ORANG YANG BUKA PUASA DI MAKKAH CAPAI 12 KILOMETER

Bukan tugas ringan untuk melayani orang yang berbuka puasa dengan rentang sampai 12 kilometer, tapi petugas di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, mampu melakukannya.
Lapangan di dalam dan di luar Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi, pada bulan Ramadhan 1429 Hijriyah (tahun 2008) menjadi tempat berbuka puasa terbesar di dunia.
Lebih dari 12.000 meter taplak dibentangkan setiap hari di areal Masjid tersebut untuk orang yang ingin berbuka puasa saat Maghrib tiba, demikian laporan wartawan organisasi Kantor Berita Islam Internasional (IINA).
Orang-orang yang bertugas menyediakan makanan berbuka di Masjidil Haram mengatakan biaya setiap hari mencapai sekitar setengah juta riyal Arab Saudi (sekitar 134.000 dolar AS).
Yang istimewa lagi ialah waktu untuk berbuka puasa tak lebih dari 15 menit; mulai dari petugas menggelar taplak sampai pada pembersihan sisa makanan.
Daerah tempat orang berbuka puasa dibersihkan secepat mungkin agar tersedia ruang untuk orang melaksanakan Shalat Maghrib, kata IINA (International Islamic News Agency).
Makanan tersebut disediakan oleh dermawan dan disajikan dengan bantuan petugas kebersihan.
Pemimpin Urusan Dua Tempat Suci Umat Muslim membagi lapangan di sekitar Masjidil Haram menjadi beberapa bagian dan menyiapkan tempat itu buat dermawan yang ingin menyediakan makanan berbuka buat orang-orang yang mengerjakan Puasa Ramadhan.
Santapan berbuka yang diberikan oleh para dermawan tersebut terdiri atas kurma, jus, susu dan kue, kata IINA.
Kurma dan Air Zam Zam dibagikan lebih dulu sebelum saat berbuka.
Jumlah kurma yang dikonsumsi setiap hari oleh orang yang berbuka puasa di Masjidil Haram diperkirakan berjumlah lebih dari 5 juta buah, kata IINA.
Dengan sebanyak 1,2 juta orang Muslim yang mengerjakan shalat di Masjidil Haram, jumlah itu berarti sama dengan empat kurma untuk setiap orang.
Sementara itu, kata IINA, lebih dari dua juta botol Air Zam Zam dikonsumsi oleh orang Muslim selama berbuka puasa.
Di tempat Thawaf di dalam Masjidil Haram, taplak untuk berbuka puasa baru digelar pada saat mendekati waktu Maghrib agar tak menghalangi orang yang ingin menyelesaikan Ibadah Thawaf sebelum masuk waktu Maghrib, kata IINA.
Makanan berbuka puasa di dalam Masjidil Haram berbeda dengan yang disajikan di lapangan di luar masjid.
Orang tak diperkenankan membawa makanan selain kurma dan kopi ke dalam Masjidil Haram untuk memelihara kebersihan di daerah salah satu Masjid Suci Umat Muslim tersebut.
(Sumber:ANTARA)

BAGAIMANA NASIB PROSES PERDAMAIAN PASCA-PEMILU ISRAEL?

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 28/5/96 (ANTARA) - Dengan semakin dekatnya pemilihan umum di Israel, berbagai pandangan bernada harapan dan was-was dilontarkan mengenai nasib perundingan perdamaian PLO-Israel pasca pemilihan umum terutama jika kelompok garis keras sayap kanan Partai Likud unggul dari Partai Buruh.

Dalam perdebatan menjelang pemungutan suara hari Rabu (29/5) dengan pemimpin Likud, Benjamin Netanyahu, pemimpin Partai Buruh Shimon Peres mengimbau para pendukungnya agar tidak menyebabkan terhentinya proses yang dirintis pendahulunya yang dibunuh tanggal 4 November, Yitzhak Rabin.

Keamanan sejak lama telah menjadi pusat perdebatan antara Partai Buruh dan Likud, yang menjadikannya sebagai alasan utama untuk mempertahankan pendudukan Israel atas seluruh wilayah Arab yang direbutnya dalam perang tahun 1967.

Peres mengakui bahwa sang pembawa pesan (Rabin) telah tewas tapi pesan yang dibawanya masih hidup.

Akan tetapi Netanyahu, menurut laporan kantor-kantor berita transnasional, menyatakan Peres dan pemerintahnya -- yang berminat pada perdamaian -- telah "membahayakan keamanan Israel".

Ia menuduh Peres telah mengakibatkan keamanan negara Yahudi berada pada titik rendah.

Namun Peres menangkis tudingan Netanyahu dengan menyatakan bahwa pemimpin aliran keras itu berusaha menyebarkan rasa takut.

Peres (72) telah lama menjadi penggerak di balik persetujuan tanah bagi perdamaian yang menghasilkan kekuasaan otonomi terbatas Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza yang dipimpin oleh Ketua PLO, Yasser Arafat.

Jika menang dalam pemilihan umum saat ini, Peres disebut-sebut telah merencanakan untuk bertindak lebih jauh.

Ia diduga akan merundingkan pembentukan negara Palestina sebagai inti penyelesaian perdamaian langgeng yang dijadwalkan dicapai bulan Mei 1999.

Peres juga telah menjelaskan keinginannya untuk mengembalikan sebagian besar Dataran Tinggi Golan kepada Suriah sebagai bagian dari persetujuan perdamaian yang diperkirakan akan menghasilkan normalisasi hubungan dengan belahan lain dunia Arab.

Pembicaraan terancam?

Sebaliknya, gagasan yang disampaikan Netanyahu (47) mengesampingkan pembentukan negara Palestina -- meskipun ia tidak mengesampingkan dilanjutkannya perundingan dengan PLO -- dan pengembalian Dataran Tinggi Golan.

Ia bahkan telah berjanji akan memukimkan lagi orang Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan dan berkeras mempertahankan hak operasi militer di daerah-daerah otonomi Palestina.

Sikap seperti itu dilaporkan telah membuat banyak orang Yahudi, termasuk dari kalangan pengusaha, berkesimpulan bahwa kemenangan Likud akan membuat macet perundingan perdamaian dan mengembalikan negara Yahudi ke era ketegangan dan kerusuhan.

Sikap anti-damai Netanyahu tersebut membuat Peres unggul dalam angket sebelum pemungutan suara, meskipun hanya dengan suara tipis antara empat dan enam angka.

Meskipun demikian, kekhawatiran masih merebak bahwa Netanyahu bisa meraih kemenangan jika terjadi serangan terhadap warga Yahudi sebelum waktu pemungutan suara.

Kalau itu sampai terjadi, banyak kalangan khawatir perundingan guna mewujudkan perdamaian langgeng dengan Palestina akan menghadapi masalah apalagi perundingan dengan negara-negara Arab lain.

Tetapi ada juga pihak yang berpendapat bahwa suasana di Israel telah berubah dalam beberapa tahun terakhir ini dan pemerintah Israel di bawah partai apapun akan berfikir dua kali untuk menghentikan proses perdamaian.

Peluang sama

Terlepas dari macet-tidaknya proses perdamaian Arab- Israel, baik Peres maupun Netanyahu diberitakan memiliki peluang yang sama dalam pemilihan umum yang dimulai tanggal 29 Mei, kendati angket pendapat umum memperlihatkan Peres unggul sekitar empat angka dari Netanyahu.

Kenyataan tersebut, menurut Hanoc Smith -- yang telah mensurvei pendapat umum selama 20 tahun terakhir ini di Israel -- menjadi sesuatu yang sangat penting.

Dengan keunggulan hanya empat persen dan margin kesalahan juga empat persen, terlalu sulit untuk memastikan bahwa Peres, yang mendapat dukungan banyak pemimpin negara Arab, akan dapat mengungungguli Netanyahu.

Partai Buruh juga diperkirakan akan sulit mempertahankan koalisinya dengan partai sayap kiri Meretz dan partai-partai Arab guna mengulang suksesnya mempertahankan mayoritas tipis 61 kursi di Knesset (parlemen), yang terdiri atas 120 kursi.

Sepanjang sejarah Israel, tak pernah ada partai yang muncul sebagai pemenang dengan mayoritas mutlak dan dipaksa untuk berkoalisi dengan partai-partai yang lebih kecil guna membentuk pemerintahan.

Pemilihan umum saat ini di Israel juga untuk pertama kali membuat para pemilih memberi suara buat partai guna memimpin Knesset, dan untuk memilih perdana menteri yang akan bertugas membentuk pemerintahan.

Meskipun hanya unggul tipis dalam angket terakhir sebelum pemungutan suara, Peres tampaknya masih memiliki peluang untuk menang dalam pemilihan umum, karena kendati Israel beberapa kali diguncang serangan bunuh diri, masih banyak rakyat Israel tetap menyokong proses perdamaian yang dilancarkan oleh Partai Buruh. (29/05/96 11:50)

KEMENANGAN NETANYAHU REBAK KEKHAWATIRAN PALESTINA

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 1/6/96 (ANTARA) - Kemenangan pemimpin sayap kanan Benjamin Netanyahu menyebar kekhawatiran bahwa proses perdamaian dengan PLO, dan juga dengan negara- negara Arab, akan menghadapi bencana sekalipun tak sampai mematikan proses tersebut.

Sikap tak kenal kompromi pemimpin Partai Likud menjadi "senjata pamungkasnya" dalam meraih dukungan rakyat Israel, yang justru masih dikungkung kekhawatiran mengenai keamanan mereka.

Selama kampanye pemilihan umumnya, yang disiarkan kantor berita Reuter, Netanyahu membeberkan rencana yang tampaknya mendapat dukungan dari rakyat yang menentang penyerahan wilayah pendudukan kepada pemilik lamanya.

Mengenai perdamaian dengan Palestina, Netanyahu menyatakan akan menyerahkan kembali tanggung jawab keamanan kepada militer Israel dan dinas keamanan dalam negeri Shin Bet. Ia juga akan mengusulkan "pengaturan adil" kepada Palestina; otonomi, tapi bukan berdirinya negara Palestina "yang akan mengancam keberadaan negara Yahudi."

Alasannya, Netanyahu yakin Palestina menghendaki negara bersenjata, Jerusalem sebagai ibukota, serta hak untuk pulang. Ia juga menuding Palestina mengingini hak untuk membanjiri Israel dengan pengungsi -- kejadian yang tak dikehendaki Israel karena dianggapnya membahayakan keselamatan rakyat Yahudi.

Rencana tersebut bertolak belakang dengan keinginan Pemerintah Otonomi Palestina -- yang menganggap kekuasaan otonomi sebagai "langkah awal berdirinya negara Palestina".

Keinginan Palestina itu mendapat dukungan dari negara- negara Arab. Menteri Luar Negeri Amr Mussa, dalam komentarnya yang dikutip AFP mengenai kemenangan Netanyahu atau pemimpin Partau Buruh Shimon Peres hari Jumat (31/5), menyatakan, takkan ada perdamaian Timur Tengah dengan Israel tanpa berdirinya negara Palestina merdeka.

Menteri Luar Negeri Mesir tersebut menghendaki perdamaian dengan Israel harus bersifat global dan adil berlandaskan penarikan total Israel dari wilayah-wilayah Arab yang direbutnya dalam perang tahun 1967.

Sementara itu Netanyahu juga tetap ngotot mempertahankan Jerusalem sebagai ibukota utuh negara Yahudi. "Israel telah menjadi ibukota bangsa Yahudi selama 3.000 tahun terakhir ini, dan akan tetap seperti itu -- tak terpisah, bersatu, dan memiliki kebebasan masuk bagi semua agama," katanya.

Masalah lain

Netanyahu, berbeda dengan pemerintah Buruh yang membekukan pembangunan permukim baru, telah menyatakan akan memperluas permukiman Yahudi di Judea dan Samaria (Tepi Barat Sungai Jordan).

Ia bahkan menyatakan akan membahas luas wilayah permukiman baru itu dalam kerangka kerja pemerintah baru.

Tidak terlalu mengherankan jika Netanyahu ingin mempertahankan Tepi Barat, karena daerah itu cukup subur dan memiliki beberapa sumber air tawar, keperluan hidup yang sangat didambakan di Timur Tengah.

Netanyahu juga tak setuju dengan kebijakan pemerintah Peres untuk menarik militer dari beberapa bagian wilayah Al-Khalil. Penarikan dari tempat seorang pengikut aliran ekstrim Yahudi, Dr. Baluch Goldstein, yang membantai 60 orang Palestina yang sedang shalat Subuh di Masjid Ibrahim juga ditunda oleh Peres setelah serangkaian pemboman bunuh diri oleh kelompok garis keras Palestina.

Mengenai Dataran Tinggi Golan, Netanyahu menganggap hanya "pemerintah gila" di Israel yang mau mundur dari Golan.

Kelompok garis keras Israel mempertahankan dataran tinggi itu dengan alasan keamanan. Dataran tinggi yang direbut dari Suriah tersebut memiliki nilai strategis bagi Israel karena di kaki dataran itu terdapat Laut Galilee dan di tepi danau air tawar tersebut terdapat salah satu tempat suci umat Nasrani, Coppernaum, serta tempat wisata Tiberias.

Selain itu, sekitar 15 menit perjalanan dengan mobil dari kaki Golan, terdapat kota bersejarah Nazareth -- tempat yang disebut-sebut sebagai contoh betapa orang Yahudi dan Arab dapat hidup berdampingan.

Peres, setelah menggantikan perdana menteri terbunuh Israel Yitzha Rabin, telah mengusulkan penarikan dari sebagian dataran tinggi tersebut sampai Suriah menjelaskan jenis perdamaian yang dikehendakinya.

Masa sulit

Dengan rencana kebijakan seperti yang telah disampaikan Netanyahu, para pemimpin Palestina tentu saja berfikir bahwa proses perdamaian akan berjalan lebih alot dan mereka akan menghadapi masa sulit dibandingkan dengan ketika berunding dengan Pemerintah Buruh.

