Tampilkan postingan dengan label Yaman. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Yaman. Tampilkan semua postingan

Rabu, 28 Mei 2008

KUNJUNGAN PANGERAN SULTAN, HARAPAN PEMULIHAN SANA'A-RIYADH

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 27/8 (ANTARA) - Yaman menaruh harapan akan dapat memperbaiki hubungan dengan Arab Saudi, yang keruh akibat sikap Sana'a selama krisis Teluk 1990-1991, dengan kunjungan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Sultan ibn Abdelaziz ke negeri Ratu Seba itu.

Pangeran Sultan, yang dilaporkan AFP dijadwalkan mengunjungi Yaman hari Rabu (28/8), menjadi tumpuan harapan untuk menghilangkan batu sandungan bagi perujukan kedua negara bertetangga tersebut, dan memudahkan tugas komite bersama bagi pemulihan hubungan.

Pangeran Sultan bertugas menangani masalah hubungan dengan Yaman dan dilaporkan memimpin delegasinya, termasuk Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Nayef ibn Abdelaziz dan Menteri Luar Negeri Pangeran Saud Al-Faisal, guna menghadiri pertemuan komite tinggi Yaman-Saudi.

Yaman dan Arab Saudi membentuk komite itu setelah kedua negara tersebut pada prinsipnya mencapai persetujuan tahun lalu guna menyelesaikan percekcokan mengenai perbatasan.

Sana'a dan Riyadh terlibat percekcokan mengenai tiga provinsi di perbatasan Arab Saudi, yang diserahkan ke dalam wewenang Arab Saudi dalam persetujuan tahun 1934.

Namun, kedua negara mengalami keretakan hubungan yang makin besar ketika Yaman tidak mengecam, bahkan cenderung berpihak, pada Irak selama terjadinya kemelut di Teluk menyusul serbuan tentara Baghdad ke Kuwait tahun 1990.

Arab Saudi, sampai sekarang, menyediakan wilayahnya menjadi pangkalan pasukan multinasional yang mengusir tentara Irak dari Kuwait tahun 1991.

Rasa tak senang pemerintah bersatu Yaman terhadap Arab Saudi dilaporkan Reuter makin bertumpuk ketika terjadi perang saudara di Yaman dan Riyadh diduga mendukung wilayah selatan.

Seusai perang saudara tujuh pekan tahun 1994, Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dari bekas Yaman Utara, berusaha menghindari kecaman langsung terhadap Pemerintah Riyadh dalam pernyataan terbukanya.

Namun, banyak rakyatnya merasa yakin bahwa Riyadh terlibat dalam mengobarkan pertikaian antara para pemimpin bekas Yaman Selatan dan Saleh, dan bahkan mengirim atau mengizinkan senjata atau uang mengalir ke daerah Yaman Selatan, yang memproklamasikan pemisahan diri tanggal 21 Mei 1994 --setelah empat tahun penyatuan.

Seorang pejabat Pemerintah Yaman saat itu bahkan melontarkan tuduhan mengenai "komplotan dan persekongkolan, yang didalangi dari luar perbatasan Yaman".

Perang saudara tersebut membuat Yaman merasa ditikam dari belakang oleh Arab Saudi.

Banyak pengulas berpendapat, kebijakan Arab Saudi condong memberi dorongan bagi pecahnya Yaman bersatu dan pembentukan negara separatis Yaman Selatan dengan Hadhramatuh sebagai pusatnya.

Provinsi Hadhramatuh, yang memiliki sebagian besar sumur minyak wilayah selatan dengan penduduk kurang dari satu juta orang, diperkirakan akan dapat menjadi negara kecil yang disetir oleh Arab Saudi, sedangkan pemisahan dirinya akan membuat lemah wilayah utara.

Terlepas dari masalah apakah dukungan materil berasal dari pemerintah, atau warganegara Saudi keturunan Yaman, banyak pihak berpendapat Riyadh dan aliansi Perang Teluk-nya siap mendukung mengakui Yaman Selatan.

Riyadh juga diduga ingin mengeruk keuntungan dari krisis itu guna memperoleh penyelesaian yang menguntungkannya mengenai perbatasannya dengan Yaman, yang dalam peta biasanya hanya berupa garis putus-putus sementara pemiliknya tidak jelas.

Sementara itu, Yaman juga percaya Arab Saudi memiliki kepentingan yang cukup besar dengan Yaman terutama berkaitan dengan provinsi-provinsi perbatasan, yang disewa oleh Arab Saudi.

Peningkatan hubungan

Kini, Saleh berharap lawatan Pangeran Sultan akan membantu pemulihan hubungan dan "meningkatkan hubungan ekonomi serta mendorong penanaman modal sektor swasta Arab Saudi kembali ke Yaman".

