Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 23/11 (ANTARA) - Bangsa di belahan mana pun di dunia ini tak ingin hidup di bawah penjajahan, tapi bagi rakyat Libanon -- kendati negeri itu sudah 50 tahun merdeka -- bencana itu tetap mengincar mereka.
Hari Senin (22/11) Libanon merayakan 50 tahun kemerdekaannya yang diperolehnya dari Perancis, di tengah perasaan optimistis yang berbaur dengan rasa frustrasi rakyatnya karena berlanjutnya kehadiran kekuatan asing di negeri tersebut.
Di saat perayaan sedang berlangsung, bom Israel menghantam desa-desa yang menjadi basis kelompok perlawanan Syiah. Ledakannya, menurut laporan beberapa kantor berita Barat, menggetarkan seluruh wilayah selatan Libanon, tempat Israel mempertahankan jalur yang dinyatakannya sebagai "zona keamanan".
Zona sepanjang 15 kilometer tersebut, menurut Israel, ditujukan untuk menghadang gerak maju para pejuang Palestina yang ingin memasuki Israel.
Selain pasukan Israel, Libanon juga masih "menampung" ribuan tentara Suriah dan pejuang Palestina.
Sementara itu di ibukota Libanon, Beirut, ribuan anggota polisi dan tentara dengan melibatkan tank dan kendaraan lapis baja pengangkut personil, dilaporkan berparade di jalan raya dengan disaksikan oleh Presiden Libanon Elias Hrawi, Perdana Menteri Rafik Hariri, Ketua Parlemen Nabih Berri serta pejabat lain Libanon dan pejabat asing.
Hrawi sendiri sebenarnya sudah bertekad tak ingin negaranya "dijadikan ajang pertempuran karena konflik pihak lain dan tak mau Libanon menjadi perlintasan bagi keamanan pihak lain".
"Direpotkan" berbagai pihak
Keinginan Hrawi tampaknya sulit terwujud karena negerinya masih mengandalkan kehadiran 35.000 prajurit Suriah, yang membantu mendepak jenderal pembangkang Michel Aoun.
Sementara itu Israel -- yang pada 1982 menyerbu negara yang telah lebih dari 16 tahun terlibat perang saudara itu -- berkeras tak mau mundur.
Koordinator Israel di Libanon Selatan, Uri Lubrani, sebagaimana dikutip hari Ahad berikrar, Israel "takkan pernah memikirkan penarikan diri dari zona keamanan bila pejuang anti-Israel tidak dilucuti".
Pernyataan seperti itu sudah berkali-kali disampaikan oleh pihak Yahudi.
Selama pembicaraan perdamaian Timur Tengah, Israel telah sering mengaitkan penarikan pasukan pendudukannya dengan perlucutan anggota Hizbullah dan kelompok lain Palestina.
Hizbullah, seperti juga kelompok garis keras HAMAS, tak mau menerima persetujuan otonomi terbatas PLO-Israel yang ditandantangani tanggal 13 September di Washington. Namun Libanon, bersama Suriah, Jordania dan Palestina, ikut dalam pembicaraan perdamaian yang dimulai di Madrid Oktober 1991 itu.
Kelompok pejuang Palestina tersebut sering membuat Israel berang karena serangannya ke dalam "zona keamanan".
Akibat serangan kelompok perlawanan itu, Israel juga telah berkali-kali menggempur Libanon tanpa memperdulikan kedaulatan negeri tersebut dan korban jiwa di pihak sipil Libanon.
Selain perlucutan kelompok pejuang Palestina, Israel dalam persyaratannya bagi perdamaian dengan Libanon juga menghendaki milisi asuhannya, Tentara Libanon Selatan (SLA), bergabung dengan militer Libanon.
Sementara itu Libanon, sejak awal proses perdamaian Timur Tengah, menghendaki Israel keluar dari "zona keamanan", tuntutan yang mendapat dukungan Resolusi Nomor 425 Dewan Keamanan PBB -- yang menetapkan penarikan total dan tanpa syarat Israel dari seluruh wilayah Libanon.
Namun Israel tak pernah menggubris resolusi tersebut, dan PBB pun sampai sekarang tak mampu berbuat apa-apa untuk memaksa negara Yahudi itu.
Bertikai sejak dulu
Sejak dulu konflik dan pertikaian selalu mengikuti perjalanan sejarah negara tersebut.
Di Libanon, peradaban pertama kali muncul pada masa kekuasaan bangsa Funicia, pengembang sistem tulisan alfabet.
Pada masa jayanya bangsa itu, sekitar abad 12 sampai sembilan SM, berkembanglah negara kota seperti Tirus, Sidon, Arwad dan Byblos, asal nama Bible.
Setelah jaman keemasan bangsa Funicia, kekuatan luar ikut menoreh sejarah negara tersebut, di antaranya adalah bangsa Asy-Syiria -- Suriah sekarang, Parsia (Iran) serta Yunani di bawah pemerintah Iskandar Zulkarnain, atau yang disebut orang Barat sebagai Alexander Agung.
Tahun 64 SM bangsa Romawi menaklukkan negara tersebut dan pertama kali memasukkan unsur Barat, serta menguasainya selama beberapa abad.
Lalu unsur agama pun ikut meramaikan keadaan, agama Kristen pernah memiliki penganut terbesar, lalu agama Islam mulai datang.
Selama 400 tahun Libanon berada di bawah kekuasaan Bani Usman (Ottoman, Turki), sekitar tahun 1516.
Perang saudara mulai meletus sekitar tahun 1860 di Libanon akibat pergeseran dan benturan antara orang Kristen dan kelompok keagamaan Druze. Dalam konflik ini Eropa ikut campur guna mengkahiri perang saudara di negeri itu, yang masih berada di bawah kekuasaan Bani Usman, tetapi kekuasaan diberikan kepada seorang Gubernur Jenderal beragama Kristen.
Pada akhir Perang Dunia I, kekuasaan Bani Usman di Libanon berakhir, tapi akibat konflik yang berkembang sebelumnya, banyak rakyat negeri tersebut mengungsi sampai ke Brazil dan AS.
Tahun 1925 Libanon menjadi republik, tapi Perancis -- yang mendapat mandat dari Liga Bangsa-bangsa -- memegang kendali kekuasaan terbatas, dan berakhir lewat amandemen undang-undang dasar Libanon 1943.
Libanon pun menjadi negara berdaulat penuh pada 22 November 1943.
Berdasarkan hukum tak tertulis, yang sudah menjadi konsensus sejak tahun itu, presiden Libanon harus beragama Kristen dan ketua parlemennya dari agama Islam. Pada masa awal penerapannya, pengaturan tersebut cukup memuaskan, tapi masalah terus mengikuti negeri itu.
Tatkala gejala pecahnnya revolusi mulai tampak pada 1958, presiden Libanon saat itu Camille Chamoun meminta bantuan AS -- suatu tindakan yang tidak diingini masyarakat berbahasa Arab dan beragama Islam.
Selama perang Arab-Israel 1967-1973, Libanon berusaha bersikap moderat, sikap yang ditentang kelompok garis keras. Selama perang tersebut, pengungsi Palestina mulai membanjiri negeri itu, dan mereka kemudian menjadi gerilyawan.
Gerilyawan Palestina, dengan bantuan kelompok garis keras, mulai menyerang Israel, tapi ketika Israel membalas, tentara Libanon tidak bertindak apa-apa.
Akibatnya, timbulah ketegangan antara pejuang Palestina dan pemerintah Libanon, ditambah dengan ketegangan lain antar-agama.
Ketegangan tersebut mencapai puncaknya dengan meletusnya pertikaian antar-agama lalu diikuti dengan bentrokan antar-suku. Sejak itu kemelut membuat Libanon terjerumus ke dalam perang saudara berkepanjangan.
Sampai kini kemelut belum juga sirna dan bencana perang terus mengincar bukan hanya keselamatan pejuang Palestina tapi juga jiwa penduduk sipil Libanon.
(23/11/93 08:17)
Rabu, 30 April 2008
PEMBICARAAN PERDAMAIAN YUGOSLAVIA BELUM PERLIHATKAN HASIL
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 29/11 (ANTARA) - Di tengah pertempuran yang belum memperlihatkan tanda akan mereda, pembicaraan guna menyelamatkan republik bekas Yugoslavia mengalami kebuntuan.
Kebuntuan semacam itu sebenarnya bukan yang pertama kali, dan kini para menteri Masyarakat Eropa, yang sudah dibuat sibuk dengan kegagalan berbagai upaya terdahulu, mencoba cara baru.
Sebagaimana diberitakan kantor berita transnasional, kebuntuan tersebut muncul akibat tuntutan tambahan wilayah oleh pemimpin Bosnia-Herzegovina sementara pemimpin etnik Serbia Bosnia menolak tuntutan seperti itu.
Federasi Yugoslavia, yang merdeka 29 November 1945, pecah ketika beberapa republiknya memisahkan diri beberapa tahun lalu, dan praktis sudah tak ada lagi. Republik Serbia dan Montenegro berusaha mempertahankan keberadaan Federasi Yugoslavia, tetapi tidak diakui sebagai pengganti sah republik itu di berbagai organisasi internasional.
Republik Serbia sendiri sebenarnya memiliki ambisi untuk mendirikan Republik Serbia Raya, yang akan meliputi Repoublik Serbia sekarang ditambah wilayah di republik-republik lain yang dikuasai oleh etnik Serbia.
Sebagian besar wilayah bekas Yugoslavia, yang antara lain memiliki sumber daya alam berupa antimoni, bauksit, timah, batubara dan besi kini tidak lagi dapat menggali sumber daya alam tersebut akibat perang yang berkepanjangan.
Negara dengan enam republik dan dua provinsi yang merdeka di bawah pimpinan partisan komunis Broz Tito tersebut terus dilanda kemelut dan dua republiknya -- Serbia dan Montenegro -- dikenakan embargo internaional yang juga berlaku bagi republik lain.
Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh PBB maupun oleh Masyarakat Eropa dan lebih dari selusin gencatan senjata pernah ditandatangani tapi semua itu dilanggar tak lama setelah penandatanganan.
Kini Masyarakat Eropa, dalam pertemuan satu hari di Jenewa, berusaha menembus kebuntuan tersebut dengan menawarkan imbalan kepada etnik Serbia di republik Bosnia- Herzegovina agar etnik pemberontak itu mau melakukan konsesi wilayah.
Tetapi, keberhasilan upaya tersebut diragukan oleh utusan PBB Thorvald Stoltenberg, yang dilaporkan berkata akan sangat kagum bila semua pihak yang bertikai di Bosnia mencapai persetujuan dalam perundingan hari Senin (29/11).