Seorang anggota Parlemen Palestina dilaporkan berpendapat, Palestina akan menghadapi perundingan sulit dengan pemerintah Likud.

Partai Buruh, menurut dia, lebih luwes dalam pembicaraan mengenai Jerusalem, pengungsi dan bahkan mengenai berdirinya suatu negara.

Kekhawatiran seperti itu memang beralasan mengingat sikap keras Partai Likud. Apalagi setelah Walikota Jerusalem Ehud Olmert, menurut laporan, memperkirakan pemerintah mendatang Israel akan menutup markas PLO di Jerusalem Timur.

Pernyataan Olmert berhubungan dengan janji Partai Likud sebelum pemilihan umum untuk menutup kantor PLO tersebut, dan ia percaya "komitmen itu akan dilaksanakan".

Sekarang setelah Netanyahu dinyatakan menang tipis dalam pemilihan umum dengan 50,4 berbanding 49,5 persen atas Partai Buruh, terbuka lah peluang bagi pemimpin Partai Likud tersebut untuk "membuktikan kebenaran janji- janjinya".

Netanyahu juga memiliki peluang akan menaikkan angka kemenangannya dengan melakukan aliansi dengan partai- partai ultra-ortodok Yahudi, imigran baru, dan penentang penarikan dari Dataran Tinggi Golan.

Meskipun demikian, banyak orang Palestina percaya Netanyahu dapat memperlambat proses perdamaian, tapi tidak menghentikan proses itu.

Alasannya ialah Amerika Serikat, pemrakarsa persetujuan perdamaian antara PLO dan Israel di Oslo tahun 1993 dan yang menghadiahi Israel dengan bantuan 10 miliar dolar AS sewaktu negara Yahudi tersebut menyetujui pembicaraan perdamaian, takkan membiarkan proses itu mati.

Betapapun juga nama baik Amerika -- yang selalu menjadi pendukung dan pelindung Israel di dunia internasional -- ikut menjadi taruhan dalam proses perdamaian Timur Tengah. (1/6/96 19:40 )

PEMIMPIN DUNIA GESER SIKAP, PALESTINA MAKIN KHAWATIR

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 3/6/96 (ANTARA) - Dengan kalahnya calon Partai Buruh yang mendapat dukungan banyak pemimpin dunia dalam pemilihan umum Israel melawan pemimpin Likud, maka para pendukung Shimon Peres mengubah sikap, sementara rakyat Palestina bertambah khawatir mengenai nasib otonominya.

Kemenangan Benjamin Netanyahu atas Peres agaknya tak terlepas dari pergeseran cara hidup rakyat Israel saat ini, yakni pergeseran yang bergerak semakin ke kanan dan agamis, malah cenderung fundamentalis.

Peluang semacam itu tak dibiarkan lewat begitu saja oleh Netanyahu si pemimpin partai sayap kanan tersebut, kendati ia tak mendapat dukungan dunia internasional, karena toh yang memberi suara adalah rakyat Yahudi di negerinya bukan para kepala negara dari luar negeri.

Dengan angka tipis --50,3 berbanding 49,6 persen--, maka Netanyahu mengalahkan Peres dalam pemilihan umum Israel baru-baru ini.

Kemenangan tersebut membuat banyak pemimpin dunia segera mengubah sikap, kendati sebelumnya mereka menyeru agar rakyat Israel mendukung proses perdamaian, rujukan nyata mengenai dukungan buat Peres --yang menjadi salah seorang pelaku utama persetujuan otonomi PLO-Israel.

Banyak pengulas, menurut laporan kantor-kantor berita transnasional, khawatir terhadap penentangan nyata Netanyahu terhadap kebijakan tanah bagi perdamaian yang dirintis saingannya dari Partai Buruh takkan memberi harapan baik --kendati ada suara-suara penuh harap dari pendukung utama Israel, Washington, dan sejumlah negara lain.

Tetapi, banyak pengulas lain berpendapat bahwa tak tertutup kemungkinan terjadinya perubahan segera setelah Netanyahu memangku jabatan.

Sampai saat ini Netanyahu telah melontarkan gagasan yang justru membuat cemas para pendukung proses perdamaian Timur Tengah.

Mengenai perdamaian dengan Palestina, Netanyahu menyatakan, mengerti Palestina menghendaki negara bersenjata, Jerusalem sebagai ibukota, hak untuk pulang. Keinginan terakhir Palestina tersebut dianggapnya "hak untuk membanjiri Israel dengan pengungsi, sesuatu yang tak mungkin diperoleh rakyat Palestina karena itu berarti membahayakan kehidupan orang Yahudi".

Lalu bagaimana dengan masalah Jerusalem? Netanyahu menyatakan, Jerusalem telah menjadi ibukota negara Yahudi selama 3.000 tahun terakhir ini, dan akan tetap seperti itu bersatu dan terbuka bagi semua pemeluk agama.

Netanyahu juga merencanakan untuk menambah permukiman Yahudi di Judea dan Samaria (Tepi Barat), sedangkan mengenai penarikan militer dari Al-Khalil sama sekali tidak didukungnya.

Ia juga tak bersedia mengembalikan Dataran Tinggi Golan kepada Suriah.

Sewaktu ia menyampaikan semua rencana tersebut kepada para kepala negara di dunia, mereka menentangnya dan memberi dukungan kepada Peres. Kenyataan justru menunjukkan Netanyahu menang tipis dari Peres si Pemimpin Partai Buruh Israel.

Segera setelah Netanyahu terlihat unggul dalam perolehan suara, banyak pemimpin dunia menyampaikan suara "lunak" ke arah Netanyahu.

AS menyatakan bahwa kebijakan Washington terhadap Israel takkan berubah meskipun Clinton tetap menghendaki pemerintah baru Israel melanjutkan proses perdamaian.

Presiden Mesir Husni Mubarak dilaporkan menyampaikan permintaan agar Netanyahu "diberi kesempatan".

Di Libanon Menteri Luar Negeri Fariss Boueiz menyampaikan harapan bahwa "Perdana Menteri Netanyahu akan lain dengan calon Netanyahu".

Raja Jordania Hussein juga menyampaikan nada serupa dengan Menteri Luar Negeri Libanon, sementara banyak pemimpin negara Barat berharap Netanyahu akan bersedia melanjutkan proses perdamaian dengan negara- negara Arab.

Makin khawatir

Meskipun terjadi perubahan sikap para pemimpin dunia, rakyat Palestina malah bertambah khawatir karena lumpuhnya pembicaraan perdamaian akan membuat Palestina menghadapi pilihan lebih kecil.

Guna menyetujui persetujuan saat ini saja pemimpin Palestina Yasser Arafat sudah harus mengalah, sedangkan otonomi tersebut dapat dikatakan tak berbeda dengan yang ditawarkan tahun 1977 oleh Perdana Menteri Menachem Begin --yang juga dari Likud-- dan "Rencana Sharon", yang diajukan oleh tokoh garis keras Ariel Sharon --yang menyerukan pencaplokan beberapa wilayah Palestina di Tepi Barat.

Menurut laporan, seorang ahli ilmu politik dari Tepi Barat mengatakan bahwa saat perundingan dilanjutkan, jika berlangsung, maka Palestina akan menghadapi keadaan yang tak jauh berbeda dengan yang ditawarkan Begin dan Sharon dahulu.

Rencana-rencana tersebut, yang saat itu dikecam hebat oleh Arafat, hanya akan memberi Palestina wewenang urusan lokal sedangkan Israel menangani semua masalah yang berkaitan dengan keamanan. Keadaannya sekarang agak berbeda.

Walaupun Palestina sekarang memiliki otonomi di sebagian besar Jalur Gaza dan Tepi Barat, tentara Israel dan permukiman Yahudi tetap ada di kedua wilayah tersebut.

Dengan berkuasanya Netanyahu, dan jika ia benar-benar melaksanakan semua rencananya selama kampanye, maka keadaan Pemerintah Otonomi Palestina akan terjepit.

Sewaktu mengomentari rencana-rencana Netanyahu itu, Ribhi Y. Awad selaku Duta Besar Palestina di Jakarta menyatakan, rencana peningkatan jumlah migrasi Yahudi ke wilayah Palestina berarti Netanyahu ingin mengganti orang Palestina dengan orang Yahudi.

Hal itu adalah penafsiran berbahaya atas kebijakan pengalihan politik yang dianut Partai Likud dan para pendukungnya, kata Ribhi Awad.

Rencana tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan proses perdamaian, dan dapat menyulut perang berdarah baru di wilayah yang mudah bergolak itu.

Saat ini terdapat tak kurang dari 180 permukiman Yahudi di wilayah Palestina, penambahan permukiman akan menjadi teror bagi rakyat Palestina, katanya.

Ia mengecam pernyataan Netanyahu mengenai Jerusalem, kebijakan yang dianggapnya sebagai pernyataan perang melawan Palestina.

Isi teks pidato Netanyahu, menurut Ribhi Awad, mencerminkan semangat fanatik dan ideologi Zionis sehingga tak mungkin memberi harapan bagi terwujudnya perdamaian.

Kekhawatiran pihak Palestina tersebut cukup beralasan, terutama setelah tersiar berita bahwa masih diragukan apakah Netanyahu akan bersedia bertemu dengan Arafat.

Seorang pejabat Partai Likud menyatakan, tak perlu untuk menaikkan tingkat kontak "selama Palestina tidak memenuhi kewajibannya terhadap Israel".

Dalam pidato menyambut kemenangannya, Netanyahu dilaporkan tidak menyinggung-nyinggung PLO dan Pemerintah Otonomi Palestina.

Ini, menurut Ribhi Awad, merupakan isyarat yang mengkhawatirkan dan menimbulkan kegelisahan.

"Bagaimana kita bisa membayangkan Netanyahu akan melanjutkan proses perdamaian tanpa mengakui Presiden Yasser Arafat sebagai pemimpin sah secara hukum?" kata duta besar Palestina tersebut. "Apakah Netanyahu ingin berurusan dengan monster?" (3/6/96 22:25)

PEMUKIM YAHUDI BERMAKSUD CAPLOK TEPI BARAT SECARA BERTAHAP

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 10/6/96 (ANTARA) - Sementara para pemimpin Arab mengadakan pertemuan puncak "untuk menyusun strategi" menghadapi kebijakan pemerintah baru berhaluan keras di Israel, para pemimpin pemukim Yahudi, yang menjadi berani oleh terpilihnya Benjamin Netanyahu, telah memperlihatkan sikap makin tak memandang segala norma internasional.

Setelah pertemuan para pemimpin Suriah, Mesir dan Arab Saudi di Damaskus, Menteri Luar Negeri Mesir Amr Moussa menyatakan konferensi tingkat tinggi Arab, yang tak pernah diadakan sejak Irak menyerbu Kuwait pada 1990, akan diselenggarakan.

Tujuannya adalah untuk meenyatukan sikap dalam menghadapi rancangan kebijakan "tak kenal kompromi" pemimpin Partai Likud.

Sementara itu, dengan mengandalkan rancangan garis pedoman Netanyahu para pemimpin pemukim Yahudi diberitakan mulai memperlihatkan itikad untuk mencaplok Tepi Barat Sungai Jordan secara bertahap dan memperluas permukiman Yahudi di daerah-daerah peka Jerusalem Timur, yang telah dicaplok penguasa Israel.

"Kami telah melewati masa penghentian dan saatnya sudah tiba untuk mengubah semua itu," kata Pinhas Wallerstein, salah seorang pemimpin pemukim Yahudi, kepada harian Maariv sebagaimana dilaporkan AFP Kamis (6/6).

Di Jerusalem Timur dan kota yang mudah bergolak di Tepi Barat, Al-Khalil, pernyataan seperti itu dilaporkan sudah didukung oleh tindakan, meskipun berskala kecil, untuk memperluas daerah-daerah kantung Yahudi.

Perdana menteri terbunuh Israel Yitzhak Rabin sebelumnya berusaha mengubah kesan masyarakat mengenai pemukim Yahudi dari pahlawan pelopor yang menebus tanah yang dijanjikan dalam Taurat menjadi salah satu fanatik dan parasit yang hanya menyia-nyiakan dana pemerintah.

Netanyahu, yang sibuk membentuk pemerintah koalisi, belum memberi tanda sejauh mana ia akan menafsirkan kalimat dukungan kampanyenya bagi 150.000 pemukim Yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza menjadi dukungan bagi masalah mereka.

Namun para pemukim telah melaksanakan perayaan sejak terpilihnya pemimpin kelompok sayap kanan, Partai Likud, tersebut pada 29 Mei.

"Kami tidak lagi dipersetankan," kata jurubicara pemukim Yehudit Tayar. "Kami akan kembali ke arena pertandingan tempat terdapat keinginan untuk menempati tanah itu."

Pencaplokan wilayah-wilayah atau pembatalan pengaturan kembali tentara Israel di Al-Khalil, sebagaimana desakan para pemimpin pemukim Yahudi, kelihatannya akan melumpuhkan proses perdamaian Timur Tengah. Netanyahu telah berikrar akan menangguhkan proses tersebut.

Tindakan itu juga bertentangan dengan komit internasional yang telah disampaikan Israel.

Sekarang terdapat 1,5 juta orang Palestina di Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur, dan pemimpin mereka memandang wilayah tersebut sebagai pusat negara mendatang Palestina.

Daftar tuntutan para pemukim Yahudi kepada Likud berisi seruan bagi "pencaplokan secara bertahap" semua wilayah Tepi Barat tempat pemukim Yahudi merupakah mayoritas, demikian menurut laporan yang disiarkan harian Maariv dan dikonfirmasi pemimpin pemukim.

Daftar itu juga menyerukan perluasan besar-besaran permukiman Yahudi dan pemukiman orang Yahudi di seluruh Jerusalem, termasuk sektor timur -- yang dicaplok dari Palestina dan dianggap sebagai ibukota negara Palestina.