Berdasarkan persetujuan prinsip-prinsip bulan Februari 1995 di kota suci Makkah, Arab Saudi, Yaman akan mencabut klaimnya atas provinsi-provinsi Najran, Assir dan Jizane, yang diserahkan kepada Arab Saudi tahun 1934.

Akan tetapi, bulan Juli tahun ini Saleh menyampaikan ketidak-puasannya dengan proses perundingan mengenai perbatasan.

Ia juga menuduh "banyak pihak" di Yaman dan Arab Saudi berusaha mengganjal pembicaraan itu.

Namun, banyak pejabat Arab Saudi menyatakan bahwa kegiatan komite-komite bersama Yaman-Arab Saudi berjalan normal.

Akhir bulan Juli, kedua negeri itu mencapai persetujuan masalah keamanan, termasuk persetujuan untuk memerangi penyelundupan obat bius dan barang lain, demikian laporan dari sejumlah kantor berita transnasional.

Bulan Juni tahun lalu, Saleh melakukan lawatan pertamanya ke Arab Saudi sejak Irak menyerbu Kuwait, Agustus 1990 dan Riyadh saat itu menuduh Sana'a mendukung Baghdad.

Tak lama setelah serbuan Baghdad tersebut, Riyadh menghentikan bantuan keuangannya untuk Yaman, salah satu negara termiskin di dunia, dan mengusir tak kurang dari 850.000 orang Yaman yang bekerja di kerajaan penghasilan minyak terbesar di dunia itu.

Sana'a menganggap persetujuan Makkah sebagai dasar bagi persetujuan menyeluruh yang mencakup masalah kerjasama ekonomi, sementara itu Riyadh menekankan peran persetujuan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan.

Yaman juga bergantung pada Arab Saudi guna dapat meredakan kesulitan ekonominya, yang bertambah parah selama perang saudara tahun 1994.

Harian resmi Pemerintah Yaman "Ath-Thawra" mengomentari bahwa setiap pertemuan antara pejabat kedua negara tersebut harus menangani masalah hubungan bilateral secara keseluruhan, dan bukan hanya masalah perbatasan.

Seorang pentolan oposisi Yaman menyampaikan pendapat senada bahwa penyelesaian masalah perbatasan tidak secara otomatis menghapus masalah ekonomi.

Harapan Yaman saat ini terletak pada lawatan Pangeran Sultan untuk menyelesaikan semua masalah perbatasan serta hubungan bilateral. (27/8/96 20:59)

Jumat, 02 Mei 2008

PEMULIHAN STABILITAS, TANTANGAN BARU PEMERINTAH YAMAN

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 16/7 (ANTARA) - Setelah berhasil "memadamkan" gerakan separatis Yaman Selatan, tantangan yang kini dihadapi oleh pemerintah di Sanaa ialah pemulihan stabilitas di bagian selatan negeri itu terutama di bekas ibukota Republik Demokratik Yaman (YDR), Aden.

Duta Besar Yaman di Jakarta Mohammed Abdulaziz Sallam dalam wawancara dengan ANTARA di Jakarta mengatakan, Pemerintah Yaman Bersatu pimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh mulai merintis upaya pemulihan keadaan di bagian selatan negeri itu, antara lain dengan penetapan Gubernur Aden dan Hadhramaut.

Para utusan pemerintah yang berpusat di Sanaa mulai mengadakan pertemuan hari Rabu (13/7) di Aden guna membahas segala cara untuk memulihkan ketenangan serta memperkirakan kerugian akibat perang yang berkecamuk selama dua bulan di negara tersebut.

Saleh juga mengirim beberapa menterinya guna menilai semua kebutuhan, memulihkan hukum dan ketenangan serta memulai pembangunan.

Tetapi, kata Dubes Yaman di Jakarta, upaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana di wilayah selatan membutuhkan waktu dan tidak mudah, terutama mengingat situasi di Aden saat ini.

Sementara itu, kantor-kantor berita transnasional pada hari yang sama melaporkan bahwa penjarahan pasca-perang membuat Aden "jadi telanjang", kegiatan layanan masyarakat macet, kegiatan rumah sakit terhenti, dan banyak orang mencari air serta makanan.

Selain itu, sumur yang rusak akibat perang belum diperbaiki dan makanan pun masih sulit ditemukan. Saluran telefon dan listrik masih terputus di sebagian besar kota tersebut, dan pemasokan bahan bakar sangat minim.

Sallam menuduh pasukan bekas Wakil Presiden Yaman bersatu Ali Salem Al-Baidh, yang dipecat Saleh tak lama setelah perang meletus dan memimpin gerakan separatis wilayah selatan, telah meledakkan sumur-sumur itu dan menuduh pihak Utara sebagai pelakunya. "Tujuannya ialah untuk menarik simpati dan dukungan rakyat di wilayah tersebut," kata Sallam.