Pertemuan itu direncanakan dihadiri oleh Presiden Bosnia Alija Izetbegovic, pemimpin etnik Serbia Radovan Karadzic dan pemimpin etnik Kroasia Bosnia Mate Boban, selain Presiden Serbia Slobodan Milosevic, Presiden Kroasia Franjo Tudjman serta pemimpin Republik Montenegro Momir Bulatovic.
Landasan perundingan bagi penyelesaian krisis Balkan itu ialah rencana perdamaian yang disusun untuk membagi Bosnia-Herzegovina menjadi tiga negara mini Muslim, etnik Serbia dan etnik Kroasia Bosnia.
Berdasarkan rencana EC -- yang direncanakan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Belgia Willy Claes -- semua sanksi akan dicabut secara bertahap asal etnik Serbia Bosnia mau menyerahkan beberapa persen wilayah yang kini didudukinya kepada kaum Muslim Bosnia.
Etnik Serbia Bosnia menduduki 70 persen wilayah Bosnia dan menyatakan akan menempati 50 persen sementara kaum Muslim akan diberikan 30 persen wilayah dan sisanya diperuntukkan bagi etnik Kroasia Bosnia.
Izetbegovic menuntut tambahan tiga sampai empat persen wilayah.
Inflasi
Tiga tahun lalu, republik bekas Yugoslavia tersebut berada di ambang perubahan menuju ekonomi pasar yang menjanjikan kekayaan ala-Barat.
Sebelum terpecah dan perang, Federasi Yugoslavia GNP Rp58,6 triliun dan income per kapitanya mencapai Rp2.620.000.
Tetapi kini, akibat perang yang berkepanjangan, ekonomi salah satu negara pendiri Gerakan Non-Blok itu sudah hancur. Sementara nilai dinar diberitakan mengalami inflasi yang dapat mencapai 1,6 miliar persen pada penghujung tahun ini. Bank, perusahaan asuransi dan sebagian besar perdagangan telah ambruk.
Penderitaan rakyat Yugoslavia, menurut kebanyak ahli ekonomi, bukan hanya akibat sanksi PBB yang dijatuhkan atas sisa Yugoslavia tapi akibat perpecahan negeri tersebut, yang dulunya menjadi sumber barang mentah dan pasar, menjadi republik-republik yang interdependen.
Tahun 1990, misalnya, 300.000 mobil FIAT (Itali) diberitakan dibuat setiap tahun dengan lisensi di Serbia, sedangkan sukucadang diperoleh di Slovenia dan Kroasia.
Kini, saat suku cadang diberitakan sudah habis dan hasil produksi pun sirna, produksi mobil itu anjlok menjadi kurang dari 1.000 unit.
Dengan macetnya produksi, segelintir tentara asing dan biaya perang yang terus naik, republik-republik bekas Yugoslavia terpaksa mencetak uang lagi untuk membayar kebutuhan mereka.
Sementara pertempuran semakin sengit, jurang pemisah antara kebutuhan pemerintah dan kemampuannya untuk membayar kian besar. Semakin banyak angka nol harus ditambahkan pada lembaran uang yang melewati mesin cetak.
Agar dapat bertahan hidup pada saat tingkat kekurangan sudah kronis dan inflasi yang mengganas, kegiatan antri, barter, pencurian dan pengemis, kegiatan berleha-leha, penimbunan dan penyelundupan, menurut laporan, telah menjadi cara hidup banyak rakyat jelata.
Hanya sedikit orang Yugoslavia dapat terbiasa dengan dampak membabi-buta tingkat inflasi yang melesat begitu cepat sehingga banyak buruh dilaporkan menerima upah bulanan mereka setiap beberapa hari sekali dengan jumlah terbatas.
Selalu kandas
Kerjasama etnik Serbia Bosnia dapat dikurangi kalau saja etnik pembangkang itu mau bekerjasama, dan Masyarakat Eropa telah menyatakan akan menyerukan pencabutan sanksi secara bertahap, tindakan yang hingga kini tak banyak mendapat dukungan Amerika Serikat. AS dan Rusia dilaporkan mengirim wakil menteri luar negeri mereka ke pembicaraan Jenewa.
Stoltenberg telah memperingatkan ketiga pihak yang bertika di Bosnia bahwa masyarakat internasional sudah lelah untuk meneruskan upaya diplomatik dan finansialnya setelah perang berkecamuk terus selama 20 bulan di republik Balkan tersebut.
Sementara itu, Lord Owen -- utusan Masyarakat Eropa -- malah mengancam bahwa semua sanksi akan diperketat, dihentikannya campurtangan militer Eropa, bahkan penghentian operasi kemanusiaan jika semua pihak yang bertikai di Bosnia tetap tak mau menerima usul bagi perdamaian.
Dua bulan lalu Parlemen Bosnia menampik usul perdamaian paling akhir dengan alasan rencana pembagian Bosnia menjadi tiga negara mini tidak memungkinkan pendirian negara bagi kaum Muslim Bosnia.
Selain tambahan tiga sampai empat persen wilayah, Sarajevo juga minta diberi jalan ke laut.
Sementara itu Karadzic telah menyatakan tak mau memberi konsesi baru, dan mengatakan ia sekarang menuntut 64 persen wilayah yang sekarang dikuasai etnik Serbia Bosnia buat Republik Serbia yang diproklamasikan secara sepihak di Bosnia Herzegovina. (29/11/93 11:39)
Jakarta, 29/11 (ANTARA) - Di tengah pertempuran yang belum memperlihatkan tanda akan mereda, pembicaraan guna menyelamatkan republik bekas Yugoslavia mengalami kebuntuan.
Kebuntuan semacam itu sebenarnya bukan yang pertama kali, dan kini para menteri Masyarakat Eropa, yang sudah dibuat sibuk dengan kegagalan berbagai upaya terdahulu, mencoba cara baru.
Sebagaimana diberitakan kantor berita transnasional, kebuntuan tersebut muncul akibat tuntutan tambahan wilayah oleh pemimpin Bosnia-Herzegovina sementara pemimpin etnik Serbia Bosnia menolak tuntutan seperti itu.
Federasi Yugoslavia, yang merdeka 29 November 1945, pecah ketika beberapa republiknya memisahkan diri beberapa tahun lalu, dan praktis sudah tak ada lagi. Republik Serbia dan Montenegro berusaha mempertahankan keberadaan Federasi Yugoslavia, tetapi tidak diakui sebagai pengganti sah republik itu di berbagai organisasi internasional.
Republik Serbia sendiri sebenarnya memiliki ambisi untuk mendirikan Republik Serbia Raya, yang akan meliputi Repoublik Serbia sekarang ditambah wilayah di republik-republik lain yang dikuasai oleh etnik Serbia.
Sebagian besar wilayah bekas Yugoslavia, yang antara lain memiliki sumber daya alam berupa antimoni, bauksit, timah, batubara dan besi kini tidak lagi dapat menggali sumber daya alam tersebut akibat perang yang berkepanjangan.
Negara dengan enam republik dan dua provinsi yang merdeka di bawah pimpinan partisan komunis Broz Tito tersebut terus dilanda kemelut dan dua republiknya -- Serbia dan Montenegro -- dikenakan embargo internaional yang juga berlaku bagi republik lain.
Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh PBB maupun oleh Masyarakat Eropa dan lebih dari selusin gencatan senjata pernah ditandatangani tapi semua itu dilanggar tak lama setelah penandatanganan.
Kini Masyarakat Eropa, dalam pertemuan satu hari di Jenewa, berusaha menembus kebuntuan tersebut dengan menawarkan imbalan kepada etnik Serbia di republik Bosnia- Herzegovina agar etnik pemberontak itu mau melakukan konsesi wilayah.
Tetapi, keberhasilan upaya tersebut diragukan oleh utusan PBB Thorvald Stoltenberg, yang dilaporkan berkata akan sangat kagum bila semua pihak yang bertikai di Bosnia mencapai persetujuan dalam perundingan hari Senin (29/11).
Pertemuan itu direncanakan dihadiri oleh Presiden Bosnia Alija Izetbegovic, pemimpin etnik Serbia Radovan Karadzic dan pemimpin etnik Kroasia Bosnia Mate Boban, selain Presiden Serbia Slobodan Milosevic, Presiden Kroasia Franjo Tudjman serta pemimpin Republik Montenegro Momir Bulatovic.
Landasan perundingan bagi penyelesaian krisis Balkan itu ialah rencana perdamaian yang disusun untuk membagi Bosnia-Herzegovina menjadi tiga negara mini Muslim, etnik Serbia dan etnik Kroasia Bosnia.
Berdasarkan rencana EC -- yang direncanakan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Belgia Willy Claes -- semua sanksi akan dicabut secara bertahap asal etnik Serbia Bosnia mau menyerahkan beberapa persen wilayah yang kini didudukinya kepada kaum Muslim Bosnia.
Etnik Serbia Bosnia menduduki 70 persen wilayah Bosnia dan menyatakan akan menempati 50 persen sementara kaum Muslim akan diberikan 30 persen wilayah dan sisanya diperuntukkan bagi etnik Kroasia Bosnia.
Izetbegovic menuntut tambahan tiga sampai empat persen wilayah.
Inflasi
Tiga tahun lalu, republik bekas Yugoslavia tersebut berada di ambang perubahan menuju ekonomi pasar yang menjanjikan kekayaan ala-Barat.
Sebelum terpecah dan perang, Federasi Yugoslavia GNP Rp58,6 triliun dan income per kapitanya mencapai Rp2.620.000.
Tetapi kini, akibat perang yang berkepanjangan, ekonomi salah satu negara pendiri Gerakan Non-Blok itu sudah hancur. Sementara nilai dinar diberitakan mengalami inflasi yang dapat mencapai 1,6 miliar persen pada penghujung tahun ini. Bank, perusahaan asuransi dan sebagian besar perdagangan telah ambruk.
Penderitaan rakyat Yugoslavia, menurut kebanyak ahli ekonomi, bukan hanya akibat sanksi PBB yang dijatuhkan atas sisa Yugoslavia tapi akibat perpecahan negeri tersebut, yang dulunya menjadi sumber barang mentah dan pasar, menjadi republik-republik yang interdependen.
Tahun 1990, misalnya, 300.000 mobil FIAT (Itali) diberitakan dibuat setiap tahun dengan lisensi di Serbia, sedangkan sukucadang diperoleh di Slovenia dan Kroasia.
Kini, saat suku cadang diberitakan sudah habis dan hasil produksi pun sirna, produksi mobil itu anjlok menjadi kurang dari 1.000 unit.