Kitab suci lagi

Di Silwan, daerah Palestina di Jerusalem Timur, satu keluarga Yahudi akhir bulan lalu pindah ke rumah yang dibelinya dari penghuni Arab dalam upaya pasca-pemilihan umum untuk memperluas cengkeraman Yahudi.

Para pemukim menyebut daerah yang sama dengan "nama yang diberikan Taurat", Kota Daud.

Tindakan mereka mengundang protes dari organisasi berhaluan "dovish" di Israel, Perdamaian Sekarang.

Hari Rabu (5/6), para pemukim Yahudi di Al-Khalil mulai merenovasi satu tempat pemandian kuno yang diklaim oleh pejabat-pejabat Islam setempat.

Itu merupakan tindakan yang dapat merambah jalan bagi pencaplokan wilayah Yahudi di Al-Khalil, Avraham Avinu.

Tempat pemandian tersebut dimiliki orang Yahudi sebelum pembantaian orang Yahudi pada 1929, kata jurubicara pemukim Yahudi di Al-Khalil, Noam Arnon.

"Kami berharap pemerintah ini akan mengizinkan kami secara bebas membangun (rumah) dan mengembangkan (wilayah)," kata Arnon sebagaimana dikutip.

Ketika mengomentari sikap keras Netanyahu, pers Arab Saudi -- yang biasanya mencerminkan kebijakan resmi pemerintah -- menyatakan negara-negara Arab mulai sekarang harus menjadi pelempar gagasan dan bukan hanya menunggu gagasan dari pihak Israel.

Negara-negara Arab, katanya, harus mengkoordinasikan tindakan mereka guna mencegah Israel merusak proses perdamaian, yang sejak Netanyahu terpilih sudah menjadi kekhawatiran pihak Palestina, dan mementahkan semua upaya Israel untuk merusak proses tersebut.

Pertemuan puncak tiga pihak di Damaskus dianggapnya sebagai "tanggapan terbaik Arab atas tantangan dan bahaya yang mungkin ditimbulkan pemerintah Likud Israel".

Semua negara Arab dilaporkan ingin bersatu untuk mendukung proses perdamaian dengan landasan pertukaran tanah bagi perdamaian. Tetapi ucapan Netanyahu selama kampanye pemilihan perdana menteri di Israel bulan lalu, membuat harapan itu menjadi suram.

Masalah pembanguan permukiman Yahudi di wilayah Palestina memang selalu menghantui pemerintah otonomi yang dipimpin Presiden Palestina Yasser Arafat, dan terus berlangsung kendati agak tersendat selama pemerintahan Yitzhak Rabin -- perdana menteri dari Partai Buruh yang dibunuh tahun lalu oleh pengikut aliran ekstrim Yahudi.

Mendiang Rabin, kendati kadangkala berbicara keras terhadap pemukim Yahudi, semasa hidupnya mengizinkan pertumbuhan penting permukiman Yahudi di dekat Jerusalem dan tempat-tempat yang dianggapnya memiliki kepentingan strategis.

"Tak ada perbedaan hakiki antara kebijakan permukiman Partai Likud dan Buruh," kata ahli ilmu bumi Palestina Khalil Tufakji pada suatu taklimat di kota Nablus, Tepi Barat.

Israel, katanya, sudah berhasil menciptakan suatu mayoritas Yahudi di beberapa bagian wilayah Tepi Barat, katanya.

Di blok permukiman Ariel, bagian utara Tepi Barat, dan Nablus di baratdaya, pemukim Yahudi telah melebihi orang Palestina; 50.000 berbanding 40.000 orang, kata Tufakji sebagaimana dilaporkan. (9/06/96 10:38)

ARAB DAN ISRAEL SALING "PERLUNAK SIKAP"

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 23/6/96 (ANTARA) - Para pemimpin Arab -- yang memulai konferensi tingkat tinggi (KTT) di Kairo Sabtu (22/6) -- dan pemimpin sayap kanan "saling memperlunak" sikap dan berebut posisi sebagai penyokong proses perdamaian Timur Tengah.

Sementara itu seruan-seruan dari kelompok garis keras Palestina, Hamas, dan Suriah sebelum KTT Kairo dimulai, agar dunia Arab membekukan hubungan dengan negara Yahudi setelah kemenangan Partai Likud atas Partai Buruh di Israel tampaknya akan kandas di tengah jalan, demikian dilaporkan kantor berita transnasional.

Dalam kampanye pemilihan umumnya bulan lalu, pemimpin Partai Likud Benjamin Netanyahu menyatakan tidak akan menyerahkan Jerusalem kepada Palestina, akan menghidupkan kembali pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan dan tidak akan menyerahkan Dataran Tinggi Golan kepada Suriah.

Sikap anti-perdamaian Netanyahu tersebut -- ditambahkan lagi dengan terbentuknya pemerintahan paling sayap kanan di Israel -- memicu kekhawatiran di kalangan negara Arab, dan juga Amerika Serikat -- salah satu penaja proses perdamaian -- bahwa proses yang telah berjalan sekitar lima tahun itu akan mandeg.

Kekhawatiran terbesar tentu saja muncul dari pihak Pemerintah Otonomi Palestina -- yang telah merintis perdamaian dengan Israel di bawah pimpinan Partai Buruh. Berdasarkan persetujuan Washington September 1993, proses otonomi Palestina saat ini mestinya memasuki tahap pembahasan mengenai status akhir Jerusalem.

Tetapi tahap kedua otonomi, penarikan militer Yahudi dari semua kota kecil di Tepi Barat saja belum tuntas. Shimon Peres, yang menggantikan Yizhak Rabin setelah pemimpin Partai Buruh itu ditembak mati seorang ekstremis Yahudi, menunda penarikan dari Al-Khalil setelah gelombang pemboman bunuh diri yang menewaskan puluhan orang Yahudi oleh kelompok garis keras Palestina.

Netanyahu pekan ketiga Juni, setelah ia disumpah sebagai perdana menteri Israel, masih belum memutuskan apakah penarikan militer Israel dari 80 persen wilayah Al- Khalil akan dilanjutkan atau tidak. Dalam pidato sambutannya, Netanyahu juga tidak menyebut-nyebut nama Arafat sehingga menimbulkan keprihatian di kalangan pejabat Palestina mengenai itikad perdamaian Partai Likud dengan Palestina.

Akibat terkatung-katungnya nasib otonomi Palestina, apalagi harapan bagi berdirinya negara Palestina merdeka, membuat Presiden Yasser Arafat menaruh harapan bahwa KTT dua hari Kairo akan dapat menembus ketidaktentuan tersebut.

Status pemerintah otonomi Palestina sebagian tergantung pada janji yang berulangkali disampaikan Arafat bahwa proses politik perundingan dengan Israel akan meningkat dari otonomi menjadi negara merdeka dengan Jerusalem sebagai ibukota.

Sementara itu pemerintah Israel tak pernah beranjak dari pendapat bahwa Jerusalem adalah ibukota utuh negara Yahudi dan Yudea serta Samaria (Tepi Barat) adalah tanah yang dijanjikan Tuhan buat Bani Israel dalam Taurat.

Pesan KTT

Untuk menghadapi sikap tak kenal kompromi pemerintah sayap kanan Israel, 21 anggota Liga Arab berkumpul akhir pekan ini di Kario untuk menyampaikan pesan tapi bukan ancaman kepada pemerintah Israel.

Sebagaimana dikutip Reuter, Menteri Luar Negeri Mesir Amr Mussa menyatakan bahwa KTT yang dihadiri 14 kepala negara Arab itu akan menghindari ancaman terhadap Israel.

Sebelumnya, seruan bagi penyelenggaraan KTT tersebut mendapat reaksi keras pemerintah baru Yahudi.

Menteri Luar Negeri Israel David Levy Rabu (19/6) menyatakan konferensi Kairo telah meningkatkan ketegangan di Timur Tengah dan menantang para pemimpin Arab untuk "mengulurkan tangan bagi perdamaian".

"Ketegangan yang ingin ditimbulkan para pemimpin Arab" sama sekali tak perlu, katanya.

Levy -- yang dipandang sebagai tokoh moderat dalam pemerintahan Netanyahu -- belakangan menyatakan bahwa perdamaian tidak "dicapai melalui ancaman".

Ia juga berusaha memperlunak kesan mengenai garis pedoman kebijakan pemerintah Netanyahu dan membantah bahwa kebijakan itu bersifat negatif, meskipun perdana menteri baru Israel mempertanyakan konsep pertukaran tanah bagi perdamaian, dan negara-negara Arab akan setuju hidup berdampingan dalam perdamaian sebagai imbalan bagi pengembalian wilayah oleh Israel.

Netanyahu juga mencuatkan amarah dunia Arab setelah ia mengeluarkan tawaran untuk berunding tanpa syarat.

Sementara itu Amerika Serikat -- yang selalu membela Israel di forum-forum internasional -- berulangkali menyeru negara-negara Arab agar melanjutkan proses perdamaian Timur Tengah dan tidak "menghancurkan jembatan menuju perdamaian" walaupun Israel lah yang selalu mengulur waktu untuk mewujudkan perdamaian.

Presiden AS Bill Clinton, menurut laporan, menyatakan Washington akan mempertahankan kehadiran kekuatan militernya di Teluk sebagai bagian dari "komitmennya bagi keamanan negara-negara Teluk".

Washington tetap menganggap Irak dan Iran "sebagai pengacau di Teluk" dan ingin membuat negara-negara Arab menerima baik kehadiran negara Yahudi, yang justru terus- menerus merasa dirinya menghadapi ancaman -- di tengah mereka.

"Amerika Serikat mempunyai banyak kepentingan besar di wilayah Teluk; mempertahankan arus minyak dari Timur Tengah ke belahan lain dunia, mencegah pembuat kacau di wilayah itu seperti Irak dan Iran mengancam tetangga- tetangga mereka dan mempertahankan akses AS ke perairan penting serta pusat perdagangan di Timur Tengah," kata Clinton kepada harian Asharq Al-Awsat dan Arab News sebagaimana dikutip Reuter.

Sementara itu Sabtu di Kairo, para pemimpin negara Arab tampaknya juga tak berminat untuk mengeluarkan pernyataan bernada tajam kepada Israel.

Dalam pidato pembukaannya, Presiden Mesir Husni Mubarak menyatakan perdamaian adalah pilihan strategis dan tak ada alasan untuk kembali ke konflik masa lalu.

Meskipun tak bermaksud mengancam Israel, konferensi Kairo dilaporkan tetap berpegang pada kerangka persetujuan yang dilandaskan atas resolusi-resolusi PBB nomor 242, 338 dan 425 serta prinsip pertukaran tanah bagi perdamaian.

Sikap tersebut akan mengarah kepada penarikan Israel dari Golan dan berdirinya negara Palestina merdeka.

Tetapi diperlukan sedikitnya dua pihak untuk mengobarkan pertikaian dan mewujudkan perdamaian. Pihak Arab, seperti Palestina, telah berusaha memperlunak sikap dalam berunding dengan Israel.

PLO, setelah terwujudnya persetujuan otonomi Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat, sempat cekcok di antara anggotanya ketika ingin menghapus ketetapan bagi penghancuran negara Yahudi dalam piagamnya.

Namun Israel selalu berkelit apabila sudah menghadapi perundingan mengenai masalah-masalah pelik dan tak pernah bergeming dari sikap mendasar Yahudi sekalipun pada saat Partai Buruh, yang dianggap lebih lunak dibanding Likud.

Kini mampukah para pemimpin Arab, yang untuk pertama kali bertemu sejak 1990, membuat Israel tetap pada jalur perdamaian dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang membidani lahirnya pembicaraan perdamaian Timur Tengah? (23/06/96 10:51)

IMPIAN AS DI TIMTENG HADAPI MASA SURAM

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 1/7/96 (ANTARA) - Harapan AS untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah agaknya menghadapi tantangan dengan terpilihnya tokoh garis keras Likud, Benjamin Netanyahu, sebagai PM baru Israel dan peledakan truk bensin di pangkalan militernya di Al-Khobar dekat Dahran Arab Saudi, Juni lalu.

Padahal baru sekitar lima bulan lalu AS mengira hampir dapat menggolkan jalur perundingan Israel-Suriah -- yang dianggap kunci untuk mengakhiri kemelut Arab-Israel di wilayah yang mudah bergolak tersebut.

Suriah, yang menjadi kekuatan pendukung utama pemerintah Libanon, saat itu memperlihatkan minat baru dalam perundingan, dan bekas perdana menteri Shimon Peres bersedia mengembalikan Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Tel Aviv kepada Damaskus sebagai imbalan perdamaian.

Namun gelombang serangan bom bunuh diri oleh gerilyawan garis keras Palestina di Israel membuat Peres tersungkur dalam pemilihan presiden melawan Netanyahu.

Kemenangan Netanyahu juga disebut-sebut sebagai kembalinya Israel ke era fanatisme dan agama karena pemerintah Netanyahu mendapat dukungan partai-partai agama, yang umumnya menganut garis tak kenal kompromi dengan Arab.

Presiden AS Bill Clinton dan Menteri Luar Negeri Warren Christopher pun dibuat "balik-bakul" oleh sikap Netanyahu menyusul kemenangan Partai Likud atas Partai Buruh.

Sebelum pemungutan suara, Clinton dilaporkan Reuter memberi dukungan kepada Peres dan kebijakannya untuk mengambil risiko demi perdamaian. Tetapi mendekati saat pemberian suara, Clinton mulai "mengalihkan haluan" dengan menyatakan AS tetap mendukung Israel tak perduli siapapun yang terpilih sebagai perdana menteri.

Pekan terakhir Juni AS mengirim Christopher ke Israel, dan setelah pertemuan dengan Netanyahu menteri luar negeri Washington tersebut menyatakan bahwa "persetujuan tanah bagi perdamaian hanya garis panduan dan perlu penyesuaian". Dewan Keamanan PBB, dalam Resolusi- resolusi Nomor 242 dan 338, telah mendukung rumus "tanah bagi perdamaian" untuk mengakhiri konflik Arab-Israel.