Sebelumnya, Al-Baidh justru menuduh pasukan Sanaa menghancurkan sumber-sumber air bersih yang sangat dibutuhkan penduduk Aden.

Penduduk Aden telah membengkak dari 350.000 sebelum perang menjadi hampir 500.000 orang selama perang berkecamuk.

Komite Palang Merah Internasional menyatakan sedang memperbaiki saluran air bersih dan membutuhkan bantuan kerjasama Pemerintah Yaman di kota yang saat ini dilanda huruhara tersebut. Akibat minimnya persediaan air buat penduduk Aden, banyak dokter dilaporkan merasa khawatir bahwa wabah kolera akan segera menyebar.

Melawan rakyat?

Oleh karena menentang kehendak rakyat, gerakan separatis YDR gagal meskipun memperoleh bantuan finansial dan militer dari negara-negara asing lewat lobi yang dilakukan bekas Perdana Menteri Yaman Bersatu Haidar Abu Bakr Al-Attas dan beberapa "bekas menteri YDR" yang saat ini telah meninggalkan Yaman.

Ketika didesak negara-negara mana yang mendukung dan membantu gerakan separatis di bawah pimpinan Al-Baidh, Duta Besar Yaman itu hanya berkara: "Saya kira semua orang sudah tahu negara mana yang membantu gerakan tersebut. Ada banyak negara."

Selama perang saudara berkecamuk di Yaman, lima anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC) --selain Qatar-- secara implisit mendukung gerakan pemisahan diri YDR. GCC terdiri atas Arab Saudi, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Qatar.

Namun, Sallam berharap negara-negara itu menyadari bahwa mereka semua adalah negara Islam dan Arab, dan mendukung Presiden Yaman Bersatu mempertahankan penyatuan.

"Sebab," tambahnya: "Persatuan mengandung kekuatan, bukan hanya buat negara Yaman, tapi buat seluruh Teluk secara keseluruhan."

Persatuan juga tidak hanya dipertahankan oleh Presiden Yaman Bersatu. "Tetapi, oleh seluruh rakyat negeri itu baik dari provinsi utara maupun selatan," katanya.

Ia menambahkan, "Tahukah anda, ada 12 brigade 'provinsi' selatan yang bergabung dalam militer persatuan dan menentang kelompok Al-Baidh?"

Jadi, katanya, yang terjadi sebenarnya bukan perang utara melawan selatan, tapi rakyat Yaman dan pasukan pemerintah melawan "pemberontak".

"Tekad rakyat Yaman lah untuk bergabung dalam penyatuan kembali, karena sudah sejak awal --mulai zaman Ratu Sheeba sampai zaman Islam-- cuma terdapat satu Yaman sampai pasukan Inggris datang pada Perang Dunia I dan membagi negeri itu menjadi dua," katanya.

Ketika ditanya apakah sumber kegagalan gerakan Al-Baidh karena 12 brigadenya tidak memberi dukungan dan ikut bertempur bersamanya, Sallam menjawab: "Bukan masalah ke-12 brigade tersebut, tapi karena seluruh rakyat Yaman menentang gerakan itu."

Kegagalan Al-Baidh, menurut dia, "Karena ia menghadapi penentangan seluruh rakyat Yaman."

Pemulihan ekonomi

Apapun penyebab kegagalan gerakan separatis Al-Baidh tidak mengubah keadaan bahwa pemerintah di Sanaa saat ini menghadapi tugas tak ringan untuk memulihkan kondisi ekonomi yang kacau akibat perang saudara yang baru lalu.

Sallam, ketika menanggapi masalah tersebut, optimistis bahwa pemerintah di Sanaa akan dapat "mengatasi dalam waktu cepat".

"Jika keadaan telah stabil, semua perusahaan akan dapat segera melanjutkan kembali kegiatan mereka," katanya.

Para penanam modal asing pun dapat melakukan kegiatan mereka lagi, tambahnya.

Sebelum perang meletus terdapat 28 perusahaan asing yang menanam modal di sektor perminyakan Yaman, kata Sallam tanpa memberi rincian.

Selama perang berkecamuk hasil minyak negeri tersebut dilaporkan tidak mengalami gangguan berarti. Hasil minyak Yaman kala itu sebanyak 340.000 barel per hari, dari sumur-sumur minyak utama seperti daerah Masila dan Shabwa di bagian selatan dan Marib di utara negeri itu.

Selain minyak Yaman juga memiliki sumber pemasukan dari hasil ekspor sayur, ikan, dan kopi ke Eropa serta Amerika Serikat.