Dengan macetnya produksi, segelintir tentara asing dan biaya perang yang terus naik, republik-republik bekas Yugoslavia terpaksa mencetak uang lagi untuk membayar kebutuhan mereka.
Sementara pertempuran semakin sengit, jurang pemisah antara kebutuhan pemerintah dan kemampuannya untuk membayar kian besar. Semakin banyak angka nol harus ditambahkan pada lembaran uang yang melewati mesin cetak.
Agar dapat bertahan hidup pada saat tingkat kekurangan sudah kronis dan inflasi yang mengganas, kegiatan antri, barter, pencurian dan pengemis, kegiatan berleha-leha, penimbunan dan penyelundupan, menurut laporan, telah menjadi cara hidup banyak rakyat jelata.
Hanya sedikit orang Yugoslavia dapat terbiasa dengan dampak membabi-buta tingkat inflasi yang melesat begitu cepat sehingga banyak buruh dilaporkan menerima upah bulanan mereka setiap beberapa hari sekali dengan jumlah terbatas.
Selalu kandas
Kerjasama etnik Serbia Bosnia dapat dikurangi kalau saja etnik pembangkang itu mau bekerjasama, dan Masyarakat Eropa telah menyatakan akan menyerukan pencabutan sanksi secara bertahap, tindakan yang hingga kini tak banyak mendapat dukungan Amerika Serikat. AS dan Rusia dilaporkan mengirim wakil menteri luar negeri mereka ke pembicaraan Jenewa.
Stoltenberg telah memperingatkan ketiga pihak yang bertika di Bosnia bahwa masyarakat internasional sudah lelah untuk meneruskan upaya diplomatik dan finansialnya setelah perang berkecamuk terus selama 20 bulan di republik Balkan tersebut.
Sementara itu, Lord Owen -- utusan Masyarakat Eropa -- malah mengancam bahwa semua sanksi akan diperketat, dihentikannya campurtangan militer Eropa, bahkan penghentian operasi kemanusiaan jika semua pihak yang bertikai di Bosnia tetap tak mau menerima usul bagi perdamaian.
Dua bulan lalu Parlemen Bosnia menampik usul perdamaian paling akhir dengan alasan rencana pembagian Bosnia menjadi tiga negara mini tidak memungkinkan pendirian negara bagi kaum Muslim Bosnia.
Selain tambahan tiga sampai empat persen wilayah, Sarajevo juga minta diberi jalan ke laut.
Sementara itu Karadzic telah menyatakan tak mau memberi konsesi baru, dan mengatakan ia sekarang menuntut 64 persen wilayah yang sekarang dikuasai etnik Serbia Bosnia buat Republik Serbia yang diproklamasikan secara sepihak di Bosnia Herzegovina. (29/11/93 11:39)
KRISIS MEMBAYANG DI PANTAI GADING SETELAH HOUPHOUET-BOIGNY MANGKAT
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 8/12 (ANTARA) - Belum 24 jam Presiden Pantai Gading, Felix Houphouet-Boigny meninggal dunia, negeri tersebut sudah dibayangi krisis mengenai siapa yang berhak menggantikan pemimpin ternama Afrika itu.
Houphouet-Boigny (88) meninggal Selasa (7/12), setelah lama menderita kanker prostat dan tak terlihat di depan umum sejak ia kembali dari Eropa 19 November lalu.
Berdasarkan undang-undang di negeri berpenduduk 12,6 juta orang itu, Ketua Parlemen, Henri Konan Bedie (59), seharusnya melanjutkan pemerintahan sebagai presiden sementara sampai masa jabatan Houphouet-Boigny berakhir September 1995.
Namun keabsahan suksesi tersebut, yang tertera dalam pembaharuan Undang-undang Dasar Pantai Gading 1990, dilaporkan beberapa kantor berita Barat mendapat tantangan dari kelompok oposisi yang dipimpin Laurent Gbagbo, pemimpin Front Rakyat Pantai Gading (FPI), dan oleh sebagian pemimpin Partai Demokrasi (PDCI), yang berkuasa.
Sementara semasa hidupnya Houphouet-Boigny tak pernah mau menunjuk calon penggantinya, dan sering berkata: "Seorang pemimpin Afrika tak pernah menunjuk penggantinya."
Krisis sebenarnya berkisar pada penafsiran Pasal 11 Undang-undang Dasar negeri itu, yang menetapkan ketua parlemen mengambilalih jabatan apabila presiden meninggal atau tak mampu melanjutkan tugas, dan memangku jabatan sampai pemilihan umum berikutnya.
Namun banyak pejabat di Pantai Gading menyatakan bahwa Pasal 11 tersebut tidak dapat diberlakukan karena anggota Mahkamah Agung negeri itu tidak memenuhi kuorum.
Mereka berusaha menggolkan gagasan untuk mengadakan pembicaraan guna menyetujui pemerintah sementara sampai pemilihan umum mendatang di negeri seluas 322.463 kilometer persegi tersebut.
Gbagbo berpendapat kepala negara yang baru harus "dipilih melalui pemungutan suara".
Sebagian anggota PDCI, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Sosial dan Ekonomi, Philippe Yace, juga menentang pengangkatan Konan Bedie. Yace hingga 1985 dianggap sebagai calon kuat pengganti Houphouet-Boigny, yang memperjuangkan dan mengumumkan secara sepihak kemerdekaan Pantai Gading dari Perancis di 1960, dan meninggal pada hari ulang tahun kemerdekaan.
Sementara itu Perdana Menteri Alassane Ouattara, yang mengumumkan meninggalnya Houphouet-Boigny, tidak mengeluarkan pernyataan resmi, tapi mengisyaratkan proses Undang-undang Dasar tersebut tidak sesuai lagi setelah Pandai Gading meninggalkan politik satu partai tahun 1990.
Para pendukung Ouattara menyatakan Undang-undang Dasar mengharuskan Mahkamah Agung mengeluarkan surat resmi mengenai kematian presiden, tapi itu tak mungkin terjadi pada saat sekarang sehingga Konan Bedie tak dapat otomatis menjadi presiden.
Meskipun menghadapi penentangan, Konan Bedie, yang mendapat dukungan bekas kolonial Pantai Gading, Perancis, belakangan mengumumkan dirinya sebagai presiden sementara negeri tersebut.
"Negarawan Besar"
Kematian Houphouet-Boigny segera mengundang reaksi luar negeri, Presiden Perancis Francois Mitterrand, dalam ucapan belasungkawanya, mengenang dan menyebutnya sebagai "negarawan besar".
"Setelah memperjuangkan kemerdekaan negerinya, ia mengambil contoh, menarik pelajaran dan membangun negara Pantai Gading. Kebijaksanaan dan perhatiannya pada perdamaian memberinya pengakuan mutlak," kata Mitterrand.
Sementara Presiden Benin, Nicephore Soglo mengatakan, kematiannya merupakan "berita yang sangat menyedihkan bagi seluruh Afrika".
Seluruh rakyat Afrika, kata Soglo, tanpa memperdulikan agama, kebangsaan dan pandangan mereka "telah kehilangan seorang pemimpin besar".
Presiden Gabon, Omar Bongo, menyatakan: "Seluruh pemimpin Afrika telah kehilangan seorang ayah."
Kendati pujian untuk mendiang presiden pertama Pantai Gading sejak kemerdekaannya dari Perancis 33 tahun lalu, mengalir dari luar negeri, stabilitas, terutama ekonomi yang telah dirintis dan dibina Houphouet-Boigny, memprihatinkan.
Semasa hidupnya ia sempat mengangkat ekonomi negerinya dan membuat iri tetangga-tetangganya, terutama Ghana dan Guinea, yang menghadapi keruntuhan ekonomi di masa kepemimpinan beraliran sosialis pasca-kolonial, tapi ia meninggal justru di tengah krisis ekonomi yang melanda negerinya.
Selama tiga tahun Pantai Gading menghadapi krisis ekonomi akibat anjloknya harga coklat dan kopi, yang menjadi komoditas andalan negeri itu, di pasar dunia.
Sebelumnya Houphouet-Boigny membawa Pantai Gading menjadi penghasil coklat terbesar di dunia dan penghasil kopi terbesar di Afrika. Namun Pantai Gading juga termasuk negara yang memiliki hutang luar negeri paling besar di Afrika yakni sebesar 18 miliar dolar AS.
Hasil coklat negeri yang memiliki 7.100 personil militer dengan cadangan 12.000 personil itu, mencapai 697.000 ton, dan hasil pada 1993-1994 diramalkan mencapai 640.000 ton.
Tindak kejahatan, korupsi dan pengangguran dilaporkan ikut memperburuk kondisi ekonomi negeri tersebut, sehingga sebagian rakyat negeri itu dilaporkan tak keberatan jika militer mengambil-alih keadaan guna menjamin kedamaian Pantai Gading. ( 8/12/93 11:30)
Jakarta, 8/12 (ANTARA) - Belum 24 jam Presiden Pantai Gading, Felix Houphouet-Boigny meninggal dunia, negeri tersebut sudah dibayangi krisis mengenai siapa yang berhak menggantikan pemimpin ternama Afrika itu.
Houphouet-Boigny (88) meninggal Selasa (7/12), setelah lama menderita kanker prostat dan tak terlihat di depan umum sejak ia kembali dari Eropa 19 November lalu.
Berdasarkan undang-undang di negeri berpenduduk 12,6 juta orang itu, Ketua Parlemen, Henri Konan Bedie (59), seharusnya melanjutkan pemerintahan sebagai presiden sementara sampai masa jabatan Houphouet-Boigny berakhir September 1995.
Namun keabsahan suksesi tersebut, yang tertera dalam pembaharuan Undang-undang Dasar Pantai Gading 1990, dilaporkan beberapa kantor berita Barat mendapat tantangan dari kelompok oposisi yang dipimpin Laurent Gbagbo, pemimpin Front Rakyat Pantai Gading (FPI), dan oleh sebagian pemimpin Partai Demokrasi (PDCI), yang berkuasa.
Sementara semasa hidupnya Houphouet-Boigny tak pernah mau menunjuk calon penggantinya, dan sering berkata: "Seorang pemimpin Afrika tak pernah menunjuk penggantinya."
Krisis sebenarnya berkisar pada penafsiran Pasal 11 Undang-undang Dasar negeri itu, yang menetapkan ketua parlemen mengambilalih jabatan apabila presiden meninggal atau tak mampu melanjutkan tugas, dan memangku jabatan sampai pemilihan umum berikutnya.
Namun banyak pejabat di Pantai Gading menyatakan bahwa Pasal 11 tersebut tidak dapat diberlakukan karena anggota Mahkamah Agung negeri itu tidak memenuhi kuorum.