Menurut UPI, Christopher bahkan mendesak negara-negara Arab agar berunding "dengan sungguh-sungguh dan bukan hanya berdoa".

Di mata Christopher negara-negara Arab selama ini rupanya tidak serius dalam perundingan dengan Israel, sedangkan kunci perdamaian terdapat di tangan pemerintah Yahudi, dan Israel selalu berkilah minta jaminan soal keamanan sebelum menyerahkan seluruh wilayah Arab yang didudukinya.

Sejak perundingan Madrid dilancarkan pada 1991, pemerintah Israel telah beberapa kali menunda penarikan militer dari wilayah-wilayah Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan setiap kali terjadi serangan bunuh diri oleh gerilyawan garis keras Palestina.

Christopher sendiri menyeru negara-negara Arab agar tidak membiarkan orang seperti Netanyahu merusak proses perdamaian, setelah ia gagal memperoleh jaminan dari perdana menteri baru Israel itu untuk mencabut sikap kerasnya.

Dalam kampanye pemilihan umumnya, Netanyahu menyatakan tak setuju dengan berdirinya negara Palestina, takkan mengembalikan Dataran Tinggi Golan, takkan menyerahkan Jerusalem Timur dan takkan mewujudkan penarikan militer Yahudi dari Al-Khalil, dan akan meningkatkan pembangunan permukiman di Tepi Barat.

Penarikan dari kota makam para nabi itu sendiri telah tiga bulan tertunda pada saat Netanyahu menjadi perdana menteri.

Setelah tidak berhasil "membujuk" Netanyahu, Christopher malah menganggap negara-negara Arab "kurang serius" dalam berunding.

Tanda ketakpastian?

Belum lagi AS dapat melunakkan pendirian tokoh garis keras Israel, Washington diguncang peledakan truk bensin sehingga menewaskan 19 orang Amerika dan melukai 300 orang lagi, termasuk yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan kepentingan AS di Arab Saudi.

Itu adalah pemboman kedua dalam tujuh bulan terhadap kepentingan Amerika di kerajaan strategis di Teluk, negara yang sudah diincar AS sejak jaman mendiang presiden Theodore Roosevelt.

Pada 1945, Roosevelt mendapat jaminan dukungan bagi perjuangan AS melawan Jerman dari cikal-bakal negara Arab Saudi, Raja Abdul Aziz As-Sulud, tapi tidak bagi berdirinya negara Yahudi.

Kini Riyadh masih tetap menjadi penyokong kegiatan Wasington di Teluk tapi mau tak mau menerima kehadiran negara Yahudi di wilayah tersebut.

Meskipun demikian, persetujuan kepala pemerintahan bukan berarti penerimaan otomatis oleh rakyat. Dua kali serangan bom terhadap kepentingan AS di negara penghasil minyak terbesar di dunia itu menjadi bukti.

Setelah serangan paling akhir tersebut, seorang pemimpin oposisi Saudi di Dubai memperingatkan bahwa penghukuman dan tindakan keras keamanan takkan berhasil menghentikan gelombang pemboman anti-AS di Arab Saudi.

Pemimpin Gerakan bagi Pembaharuan Islam di Arab (MIRA), Saad Al-Faqih, mengatakan kepada AFP bahwa serangan itu "bukan yang terakhir, dan serangan seperti itu takkan berakhir", meskipun ia menyatakan tak terlibat dalam peledakan truk bensin tersebut.

Banyak ahli juga dilaporkan menduga ketegangan dan kerusuhan akan berlanjut tanpa dapat diramalkan kapan akan berakhir. Itu merupakan perwujudan penentangan yang meningkat oleh kelompok garis keras terhadap kehadiran militer Amerika di Arab Saudi.

Seorang pengarang Palestina di AS, sebagaimana dilaporkan, berpendapat bahwa Arab Saudi memiliki masalah serius di bidang ekonomi, sosial, politik dan juga suksesi. "Semua masalah tersebut bersatu secara bersamaan sehingga menimbulkan ketegangan luar biasa."

Sejak 1990, ketika Arab Saudi mengizinkan pasukan koalisi yang dipimpin AS untuk melindunginya dari kekuatan Irak, prajurit Barat telah memperlihatkan pengaruhnya di kerajaan yang mulanya tertutup itu.

Cetuskan kecendrungan

Terlepas dari pemboman di Arab Saudi, sikap anti-damai Netanyahu sejauh ini mencetuskan tiga kecenderungan di kalangan negara-negara Arab.

Pertama kelompok garis keras seperti Suriah menyerukan pembekuan hubungan dengan Israel; tindakan yang bisa mengakibatkan pengucilan kembali Israel oleh negara-negara Arab.

Harian resmi pemerintah Suriah, Ath-Thawra, yang dikutip AFP mewartawakan bahwa para pemimpin Arab harus menyelaraskan tindakan politik dan melarang semua tindakan sepihak termasuk normalisasi hubungan dengan Israel.

Presiden Libanon Elias Hrawi tentu saja mendukung sikap Suriah dan meminta para pemimpin Arab agar tidak melakukan tindakan yang menjurus kepada normalisasi hubungan dengan Israel karena "perdamaian harus dicapai lebih dulu sebelum hubungan normal dibina dan bukan sebaliknya".

Kelompok kedua, seperti Jordania, mendukung Netanyahu dan berpendapat bahwa "masih ada komitmen untuk melanjutkan apa yang telah dicapai".

Kelompok ini mengingini negara-negara Arab merasa optimistis bahwa kemajuan akan tercapai.

Kelompok ketiga seperti Mesir ingin memperingatkan Israel tapi tak bermaksud membekukan hubungan dengan Israel.

Negara-negara Arab yang masuk dalam kelompok ini ingin memperingatkan Tel Aviv bahwa Israel tak dapat menyampaikan keluhan jika Netanyahu bersikap negatif dan menolak perundingan mengenai Jerusalem serta tak mau mundur dari Golan.

Menurut kelompok ini, pihak Arab akan kehilangan kepercayaan bahwa Israel berminat mewujudkan perdamaian jika Netanyahu tidak menghormati persetujuan untuk mundur dari Al-Khalil.

Namun Netanyahu juga telah memberi jawaban bahwa ancaman tidak mengesankan buat kami, dan Amerika Serikat serta-merta mendesak negara-negara Arab agar "tidak membanting pintu di depan muka Netanyahu".

Untuk tetap menghidupkan impian AS di Timur Tengah, Clinton menyeru negara-negara Arab agar memberi kesempatan kepada pemimpin Likud dan tidak "menghakimi" bahwa Netanyahu tak dapat melanjutkan proses perdamaian. (2/07/96 10:52)

BAGI NETANYAHU, KONSESI ARAB BELUM CUKUP

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 8/7/96 (ANTARA) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dijadwalkan berangkat ke Amerikat Serikat hari Senin, memandang konsesi pihak Arab dalam perundingan dengan Israel belum cukup dan ia "akan membuat mereka menyesuaikan diri dengan sikap kerasnya".

Sejak perundingan perdamaian Timur Tengah dirintis di Oslo tahun 1991, PLO telah menghapus ketetapan bagi penghapusan negara Yahudi sementara tuntutan Suriah dan Libanon -- pengunduran diri dari Dataran Tinggi Golan dan Libanon Selatan -- belum dipenuhi Israel.

Namun sebelum meninggalkan Tel Aviv, Netanyahu diberitakan Reuter mengatakan, "Apa yang terjadi (saat ini) adalah pihak Arab --Palestina, Suriah dan yang lain-- akan menyesuaikan diri dengan kenyataan baru dan akan dipaksa mulai berkompromi di pihak mereka terhadap perubahan".

Awal bulan ini, ketika menanggapi sikap keras Netanyahu, Suriah menyatakan Damaskus sedang berusaha menggalang dukungan guna menghadapi pemerintah paling sayap kanan Israel, yang bermaksud membunuh proses perdamaian Timur Tengah.

Israel di bawah Netanyahu, menurut harian Al-Baath sebagaimana dikutip, tidak menyembunyikan keinginannya untuk meledakkan lagi wilayah Timur Tengah dan dalam skala paling luas guna mewujudkan sasarannya, membunuh proses perdamaian Timur Tengah.

Tindakan Israel tersebut dan para pendukungnya membuat negara- negara di wilayah yang mudah bergolak itu menghadapi satu pilihan, yaitu menggalang semua kekuatan dan kemampuannya untuk menghadapi tantangan berbahaya yang mengancam kehadiran negara-negara tersebut.

Media Suriah itu menuduh Netanyahu sebagai musuh perdamaian yang sesungguhnya dan mengulangi tuntutan Damaskus bahwa pengembalian Golan, yang direbut Israel dari Suriah tahun 1967, adalah tuntutan dasar bagi terwujudnya perdamaian di Timur Tengah.

Namun dalam program kampanyenya yang dikenal dengan nama "tiga tidak", Netanyahu menyatakan akan menentang berdirinya negara Palestina merdeka, tak bersedia membagi Jerusalem, dan takkan mengembalikan Golan.

Picu "terorisme"

Sikap tak kenal kompromi yang dikumandangkan Netanyahu itu menimbulkan keprihatinan banyak pihak, dan sebelum keberangkatan PM Israel itu ke Amerika Serikat, Presiden Perancis Jacques Chirac mendesak Israel agar segera menjelaskan apakah Tel Aviv bermaksud melanjutkan proses perdamaian Timur Tengah.

Chirac juga menyampaikan keprihatinannya bahwa ketidaktentuan akan memicu lahirnya kembali kerusuhan politik di wilayah tersebut.

Presiden Perancis itu, yang sedang mengunjungi Arab Saudi, menyatakan bahwa ketidaktentuan akan melahirkan "terorisme" bukanlah teori akademis tapi risiko nyata.

Sebab, tambahnya, ada pihak --baik perseorangan maupun organisasi-- yang memiliki kepentingan dengan kondisi yang buruk, proses yang ditinggalkan, dan dalam berlanjutkan "terorisme".

Sementara itu bekas menteri luar negeri AS, Henry Kissinger, dilaporkan berpendapat bahwa Israel harus melanjutkan proses perdamaian dan Netanyahu akan segera menyadari masalah tersebut.

Sejak Netanyahu mengalahkan arsitek perdamaian Arab-Israel, Shimon Peres dari Partai Buruh, proses perdamaian memang macet sementara AS meminta negara-negara Arab "agar menunggu dan melihat" apa yang akan dilakukan tokoh Partai Likud tersebut.

Cobaan buat AS

Kini, dalam lawatannya sebagai perdana menteri termuda Israel, Netanyahu (46) -- yang mengalahkan tokoh dukungan AS dalam pemilihan umum tanggal 29 Mei -- akan menguji sikap AS.

Selama kampanye pemilihan umum, Washington tentu saja mendukung perintis proses perdamaian dengan Arab, Shimon Peres. Namun kekalahan Peres membuat Presiden AS Bill CLinton mengalihkan dukungan kepada pemimpin Likud itu, yang menyulut percekcokan dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan permukiman Yahudi dan menolak prinsip pertukaran tanah bagi perdamaian, yang menjadi landasan proses perdamaian Timur Tengah.

Netanyahu juga pernah membuat gusar pendukung kuat Israel di dunia internasional tersebut. Ketika menjadi deputi menteri luar negeri tahun 1990, ia menyatakan kebijakan AS di Timur Tengah dilandaskan atas "pemutarbalikan" kenyataan dan kebohongan.

James Baker, menteri luar negeri AS saat itu, melarang dia datang ke Departemen Luar Negeri AS, dan belakangan menyatakan bahwa "bahasanya, dari seorang diplomat senior negara bersahabat, tak dapat diterima baik".

Sekarang Netanyahu membuat Clinton, yang sebentar lagi akan menghadapi proses pemilihan umum di negerinya, dihadapkan pada tantangan untuk meyakinkan negara-negara Arab bahwa ia "ingin menjadi penengah yang jujur" dalam proses perdamaian Timur Tengah.

Clinton boleh jadi takkan menekan Israel dan menghadapi risiko kehilangan suara dari para pemilih keturunan Yahudi, sementara saingannya dari Partai Republik, Bob Dole, dalam kampanyenya mengatakan akan memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Namun, kedua orang tersebut dilaporkan berusaha mengesampingkan perbedaan pendapat di antara mereka meskipun Netanyahu disebut-sebut justru akan menekan AS agar memperlambat proses perdamaian Timur Tengah.

Betapapun, kalau Netanyahu tetap melaksanakan janjinya untuk menciptakan "boom" permukiman Yahudi di wilayah Palestina, ia akan menempatkan dirinya di titik tubrukan dengan Washington, yang memandang daerah-daerah kantung Yahudi di wilayah Palestina sebagai penghambat bagi proses perdamaian Timur Tengah. (8/7/96 22:25)

ARAB-ISRAEL TERLIBAT PERANG URAT SYARAF SOAL JERUSALEM

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 13/7 (ANTARA) - Para Menteri Luar Negeri Arab yang mengadakan pertemuan di ibukota Oman, Muskat hari Sabtu dilaporkan memperkeras sikap mereka dalam menanggapi pernyataan Benjamin Netanyahu di Washington bahwa "takkan pernah ada pembagian kembali" Jerusalem.

Perdana Menteri (PM) baru Israel itu mengulangi sikap kelompok fanatik Yahudi untuk tidak menyerahkan Jerusalem Timur, yang direbut Israel tahun 1967 dan kemudian dicaploknya, kepada Palestina.

Ketidakinginan untuk menyerahkan Jerusalem, yang diklaim sebagai ibukota utuh dan langgeng negara Israel, telah disampaikan Netanyahu dalam kampanye pemilihan umum sebelum ia mengalah arsitek perdamaian Shimon Peres dari Partai Buruh bulan lalu.

Guna menanggapi sikap tak kenal kompromi pemimpin Partai Likud tersebut, para menteri luar negeri keenam anggota Dewan Kerjasama Teluk dan Mesir serta Suriah dilaporkan AFP akan "menentukan sikap bersama terhadap kebijakan ekstremis" Netanyahu.