Oleh karena itu, kata Sallam, segera setelah keadaan stabil pemerintah di Sanaa dapat memusatkan perhatian pada perbaikan sarana dan prasarana negeri tersebut. (16/07/94 20:39)

PERTEMPURAN SAMBUT PERINGATAN KE-IV PENYATUAN YAMAN

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 20/5 (ANTARA) - Perang saudara yang telah berkecamuk lebih dari dua pekan dan semakin sengit, dan di sisi lain terjadi perebutan daerah penghasil minyak di Yaman Selatan, seakan menyambut perayaan empat tahun penyatuan negeri itu.

Pertempuran meletus awal bulan Mei, dan terus berkecamuk tanpa terlihat tanda pihak mana yang akan menang, sekalipun Yaman Utara berkali-kali menyatakan bahwa pihaknya berhasil mendesak pasukan Yaman Selatan.

Sampai saat ini tak ada keterangan resmi mengenai korban jiwa di kedua belah pihak.

Yaman Utara menyatakan pasukannya telah menduduki pangkalan militer strategis Al-Anad, 60 kilometer sebelah selatan Aden, tapi Aden membantah laporan itu.

Yaman Utara juga telah berulang-kali menyatakan pasukannya hampir merebut Aden, sementara para pemimpin politik Utara menyatakan serangan terhadap Selatan bukan bertujuan menduduki Aden tapi untuk memblokade kota pelabuhan Yaman Selatan tersebut.

Bekas Yaman Selatan, yang beraliran Marxis, dan Yaman Utara, yang konservatif, bersatu tanggal 22 Mei 1990. Penyatuan mestinya diikuti dengan peleburan militer tapi kenyataannya militer kedua wilayah tersebut tak pernah bersatu.

Akibat gempuran yang berlanjut militer Utara, para pemimpin Yaman Selatan pertengahan bulan Mei mempertimbangkan pemisahan diri kembali dari Yaman Utara.

Pilihan tersebut, menurut laporan kantor-kantor berita Trans-Nasional, dipertimbangkan dalam pertemuan biro politik Partai Sosialis Yaman (YSP) pimpinan Wakil Presiden Ali Salem Al-Baidh dari Yaman Selatan.

Seorang diplomat Eropa melaporkan Mesir dan Arab Saudi serta beberapa tetangga Arab Yaman telah dihubungi untuk dimintai pengakuannya.

Rusia kemungkinan juga akan mengakui negara baru itu "setelah beberapa negara Arab mengakuinya" dan konsultasi dengan Amerika Serikat akan segera diadakan.

Presiden Mesir Hosni Mubarak -- yang khawatir pertempuran tersebut akan berkepanjangan -- bahkan telah menyatakan perebutan bekas ibukota Yaman Selatan, Aden, akan dianggap sebagai pendudukan.

Mesir dan negara-negara Arab lain serta Liga Arab telah beberapa kali berusaha menengahi sengketa Yaman Utara dan Selatan tapi belum menghasilkan apa-apa.

Meskipun perang saudara tersebut membuat gusar tetangga-tetangga Yaman, terutama setelah Al-Baidh berkali-kali mengusulkan gencatan senjata tapi Presiden Ali Abdullah Saleh dari Utara menampiknya, pertempuran terus berlangsung dan menjurus kepada pertumpahan darah sia-sia tanpa akhir.

Menurut Mubarak kedua pihak di Yaman -- kubu Saleh dan Al-Baidh -- tidak mempunyai pilihan selain menerima baik gencatan senjata.

Perbedaan politik-budaya

Perang saudara yang saat ini berkecamuk di negeri itu berakar dari perbedaan politik dan budaya tajam antara para pemimpin Yaman Selatan dan Utara, dan tak kunjung sirna saat penyatuan berlangsung tahun 1990.

Penyatuan itu memang mengundang pujian sebagai tindakan berani oleh para pemimpin kedua wilayah tersebut.

Akan tetapi, percekcokan politik yang mencuat lagi setelah penyatuan mengalahkan masalah lain seperti angka kemiskinan dan buta huruf.

Yaman Utara, yang boleh dibilang lebih miskin dengan jumlah penduduk -- selain bentrokan antar-suku -- lebih banyak dibandingkan dengan Yaman Selatan, mulanya berharap akan dapat lebih berperan.

Sementara itu, Yaman Selatan, bekas negara Arab satu-satunya yang beraliran Marxis, kelihatannya kehilangan pegangan ketika tidak lagi mendapat dukungan aktif dari Uni Sovyet, yang menghadapi masalah ekonomi dan akhirnya bubar. Sebelumnya Yaman Selatan mendapat dukungan dari Uni Sovyet.

Para pemimpin Yaman Selatan juga berharap penyatuan dapat menyelamatkan ekonominya, yang guncang akibat bubarnya Uni Sovyet, karena penyatuan Yaman berlangsung saat ladang-ladang minyak pertama yang terletak di sebelah timur ibukota Yaman bersatu, Sanaa, mulai memberi hasil.