Mereka berusaha menggolkan gagasan untuk mengadakan pembicaraan guna menyetujui pemerintah sementara sampai pemilihan umum mendatang di negeri seluas 322.463 kilometer persegi tersebut.
Gbagbo berpendapat kepala negara yang baru harus "dipilih melalui pemungutan suara".
Sebagian anggota PDCI, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Sosial dan Ekonomi, Philippe Yace, juga menentang pengangkatan Konan Bedie. Yace hingga 1985 dianggap sebagai calon kuat pengganti Houphouet-Boigny, yang memperjuangkan dan mengumumkan secara sepihak kemerdekaan Pantai Gading dari Perancis di 1960, dan meninggal pada hari ulang tahun kemerdekaan.
Sementara itu Perdana Menteri Alassane Ouattara, yang mengumumkan meninggalnya Houphouet-Boigny, tidak mengeluarkan pernyataan resmi, tapi mengisyaratkan proses Undang-undang Dasar tersebut tidak sesuai lagi setelah Pandai Gading meninggalkan politik satu partai tahun 1990.
Para pendukung Ouattara menyatakan Undang-undang Dasar mengharuskan Mahkamah Agung mengeluarkan surat resmi mengenai kematian presiden, tapi itu tak mungkin terjadi pada saat sekarang sehingga Konan Bedie tak dapat otomatis menjadi presiden.
Meskipun menghadapi penentangan, Konan Bedie, yang mendapat dukungan bekas kolonial Pantai Gading, Perancis, belakangan mengumumkan dirinya sebagai presiden sementara negeri tersebut.
"Negarawan Besar"
Kematian Houphouet-Boigny segera mengundang reaksi luar negeri, Presiden Perancis Francois Mitterrand, dalam ucapan belasungkawanya, mengenang dan menyebutnya sebagai "negarawan besar".
"Setelah memperjuangkan kemerdekaan negerinya, ia mengambil contoh, menarik pelajaran dan membangun negara Pantai Gading. Kebijaksanaan dan perhatiannya pada perdamaian memberinya pengakuan mutlak," kata Mitterrand.
Sementara Presiden Benin, Nicephore Soglo mengatakan, kematiannya merupakan "berita yang sangat menyedihkan bagi seluruh Afrika".
Seluruh rakyat Afrika, kata Soglo, tanpa memperdulikan agama, kebangsaan dan pandangan mereka "telah kehilangan seorang pemimpin besar".
Presiden Gabon, Omar Bongo, menyatakan: "Seluruh pemimpin Afrika telah kehilangan seorang ayah."
Kendati pujian untuk mendiang presiden pertama Pantai Gading sejak kemerdekaannya dari Perancis 33 tahun lalu, mengalir dari luar negeri, stabilitas, terutama ekonomi yang telah dirintis dan dibina Houphouet-Boigny, memprihatinkan.
Semasa hidupnya ia sempat mengangkat ekonomi negerinya dan membuat iri tetangga-tetangganya, terutama Ghana dan Guinea, yang menghadapi keruntuhan ekonomi di masa kepemimpinan beraliran sosialis pasca-kolonial, tapi ia meninggal justru di tengah krisis ekonomi yang melanda negerinya.
Selama tiga tahun Pantai Gading menghadapi krisis ekonomi akibat anjloknya harga coklat dan kopi, yang menjadi komoditas andalan negeri itu, di pasar dunia.
Sebelumnya Houphouet-Boigny membawa Pantai Gading menjadi penghasil coklat terbesar di dunia dan penghasil kopi terbesar di Afrika. Namun Pantai Gading juga termasuk negara yang memiliki hutang luar negeri paling besar di Afrika yakni sebesar 18 miliar dolar AS.
Hasil coklat negeri yang memiliki 7.100 personil militer dengan cadangan 12.000 personil itu, mencapai 697.000 ton, dan hasil pada 1993-1994 diramalkan mencapai 640.000 ton.
Tindak kejahatan, korupsi dan pengangguran dilaporkan ikut memperburuk kondisi ekonomi negeri tersebut, sehingga sebagian rakyat negeri itu dilaporkan tak keberatan jika militer mengambil-alih keadaan guna menjamin kedamaian Pantai Gading. ( 8/12/93 11:30)
KEPULANGAN ORANG PALESTINA BUANGAN, KETAKBERDAYAAN DUNIA
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 16/12 (ANTARA) - Sekitar setahun setelah "membuang" 415 orang Palestina, Israel pada Selasa minggu ini diberitakan memberitahu sisa 215 orang Palestina di tanah beku tak bertuan di Libanon Selatan bahwa mereka dapat pulang sehari kemudian.
Pemimpin mereka, Abul Aziz Al Rantisi, setelah menerima surat pemberitahuan itu dilaporkan kantor-kantor berita Barat mengumumkan agar orang Palestina buangan tersebut berkumpul di tempat penyeberangan Zemraya, dua kilometer dari kamp orang Palestina buangan, pukul 08:00 waktu setempat (13:00 WIB) hari Rabu.
Tetapi, 16 orang diantara mereka takkan kembali ke wilayah pendudukan karena mereka tak ingin menjalani hukuman penjara lagi sekembali mereka dari pembuangan, dan mereka telah menyelinap dari kamp tersebut.
Keenam belas orang itu telah menyelinap dari kamp tersebut dan bermaksud tinggal di Libanon, atau pergi ke Jordania atau Eropa.
Israel tanggal 17 Desember 1992 membuang selama dua tahun 415 orang Palestina ke tanah tak bertuan di Libanon Selatan, karena mereka dituduh memiliki hubungan dengan kelompok pejuang garis keras Palestina.
Tindakan Israel tersebut melambungkan nama gerakan perjuangan garis keras Palestina, HAMAS, yang menentang pembicaraan perdamaian Timur Tengah, dan PLO terpaksa mengikuti kemauan gerakan itu serta menangguhkan pembicaraan perdamaian dengan Israel.
Belakangan ini, karena kuatnya tekanan internasional, penguasa Yahudi mengubah keputusannya mengenai masa pembuangan itu menjadi satu tahun dan berjanji memulangkan mereka tanggal 17 Desember 1993. Bulan September lalu, Israel memulangkan lebih dari 180 orang Palestina buangan.
Wartawan Reuter Bassem Hajj melaporkan dari Libanon bahwa semua orang Palestina buangan tersebut sangat bersemangat menyambut pengumuman tersebut, kendati sebagian dari mereka menghadapi kenyataan akan dijebloskan lagi ke dalam penjara dan bukan pulang ke rumah mereka.
Sementara itu AFP dengan mengutip pernyataan beberapa sumber militer di Jerusalem mewartakan orang Palestina buangan tersebut akan ditahan selama 96 jam di tangsi militer Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza untuk diinterogasi.
Orang-orang yang dicurigai telah melakukan kejahatan merusak keamanan akan dijebloskan ke dalam penjara.
Orang-orang Palestina buangan tersebut juga dilaporkan menyampaikan bermacam ungkapan rasa senang, karena tak lama lagi sebagian dari mereka dapat berkumpul lagi dengan sanak-keluarga mereka.
Resolusi 799
Betapapun besarnya kegembiraan orang Palestina karena akan segera pulang, sebenarnya kemenangan -- baik diakui atau tidak -- berada di pihak Yahudi.
Tak lama setelah Israel membuang 415 orang Palestina ke Libanon Selatan, masyarakat dunia -- terutama negara-negara Islam -- bereaksi keras dan mengecam tindakan penguasa Yahudi itu.
PBB pun jadi sibuk menghadapi desakan negara-negara yang menentang tindakan Israel tersebut, dan sehari setelah pembuangan orang Palestina itu badan dunia tersebut mengeluarkan resolusi.
Resolusi Nomor 799 Dewan Keamanan PBB meminta Israel memulangkan "segera" semua orang Palestina buangan tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali, dalam suratnya, juga mengancam akan merekomendasikan Dewan Keamanan agar melakukan tindakan lebih lanjut guna menindak Israel.
Akan tetapi bukannya tunduk pada tuntutan resolusi itu, penguasa Yahudi malah mengancam PBB dan menyatakan bersedia memulangkan mereka dalam waktu satu tahun.
Duta Besar Israel di PBB, Gad Yaacobi, menyatakan di badan dunia tersebut bahwa jika Dewan Keamanan terus menekan Israel agar memulangkan semua orang Palestina buangan, tindakan itu bisa merusak proses perdamaian Timur Tengah.
Sejak saat itu, Israel juga berusaha mengulur waktu dan "memperlihatkan sikap lunak" dengan memulangkan sebanyak 19 orang Palestina. Sebagian dari mereka dipulangkan karena, menurut Israel, "telah terjadi kekeliruan" dalam pembuangan mereka.
Yaacobi juga menyatakan bahwa Tel Aviv "bersedia menyambut baik" setiap pembicaraan mengenai pemulangan orang Palestina buangan tersebut dengan utusan PBB Chinmaya Gharekhan.
Kecewa
Tindakan ulur waktu Israel dan tak-adanya kelanjutan upaya PBB untuk menekan negara Yahudi -- tidak seperti tindakan Dewan Keamanan tatkala serdadu Irak menyerbu Kuwait bulan Agustus 1990 -- membuat frustrasi pihak Palestina.
Tak lama setelah pasukan Irak menduduki keemiran yang kaya akan minyak itu, Dewan Keamanan serta-merta menjatuhkan embargo atas Irak. Bahkan, Amerika Serikat, yang menjadi pelopor dalam menentang Baghdad, begitu kuat membela Israel.
Menteri Luar Negeri AS Warren Christopher membahas dengan Israel cara menembus kebuntuan dalam proses perdamaian Timur Tengah akibat pembuangan orang Palestina tersebut.
Kekecewaan atas ketidak-mampuan PBB menindak Israel dan dukungan AS atas negara Yahudi dicetuskan jurubicara tim perunding perdamaian Palestina Hanan Ashrawi. Ia bahkan menyalahkan Perdana Menteri Yitzhak Rabin dan Presiden AS Bill Clinton -- yang tidak menyinggung-nyinggung masalah orang Palestina buangan dalam pertemuan mereka pertengahan Maret 1993.
Sebenarnya, delegasi perunding Palestina berharap masalah itu paling tidak akan dibicarakan. Ashrawi saat itu menuduh Clinton dan Rabin tak perduli dengan masalah pembuangan orang Palestina.
Selain dukungan AS, Israel juga mendapat keuntungan dari kejadian-kejadian lain di dunia yang menenggelamkan masalah orang Palestina buangan tersebut.