Sikap yang diambil kedelapan negara Arab itu disebut-sebut lebih keras dibandingkan yang dikeluarkan setelah konferensi tingkat tinggi pemimpin Arab tanggal 22-23 Juni di Kairo, kendati Menteri Luar Negeri Oman Yussuf ibn Alawi ibn Abdallah menyatakan reaksi mereka sejalan dengan deklarasi politik konferensi Kairo.

Para menteri luar negeri Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Suriah bertemu di Muskat guna membahas perkembangan paling akhir di wilayah yang mudah bergolak tersebut, terutama setelah pernyataan Netanyahu di Washington bulan Juli ini membuat geram para pemimpin Arab.

Hal itu adalah pertemuan pertama kedelapan penandatangan Deklarasi Damaskus, yang dirancang untuk meningkatkan persatuan Arab, sejak bulan Desember tahun lalu, dan proses perdamaian, selain masalah terorisme, dilaporkan AFP menempati urutan tertinggi pertemuan tersebut.

Deklarasi Damaskus dicapai setelah Perang Teluk tahun 1991 untuk memberi imbalan kepada Mesir dan Suriah karena ikut dalam operasi multinasional yang mengusir pasukan Irak dari Kuwait.

Sebelumnya, pejabat senior PLO di Jerusalem, Faisal Al-Husseini, menuduh Netanyahu dengan sengaja memicu bentrokan dengan Palestina.

Sementara itu, Presiden Palestina Yasser Arafat menyatakan bahwa "Al-Quds Asy-Syarif (Jerusalem) adalah ibukota abadi Palestina".

Berdasarkan persetujuan otonomi yang ditandatangani PLO dan pemerintah Israel di bawah pimpinan bekas Perdana Menteri Yitzhak Rabin, yang tewas ditembak ekstrimis Yahudi tahun lalu, perundingan mengenai masa depan Jerusalem mestinya dibahas dalam perundingan status akhir awal bulan Mei 1996.

Namun, Netanyahu --yang mendirikan pemerintah paling sayap kanan di Israel setelah kemenangannya dalam pemilihan tanggal 29 Mei-- tak bersedia membahas masa depan kota suci tiga agama langit, Yahudi, Nasrani dan Islam itu

Netanyahu dilaporkan juga mengatakan bahwa ia tidak menemukan "satu dokumen pun yang ditandatangani oleh para pemimpin Partai Buruh yang mengikat Israel dengan satu atau lebih komitmen dengan Palestina atau Suriah".

Kendati demikian, ia juga berusaha menenangkan perasaan negara-negara Arab dan menyatakan pemerintahnya "ingin melanjutkan proses perdamaian dengan Palestina, Suriah, Libanon dan negara-negara Arab lain".

"Tak perlu takut pada Israel," katanya sebagaimana dikutip AFP.

Pengulangan cerita

Jerusalem memang sudah menjadi masalah sejak puluhan tahun lalu. Banyak orang berpendapat masalah Jerusalem sudah muncul sejak Perang Dunia I, dan bahkan ada yang berpendapat masalah tersebut sudah ada pada masa Perang Krimea.

Pada jamannya, Liga Bangsa-Bangsa terlibat perselisihan ketika memasukkan Jerusalem ke dalam mandat Inggris, tapi Inggris sendiri dan PBB sejak berdiri tahun 1945 menekankan perlunya memberi status khusus bagi Jerusalem.

Ketika mendengar proklamasi kemerdekaan Israel tahun 1948, Komite Politik PBB berusaha menghimpun suara mayoritas di Majelis Umum bagi penempatan rejim internasional di kota suci tersebut --tindakan yang selalu ditentang Israel.

Sejak dulu Israel selalu menyatakan penerimaan kehadiran komisi internasional di Jerusalem adalah pengkhianatan terhadap Zionisme.

Karena masa depan Jerusalem memiliki kepentingan ideologi dan moral yang sangat besar, maka bangsa Yahudi, menurut Ilan Pappe dalam bukunya "The Making of the Arab-Israeli Conflict", sejak dulu rela menerima pengutukan internasional asalkan dapat mempertahankannya.

Israel juga telah berulangkali menentang dan menantang pendapat masyarakat internasional baik melalui ucapan ataupun perkataan dalam upayanya mempertahankan keutuhan Jerusalem.

Sekarang sikap fanatik Yahudi yang berulangkali disampaikan Netanyahu mengundang reaksi keras pula dari salah satu kelompok penentang persetujuan otonomi PLO-Israel, Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS).

Dalam suatu pernyataan yang disiarkan awal Juli, kelompok garis keras Palestina itu --yang anggotanya telah sering melancarkan pemboman bunuh diri di Israel-- "mengulurkan tangan kepada saudara-saudaranya organisasi pemuda Fatah dan menyeru mereka mengokohkan barisan".

Sikap keras Netanyahu mulai mencuatkan kembali seruan bagi dihidupkannya kembali intifada melawan Israel --yang telah mengguncang wilayah-wilayah pendudukan dari tahun 1987 sampai 1993. (13/7/96 17:49)

NETANYAHU LEMPAR KAIL, PALESTINA-SURIAH TETAP RAGU

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 19/7/96 (ANTARA) - Perdana Menteri baru Israel Benjamin Netanyahu mulai "melempar kail" untuk meredakan keprihatinan Arab dan kendati Mesir optimistis, Palestina serta Suriah tetap meragukan ketulusan Tel Aviv guna mewujudkan perdamaian di wilayah yang mudah bergolak itu.

Dengan "sedikit memperlunak sikap", pemimpin pemerintah paling sayap kanan di Israel itu mampu meyakinkan Presiden Mesir Hosni Mubarak bahwa perundingan "perdamaian Timur Tengah dapat dilanjutkan dengan Netanyahu".

Mubarak, kepala negara Arab pertama yang menerima Netanyahu sejak ia mengalahkan pemimpin Partai Buruh Shimon Peres dalam pemilihan umum Mei, menyatakan ia merasa besar hati dengan pertemuan dua jamnya dengan Netanyahu.

"Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa saya sangat tenang. Saya mengerti konsepsinya dan saya memiliki harapan besar bahwa proses perdamaian akan berlanjut," kata Mubarak di Kairo sebagaimana dikutip Reuter.

Mubarak tetap optimistis kendati tak terlihat tanda bahwa Netanyahu memperlunak penentangannya terhadap pengembalian wilayah-wilayah Arab yang diduduki Israel sebagai imbalan bagi perdamaian, prinsip yang dipertahankan negara-negara Arab sebagai dasar setiap perundingan dengan Tel Aviv.

Sementara itu penasehat Mubarak, Osama Al-Baz, menyatakan orang tidak dapat mengharapkan perubahan 180 derajat dalam sikap Israel, atau hasil yang dramatis.

Pemimpin nasionalis sayap kanan Israel itu hanya bergeser sedikit dari sikap kerasnya, dan hanya mengumumkan sedikit peredaan atas penutupan terhadap wilayah-wilayah Palestina dan mengizinkan 10.000 orang Palestina lagi untuk kembali bekerja di Israel.

Jumlah tersebut jauh dari yang diduga pers Israel sendiri dan jauh lebih rendah dari peredaan blokade pada Juni, ketika Israel mengizinkan 25.000 orang Palestina bekerja kembali di wilayahnya.

Namun Al-Baz menyatakan bahwa Israel "bertekad untuk mencapai perdamaian dengan semua pihak Arab".

Netanyahu juga dapat membuat senang para pejabat Mesir dengan pernyataan bahwa negerinya akan "berpegang pada kerangka rujukan" konferensi perdamaian Madrid 1991, yang menetapkan prinsip pengembalian wilayah yang diduduki Israel sebagai imbalan bagi perdamaian.

Mengenai prinsip tersebut, Netanyahu sebelumnya telah menyatakan bahwa semua itu tidak sesuai dan membahayakan keamanan Israel.

Meskipun demikian, Netanyahu berusaha meredakan keprihatinan dan "mendinginkan kepala" pemimpin-pemimpin Arab dengan menjual pernyataan bahwa Menteri Luar Negerinya David Levy akan bertemu dengan Presiden Palestina Yasser Arafat pekan depan. Namun ia tidak menyebutkan kapan tepatnya.

Sementara itu di Jerusalem, harian Yediot Aharonot -- yang dikutip AFP, dalam ringkasannya mengenai hasil pertemuan Netanyahu-Mubarak di Kairo berkomentar, "Mubarak: Saya yakin kembali. Netanyahu: Saya tidak memberi apa-apa."

Dengan hanya sedikit mengubah bunyi kalimatnya, Netanyahu dilaporkan berhasil meyakinkan kembali pemimpin Mesir tersebut, padahal pemimpin Israel itu tidak membicarakan isi kampanyenya sebelum pemilihan presiden pada Mei.

Hari Jumat, tanda tanya besar dilaporkan tetap menggantung mengenai perincian maksud Netanyahu sesungguhnya dalam "keinginannya untuk melanjutkan proses perdamaian dengan tetangga-tetangga Arab-nya," yang telah macet selama lima bulan.

Netanyahu juga tidak menyebut-nyebut tanggal bagi penempatan kembali militer Israel dari kota kecil Al-Khalil di Tepi Barat Sungai Jordan.

Penarikan tentara Yahudi dari 80 persen bagian kota tersebut mestinya telah dilakukan pada Maret tapi ditunda oleh bekas perdana menteri Shimon Peres menyusul gelombang serangan bom bunuh diri oleh kelompok garis keras Palestina yang menentang persetujuan perdamaian dengan Israel.

Berdasarkan persetujuan September 1995, 80 persen bagian kota itu tempat 400 orang Yahudi tinggal di tengah-tengah 120.000 orang Palestina, mesti diserahkan kepada Pemerintah Otonomi Palestina, dan penarikan tersebut dipandang sebagai ujian pertama atas komitmen Netanyahu terhadap proses perdamaian.

Namun sampai sekarang, Netanyahu tidak pernah membicarakan masalah penarikan tentara Israel dari kota itu.

Tak berubah

"Janji Netanyahu" untuk meredakan amarah dunia Arab, yang mengadakan konferensi tingkat tinggi di Kairo 22-23 Juni guna menghadapi sikap tak kenal kompromi pemimpin Likud tersebut, tak berhasil mencairkan keraguan dalam diri banyak pemimpin Palestina.

"Semua deklarasi ini sama sekali bukan baru dan yang ada di baliknya penuh dengan bahaya sesungguhnya," kata Menteri Pemerintah Lokal Palestina, Saeb Erakat, sebagaimana dikutip AFP.

Pejabat lain Palestina, Hassan Asfur -- pemimpin departemen perundingan Pemerintah Otonomi, menyatakan janji Netanyahu untuk mengizinkan 10.000 lagi orang Palestina untuk bekerja di Israel "tidak memadai" bagi dilanjutkannya proses perdamaian.

Pernyataan Netanyahu bahwa David Levy akan bertemu dengan Arafat pekan depan juga tidak memenuhi tuntutan Palestina untuk mengadakan pembicaraan dengan perdana menteri Israel itu sendiri.

Penasehat Arafat, Nabil Abu Rudeina, menganggap pertemuan Levy-Arafat adalah "awal yang baik" tapi itu hanya dapat mencapai sasaran kalau ditujukan sebagai persiapan bagi pertemuan puncak Arafat-Netanyahu.

Sejak menyampaikan pidato saat pelantikannya, Netanyahu tak pernah mengumumkan kesediaan bertemu dengan Arafat atau menyampaikan komitmen untuk melakukannya, tindakan yang membuat gusar para pejabat Palestina.

Duta Besar Palestina untuk Jakarta, Ribhi Y. Awad, bahkan pernah menyatakan jika Netanyahu tak ingin berunding dengan Arafat, "apakah ia ingin berunding dengan monster?".

Di Jerusalem Erakat mengutuk perdana menteri Israel tersebut karena tetap tidak mengacuhkan "seruan Presiden Palestina Arafat untuk melanjutkan perundingan", karena "mengaitkan nasib 120.000 orang Palestina di Al-khalil dengan beberapa ratus pengacau Yahudi" dan karena menyebut Tepi Barat dengan menggunakan nama daerah itu dalam Taurat, Judea dan Samaria.

Penundaan penarikan militer Yahudi dari Al-Khalil juga menjadi kekecewaan besar kedua Pemerintah Otonomi Palestina setelah lawatan Netanyahu ke Washington pekan kedua bulan Juli.

Selama lawatannya tersebut, Presiden AS Bill Clinton tak berhasil menekan Netanyahu agar menetapkan tanggal penarikan dari Al-Khalil atau berjanji untuk membekukan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah-wilayah Palestina.

Netanyahu juga tidak mengubah sikapnya mengenai Jerusalem, yang diklaimnya sebagai ibukota utuh dan langgeng Israel sementara Palestina mengklaimnya sebagai ibukota negara mendatang Palestina.

Nada serupa para pejabat Palestina tersebut juga disampaikan Suriah, yang menyatakan Damaskus tidak melihat sesuatu yang baru dalam pernyataan Netanyahu di Kairo.

"Karena tekanan Arab dan masyarakat dunia, Netanyahu berusaha dalam ucapannya di Kario Kamis (18/7) untuk memperlunak pernyataannya tapi tanpa meninggalkan dasar kebijakannya," kata radio pemerintah Suriah.

Menurut radio itu, Damaskus siap membahas semua tindakan yang akan menjamin keamanan bagi Israel dan tetangga-tetangganya akan melakukan pengaturan tersebut sama dan seimbang.

Pembicaraan perdamaian Suriah-Israel, yang dimulai pada 1991, telah macet mengenai masalah penarikan Israel dari Dataran Tinggi Golan, yang direbut Israel dari Suriah tahun 1967.

Sementara itu harian berbahasa Inggris, Syria Times, berkomentar, "Netanyahu mesti faham bahwa sikap garis kerasnya takkan pernah mewujudkan perdamaian di wilayah ini. Jika ia berminat mengenai masalah keamanan dan stabilitas di wilayah ini ia mesti menghormati prinsip- prinsip perdamaian dan mematuhi persyaratan bagi perdamaian."