Namun pemerintah di Selatan menghadapi kejutan dengan berkembangnya pengaruh aliran fanatik dari Utara, yang dipicu oleh gerakan Al-Islah pro-Arab Saudi.

Dalam pemilihan umum langsung pertama untuk memilih anggota parlemen tahun 1993, Kongres Rakyat Umum (GSP) pimpinan Saleh meraih 121 kursi, Al-Islah 62 dan YSP hanya 56 kursi.

Sejak saat itu, para pemimpin Yaman Selatan tak dapat mempertahankan posisi politik mereka dan tak mampu menembus dominasi politisi Yaman Utara -- yang memiliki penduduk hampir 11 juta orang, sedangkan penduduk Yaman Selatan berjumlah kurang dari tiga juta.

Untuk dapat memainkan peran lebih besar di negeri tersebut, Al-Baidh pertama-tama mengusulkan pembentukan sistem federal yang akan menghasilkan otonomi besar bagi wilayah Selatan. Usul Al-Baidh ialah dengan membentuk negara federal seperti Uni Emirat Arab, yang sampai kini mampu mempertahankan stabilitasnya.

Keinginan Al-Baidh untuk memperoleh peran lebih besar semakin tergelitik dengan ditemukannya lahan minyak baru di wilayahnya.

Al-Baidh juga mengusulkan agar Saleh menyetujui pembaharuan besar di bidang militer, ekonomi dan politik.

Tetapi semua usul Al-Baidh bagaikan membentur karang dalam bentuk penolakan Saleh. Presiden Yaman tersebut bahkan menuding para pemimpin Yaman Selatan melakukan pemberontakan dan ingin mendirikan negara sendiri.

Tak mudah

Kini, empat tahun setelah penyatuan bukan penyelesaian yang terwujud tapi pasukan Yaman Utara, yang unggul dalam jumlah, melanjutkan gempuran terhadap Selatan guna memaksa para pemimpin wilayah itu dan saingan Saleh menyerah atau meninggalkan negeri tersebut.

Meskipun demikian, keunggulan pasukan Saleh itu diperkirakan masih jauh dari kemenangan dalam perang apalagi dalam pertempuran.

Saleh juga diperkirakan akan menghadapi perlawanan sengit kalau ia terus memaksakan kekerasan terhadap Yaman Selatan, dan kalaupun pasukan dapat mengalahkan pasukan Selatan bukan berarti pihak Saleh menang dalam pertempuran.

Perkiraan seperti itu juga disampaikan oleh Asisten Menteri Luar Negeri AS Robert Pelletreau.

Ia berpendapat tak ada penyelesaian militer bagi krisis di Yaman, dan setelah pertempuran tak kunjung usai para pemimpin negeri tersebut, terutama dari Utara, diduga baru akan menyadari bahwa tak mudah untuk meraih kemenangan.
(20/05/94 09:26)

PERANG SAUDARA TAK TERELAKKAN DI YAMAN

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 6/5 (ANTARA) - Penyatuan Yaman Utara dan Selatan, yang belum genap empat tahun, benar-benar rusak dengan berkecamuknya penyerangan terhadap bandar udara di dua kota utama negara yang para pemimpinnya bertikai itu, Sanaa -- ibukota Yaman bersatu -- dan Aden, ibukota bekas Yaman Utara.

Parlemen Yaman, yang melakukan pemungutan suara dalam mosi tak percaya terhadap para pemimpin pemisahan diri dalam tubuh Partai Sosialis Yaman (YSP) pimpinan Wakil Presiden Ali Salem Al-Baidh, memutuskan pemecatan bekas pemimpin Yaman Selatan itu.

Parlemen Yaman, yang sebelumnya telah diperkirakan bermaksud melucuti jabatan Al-Baidh dan pejabat lain YSP, Salem Saleh Mohammad, dari Dewan Kepresidenan lima anggota yang terpilih tahun lalu, memutuskan, "Setiap tindakan atau keputusan yang dilakukan Al-Baidh atau pendukungnya mulai saat ini dianggap tidak sah."

Parlemen Yaman juga memutuskan untuk memecat Menteri Pertahanan Haitam Qassem Taher dan akan mengadili pejabat dari Yaman Selatan itu.

Bulan Februari, Jenderal Taher tidak mau mematuhi perintah Saleh untuk menarik pasukan Yaman Selatan ke tangsi-tangsi di wilayah Abyan.

Pertempuran tersebut, yang terjadi setelah bentrokan akhir April yang menewaskan atau melukai 200 prajurit, dilaporkan berkecamuk setelah sengketa yang berlarut antara kedua pemimpin Yaman itu.

Al-Baidh terlibat percekcokan yang tak kunjung usai dengan Presiden Ali Abdullah Saleh dari Yaman Utara sejak Agustus tahun lalu.