Pertempuran yang tak kunjung reda di Bosnia-Herzegovina berulangkali menarik perhatian masyarakat dunia dan pers Barat.
Kemelut Libya dengan AS dan Inggris, serta Perancis mengenai peledakan pesawat Pan Am di atas wilaya Lockerbie dan pesawat UTA di Nigeria kian menyeret perhatian dari masalah orang Palestina buangan.
Kemudian, pada kwartal keempat tahun ini, tepatnya tanggal 13 September 1993, penandatanganan persetujuan otonomi terbatas PLO-Israel membuat nasib orang Palestina buangan semakin terlupakan.
Sementara itu waktu terus bergulir dan batas waktu yang dijanjikan Israel telah tiba, orang Palestina buangan telah diperkenankan kembali ke rumah mereka dan sebagian akan mendekam di penjara.
Kegembiraan orang Palestina karena diizinkan pulang sekali membuat perhatian dunia berpaling dari tindakan untuk menekan Israel.
Setahun setelah Israel membuang 415 orang Palestina ke tanah beku tak bertuan di Libanon Selatan, tak satu sanksi pun dijatuhkan atas negara Yahudi tersebut kendati saat Israel melakukan tindakan itu, bermacam cacimaki menghantam penguasa Yahudi. (16/12/93 14:39/RU3)
Jakarta, 16/12 (ANTARA) - Sekitar setahun setelah "membuang" 415 orang Palestina, Israel pada Selasa minggu ini diberitakan memberitahu sisa 215 orang Palestina di tanah beku tak bertuan di Libanon Selatan bahwa mereka dapat pulang sehari kemudian.
Pemimpin mereka, Abul Aziz Al Rantisi, setelah menerima surat pemberitahuan itu dilaporkan kantor-kantor berita Barat mengumumkan agar orang Palestina buangan tersebut berkumpul di tempat penyeberangan Zemraya, dua kilometer dari kamp orang Palestina buangan, pukul 08:00 waktu setempat (13:00 WIB) hari Rabu.
Tetapi, 16 orang diantara mereka takkan kembali ke wilayah pendudukan karena mereka tak ingin menjalani hukuman penjara lagi sekembali mereka dari pembuangan, dan mereka telah menyelinap dari kamp tersebut.
Keenam belas orang itu telah menyelinap dari kamp tersebut dan bermaksud tinggal di Libanon, atau pergi ke Jordania atau Eropa.
Israel tanggal 17 Desember 1992 membuang selama dua tahun 415 orang Palestina ke tanah tak bertuan di Libanon Selatan, karena mereka dituduh memiliki hubungan dengan kelompok pejuang garis keras Palestina.
Tindakan Israel tersebut melambungkan nama gerakan perjuangan garis keras Palestina, HAMAS, yang menentang pembicaraan perdamaian Timur Tengah, dan PLO terpaksa mengikuti kemauan gerakan itu serta menangguhkan pembicaraan perdamaian dengan Israel.
Belakangan ini, karena kuatnya tekanan internasional, penguasa Yahudi mengubah keputusannya mengenai masa pembuangan itu menjadi satu tahun dan berjanji memulangkan mereka tanggal 17 Desember 1993. Bulan September lalu, Israel memulangkan lebih dari 180 orang Palestina buangan.
Wartawan Reuter Bassem Hajj melaporkan dari Libanon bahwa semua orang Palestina buangan tersebut sangat bersemangat menyambut pengumuman tersebut, kendati sebagian dari mereka menghadapi kenyataan akan dijebloskan lagi ke dalam penjara dan bukan pulang ke rumah mereka.
Sementara itu AFP dengan mengutip pernyataan beberapa sumber militer di Jerusalem mewartakan orang Palestina buangan tersebut akan ditahan selama 96 jam di tangsi militer Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza untuk diinterogasi.
Orang-orang yang dicurigai telah melakukan kejahatan merusak keamanan akan dijebloskan ke dalam penjara.
Orang-orang Palestina buangan tersebut juga dilaporkan menyampaikan bermacam ungkapan rasa senang, karena tak lama lagi sebagian dari mereka dapat berkumpul lagi dengan sanak-keluarga mereka.
Resolusi 799
Betapapun besarnya kegembiraan orang Palestina karena akan segera pulang, sebenarnya kemenangan -- baik diakui atau tidak -- berada di pihak Yahudi.
Tak lama setelah Israel membuang 415 orang Palestina ke Libanon Selatan, masyarakat dunia -- terutama negara-negara Islam -- bereaksi keras dan mengecam tindakan penguasa Yahudi itu.
PBB pun jadi sibuk menghadapi desakan negara-negara yang menentang tindakan Israel tersebut, dan sehari setelah pembuangan orang Palestina itu badan dunia tersebut mengeluarkan resolusi.
Resolusi Nomor 799 Dewan Keamanan PBB meminta Israel memulangkan "segera" semua orang Palestina buangan tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali, dalam suratnya, juga mengancam akan merekomendasikan Dewan Keamanan agar melakukan tindakan lebih lanjut guna menindak Israel.
Akan tetapi bukannya tunduk pada tuntutan resolusi itu, penguasa Yahudi malah mengancam PBB dan menyatakan bersedia memulangkan mereka dalam waktu satu tahun.
Duta Besar Israel di PBB, Gad Yaacobi, menyatakan di badan dunia tersebut bahwa jika Dewan Keamanan terus menekan Israel agar memulangkan semua orang Palestina buangan, tindakan itu bisa merusak proses perdamaian Timur Tengah.
Sejak saat itu, Israel juga berusaha mengulur waktu dan "memperlihatkan sikap lunak" dengan memulangkan sebanyak 19 orang Palestina. Sebagian dari mereka dipulangkan karena, menurut Israel, "telah terjadi kekeliruan" dalam pembuangan mereka.
Yaacobi juga menyatakan bahwa Tel Aviv "bersedia menyambut baik" setiap pembicaraan mengenai pemulangan orang Palestina buangan tersebut dengan utusan PBB Chinmaya Gharekhan.
Kecewa
Tindakan ulur waktu Israel dan tak-adanya kelanjutan upaya PBB untuk menekan negara Yahudi -- tidak seperti tindakan Dewan Keamanan tatkala serdadu Irak menyerbu Kuwait bulan Agustus 1990 -- membuat frustrasi pihak Palestina.
Tak lama setelah pasukan Irak menduduki keemiran yang kaya akan minyak itu, Dewan Keamanan serta-merta menjatuhkan embargo atas Irak. Bahkan, Amerika Serikat, yang menjadi pelopor dalam menentang Baghdad, begitu kuat membela Israel.
Menteri Luar Negeri AS Warren Christopher membahas dengan Israel cara menembus kebuntuan dalam proses perdamaian Timur Tengah akibat pembuangan orang Palestina tersebut.
Kekecewaan atas ketidak-mampuan PBB menindak Israel dan dukungan AS atas negara Yahudi dicetuskan jurubicara tim perunding perdamaian Palestina Hanan Ashrawi. Ia bahkan menyalahkan Perdana Menteri Yitzhak Rabin dan Presiden AS Bill Clinton -- yang tidak menyinggung-nyinggung masalah orang Palestina buangan dalam pertemuan mereka pertengahan Maret 1993.
Sebenarnya, delegasi perunding Palestina berharap masalah itu paling tidak akan dibicarakan. Ashrawi saat itu menuduh Clinton dan Rabin tak perduli dengan masalah pembuangan orang Palestina.
Selain dukungan AS, Israel juga mendapat keuntungan dari kejadian-kejadian lain di dunia yang menenggelamkan masalah orang Palestina buangan tersebut.
Pertempuran yang tak kunjung reda di Bosnia-Herzegovina berulangkali menarik perhatian masyarakat dunia dan pers Barat.
Kemelut Libya dengan AS dan Inggris, serta Perancis mengenai peledakan pesawat Pan Am di atas wilaya Lockerbie dan pesawat UTA di Nigeria kian menyeret perhatian dari masalah orang Palestina buangan.
Kemudian, pada kwartal keempat tahun ini, tepatnya tanggal 13 September 1993, penandatanganan persetujuan otonomi terbatas PLO-Israel membuat nasib orang Palestina buangan semakin terlupakan.
Sementara itu waktu terus bergulir dan batas waktu yang dijanjikan Israel telah tiba, orang Palestina buangan telah diperkenankan kembali ke rumah mereka dan sebagian akan mendekam di penjara.
Kegembiraan orang Palestina karena diizinkan pulang sekali membuat perhatian dunia berpaling dari tindakan untuk menekan Israel.
Setahun setelah Israel membuang 415 orang Palestina ke tanah beku tak bertuan di Libanon Selatan, tak satu sanksi pun dijatuhkan atas negara Yahudi tersebut kendati saat Israel melakukan tindakan itu, bermacam cacimaki menghantam penguasa Yahudi. (16/12/93 14:39/RU3)
KEMANA DEWAN KEAMANAN SAAT ISRAEL GEMPUR LEBANON
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 28/7 (ANTARA) - Tak sampai 24 jam setelah serdadu Irak menyerbu Libanon tahun 1990, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi penarikan pasukan Baghdad, tapi empat hari setelah Israel menggempur Libanon, tak satu resolusi pun dikeluarkan badan dunia itu.
Penghujung tahun 1990, Irak dikutuk karena menduduki negara berdaulat, dan ketika Baghdad tak mau menarik pasukannya, gempuran pun dilancarkan. Hasilnya, sejak Perang Teluk awal tahun 1991, Irak sampai sekarang masih dikenakan embargo ekonomi dan "tak bisa berkutik" karena "ditodong" dengan resolusi gencatan senjata Perang Teluk.
Israel saat ini memang tidak menduduki Libanon, tapi apakah Libanon bukan negara berdaulat sehingga negara Yahudi itu bisa seenaknya melancarkan serangan udara, darat dan laut terhadap Libanon.
Israel berkilah serangan tersebut dilancarkan terhadap posisi pejuang Hizbullah dan Palestina, tapi hasilnya, tak kurang dari 350.000 rakyat Libanon harus mengungsi.
Pengungsian itu memang menjadi salah satu sasaran Israel guna memojokkan Beirut dan pendukungnya, Suriah, agar menekan pejuang Hizbullah dan Palestina untuk menghentikan serangan terhadap Israel Utara.
Hari Selasa, beberapa sumber keamanan Libanon, sebagaimana dikutip kantor-kantor berita Barat, mengatakan jumlah korban jiwa mencapai 63 orang, sebagian besar penduduk sipil, dan cedera 450 orang.