Harian lain Suriah mewartakan pihak Arab takkan menerima baik prasyarat Netanyahu bagi dimulainya kembali pembicaraan perdamaian.

Pemimpin Israel tersebut menuntut dihentikannya semua aksi perlawanan sebelum dimulainya perundingan apapun dan bahkan sebelum disampaikannya pernyataan untuk menerima baik perundingan.

Netanyahu juga menyerukan penghentian semua kegiatan Palestina di Jerusalem dan penutupan semua kantor Palestina di kota suci tiga agama langit tersebut, Yahudi, Nasrani dan Islam, katanya.

"Bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Netanyahu mengenai penolakannya terhadap berbagai prasyarat, ia malah mengajukan sejumlah prasyarat fatal yang membuat dilanjutkannya perundingan tak mungkin terlaksana," kata harian Ath-Thawra.
(20/07/96 11:10)

PERTEMUAN ARAFAT-LEVY DIHARAPKAN JADI TEROBOSAN BARU

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 24/7/96 (ANTARA) - Pertemuan Presiden Palestina Yasser Arafat dengan Menteri Luar Negeri Israel David Levy hari Selasa (22/7) di tempat penyeberangan Erez di wilayah otonomi Palestina diharapkan akan menjadi terobosan baru dalam proses perdamaian Timur Tengah yang macet menyusul terpilihnya pemimpin Partai Likud bulan Mei.

Setelah pertemuan 90 menit dengan Levy, Arafat -- sebagaimana dikutip Reuter -- menyatakan bahwa kontak-kontak lebih lanjut akan dilakukan guna memajukan proses perdamaian.

Sebelumnya, pihak Palestina menyatakan akan mengajukan empat usul guna menghidupkan kembali proses perdamaian Timur Tengah, yang terancam mati setelah Netanyahu menyampaikan sikap tak kenal komprominya dalam kampanye pemilihan perdana menteri Israel.

Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmed Qurea, mengatakan Israel -- di pihaknya -- harus menerapkan persetujuan sementara dengan pihak Palestina dan memulai pembicaraan mengenai status akhir sesuai jadwal.

"Untuk membuat pertemuan ini berhasil, Israel harus memerintahkan penghentian (kegiatan) pembangunan permukiman sesegera mungkin," katanya sebagaimana dikutip AFP.

Ia menambahkan bahwa syarat terakhir ialah penghentian tindakan pengubahan dan pelanggaran atas hak asasi Palestina di Jerusalem Timur, yang diklaim Palestina dan Israel sebagai ibukota negara mereka.

Pertemuan hari Selasa antara Arafat dan Levy adalah kontak tingkat tinggi pertama sejak pemimpin sayap kanan Israel menang dalam pemilihan umum tanggal 29 Mei.

Kedua pihak saling menuduh masing-masing pihak gagal berpegang pada apa yang telah disepakati sebelumnya, dan Israel telah mengancam akan melanjutkan pembangunan permukiman Yahudi serta menutup kantor-kantor Palestina di Jerusalem.

Palestina dan Israel sejak September 1993 telah menandatangani serangkaian persetujuan perdamaian sementara yang menghasilkan Pemerintah Otonomi Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza. Tetapi sampai sekarang Israel belum berhasil menarik tentaranya dari Al- Khalil di Tepi Barat yang mestinya telah dilakukan beberapa bulan lalu.

Persetujuan tersebut menetapkan bahwa kedua pihak akan memulai perundingan guna menentukan status permanen Pemerintah Otonomi Palestina, termasuk pembahasan permukiman Yahudi, negara Palestina, hak atas Jerusalem dan pemulangan pengungsi Palestina yang tinggal di luar wilayah-wilayah Palestina.

Guna memberi kredibilitas pada proses perdamaian, Israel mesti menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan semua persyaratan itu, kata Qurea.

Netanyahu telah menyatakan bahwa ia hanya bersedia bertemu dengan Arafat, yang dicapnya sebagai teroris, kalau keamanan nasional Israel dijamin dan Arafat menghentikan serangan kelompok garis keras terhadap Israel.

Kenyataan bagi Netanyahu

Sementara itu Duta Besar Israel untuk AS, Eliahu ben Elissar, menyatakan dalam suatu wawancara bahwa Netanyahu sebenarnya "membenci" Arafat, tapi pemimpin beraliran keras Israel tersebut tak bisa menghindari "kenyataan".

"Kami menghadapi orang yang membenci Arafat dan tidak menganggapnya cukup berharga untuk duduk di meja perundingan," katanya kepada harian berbahasa Arab yang dikutip AFP di Kairo, Al-Hayat.

"Saya dulu tidak membawa dia (Arafat) ke sini dari Tunis, tapi pemerintah terdahulu lah yang melakukannya. Namun sekarang ia berada di sini dan saya tahu bukan wewenang kami untuk mengembalikan dia ke Tunis. Cuma sayangnya, saya harus menelan itu," kata Elissar mengenai sikap Netanyahu terhadap Arafat.

Arafat sendiri kembali untuk pertamakali ke Tepi Barat dan Jalur Gaza dari markas PLO di Tunis tahun 1994, berdasarkan Persetujuan Oslo -- yang ditandatangani pendahulu Netanyahu, Shimon Peres dari Partai Buruh -- tahun 1991.

Partai Likud, yang dipimpin Netanyahu, tambahnya, tidak mengakui Persetujuan Oslo dan juga tak ingin mengakuinya karena kami tak ingin memberi mereka (Palestina) kekuasaan sah".

Namun semua itu adalah kenyataan yang tak dapat dielakkan pemerintah sayap kanan Israel, dan sebagiannya adalah Arafat serta Pemerintah Otonomi.

"Saya menggunakan istilah Pemerintah Otonomi sebagai ungkapan yang melunakkan arti, kendati saya tahu siapa yang memimpinnya," kata Elissar.

Sampai sekarang Netanyahu tak pernah menyampaikan komitmen untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan Arafat, dan hanya mengatakan ia akan bertemu dengan Arafat kalau "untuk kepentingan Israel". Levy adalah pejabat tinggi pertama pemerintahnya yang dikirim untuk bertemu dengan Arafat.

Meskipun pihak Palestina berpendapat pertemuan Arafat- Levy merupakan terobosan guna menembus kebekuan dalam proses perdamaian, harapan Palestina untuk mendirikan negara Palestina tampaknya makin sulit diwujudkan di bawah pemerintah Netanyahu.

Menurut Elissar, Palestina nantinya harus menerima kenyataan bahwa Israel takkan pernah mengizinkannya mendirikan negara merdeka dan harus menerima cara penyelesaian hidup bersama Israel.

"Harus ada semacam pembagian yang menetapkan masing- masing pihak menangani dan bertanggung jawab atas urusannya sendiri. Keamanan (di wilayah-wilayah pendudukan) akan berada dalam tangan Israel ...," katanya.

Sebagai anggota Likud, katanya, ia tahu pengaturan itu takkan memuaskan Palestina, tapi pihak Palestina tidak mempunyai pilihan.

Arafat terjerat

Pemimpin PLO Yasser Arafat sejak memulai perundingan perdamaian dengan bekas pemerintah Partai Buruh di Israel memang telah terperangkap dalam "permainan" Israel.

Ketika Persetujuan Prinsip-prinsip ditandatangani di Washington tahun 1993, Arafat dan pejabat-pejabat Palestina serta-merta menyatakan bahwa itu adalah awal bagi berdirinya negara Palestina.

Namun pemerintah Israel saat itu telah menyatakan Palestina "hanya akan menangani urusan administratif" dan Persetujuan Otonomi bukan perintis bagi negara Palestina merdeka.

Pemerintah Partai Buruh di Israel, baik semasa Yitzhak Rabin -- yang ditembak mati oleh ekstremis Yahudi di Tel Aviv -- maupun penggantinya, Shimon Peres yang disebut-sebut sebagai arsitek Persetujuan Oslo, memang menyampaikan kesediaan menarik militer dari wilayah permukiman Palestina.

Namun penarikan tersebut sering tertunda akibat serangan-serangan bom bunuh diri oleh kelompok garis keras Palestina yang menentang persetujuan dengan Israel.

Menurut seorang anggota Parlemen Jordania dari pihak oposisi, kesalahan Arafat adalah ia berunding dengan Israel pada saat posisinya lemah.

Akibat keadaan tersebut, Arafat tak punya pilihan apabila timbul gangguan dalam proses perdamaian, seperti serangan bom bunuh diri, dan Tel Aviv menekannya untuk meredam aksi semacam itu.

Arafat bahkan tak bisa melepaskan diri dan menjadi "boneka" Israel untuk menghadapi bangsanya sendiri yang tidak mau menerima kehadiran Israel di tanah Palestina. (24/07/96 20:56)

NETANYAHU MAKIN JAUHKAN DIRI DARI PROSES PERDAMAIAN

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 20/8/96 (ANTARA) - Meskipun bulan Agustus ini dia "menghidupkan" kembali perundingan dengan Palestina, satu pekan kemudian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperlihatkan bahwa ia tidak terikat komitmen dengan memboikot pertemuan peringatan ketiga awal kelahiran perdamaian Palestina-Israel.

"Tak seorang pun hadir hari ini. Kami akan melanjutkan persetujuan tapi tak seorang pun hadir hari ini," demikian komentar juru bicara Netanyahu, sebagaimana dikutip Reuter.

"Itu bukan persetujuan kami," katanya ketika mengomentari peringatan ketiga upaya yang menghasilkan Persetujuan Oslo bulan September, dan dihadiri oleh para utusan bekas pemerintah Israel, pejabat Palestina dan Norwegia di Laut Galilee di kaki Dataran Tinggi Golan.

Pertemuan di Laut Galilee tersebut diadakan guna memperingati pemarafan persetujuan perdamaian di Oslo, Norwegia.

Persetujuan itu menetapkan kerangka dasar bagi kekuasaan otonomi Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza, yang ditandatangani tanggal 13 September 1993 di Washington.

Sebelumnya, tanggal 13 Agustus Israel dilaporkan melanjutkan perundingan dengan Palestina mengenai masalah keamanan, teknik, koordinasi kegiatan Palestina dan Israel di wilayah-wilayah pendudukan Israel.

Namun, perundingan tersebut tidak membahas masalah politik penting sepeti penempatan kembali militer Israel dari Al-Khalil atau persyaratan bagi penyelesaian perdamaian yang langgeng.

Israel menginstruksikan para pejabatnya untuk melanjutkan perundingan dengan Palestina karena kehawatir berlarutnya penundaan perundingan akan menyulut kemarahan rakyat Palestina.

Rakyat Palestina khawatir terhadap kemenangan Netanyahu atas Shimon Peres dari Partai Buruh dalam pemilihan umum bulan Mei akan menghambat kemajuan proses perdamaian, jika tidak membunuhnya sama sekali.

Tetapi, "i'tikad baik" Tel Aviv itu pupus ketika Menteri Pertahanan Israel Yitzhak Mordechai mengumumkan bahwa pemerintah akan segera menempatkan 300 rumah mobil guna memperluas permukiman Yahudi yang ada di wilayah pendudukan.

Hal itu merupakan tindakan nyata pertama pemerintah paling kanan Israel yang dipimpin Netanyahu sejak ia mengumumkan akan membatalkan pembekuan permukiman Yahudi yang diberlakukan pemerintah Partai Buruh.

Meskipun pihak Palestina telah berkali-kali berteriak bahwa pembangunan permukiman Yahudi akan membunuh proses perdamaian, Netanyahu tak perduli dan menyatakan persetujuan perdamaian Israel dengan Palestina tidak melarang pembangunan permukiman di wilayah pendudukan.

Menurut Pemimpin Partai Likud itu, Persetujuan Oslo tak ada pembatasan pembangunan permukiman selama masa transisi, dan kenyataannya "pembangunan permukiman berjalan terus selama pemerintahan Partai Buruh".

Netanyahu bermaksud membangunan permukiman baru di sepanjang jalan dan bukan di perbukitan agar dapat berhubungan dengan permukiman yang sudah ada.

Mulanya Netanyahu merencanakan untuk menambah 50.000 pemukim baru, lebih seperempat dari 140.000 pemukim yang saat ini tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan menyediakan tambahan 1.500 bangunan.

Sebanyak 7.000 rumah dilaporkan direncanakan dibangun di sekitar Jerusalem.

Kemacetan perdamaian

Belum lagi masalah pembangunan permukiman baru reda, Netanyahu menambah luas pesimisme di kalangan kelompok sayap kiri Israel dan rakyat Palestina, yang memang sudah khawatir, mengenai akan macetnya proses perdamaian dengan tidak menghadiri peringatan di Laut Galilee.

Mahmoud Abbas, yang juga dikenal sebagai Abu Mazen, menyayangkan bahwa sebagian tokoh Partai Likud tidak memandang Persetujuan Oslo sebagai persetujuan mereka, padahal persetujuan itu ditandatangani dengan pemerintah Israel.

Meskipun telah menyatakan "terikat komitmen" dengan persetujuan yang ditandatangani pemerintah terdahulu, Netanyahu membuat gusar dunia Arab karena menentang penyerahan wilayah Arab yang diduduki Israel sebagai imbalan perdamaian, kunci bagi proses perdamaian.

Penerapan persetujuan perdamaian PLO-Israel, berupa penyerahan wilayah di Tepi Barat --kecuali Al-Khalil-- dan Jalur Gaza sedang berjalan ketika dibekukan ketika terjadi serangkaian serangan bom bunuh diri terhadap Israel oleh kelompok garis keras Palestina.

Peres, salah seorang arsitek perdamaian Oslo, menyatakan: "Apa yang telah dicapai telah dicapai. Apa yang masih dalam agenda lah yang menjadi masalah sekarang."

