 1.200 orang untuk bertahan hidup selama satu bulan.
"Bom kedua membuat seluruh isi ruangan ini terbakar dengan suhu 4.000 derajat Celsius," kata Ummu Ghaida.
Dari seluruh korban hanya 394 mayat yang masih dapat dikenali. Sisanya? Bayangkan saja apa jadinya dengan tubuh manusia jika dipanggang api dengan panas 4.000 derajat Celcius.
Potret-potret yang dipampang di sepanjang dinding tempat perlindungan tersebut memperlihatkan mayat-mayat dengan tubuh hangus tak berbentuk menjadi korban keganasan perang.
Ummu Ghaida adalah salah satu orangtua yang kehilangan anak mereka di tempat perlindungan itu.
Sembilan anaknya tewas dalam waktu bersamaan tanpa ia mampu berbuat apa pun untuk menolong apalagi menyelamatkan nyawa mereka.
Ia sendiri termasuk salah satu dari 14 orang yang selamat. Kejadiannya ialah dua jam sebelum serangan bom maut itu berlangsung ia keluar untuk mencuci pakaian, sementara yang lain melakukan kegiatan mereka sendiri-sendiri di luar tempat perlindungan.
Pada saat ia sedang mencuci itulah serangan bom pasukan Multinasional yang dipimpin AS membakar tubuh- tubuh penduduk sipil di tempat perlindungan tersebut.
Tempat perlindungan itu memiliki beberapa tiang beton berbentuk bulat yang tak terpeluk tangan dua laki-laki dewasa dan dinding beton setebal satu meter.
Tempat perlindungan itu memiliki dua pintu seberat lima ton dan dirancang untuk menutup secara otomatis apabila terjadi serangan bom kimia atau terjadi peningkatan suhu di luar.
Pintu tersebut akan terbuka sendiri apabila bahan kimia di luar tempat perlindungan tersebut sudah tak ada lagi atau suhu di luar sudah normal kembali.
Tragisnya, pintu itu justru menutup secara otomatis ketika bom pertama menghantam lantai tempat perlindungan, dan mengakibatkan peningkatan suhu di dalam ruangan.
Akibatnya ketika bom kedua menghantam dan membuat seluruh ruang diselubungi api, tak ada tempat berlindung bagi orang-orang yang berada di dalamnya sehingga mereka pun menemui ajal dengan tubuh hangus terbakar
Tempat perlindungan Ammiriyyah adalah salah satu dari 44 tempat perlindungan serupa yang dimiliki Baghdad dan satu-satunya yang terkena serangan bom pasukan Multinasional.
Digerogoti embargo
Tragedi 14 Februari 1991, hanya beberapa hari sebelum Perang Teluk berakhir, itu hanyalah salah satu kejadian pahit yang harus ditelan rakyat negara "Abu Nawas" tersebut.
Kini, hampir lima tahun setelah Perang Teluk berakhir mereka masih harus hidup di bawah cengkeraman embargo dagang dan ekonomi PBB.
Embargo yang membuat perekonomian negara Presiden Saddam Hussein itu porak-poranda juga menghantam sektor kesehatan di negeri tersebut.
Akibat digerogoti embargo rumah sakit yang dulu disebut-sebut memiliki fasilitas nomor satu di dunia, Saddam Central Hospital for Children, kini tak mampu membantu meringankan penderitaan para pasiennya.
Setiap hari ruang gawat darurat rumah sakit itu menerima tak kurang dari 100 pasien baru, kebanyakan menderita infeksi.
Direktur rumat sakit tersebut, DR. Nazar Al-Anbaki, menyatakan rumah sakit yang dibawahinya itu menghadapi kekurangan akut di bidang obat dan peralatan.
Rumah sakit tersebut juga harus pandai memilah dalam melaksanakan pembedahan. Pembedahan hanya dilakukan pada pasien yang berada dalam keadaan kritis.
Meskipun memiliki 25 dokter ahli dan 70 dokter umum, rumah sakit itu, kendati sebenarnya mampu, tak dapat berbuat apa-apa jika menghadapi pasiennya yang berada dalam keadaan sangat gawat, kata Anbaki.
Menurut data statistik resmi, angka kematian rata- rata di seluruh Irak saat ini tak kurang dari 100 sampai 150 anak.
Sekarang lebih baik?
Al-Anbaki mengakui rumah sakit tersebut memang menerima bantuan obat dari organisasi-organisasi kemanusiaan dunia, tapi jumlah itu tak lebih dari lima sampai 10 persen kebutuhan sebenarnya.
Akan tetapi, seorang aktivis organisasi wanita dari Tunisia, Syarifah binti Thoyyib, dalam suatu percakapan menyatakan, "Jika kamu datang tiga atau empat tahun lalu, keadaan di sini lebih parah lagi."
Ia menambahkan, tahun 1993 ia mendatangkan 60 dokter ke Irak dan tahun berikutnya 25 dokter dari negerinya untuk membantu meringankan penderitaan rakyat yang hidup di bawah belenggu embargo badan utama organisasi dunia.
Tak kurang dari 200.000 ton obat untuk operasi baru saja didatangkannya ke Irak tapi jumlah tersebut tak lebih dari beberapa genggam debu yang dilempar ke tengah gurun.
Di sektor ekonomi rakyat Irak harus dapat menerima kenyataan betapa dinar mereka, yang sebelum Perang Teluk memiliki nilai tukar satu dinar tiga setengah dolar AS, kini hanya berharga 600 dinar untuk satu dolar AS.
Gaji pegawai pemerintah atau bank di Irak hanya sebesar tiga sampai empat ribu dinar -- jumlah yang tak cukup untuk naik taksi selama satu pekan dari rumah mereka ke tempat kerja. Sebelum Perang Teluk jumlah itu dapat membuat mereka hidup lebih dari kecukupan.
Sementara itu PBB belum memperlihatkan tanda akan memperlunak atau mencabut embargo yang telah bertahun- tahun menggerogoti bukan hanya pemerintah tapi juga rakyat sipil Irak -- yang sama sekali tak terlibat pertikaian dengan kelompok Multinasional yang mengeroyok Baghdad dalam Perang Teluk.
Perang Teluk dan embargo PBB telah merenggut demikian banyak rakyat tak berdosa di negara yang pernah mengirim tentara ke Kuwait tersebut, lalu sampai jatuh berapa banyak korban lagi kah baru cekikan itu dilepaskan dari leher rakyat dan anak-anak tak berdosa di negeri tersebut? (02/11/95 10:15)
Langganan:
Postingan (Atom)