Sampai Rabu petang (28/7), Dewan Keamanan belum menyiarkan pernyataan resmi padahal Israel mulai melancarkan serangan terhadap Libanon hari Ahad (25/7).
Ketua Dewan Keamanan bulan Juli, Sir david Hannay -- dari Inggris -- hari Selasa dilaporkan mengatakan Dewan Keamanan hanya akan mengeluarkan deklarasi kepresidenan dan bukan resolusi.
Hannay juga menyatakan Dewan Keamanan mungkin akan memperpanjang mandat UNIFIL di Libanon selama enam bulan lagi, meskipun posisi UNIFIL di Libanon ikut terkena serangan Israel sehingga melukai tiga prajurit Nepal.
Pernyataan Hannay selanjutnya agak "membesarkan hati", karena Dewan Keamanan akan menyampaikan "keprihatinan mendalam sebab operasi perdamaian di Libanon menghadapi ancaman akibat kerusuhan di Libanon".
Mengancam proses perdamaian
Negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam hari Senin (26/7) mengutuk serangan tersebut dan anggota Masyarakat Eropa mendesak Israel agar menghentikan serangannya di Libanon.
Pada saat yang sama Liga Arab dilaporkan menyeru PBB agar segera campurtangan untuk membuat Israel menghentikan serangannya terhadap Libanon Selatan dan mematuhi Resolusi Nomor 425 Dewan Keamanan, yang menetapkan penarikan penuh Israel dari Libanon.
Liga 21 anggota itu juga menyatakan serangan Israel menghalangi proses perdamaian Timur Tengah. Israel sejak bulan Oktober 1991 terlibat pembicaraan perdamaian dengan Suriah, Jordania, Libanon dan Palestina tapi sampai babak kesepuluh pembicaraan tersebut belum membuahkan hasil nyata.
Jordania menyatakan bahwa tindakan Jerusalem tersebut berdampak negatif pada pembicaraan perdamaian.
Kementerian Luar Negeri Iran berpendapat Israel terus bersikap keras kepala, meskipun pihak Arab sudah memperlihatkan kesediaannya bagi mewujudkan perdamaian.
Harian Irak, Babel, mengutuk kebungkaman dunia atas serangan Israel tersebut dan mempertanyakan kemungkinan Dewan Keamanan akan bersidang bagi pengesahan resolusi terhadap Israel.
Al-Baath, harian Partai Baath yang berkuasa di Suriah, memberitakan proses perdamaian menghadapi cobaan berat akibat serangan itu. "Pihak manapun yang membahayakan proses tersebut, sebenarnya membahayakan stabilitas kedamaian dan keamanan di wilayah ini," kata Al-Baath.
Di Uni Emirat Arab, harian Al-Ittihad berkomentar serangan Israel terhadap Libanon bukan kejutan.
Israel, katanya, telah memperluas dimensi kebijakannya untuk menuntaskan masalah lama dan menutupi sisi lain kebijakannya yang ditujukan untuk menggagalkan proses perdamaian.
Akan tetapi Menteri Luar Negeri AS Warren Christopher berpendapat lain. kemajuan dalam pembicaraan perdamaian Timur Tengah adalah satu-satunya penawar bagi kerusuhan tersebut.
Naikkan "pamor" Suriah
Meskipun Wakil Menteri Luar Negeri AS, Eduard Djerejian, menuduh Suriah, Iran dan Hizbullah sebagai penyebab serangan Israel itu, Suriah sendiri -- yang sampai hari Rabu (28/7) berhasil menahan diri -- mendapat pujian dari Presiden AS Bill Clinton.
Kendati demikian Damaskus berpendapat serangan Israel tersebut membuat Timur Tengah berada di ambang perang baru.
Clinton hari Selasa (27/7), sebagaimana dilaporkan, mengatakan Suriah telah memperlihatkan penahanan diri yang patut dipuji.
Namun, pujian Clinton tidak membuat Suriah dikeluarkan dari daftar negara pendukung terorisme.
Suriah, yang menuduh Israel menyerang posisi pasukannya guna menyeret Damaskus ke dalam perang baru, tetap berusaha menahan diri.
Suriah adalah pendukung utama pemerintah Libanon dan terikat persetujuan mengenai kerjasama ekonomi dan militer dengan pemerintah Beirut. Suriah, yang tiga prajuritnya tewas dalam serangan Israel, menempatkan sebanyak 35.000 prajurit di Libanon.
Bila pertempuran berkecamuk antara Suriah dan Israel, Timur Tengah bisa terseret ke dalam kekacauan baru.
Sejauh ini, serangan Israel telah menggetarkan dunia dan menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat internasional -- reaksi keras pun telah dilontarkan berbagai pihak -- tapi negara Yahudi itu tidak memperlihatkan tanda akan berhenti dari aksi kerasnya di Libanon.
Akankah Dewan Keamanan PBB -- yang kelihatan tak berdaya, meskipun Israel sudah berulangkali tidak mematuhi resolusinya -- mensahkan tindakan keras terhadap Israel seperti yang dipertanyakan harian Babel?. (28/07/93 20:44)
Jakarta, 28/7 (ANTARA) - Tak sampai 24 jam setelah serdadu Irak menyerbu Libanon tahun 1990, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi penarikan pasukan Baghdad, tapi empat hari setelah Israel menggempur Libanon, tak satu resolusi pun dikeluarkan badan dunia itu.
Penghujung tahun 1990, Irak dikutuk karena menduduki negara berdaulat, dan ketika Baghdad tak mau menarik pasukannya, gempuran pun dilancarkan. Hasilnya, sejak Perang Teluk awal tahun 1991, Irak sampai sekarang masih dikenakan embargo ekonomi dan "tak bisa berkutik" karena "ditodong" dengan resolusi gencatan senjata Perang Teluk.
Israel saat ini memang tidak menduduki Libanon, tapi apakah Libanon bukan negara berdaulat sehingga negara Yahudi itu bisa seenaknya melancarkan serangan udara, darat dan laut terhadap Libanon.
Israel berkilah serangan tersebut dilancarkan terhadap posisi pejuang Hizbullah dan Palestina, tapi hasilnya, tak kurang dari 350.000 rakyat Libanon harus mengungsi.
Pengungsian itu memang menjadi salah satu sasaran Israel guna memojokkan Beirut dan pendukungnya, Suriah, agar menekan pejuang Hizbullah dan Palestina untuk menghentikan serangan terhadap Israel Utara.
Hari Selasa, beberapa sumber keamanan Libanon, sebagaimana dikutip kantor-kantor berita Barat, mengatakan jumlah korban jiwa mencapai 63 orang, sebagian besar penduduk sipil, dan cedera 450 orang.
Sampai Rabu petang (28/7), Dewan Keamanan belum menyiarkan pernyataan resmi padahal Israel mulai melancarkan serangan terhadap Libanon hari Ahad (25/7).
Ketua Dewan Keamanan bulan Juli, Sir david Hannay -- dari Inggris -- hari Selasa dilaporkan mengatakan Dewan Keamanan hanya akan mengeluarkan deklarasi kepresidenan dan bukan resolusi.
Hannay juga menyatakan Dewan Keamanan mungkin akan memperpanjang mandat UNIFIL di Libanon selama enam bulan lagi, meskipun posisi UNIFIL di Libanon ikut terkena serangan Israel sehingga melukai tiga prajurit Nepal.
Pernyataan Hannay selanjutnya agak "membesarkan hati", karena Dewan Keamanan akan menyampaikan "keprihatinan mendalam sebab operasi perdamaian di Libanon menghadapi ancaman akibat kerusuhan di Libanon".
Mengancam proses perdamaian
Negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam hari Senin (26/7) mengutuk serangan tersebut dan anggota Masyarakat Eropa mendesak Israel agar menghentikan serangannya di Libanon.
Pada saat yang sama Liga Arab dilaporkan menyeru PBB agar segera campurtangan untuk membuat Israel menghentikan serangannya terhadap Libanon Selatan dan mematuhi Resolusi Nomor 425 Dewan Keamanan, yang menetapkan penarikan penuh Israel dari Libanon.
Liga 21 anggota itu juga menyatakan serangan Israel menghalangi proses perdamaian Timur Tengah. Israel sejak bulan Oktober 1991 terlibat pembicaraan perdamaian dengan Suriah, Jordania, Libanon dan Palestina tapi sampai babak kesepuluh pembicaraan tersebut belum membuahkan hasil nyata.
Jordania menyatakan bahwa tindakan Jerusalem tersebut berdampak negatif pada pembicaraan perdamaian.
Kementerian Luar Negeri Iran berpendapat Israel terus bersikap keras kepala, meskipun pihak Arab sudah memperlihatkan kesediaannya bagi mewujudkan perdamaian.
Harian Irak, Babel, mengutuk kebungkaman dunia atas serangan Israel tersebut dan mempertanyakan kemungkinan Dewan Keamanan akan bersidang bagi pengesahan resolusi terhadap Israel.
Al-Baath, harian Partai Baath yang berkuasa di Suriah, memberitakan proses perdamaian menghadapi cobaan berat akibat serangan itu. "Pihak manapun yang membahayakan proses tersebut, sebenarnya membahayakan stabilitas kedamaian dan keamanan di wilayah ini," kata Al-Baath.
Di Uni Emirat Arab, harian Al-Ittihad berkomentar serangan Israel terhadap Libanon bukan kejutan.
Israel, katanya, telah memperluas dimensi kebijakannya untuk menuntaskan masalah lama dan menutupi sisi lain kebijakannya yang ditujukan untuk menggagalkan proses perdamaian.
Akan tetapi Menteri Luar Negeri AS Warren Christopher berpendapat lain. kemajuan dalam pembicaraan perdamaian Timur Tengah adalah satu-satunya penawar bagi kerusuhan tersebut.
Naikkan "pamor" Suriah
Meskipun Wakil Menteri Luar Negeri AS, Eduard Djerejian, menuduh Suriah, Iran dan Hizbullah sebagai penyebab serangan Israel itu, Suriah sendiri -- yang sampai hari Rabu (28/7) berhasil menahan diri -- mendapat pujian dari Presiden AS Bill Clinton.
Kendati demikian Damaskus berpendapat serangan Israel tersebut membuat Timur Tengah berada di ambang perang baru.
Clinton hari Selasa (27/7), sebagaimana dilaporkan, mengatakan Suriah telah memperlihatkan penahanan diri yang patut dipuji.
Namun, pujian Clinton tidak membuat Suriah dikeluarkan dari daftar negara pendukung terorisme.
Suriah, yang menuduh Israel menyerang posisi pasukannya guna menyeret Damaskus ke dalam perang baru, tetap berusaha menahan diri.