Namun, Peres bersikap luwes dan tidak secara langsung mengecam Netanyahu. Ia menyatakan, "Cara pendekatan Netanyahu berbeda dengan caranya".

Menurut Peres, Netanyahu baru akan bertemu dengan Arafat --kejadian yang didesak Palestina, tapi dihindari Netanyahu-- jika masalah keamanan Israel memaksanya.

Sementara itu, Presiden Palestina Yasser Arafat khawatir jika proses perdamaian terhenti, keadaan akan sangat sangat berbahaya dan akan menimbulkan kesan buruk buat mereka semua, para pelaku perdamaian.

PLO berharap persetujuan perdamaian akan membuat rujuk rakyat Palestina dan Israel serta mengakhiri pertumpahan darah dan memadamkan ketegangan di wilayah tersebut.

Namun, harapan itu tampaknya belum membersitkan cahaya karena pemerintah paling sayap kanan Israel, selain mendirikan penghalang, malah mulai menanam ranjau yang sewaktu-waktu dapat meledak. (20/08/96 21:27)

UJIAN PERTAMA NETANYAHU DI AL-KHALIL

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 21/8/96 (ANTARA) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi ujian pertama di Al-Khalil, kota kecil yang memiliki nilai cukup penting setelah Jerusalem dan menjadi batu sandungan dalam penerapan Persetujuan Oslo antara Palestina dan bekas pemerintah Partai Buruh.

Israel tanggal 20 Agustus 1996 menyatakan, negara itu takkan memindahkan pasukannya dari Al-Khalil di Tepi Barat Sungai Jordan sebelum Pemerintah Otonomi Palestina menutup kantor-kantornya di Jerusalem.

Berdasarkan persetujuan otonomi tahun 1995, Israel --di bawah pemerintah Partai Buruh-- setuju untuk memindahkan pasukan dari empat per lima bagian kota kecil tempat makam para Nabi itu sebelum akhir bulan Maret, dan menyisakan sebagian kecil tentaranya untuk menjaga keamanan sebanyak 450 orang Yahudi di kota tersebut.

Namun, bekas pemerintah Partai Buruh menangguhkan pemindahan itu setelah terjadinya serangkaian pemboman bunuh diri oleh kelompok garis keras Palestina di Israel, dan Netanyahu --pengganti bekas perdana menteri Shimon Peres-- makin menunda tindakan tersebut.

Bulan Februari 1994 seorang pengikut aliran ekstrim Kahane, Dr Baruch Goldstein, membantai lebih 50 orang Palestina yang sedang shalat Subuh --kejadian yang mengguncang proses perdamaian saat itu dan menjadikan Al-Khalil sebagai batu sandungan bagi pemindahan tentara Israel dari 80 persen kota tersebut.

Israel bersikeras mempertahankan kehadiran tentaranya untuk melindungi 450 orang Yahudi, yang dipersenjatai pemerintah, di tengah 120.000 orang Palestina.

Sekarang, menurut AFP, Netanyahu pertengahan bulan Agustus 1996 memperingatkan bahwa penyelesaian masalah Al-Khalil dengan Palestina harus "menjamin keselamatan pemukim Yahudi" di kota tersebut.

Ada dua masalah berkaitan dengan Al-Khalil, menurut Netanyahu. Pertama, pemerintah Israel harus menerapkan persetujuan, yang belakangan disebutnya "bukan persetujuan kami", dengan Palestina. Kedua, katanya, ia memahami betapa rumitnya masalah keamanan di Al-Khalil.

Pencapaian persetujuan yang "tak stabil dan tidak menjamin keamanan (pemukim Yahudi) dapat mengakibatkan tragedi yang bukan hanya akan melanda keselamatan orang Yahudi dan Arab di Al-Khalil", tapi juga dapat merusak proses perdamaian.

Ajukan syarat

"Guna melaksanakan komitmennya", Menteri Pertahanan Israel Yotzhak Mordechai mengajukan usul yang bernada sebagai "syarat" bagi penempatan kembali militer Israel dari Al-Khalil.

Mordechai "mengajukan usul" bahwa militer Israel akan tetap beroperasi di daerah permukiman Palestina dan mempertahankan kekuasaan atas keamanan di daerah permukiman campuran Palestina-Yahudi.

Menteri Perhubungan Israel Limor Livnat dilaporkan memiliki pendapat lebih keras dibandingkan Mordechai; militer seharusnya tidak dipindahkan dari Al-Khalil.

Ia bahkan mengancam akan memveto jika pemerintah paling sayap kanan Israel melanjutkan kebijakan pemerintah terdahulu.

Sementara itu pihak Palestina menyampaikan reaksi keras terhadap rencana Mordechai, dan menyatakan "usul tersebut" tidak sesuai dengan Persetujuan Oslo, yang ditandangani bulan September 1993 di Washington.

Palestina menuduh pemerintah garis keras Israel bermaksud menghancurkan proses perdamaian.

Di Kairo, Reuter memberitakan PLO juga menampik dikaitkannya masalah pemindahan tentara Israel dari Al-Khalil dengan penghentian kegiatan PLO di Jerusalem Timur, yang direbut Israel tahun 1967 dan kemudian dicaploknya.

Israel juga tak mau berkompromi mengenai masalah Jerusalem, yang dianggapnya sebagai ibukota utuh Israel sementara Palestina mengingini kota suci tiga agama langit itu sebagai ibukota negara mendatang Palestina.

Sekretaris Komite Eksekutif PLO Mahmoud Abbas, yang juga dikenal sebagai Abu Mazen, menuduh Israel membuat keadaan jadi mundur.

Pemimpin Palestina Yasser Arafat dilaporkan dari Jalur Gaza mendesak Israel agar mundur dari Al-Khalil karena konsekuensi yang timbul akibat tak-dihormatinya apa yang telah disepakati akan sangat buruk, baik bagi orang Yahudi maupun Palestina.

Arafat menyatakan, pihaknya menerima penundaan tanggal 12 Juni karena masa kampanye bagi pemilihan umum di Israel, tapi sampai sekarang tak pernah ada pemindahan tentara Israel.

Ia mempertanyakan, mengapa Israel menunda pemindahan tersebut?

Pada saat yang sama pemukim Yahudi diberitakan mengancam akan melakukan pemogokan dan pembangkangan kalau Tel Aviv tidak mencabut rencana untuk memindahkan tentara dari Al-Khalil.

Mereka menghendaki kota tersebut tempat makam Nabi Ibrahim A.S., cikal bakal bangsa Yahudi dan Palestina, tetap berada dalam kekuasaan tunggal Israel.

Rumitnya masalah pemindahan tentara dari Al-Khalil, menurut seorang tokoh partai sayap kanan-tengah Yahudi, dapat menghancurkan koalisi pemerintah Israel saat ini.

Ia menuntut Netanyahu, agar berpegang pada persetujuan yang mereka capai sebelum pemilihan umum dengan pemimpin Partai Likud itu, dan mengancam akan menarik Partai Tsomet-nya jika Netanyahu memindahkan tentara dari Al-Khalil.

Al-Khalil, tempat makam para nabi, menyimpan kenangan pahit bagi rakyat Palestina dan Yahudi dan menjadi ujian pertama bagi komitmen Netanyahu guna merintis jalan menuju perdamaian dengan Palestina. (21/5/08 21:14)

ARAFAT MENGALAH, NETANYAHU MAKIN MENJADI-JADI

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 28/8/96 (ANTARA) - Demi kelangsungan proses perdamaian, Palestina hari Senin (26/8) berusaha melucuti Perdana Menteri sayap kanan Israel Benjamin Netanyahu dari segala macam alasan untuk menghambat proses perdamaian Timur Tengah dengan menutup dua kantornya di Jerusalem.

Namun, sehari kemudian kemarahan seluruh rakyat Palestina meledak ketika pemerintah Israel mensahkan permukiman baru Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan dan menghancurkan satu bangunan Palestina di Jerusalem Timur.

Pemerintah berhaluan paling kanan Israel tersebut melakukan tindakan yang dipandang paling berani untuk mengembangkan permukiman Yahudi di Tepi Barat dengan mengumumkan pembangunan 1.800 rumah baru buat orang Yahudi Ortodoks.

Alasan yang dikemukakan pemerintah Israel ialah perluasan permukiman itu telah disetujui pemerintah terdahulu tapi kemudian dibekukan.

Jadi sekarang, menurut pemerintah Yahudi tersebut, Israel "hanya melanjutkan kebijakan pemerintah lama", meskipun Arafat menyatakan bahwa Israel telah "menabuh genderang perang di Tepi Barat".

Jurubicara pemerintah Israel, Moshe Fogel, sebagaimana dilaporkan AFP menyatakan, keputusan itu diambil sejalan dengan "konteks pertumbuhan alamiah permukiman yang ada dan terletak di dekat jalur hijau yang memisahkan Tepi Barat dengan Israel.

Permukiman baru tersebut terletak di dekat Kiryat Sefer di dekat Ramallah, Tepi Barat.

Saat ini sebanyak 140.000 orang Yahudi menetap di sebanyak 150 permukiman di seluruh Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Awal bulan Agustus, Menteri Pertahanan Israel Yitzhak Mordechai mensahkan penempatan 300 rumah bergerak di Tepi Barat, tapi "hanya akan digunakan sebagai ruang klas dan kantor administrasi".

Perluasan permukiman Yahudi telah menghantui Pemerintah Otonomi Palestina sejak Benjamin Netanyahu terpilih menjadi Perdana Menteri Israel bulan Mei 1996.

Namun, masalah belum usai bagi Pemerintah Otonomi, sebab hari Selasa Israel juga menghancurkan bangunan yang dilaporkan dimaksudkan untuk melayani rakyat Palestina di Jerusalem dan tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap rakyat Israel.

Penghancuran itu dianggap oleh anggota parlemen Palestina sebagai tanda kebijakan lebih keras Israel terhadap 165.000 orang Arab yang tinggal di wilayah Palestina, yang direbut Israel dalam perang tahun 1967 tersebut.

Arafat bahkan menuduh Israel ingin "me-Yahudi-kan" Jerusalem, kota suci tiga agama langit --Yahudi, Nasrani dan Islam.

Namun, pemerintah Israel berkilah, bangunan tersebut tidak memiliki izin dan tidak dihuni, dan polisi Israel menyatakan bangunan itu didanai oleh Pemerintah Otonomi untuk digunakan sebagai perkumpulan sosial.

Tarik Netanyahu

Sebelum Israel melakukan dua tindakan tersebut, Arafat --dengan kemampuannya sebagai operator politik piawai-- dianggap berhasil menarik Netanyahu ke dalam proses perdamaian.

Dengan kombinasi konsesi simbolisnya dan seruan langsung kepada masyarakat Israel agar membantu menghidupkan kembali proses perdamaian, maka Pemimpin Palestina itu mampu membuat Netanyahu untuk pertama kali menyetujui pertemuan denganya, kendati tak ada tanggal yang ditetapkan.

Arafat hari Ahad (25/8) menutup tiga kantor Palestina di Jerusalem, tuntutan Netanyahu bagi dilanjutkannya perundingan politik dan penempatan kembali militer Israel dari Al-Khalil.

Tindakan Arafat dipandang sebagai upaya untuk menghilangkan penghalang utama bagi perundingan penuhnya dengan Israel.

Proses perdamaian Palestina-Israel dijadwalkan mencakup penerapan akhir persetujuan sementara tahun 1995, yang menghasilkan kekuasaan otonomi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta pembukaan jalan menuju apa yang disebut pembicaraan "status akhir" mengenai penyelesaian perdamaian permanen.

Setelah berulangkali menahan keputusan mengenai cara melanjutkan proses perdamaian yang ditentangnya sewaktu ia menjadi pemimpin oposisi, Netanyahu "terpojok dan tidak mempunyai pilihan lain" kecuali menyetujui pertemuan dengan Arafat.

Presiden Israel Ezer Weizman menyatakan, akan mengundang Arafat ke kediamannya, kejadian yang dipandang sebagai konsesi pertama Israel, setelah Arafat menyampaikan surat peringatan bahwa kebuntuan proses perdamaian mengancam berkobarnya kerusuhan di wilayah- wilayah pendudukan Israel.

Televisi Israel, sebagaimana dikutip AFP, melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Israel akan bertemu dengan Arafat dalam waktu 10 hari kemudian diikuti oleh pertemuan Arafat- Netanyahu paling lambat 10 September.

Namun, Perdana Menteri Israel tersebut membantah bahwa tanggal pertemuannya dengan Arafat telah ditetapkan.

Netanyahu kelihatannya juga mendapat tekanan dari luar, terutama peringatan dari Presiden Mesir Hosni Mubarak bahwa ia akan membatalkan pertemuan tingkat tinggi ekonomi regional jika proses perdamaian tidak mengalami kemajuan.

Akan tetapi, belum lagi pertemuan Arafat-Netanyahu terlaksana, pemimpin Israel itu kembali mengobarkan amarah rakyat Palestina dengan mensahkan perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Padahal, Suriah dan Iran memandang tindakan itu sebagai upaya untuk menghidupkan kembali gagasan "Israel Raya".

Netanyahu bahkan kelihatan tak perduli, meskipun Palestina seringkali menudingnya tidak terikat komitmen untuk mewujudkan perdamaian.

Bukan hanya itu, Netanyahu juga dianggap menebar ranjau di jalan ke arah perdamaian dengan melanjutkan perluasan permukiman Yahudi, penyerobotan lahan dan pembangunan jalan raya di wilayah-wilayah pendudukan. (28/8/96 22:11/RE2)

ARAFAT AKHIRNYA MAMPU "SERET" NETANYAHU KE PERUNDINGAN

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 4/9/96 (ANTARA) - Presiden Palestina Yasser Arafat akhirnya menang dalam "perjudiannya" setelah hari Rabu (4/9) Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sama sekali tak menyebut nama Arafat dalam pidato peresmiannya, setuju bertemu dengan pemimpin Palestina tersebut.