Penyerangan bandar udara Sanaa membuat Saleh mengumumkan keadaan darurat selama 30 hari.

Kantor berita AFP, dengan mengutip kantor berita Yaman (SABA), melaporkan bahwa pasukan Yaman Selatan menderita kerugian besar dalam bentrokan dengan pasukan Utara di tujuh dari 17 provinsi di Yaman dan lima pesawatnya ditembak jatuh.

Pertempuran berkecamuk di Lahij, Abyan, Bayda, Taiiz, Raha, dan Dhamar, Aden, serta Ibb, yang terletak di bekas perbatasan kedua wilayah itu.

Sejumlah prajurit Yaman Selatan dilaporkan menyerahkan diri dan tak mau terlibat dalam "komplotan yang dicetuskan oleh penjahat perang Al-Baidh".

Tetapi, Yaman Selatan menyatakan, banyak prajurit Utara menyerahkan diri dan 14 tewas dalam pertempuran di dekat bandar udara Aden, Yaman Selatan.

Seorang diplomat di Sanaa menyatakan pertempuran sengit berkecamuk di dekat istana Saleh.

Seorang pejabat Yaman Utara menyatakan tak ada kerusakan akibat penyerangan terhadap bandar udara Sanaa, tetapi beberapa diplomat Barat di ibukota Yaman itu melaporkan bom mengakibatkan landasan pacu bandar udara tersebut "rusak ringan".

Bandara Aden rusak

Dua pesawat Yaman Selatan hari Kamis dilaporkan menyerang bandar udara Sanaa dan beberapa instalasi lain, serta kota Hudaidah dan Taiiz, tetapi dipaksa mundur dengan tembakan anti-pesawat yang berlangsung selama 30 menit.

Penyerangan itu, menurut pihak Yaman Selatan, dilancarkan sebagai pembalasan atas serangan dua pesawat tempur Yaman Utara terhadap bandar udara di Aden.

Akibat penyerangan tersebut, bandar udara Sanaa ditutup dan hari Kamis tak ada penerbangan baik ke maupun dari kota tersebut.

Bandar udara Aden dilaporkan rusak berat akibat pemboman pesawat-pesawat tempur Yaman Utara dan saluran telefon Aden-Sanaa putus.

Beberapa sumber perusahaan minyak dan pelayaran mengatakan kepada kantor-kantor berita trans-nasional bahwa pertempuran telah membuat pelabuhan Aden ditutup dan kegiatan bongkar-muat pun terhenti.

Satu grup perusahaan minyak di London menyatakan bermaksud menarik stafnya dan keluarga mereka dari Yaman, meskipun tak ada penjelasan mengenai cara pengungsian tersebut.

Tiga puluh perusahaan minyak asing saat ini beroperasi di ladang-ladang minyak utama Yaman.

Meskipun demikian, keadaan di bekas ibukota Yaman Selatan tersebut dilaporkan tak menentu, sementara Kedutaan Besar Inggris di Sanaa menyatakan semua kedutaan besar Barat sedang mempertimbangkan rencana untuk mengungsikan warga negara mereka dari negara di ujung Semenanjung Arab tersebut.

Perancis dilaporkan mulai mengungsikan warga negaranya dan di Washington, Departemen Luar Negeri AS menyarankan warga negaranya agar meninggalkan Yaman.

Kian terjerumus

Beberapa saat setelah penyerangan bandar udara Sanaa, radio Yaman menyiarkan pernyataan Kementerian Pertahanan, yang menuduh Al-Baidh menjerumuskan negeri itu ke kancah pertempuran.

Al-Baidh terlibat percekcokan dengan Saleh dan Kongres Rakyat Umum (GPC) sejak Agustus tahun lalu dan kini tampaknya menjadi tempat menumpahkan kekesalan.

Ia, dan "anasir seksesionis" dalam tubuh YSP, dituduh menyeret negeri tersebut ke dalam perang saudara, tetapi Yaman Selatan balik menuduh Utara memicu pertumpahan darah.

Al-Baidh telah berulang kali menuduh GPC menewaskan lebih dari 150 anggota YSP dan itu sebabnya -- karena alasan keamanan -- ia tak mau menempati posnya di Sanaa.

Pertempuran paling akhir tersebut meletus beberapa hari sebelum peringatan empat tahun bersatunya Yaman Utara dan Selatan. Kedua bekas negara itu bersatu tanggal 22 Mei 1990, tetapi militer keduanya -- yang masing-masing berjumlah 30.000 personel -- tak pernah bersatu.

Upaya untuk merujukkan Saleh dan Al-Baidh telah dilakukan beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Jordania, dan Oman, tetapi semuanya gagal.

Oman -- yang bertetangga dengan Yaman -- bulan April berusaha mengajak kedua pemimpin Yaman kembali ke persetujuan yang ditandatangani di ibukota Jordania, Amman. Persetujuan tersebut ditandatangani Saleh dan Al-Baidh bulan Februari.