Suriah adalah pendukung utama pemerintah Libanon dan terikat persetujuan mengenai kerjasama ekonomi dan militer dengan pemerintah Beirut. Suriah, yang tiga prajuritnya tewas dalam serangan Israel, menempatkan sebanyak 35.000 prajurit di Libanon.
Bila pertempuran berkecamuk antara Suriah dan Israel, Timur Tengah bisa terseret ke dalam kekacauan baru.
Sejauh ini, serangan Israel telah menggetarkan dunia dan menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat internasional -- reaksi keras pun telah dilontarkan berbagai pihak -- tapi negara Yahudi itu tidak memperlihatkan tanda akan berhenti dari aksi kerasnya di Libanon.
Akankah Dewan Keamanan PBB -- yang kelihatan tak berdaya, meskipun Israel sudah berulangkali tidak mematuhi resolusinya -- mensahkan tindakan keras terhadap Israel seperti yang dipertanyakan harian Babel?. (28/07/93 20:44)
AKSI AS DI SOMALIA MENGGUNCANG UNOSOM II
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 16/7 (ANTARA) - Aksi main serang Amerika di Somalia, dengan dalih membalas kematian sebanyak 23 prajurit Pakistan dalam pasukan PBB, bukan hanya menghantam pasukan Jenderal Mohamed Farah Aidid tapi juga mengguncang Operasi PBB di Somalia (UNOSOM II).
Setelah serangan pasukan PBB dengan dukungan helikopter AS terhadap kubu gembong pemberontak tersebut, yang menurut keterangan Komite Palang Merah Internasional merenggut 54 jiwa dan melukai lebih 170 orang lagi, Italia melancarkan reaksi keras.
Italia menghendaki masa pereda setelah serangan hari Senin (12/7) yang mengakibatkan aksi balas dendam sehingga menewaskan beberapa wartawan asing.
Italia juga menuntut peninjauan kembali misi PBB di Somalia karena sebagian tentara yang bernaung di bawah panji PBB di negeri tersebut sudah tidak lagi bertindak sebagai pemelihara perdamaian tapi malah terjerumus kepada keterlibatan dalam perang antar-marga di negeri itu.
Karena protesnya, PBB hari Rabu (14/7) menyeru pemerintah Italia agar menarik komandan pasukannya di Somalia, Jenderal Bruno Loi, akibat bertikai dengan komandan pasukan PBB di negeri tersebut.
Italia lalu menanggapi dengan ancaman akan menarik pasukannya ke sebelah utara ibukota Somalia, Mogadishu, tapi menyatakan takkan menarik Loi.
Tetapi dalam perkembangan paling akhir di Somalia hari Jumat (16/7), posisi pasukan Italia di sebelah utara Mogadishu malah menghadapi gempuran setelah dua hari sebelumnya serangan serupa juga harus dihadapi pasukan Italia.
Kini, setelah aksi adidaya tunggal di dunia -- Amerika Serikat, Italia malah harus menghadapi dua pilihan berat; di Somalia pasukannya harus menghadapi milisi bersenjata bukan hanya dari kelompok Aidid tapi juga pasukan yang setia kepada saingan Aidid, Presiden Ali Mahdi Mohamed.
Sementara itu di luar Somalia, Italia harus menghadapi tuntutan PBB bagi penarikan komandan pasukannya.
Menghunjam
Perselisihan antara PBB dan Italia juga menjadi tikaman terhadap kegiatan PBB yang sebenarnya diharapkan menjadi contoh cara membangun suasana baru di Somalia setelah negeri tersebut dibuat porakporanda oleh pertumpahan darah selama tiga tahun, dan penderitaan berupa kelaparan.
Pada pusat pertikaian itu, terhampar silang pendapat mengenai cara pendekatan terbaik untuk melucuti semua marga yang terlibat pertumpahan darah di Somalia.
Italia lebih menyukai cara pendekatan diplomatis, tapi Amerika Serikat tampaknya lebih senang dengan ala koboi di jaman Wild West meskipun berakibat jatuhnya korban sipil dan mengundang kecaman dari pihak media.
Mengenai tuntutan penarikan Loi, Menteri Pertahanan Italia Fabio Fabbri, sebagaimana dilaporkan kantor-kantor berita Barat, membela komandan pasukan negaranya tersebut dan menyatakan bukan Loi yang menjadi persoalan.
Masalah sesungguhnya, menurut Fabbri, adalah perselisihan mengenai cara mengatur dan melaksanakan misi kemanusiaan di Somalia.
Loi sendiri mengatakan kepada kantor berita Italia, ANSA, di Mogadishu bahwa ia menghormati semangat resolusi PBB yang menetapkan UNOSOM II.
Tetapi, tambahnya, mandat yang diterimanya saat ia meninggalkan Italia ialah misi kemanusiaan.
Italia -- bekas penguasa kolonial di Somalia -- sebenarnya baru menyampaikan keinginan untuk bergabung dalam komando militer UNOSOM bulan Juli, setelah tiga prajuritnya tewas dalam serangan mendadak di bekas koloninya.
Sementara itu Amerika Serikat, yang merintis misi pendahulu UNOSOM -- Operasi Pemulihan Harapan Desember lalu, menganggap Italia, yang setia kepada AS selama puluhan tahun, tak layak ikut.
Utusan khusus Amerika Robert Oakley menyatakan Italia memiliki reputasi buruk di Mogadishu karena Roma dulu mendukung diktator Mohamed Siad Barre. Barre terguling bulan Januari 1991 dan sejak itu Somalia terjerumus ke dalam perang antar-suku dan dicengkram kelaparan.
Italia juga melakukan perundingan dengan anggota suku Aidid, Haber Gedir, mengenai pemasangan blokade jalan di wilayah Aidid dan pemeriksaan senjata. Tindakan yang belakangan tersebut dianggap mengabaikan kebijakan dan perintah PBB.
Dipertanyakan
Kini misi pemelihara perdamaian, yang telah dilumuri darah penduduk sipil, mencetuskan pertanyaan mengenai kemampuan badan dunia itu dalam menangani perang saudara.
Protes kian luas karena tindakan agresif pasukan PBB bukan memadamkan kerusuhan tapi malah memperluas pertempuran.
Banyak pengulas, menurut kantor berita Barat, menyatakan dunia menghadapi kenyataan bahwa pemeliharaan perdamaian lewat jalur militer dapat menyimpang dari upaya mewujudkan perdamaian, dan maksud baik seringkali membuat kecewa pasukan internasional.
Keraguan mengenai kemampuan PBB menanggulangi tantangan seperti yang muncul akibat serangan pasukannya terhadap pusat komando Aidid di Mogadishu.
Kejadian tersebut sebenarnya tak lebih dari pertempuran maut tanpa manfaat nyata antara pasukan Aidid dan pasukan PBB, yang sebenarnya dikirim ke Somalia untuk menggantikan pasukan pimpinan AS dalam Operasi Pemulihan Harapan dengan tujuan memelihara kedamaian.
Meskipun demikian, Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali telah menyatakan PBB akan melanjutkan kehadiran pasukannya di Somalia.
Tetapi, haruskah misi pemelihara perdamaian berubah menjadi keterlibatan pasukan PBB dalam perang saudara di Somalia ?. (16/07/93 19:07)
Jakarta, 16/7 (ANTARA) - Aksi main serang Amerika di Somalia, dengan dalih membalas kematian sebanyak 23 prajurit Pakistan dalam pasukan PBB, bukan hanya menghantam pasukan Jenderal Mohamed Farah Aidid tapi juga mengguncang Operasi PBB di Somalia (UNOSOM II).
Setelah serangan pasukan PBB dengan dukungan helikopter AS terhadap kubu gembong pemberontak tersebut, yang menurut keterangan Komite Palang Merah Internasional merenggut 54 jiwa dan melukai lebih 170 orang lagi, Italia melancarkan reaksi keras.
Italia menghendaki masa pereda setelah serangan hari Senin (12/7) yang mengakibatkan aksi balas dendam sehingga menewaskan beberapa wartawan asing.
Italia juga menuntut peninjauan kembali misi PBB di Somalia karena sebagian tentara yang bernaung di bawah panji PBB di negeri tersebut sudah tidak lagi bertindak sebagai pemelihara perdamaian tapi malah terjerumus kepada keterlibatan dalam perang antar-marga di negeri itu.
Karena protesnya, PBB hari Rabu (14/7) menyeru pemerintah Italia agar menarik komandan pasukannya di Somalia, Jenderal Bruno Loi, akibat bertikai dengan komandan pasukan PBB di negeri tersebut.
Italia lalu menanggapi dengan ancaman akan menarik pasukannya ke sebelah utara ibukota Somalia, Mogadishu, tapi menyatakan takkan menarik Loi.
Tetapi dalam perkembangan paling akhir di Somalia hari Jumat (16/7), posisi pasukan Italia di sebelah utara Mogadishu malah menghadapi gempuran setelah dua hari sebelumnya serangan serupa juga harus dihadapi pasukan Italia.
Kini, setelah aksi adidaya tunggal di dunia -- Amerika Serikat, Italia malah harus menghadapi dua pilihan berat; di Somalia pasukannya harus menghadapi milisi bersenjata bukan hanya dari kelompok Aidid tapi juga pasukan yang setia kepada saingan Aidid, Presiden Ali Mahdi Mohamed.
Sementara itu di luar Somalia, Italia harus menghadapi tuntutan PBB bagi penarikan komandan pasukannya.
Menghunjam
Perselisihan antara PBB dan Italia juga menjadi tikaman terhadap kegiatan PBB yang sebenarnya diharapkan menjadi contoh cara membangun suasana baru di Somalia setelah negeri tersebut dibuat porakporanda oleh pertumpahan darah selama tiga tahun, dan penderitaan berupa kelaparan.
Pada pusat pertikaian itu, terhampar silang pendapat mengenai cara pendekatan terbaik untuk melucuti semua marga yang terlibat pertumpahan darah di Somalia.
Italia lebih menyukai cara pendekatan diplomatis, tapi Amerika Serikat tampaknya lebih senang dengan ala koboi di jaman Wild West meskipun berakibat jatuhnya korban sipil dan mengundang kecaman dari pihak media.
Mengenai tuntutan penarikan Loi, Menteri Pertahanan Italia Fabio Fabbri, sebagaimana dilaporkan kantor-kantor berita Barat, membela komandan pasukan negaranya tersebut dan menyatakan bukan Loi yang menjadi persoalan.
Masalah sesungguhnya, menurut Fabbri, adalah perselisihan mengenai cara mengatur dan melaksanakan misi kemanusiaan di Somalia.