Kedua pemimpin bangsa yang memiliki satu induk generasi, Nabi Ibrahim A.S., itu dilaporkan kantor berita Reuter, AFP dan UPI bertemu hari Rabu pukul 05:30 waktu setempat (21:30 WIB).

Sebelumnya, pemimpin pemerintah paling kanan Israel tersebut selalu menghindari pertemuan dengan Arafat, yang dicapnya sebagai penjahat perang, kendati berbagai pihak yang terlibat dalam proses perdamaian Timur Tengah berulangkali menyerunya agar mau melanjutkan perundingan.

Perundingan Palestina-Israel terhenti sebelum pemilihan umum Israel bulan Mei 1996, tapi sejak mengalahkan arsitek perdamaian Shimon Peres, dari Partai Buruh, Netanyahu belum memperlihatkan tanda akan menghidupkan kembali proses itu.

Netanyahu bulan lalu bahkan membuat berang Arafat karena ia mensahkan pembangunan permukiman baru Yahudi di Tepi Barat dan menghancurkan bangunan PLO yang dituduhnya digunakan oleh Pemerintah Otonomi Palestina di Jerusalem.

Arafat telah mengalah dengan menutup dua kantor lain PLO di wilayah yang statusnya belum diputuskan tersebut. Israel berkeras bahwa Jerusalem adalah ibukota utuh negara Yahudi dan Palestina berkeras menghendaki Jerusalem Timur sebagai ibukota negara mendatang Palestina.

"Kemenangan" Arafat mulai terlihat akhir bulan Juli tahun ini, ketika Israel --yang menghadapi ancaman protes massal rakyat Palestina-- setuju melanjutkan perundingan politik penuh dengan Pemerintah Otonomi Palestina.

Pada pertemuan yang diadakan secara tergesa-gesa selama pemogokan umum di wilayah-wilayah Palestina, para perunding Palestina dan Israel dilaporkan mengumumkan bahwa perundingan untuk melanjutkan persetujuan perdamaian antara kedua "saudara misan" itu dapat dilanjutkan satu pekan kemudian.

Kegiatan mendadak tersebut dilakukan setelah Arafat menyeru kepada rakyat Palestina, agar melakukan protes massal pertama di wilayah-wilayah Palestina sejak terbentuknya Pemerintah Otonomi tahun 1994.

Arafat menuduh Pemerintah Netanyahu "mengumandangkan genderang perang" terhadap Palestina karena menolak untuk melanjutkan proses perdamaian, yang dimulai dengan pemerintah terdahulu di bawah Partai Buruh, memperluas permukiman Yahudi di wilayah pendudukan dan menyerang lembaga Palestina di Jerusalem Timur.

Arafat akhir Juli menyeru rakyat Palestina agar melakukan pemogokan umum empat jam dan menentang larangan bepergian oleh Israel untuk berziarah ke tempat suci Masjid Al-Aqsha di Jerusalem Timur.

Seruan Arafat itu mendapat dukungan luas, terutama karena rakyat Palestina tampaknya sangat kecewa dengan macetnya proses perdamaian dan penutupan tujuh bulan oleh militer terhadap wilayah Palestina.

Namun, sebelum ketegangan meletus jadi kerusuhan, Netanyahu berusaha meredakannya dengan mengumumkan pertemuan pertama antara bekas kepala staf militer Israel dan timpalannya dari Palestina Saeb Erakat.

Jadi kunci

Kini, setelah menghadapi tekanan yang terus meningkat dari Palestina, pemerintah-pemerintah Arab dan Amerika Serikat --yang bersama Rusia menjadi penaja proses perdamaian Timur Tengah, Netanyahu tampaknya tak dapat mengelak lagi dari pertemuan dengan Arafat.

Tekanan sangat kuat atas Netanyahu tampaknya juga datang dari Mesir, ketika Presiden Hosni Mubarak tanggal 22 Agustus 1996 mengancam akan membatalkan konferensi ekonomi Timur Tengah jika Israel menghambat proses perdamaian.

Pertemuan puncak antara Arafat dan Netanyahu dipandang sebagai kunci untuk menembus kebuntuan yang telah mencengkeram proses perdamaian sejak Netanyahu terpilih dengan rencana antara lain untuk memperluas permukiman Yahudi dan menangguhkan penarikan militer Israel dari Al-Khalil.

Penarikan militer Israel dari 80 persen wilayah Al-Khalil, yang telah berbulan-bulan dianggap sebagai ujian bagi komitmen Netanyahu terhadap proses perdamaian.

Palestina dan Israel selama dua pekan belakangan ini dilaporkan telah melakukan pembicaraan rahasia guna mengatur pertemuan Arafat-Netanyahu dan kelanjutan perundingan penuh antara kedua pihak itu.

Banyak pejabat Palestina beberapa kali menyatakan, pembicaraan rahasia tersebut berada di ambang keberhasilan, tapi masalah selalu muncul pada saat-saat terakhir.

Persetujuan bagi pertemuan kedua pemimpin itu tampaknya dicapai antara kedua pihak tersebut Rabu pagi melalui penengahan utusan khusus PBB untuk wilayah Palesitna, Terje Larsen.

Larsen melakukan misi ulang-alik antara kedua pihak itu Rabu (4/9) pagi guna menghilangkan serangkaian "perintang".

Pihak Palestina tetap mendesak Israel agar secara terbuka mengumumkan komitmennya, tanpa syarat, terhadap proses perdamaian.

Sebelum pemilihan umum Israel, Netanyahu adalah pengecam keras persetujuan Oslo tahun 1993 dan sampai terpilih sebagai perdana menteri Israel, ia menyatakan "hanya akan berunding dengan Arafat jika masalah keamanan Israel memaksanya".

Netanyahu juga ingin merundingkan kembali perincian rencana penarikan militer Israel dari Al-Khalil, tapi Palestina tak bersedia menerimanya.

Kini, setelah melalui jalan berliku yang sulit dilalui, Arafat berhasil "menarik" pemimpin pemerintah paling kanan Israel tersebut ke meja perundingan.

Dengan demikian, Arafat kelihatannya masih memiliki peluang untuk menyelamatkan proses perdamaian, yang telah terancam akan hancur berkeping-keping akibat sikap tak kenal kompromi Netanyahu. (4/09/96 22:494)

TIGA TAHUN BERLALU, HARAPAN RAKYAT PALESTINA TETAP SEMU

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 11/9/96 (ANTARA) - Proyek perdamaian Palestina-Israel, yang telah mengalami berbagai pasang-surut, sejak penandatanganan Deklarasi Prinsip-Prinsip di Washington 13 September 1993 terlihat masih "berjalan di tempat" dan banyak menemui "sandungan".

Walaupun banyak pihak menyuarakan optimisme saat deklarasi itu diterima kedua pihak tersebut, harapan rakyat Palestina masih jauh dari jangkauan, dan jurang pemisah tetap menganga lebar setelah tiga tahun berlalu.

Presiden Palestina Yasser Arafat telah menyampaikan optimisme bagi berdirinya negara Palestina merdeka, yaitu satu harapan yang sampai sekarang sulit terwujud.

Ketika Arafat menyampaikan harapan tersebut, Pemerintah Israel saat itu menegaskan deklarasi itu hanya akan mengesahkan Pemerintahan Administratif Palestina dan "bukan menjadi janin bagi negara Palestina merdeka".

Duta Besar Palestina di Jakarta Ribhi Y. Awad dalam wawancara dengan ANTARA mengakui bahwa proses perdamaian tersebut sampai sekarang belum memperlihatkan hasil nyata sebagaimana harapan Arafat selaku Pemimpin PLO.

Pihak Palestina, yang dalam perundingan dengan Israel berada pada posisi lemah, telah memperlihatkan itikad baiknya bagi perdamaian dengan mencela terorisme, dan bahkan mencabut klausul yang menentang kehadiran negara Yahudi dari Piagamnya.

Namun, posisinya yang lemah membuat pihak Palestina seringkali didikte oleh Israel. Kelemahan pihak Palestina ialah pihaknya tidak dapat menawarkan apa-apa sebagai imbalan perdamaiannya dengan negara Yahudi.

Selama Pemerintahan Israel dipegang Perdana Menteri Yitzhak Rabin (kini almarhum), pihak Palestina seringkali ditekan untuk mengekang kelompok-kelompok garis keras Palestina yang menentang perdamaian dengan Israel setiap kali terjadi serangan bunuh diri terhadap orang Yahudi.

Meskipun demikian, Ribhi Awad mengakui pula bahwa sejak penandatanganan Deklarasi Prinsip-Prinsip di Washington pada tiga tahun lalu, hubungan Palestina dan Israel "memasuki era baru".

Sebelum penandatangan, katanya, sikap dan perilaku semua bangsa Palestina, termasuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), berbeda dengan setelah penandatanganan.

"Penandatanganan Deklarasi Prinsip-Prinsip di Washington menjadi tonggak sejarah bagi era baru," katanya.

Maksudnya, sejak saat itu Palestina dan Israel memasuki "era perdamaian" karena sebelumnya rakyat Palestina memilih jalur perjuangan bersenjata, terutama "intifada" guna menentang pendudukan Israel.

Sekarang ini rakyat Palestina menghentikan dan meninggalkan pilihan penggunaan militer itu, dan PLO, serta Israel juga saling mengakui keberadaan masing-masing.

Perlu bukti

Akan tetapi, era baru bagi Paletina tampaknya takkan berarti apa-apa, jika yang terjadi hanya perundingan dan pembicaraan tanpa bukti nyata di lapangan.

Menurut Ribhi Awad, pada kenyataannya rakyat Palestina belum memperoleh kemerdekaan hakiki, sesuatu yang sangat didambakan oleh semua bangsa, dan bukan hanya rakyat Palestina.

Rakyat Palestina hingga kini masih sering diperlakukan sewenang-wenang oleh militer Yahudi, apalagi jika terjadi serangan bom terhadap warga Yahudi di dalam wilayah Israel. Penguasa Tel Aviv tak sungkan-sungkan "mengacak-acak" permukiman Palestina untuk mencari pelaku serangan.

Selain itu, penguasa Yahudi juga dengan "enteng" menutup wilayah-wilayah pendudukan dan melarang orang Palestina dari Tepi Barat, serta Jalur Gaza untuk bekerja di Israel, seperti yang terjadi saat ini.

Kendati Israel telah meredakan penutupan wilayah, ribuan orang Palestina tetap tak bekerja di Israel dan Pemerintah Otonomi Palestina, yang dipimpin Yasser Arafat, menderita kerugian juta dolar AS per hari.

Israel, sejak merdeka 14 Mei 1948, dikenal sebagai negara yang berdiri melalui pembersihan etnis dan tak segan-segan bertindak keras terhadap rakyat Palestina.

Ribhi Awad juga mempertanyakan ketulusan Pemerintah Israel untuk mencapai perdamaian dengan Palestina, karena sampai sekarang ratusan orang Palestina masih dipenjarakan oleh Israel.

Selain itu, nasib empat juta pengungsi Palestina tetap tak menentu, masa depan Jerusalem belum diselesaikan, masa depan rakyat Palestina masih tak pasti dan pembagian air tetap menjadi masalah.

Semua itu, kata Dubes Palestina di Jakarta tersebut, adalah "pekerjaan rumah" yang masih harus ditangani di saat proses perdamaian mulai memasuki tahun keempat.

Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip, status Jerusalem dibahas pada tahun ketiga penerapan persetujuan itu.

Namun, pada masa pemerintahan Rabin, Israel menyerahkan Masjid Al-Quds kepada "peran sejarah" Jordania.

Ancaman Arafat

Karena menghadapi tersendat-sendatnya proses perdamaian dengan Israel, apalagi sejak Benjamin Netanyahu menjadi Perdana Menteri Israel bulan Mei 1996, Arafat mengancam akan memproklamasikan negara Palestina merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai ibukota.

Hal itu, menurut Arafat, akan dilakukan jika Israel tak mau melanjutkan pembicaraan mengenai persetujuan perdamaian akhir.

Pejabat PLO Faisal Al-Husseini awal bulan September tahun ini mengisyaratkan terjadinya ketegangan baru dalam hubungan Palestina-Israel, karena proses perdamaian kedua pihak tersebut tak pernah mendekati perundingan mengenai penyelesaian akhir.

Arafat, menurut Reuter, memperingatkan Israel bahwa rakyat Palestina memiliki beberapa pilihan lain kalau negara Yahudi tidak menghormati persetujuannya dengan PLO.

Sejak kampanye pemilihan umum Israel awal tahun ini, Netanyahu membuat prihatin masyarakat internasional, bukan hanya Pemerintah Otonomi dan rakyat Palestina.

Netanyahu melontarkan kebijakan tak kenal kompromi mengenai proses perdamaian dengan Palestina.

Pemimpin Partai Likud itu menyatakan, takkan ada negara Palestina, takkan merundingkan Jerusalem Timur dan akan memperluas permukiman Yahudi di wilayah pendudukan.

Israel tetap menganggap Jerusalem sebagai ibukota utuh negara Yahudi, sementara itu Palestina mengingini Jerusalem Timur sebagai ibukota "negara Palestina merdeka".

Beberapa pejabat PLO juga dilaporkan telah memperingatkan bahwa "perang akan berkecamuk kembali" kalau pemerintah sayap kanan Israel meninggalkan proses perdamaian.

Salah satu pilihan, kata Arafat, adalah kemungkinan dihidupkannya kembali "intifada" enam tahun Palestina, yang dimulai tahun 1987.

"Intifada" adalah sebutan bagi para gerilyawan pejuang Palestina yang salah satu ciri khasnya adalah menggunakan lemparan batu sebagai senjata menghadapi Israel.

Netanyahu setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, akhirnya tanggal 4 September 1996 bersedia bertemu dengan Arafat, orang yang selalu dicapnya sebagai "teroris".

Namun, ketika menanggapi pertemuan kedua pemimpin tersebut, Ribhi Awad menyatakan. "Yang terpenting adalah apa yang dihasilkan dan bukan sekadar jabatan tangan." (11/09/96 20:22)