Upaya Oman itu pun gagal lagi dan pemerintah di Maskat menyatakan mundur dari upaya penengahan Arab bagi Yaman.

Beberapa saat sebelum pertempuran meluas, beberapa penengah dari Liga Arab berusaha mengunjungi Yaman tetapi pesawat yang mereka tumpangi tak dapat mendarat akibat pemboman bandar udara Sanaa.

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ismat Abdul Majid, menyeru semua pihak di Yaman agar mengakhiri pertempuran dan menghindari perang saudara.

Upaya penengahan juga dilancarkan oleh negara-negara Barat.

Seruan serupa juga disampaikan Arab Saudi, yang menyeru pihak-pihak yang bertikai di Yaman agar meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan lain serta mengakhiri pertempuran.

Tetapi, semua upaya penengahan dan seruan tersebut tidak menghasilkan apa-apa dan Yaman semakin dalam terseret ke kancah perang saudara.

Radio Sanaa melaporkan bahwa parlemen Yaman, yang bersidang hari Kamis, mengeluarkan pernyataan yang mendesak militer serta rakyat negeri tersebut agar mendukung Saleh dan "tidak mengacuhkan perintah dari orang lain."

Percekcokan tersebut berpusat pada cara memerintah Yaman bersatu, yang memiliki hampir 13 juta penduduk, 2,4 juta di antaranya tinggal di Yaman Utara.

Pertempuran paling akhir itu semakin menimbulkan kekhawatiran bahwa negara dengan hasil minyak 340.000 barel per hari tersebut akan terpecah lagi dan terjerumus ke kancah perang saudara berkepanjangan. ( 6/05/94 08:41/ )

YAMAN SEMAKIN TERANCAM PERPECAHAN

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 2/5 (ANTARA) - Para pemimpin bekas Yaman Utara dan Selatan saling melontar tuduhan Jumat lalu, sementara ancaman bencana menyelimuti negeri itu akibat bentrokan antar-satuan militer yang telah menewaskan lebih dari 100 orang.

Jika pertempuran tak dapat dibendung, itu akan menjadi pertanda bahwa bencana berdarah benar-benar akan mencengkeram negara yang baru empat tahun bersatu tersebut.

Kekhawatiran disampaikan oleh jurubicara Kementerian Pertahanan yang berpusat di Aden, Yaman Selatan, yang dikutip kantor-kantor berita Trans-Nasional bahwa pertempuran mungkin saja meluas ke berbagai wilayah Yaman dan akan berubah menjadi perang saudara.



Pertempuran sengit yang melibatkan tank dilaporkan berkecamuk hari Rabu (27/4) di Amran, 60 kilometer sebelah utara Sanaa, antara pasukan Yaman Selatan dan Utara.

Pertempuran hari Kamis bukan hanya antar-satuan militer Yaman Utara dan Selatan, tapi dilaporkan juga mulai melibatkan suku Yaman Utara yang mendukung Yaman Selatan, As-Suraih.

Pasukan Yaman Selatan berhasil merebut 30 tank Brigadir Lapis Baja Kesatu Yaman Utara di bawah komando saudara tiri Saleh, Kolonel Ali Mohsen Al-Ahmar, sedangkan suku As-Suraih menghancurkan 13 tank Yaman Utara.

Suku itu, yang dikatakan setia kepada anak buah Al-Baidh -- Letnan Mujahid Al-Quhali, juga menguasai jalan menuju Amran guna mencegah Sanaa mengerahkan balabantuan ke daerah tersebut.

Keterlibatan suku itu bisa membuat kerusuhan semakin parah di negara Arab paling miskin tersebut.

Pertikaian antara Yaman Utara dan Selatan juga telah mengakibatkan cederanya Wakil Perdana Menteri Hassan Makki dari Yaman Utara hari Kamis. Makki lolos dari maut ketika beberapa pria bersenjata melepaskan tembakan, tapi tiga pengawalnya tewas dalam kejadian itu.



Situasi di Yaman juga membuat prihatin utusan Presiden Mesir Hosni Mubarak -- yang bersama-sama dengan Jordania dan Oman berusaha menengahi pertikaian Saleh dengan Al-Baidh.

Wakil Menteri Luar Negeri Mesir Badr Hamman, setibanya di Sanaa, mengatakan kepada Reuter: "Sangat mengerikan bila kita menyaksikan situasi di Yaman telah memuncak sampai pada satuan konfrontasi militer kedua wilayah."

Keadaan seperti itu mesti segera diredam jika pertumpahan darah ingin dihindari di negara di pintu masuk Laut Merah tersebut.

Presiden Mesir juga telah menganjurkan kedua pihak yang bertikai di Yaman agar menyelesaikan sengketa mereka berdasarkan perjanjian perujukan nasional yang ditandatangani di ibukota Jodania, Amman, tanggal 20 Februari.

Saling tuding

Dalam perkembangan lain, Kongres Rakyat Umum (GSP) pimpinan Presiden Yaman Ali Abdallah Saleh -- dari Yaman Utara -- menuduh satu brigade Yaman Selatan telah digelar di daerah Dhamar, 100 kilimter sebelah selatan ibukota Yaman bersatu, Sanaa.

Pergelaran itu, kata GSP, dilaksanakan atas perintah saingan GPC, Partai Sosialis Yaman (YSP) -- yang berpusat di Aden dan dipimpin oleh Wakil Presiden Ali Salem Al-Baidh dari Yaman Selatan.

GPC khawatir bentrokan akan semakin luas antar-pasukan Yaman Utara dan Selatan.

Tanggal 6 April, GPC juga menuduh Brigade Basuhaib dari Selatan membom gedung pemerintah termasuk markas polisi dan pasukan Garda Republik di wilayah Dhamar.

Saleh, menurut laporan kantor berita Yaman (SABA), memperingatkan "anasir suksesi (dari Yaman Selatan) -- yang merencanakan kejadian tersebut -- agar berhenti bermain api".

Meskipun begitu ia meminta Yaman Selatan menerima dialog sebagai cara penyelesaian silang-pendapat di antara mereka.

Tetapi seruan Saleh tampaknya tidak sejalan dengan keadaan karena ketegangan meningkat hari Kamis (28/4) dengan tersiarnya laporan penggelaran senjata anti- pesawat di bandar udara internasional Sanaa, dan markas kepresidenan juga disiagakan.

Sementara itu, dalam pernyataan untuk menyanggah tuduhan GPC, jurubicara YSP Ahmad Al-Hubaishi -- menurut AFP, balik-menuduh GPC menyulut pertempuran luas dengan menggelar dua batalion tentara Utara di Dhamar.

Yaman Utara, katanya, juga mengerahkan pasukan ke wilayah Abyan di bagian selatan dan tempat lain negeri tersebut.

YSP juga menyatakan telah menarik satu brigadir lapis bajanya dari pegunungan di sekeliling Amran, sebelah utara Sanaa, setelah duel tank dengan pasukan Utara yang berkecamuk terus sampai hari Jumat.

Menurut YSP, sebanyak 1.200 prajuritnya telah ditarik setelah balabantuan pasukan Utara, termasuk personil Garda Republik, tiba di Amran.

Tak pernah rujuk

Sejak bersatu pada tanggal 22 Mei 1990, militer kedua negeri itu -- yang masing-masing memiliki kekuatan sebanyak 30.000 personil -- sebenarnya tak pernah bersatu.

Sebelum penyatuan, Yaman Utara sangat bergantung pada bantuan keuangan Arab Saudi dan memiliki hubungan dengan Amerika Serikat serta bekas Uni Sovyet, sementara Yaman Selatan berorientasi Marxis.

Pemilihan umum pertama Yaman bersatu, yang memiliki penduduk 12,6 juta orang dan 2,4 juta di antaranya tinggal di Yaman Selatan, diselenggarakan bulan April 1993. Saleh membawa Partai Perbaikan Islam -- yang menempati urutan ketiga dalam peroleh suara -- membentuk pemerintah koalisi dengan YSP.

Krisis muncul bulan Agustus 1993 di negara yang memiliki hasil minyak 335.000 barel per hari itu, setelah Al-Baidh tak bersedia menempati posnya di Sanaa dengan alasan keamanan.

Kini empat tahun setelah penyatuan, negara seluas 536.869 kilometer persegi itu terancam pertumpahan darah lagi seperti yang terjadi tahun 1970-an, karena bekas Yaman Utara dan Selatan masih bertindak seperti era pra-penyatuan.

Kedua pemimpin negara yang berbatasan dengan Arab Saudi, Oman, Laut Merah dan Samudra Hindia tersebut belum mencapai kesepakatan mengenai penerapan persetujuan perujukan politik, ekonomi, militer dan pembaharuan administrasi yang ditandatangani di Jordania.

"Secara de fakto", Yaman Utara dan Selatan sebenarnya telah jalan sendiri-sendiri.

Jurang pemisah antara Saleh dan Al-baidh dilaporkan malah semakin besar, dan keduanya kelihatannya bersiap untuk membujuk rakyat mereka agar menerima pemisahan sebagai jalan keluar kemelut negeri mereka, dan bukan penerapan persetujuan perujukan.

Perselisihan antara kedua pemimpin Yaman itu hanya membuat lumpuh pemerintahan dan menimbulkan ancaman pertumpahan darah berkepanjangan.
(2/05/94 08:30)