Loi sendiri mengatakan kepada kantor berita Italia, ANSA, di Mogadishu bahwa ia menghormati semangat resolusi PBB yang menetapkan UNOSOM II.
Tetapi, tambahnya, mandat yang diterimanya saat ia meninggalkan Italia ialah misi kemanusiaan.
Italia -- bekas penguasa kolonial di Somalia -- sebenarnya baru menyampaikan keinginan untuk bergabung dalam komando militer UNOSOM bulan Juli, setelah tiga prajuritnya tewas dalam serangan mendadak di bekas koloninya.
Sementara itu Amerika Serikat, yang merintis misi pendahulu UNOSOM -- Operasi Pemulihan Harapan Desember lalu, menganggap Italia, yang setia kepada AS selama puluhan tahun, tak layak ikut.
Utusan khusus Amerika Robert Oakley menyatakan Italia memiliki reputasi buruk di Mogadishu karena Roma dulu mendukung diktator Mohamed Siad Barre. Barre terguling bulan Januari 1991 dan sejak itu Somalia terjerumus ke dalam perang antar-suku dan dicengkram kelaparan.
Italia juga melakukan perundingan dengan anggota suku Aidid, Haber Gedir, mengenai pemasangan blokade jalan di wilayah Aidid dan pemeriksaan senjata. Tindakan yang belakangan tersebut dianggap mengabaikan kebijakan dan perintah PBB.
Dipertanyakan
Kini misi pemelihara perdamaian, yang telah dilumuri darah penduduk sipil, mencetuskan pertanyaan mengenai kemampuan badan dunia itu dalam menangani perang saudara.
Protes kian luas karena tindakan agresif pasukan PBB bukan memadamkan kerusuhan tapi malah memperluas pertempuran.
Banyak pengulas, menurut kantor berita Barat, menyatakan dunia menghadapi kenyataan bahwa pemeliharaan perdamaian lewat jalur militer dapat menyimpang dari upaya mewujudkan perdamaian, dan maksud baik seringkali membuat kecewa pasukan internasional.
Keraguan mengenai kemampuan PBB menanggulangi tantangan seperti yang muncul akibat serangan pasukannya terhadap pusat komando Aidid di Mogadishu.
Kejadian tersebut sebenarnya tak lebih dari pertempuran maut tanpa manfaat nyata antara pasukan Aidid dan pasukan PBB, yang sebenarnya dikirim ke Somalia untuk menggantikan pasukan pimpinan AS dalam Operasi Pemulihan Harapan dengan tujuan memelihara kedamaian.
Meskipun demikian, Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali telah menyatakan PBB akan melanjutkan kehadiran pasukannya di Somalia.
Tetapi, haruskah misi pemelihara perdamaian berubah menjadi keterlibatan pasukan PBB dalam perang saudara di Somalia ?. (16/07/93 19:07)
RUDAL AS BICARA LAGI DI IRAK
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 29/6 (ANTARA) - Presiden Irak Saddam Hussein, yang berpesta tatkala Bill Clinton mengalahkan George Bush dalam pemilihan umum AS, harus menghadapi lagi tindakan tak kenal lunak Pemerintah AS.
Presiden AS Bill Clinton berdalih tindakan paling akhir negara adidaya itu terhadap Irak adalah pembalasan atas upaya pembunuhan terhadap pendahulunya, yang memimpin pasukan Sekutu dalam Perang Teluk melawan Irak, George Bush di Kuwait.
Clinton, menurut laporan kantor-kantor berita Barat, bermaksud menjadikan serangan sebanyak 23 rudal Cruise Tomahawk terhadap Baghdad hari Ahad sebagai "pesan bahwa ia bersedia menggunakan kekuatan militer AS kalau perlu".
Clinton tampaknya mempertahankan jalur keras Bush terhadap Irak agar Baghdad memenuhi sepenuhnya semua Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengakhiri Perang Teluk.
Meskipun Clinton menyatakan bahwa serangan tersebut ditujukan untuk mengirim pesan kepada Saddam Hussein, tindakan itu sendiri lebih cenderung bertujuan menghimpun dukungan di dalam negerinya.
Menurut angket yang disiarkan USA Today dan dikutip Reuter, 66 persen orang Amerika menyetujui keputusan untuk menyerang Baghdad tapi 54 persen berpendapat serangan tersebut mengandung risiko meningkatnya aksi terorisme di Amerika Serikat.
Survei lain yang diadakan oleh organisasi Gallup memperlihatkan 53 persen dari 602 orang Amerika yang diwawancarai melalui telefon, kata Reuter, menyokong pembunuhan atas Saddam Hussein tapi 37 persen menentangnya.
Tetapi pemerintah AS tampaknya tidak lagi menjadikan penggulingan Saddam Hussein sebagai syarat tegas pencabutan embargo ekonomi yang diberlakukan sejak tahun 1990 terhadap Irak.
Berdasarkan perundangan AS, tidak dibenarkan seorang presiden Amerika memerintahkan pembunuhan seorang kepala negara asing.
Bela diri ?
Menteri Pertahanan AS Les Aspin, sebagaimana dilaporkan pers, mengatakan pemerintahnya akan membuat penilaian dulu sebelum melakukan tindakan lebih lanjut setelah serangan terhadap Irak, yang dilaporkan menewaskan tak kurang sembilan orang.
Aspin dilaporkan mengutip Pasal 51 Piagam PBB, yang menyebutkan hak beladiri dengan tujuan membenarkan tindakan AS tersebut, yang mendapat dukungan militer.
Meskipun begitu, Aspin juga mengakui bahwa komplotan pembunuhan terhadap Bush bukanlah satu-satunya masalah antara Washington dan Baghdad, yang katanya terus menolak pemeriksaan menyeluruh tempat-tempat senjatanya oleh para pejabat PBB sebagaimana dituntut dalam resolusi mengenai gencatan senjata Perang Teluk.
Namun, Liga Arab, sebagaimana dilaporkan UPI berpendapat, pemeriksaan pengadilan terbuka secara terus-menerus di Kuwait terhadap 12 orang Irak dan dua warganegara Kuwait dengan dakwaan merencanakan pembunuhan terhadap Bush adalah cara terbaik untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.
Sayangnya tindakan Amerika itu mengundang keraguan dalam hal keabsahan, moral, sembrono dalam masalah dampak militer, meskipun AS menyatakan berusaha meminimalkan korban di pihak sipil, dan menimbulkan kerusakan di bidang diplomatik, begitu pendapat jurubicara urusan luar negeri Partai Buruh, yang beroposisi di Inggris, George Robertson, sebagaimana dikutip Reuter.
Alasan rencana pembunuhan terhadap Bush tak dapat dijadikan pegangan, katanya. Kejadian tersebut berlangsung tiga bulan lalu dan proses pengadilan para tersangka belum lagi usai, dan sekarang tak kurang dari tiga rudal meleset dari sasaran serta menewaskan penduduk sipil yang tak berdosa.
Serangan terhadap apa yang dikatakan Clinton sebagai Pusat Intelijen Irak berlangsung hanya beberapa jam setelah proses pengadilan dilanjutkan hari Sabtu. Dalam pemeriksaan itu, 11 orang Irak menghadapi ancaman hukuman mati bila terbukti bersalah.
Standar ganda
Selain banyak pihak, terutama sekutu AS, mendukung aksi paling akhir AS terhadap Irak, tak sedikit pula pihak yang menyesalkan, prihatin sampai mengecam tindakan tersebut.
Tindakan keras Clinton itu bahkan sekali lagi mencuatkan pendapat mengenai standar ganda AS dalam menangani berbagai masalah internasional.
AS selalu menekan Irak dengan alasan Baghdad acapkali melanggar resolusi PBB tapi Washington tampak "mati kutu" dalam menghadapi ulah penguasa Yahudi terhadap bangsa Palestina.
Amerika Serikat telah beberapa kali melancarkan serangan terhadap Baghdad, tapi Washington selalu menjegal jika Dewan Keamanan dihadapkan pada pilihan keras terhadap Israel.
Tentara Amerika bertindak tegas terhadap Jenderal Mohamed Farah Aidid karena anak buah gembong pemberontak di Somalia tersebut diduga menewaskan sebanyak 23 prajurit Pakistan yang tergabung dalam Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB.
Aidid dicap sebagai penjahat dan diburu, bahkan hadiah pun ditawarkan bagi orang yang dapat menangkapnya.
Namun, Amerika Serikat tidak melepaskan satu peluru pun di Bosnia-Herzegovina meskipun prajurit-prajurit yang tergabung dalam pasukan PBB sudah menjadi korban serangan etnik Serbia di republik Balkan itu.
Kendati demikian utusan Washington di PBB Madeleine Albright berpendapat situasi di Bosnia tidak sama dengan keadaan di Irak.
Menurut Albright, AS telah membantu kaum Muslim Bosnia dengan menerjunkan bantuan, penerapan zona larangan terbang dan pemberlakuan sanksi ekonomi.
Tetapi sebagian bantuan yang dijatuhkan dari udara jatuh ke pihak Serbia Bosnia -- yang menentang pemisahan diri republik Balkan itu dan kini mendukung pemecahan negeri tersebut menjadi tiga negara merdekan dalam konfederasi longgar.
Akibat tindakan paling akhir AS terhadap Irak, Liga Arab bahkan Mesir -- yang biasanya cenderung mendukung AS -- menuduh AS menerapkan standar ganda sejauh menyangkut kepentingan umat Islam.
Menteri Luar Negeri Mesir Amr Moussa berharap sikap kebijakan AS akan sama tegasnya dalam menghadapi kejahatan etnik Serbia Bosnia, yang telah melanggar keabsahan dan semua piagam internasional.
Beralasan
William Quandt, seorang ahli kebijakan luar negeri AS yang telah menulis buku mengenai proses perdamaian Timur Tengah, mengatakan kepada Reuter bahwa terdapat persepsi luas mengenai standar ganda AS mengenai masalah yang berkaitan dengan umat Islam yang dimulai selama Perang Teluk tahun 1990.
Meskipun mengatakan aksi militer Washington terhadap Irak bukan lah cerminan kebijakannya terhadap Saddam Hussein, Quandt berpendapat Amerika Serikat "harus menebus kebijakan lemahnya mengenai Bosnia".
Sementara itu mantan Menteri Luar Negeri AS Lawrence Eagleburger berpendapat, terdapat satu perbedaan dalam kasus Bosnia dan Irak; yaitu risiko yang dihadapi tentara AS.
Eagleburger dilaporkan mengatakan ia berpendapat dunia Islam memiliki alasan untuk merasa prihatin dengan apa yang terjadi di Bosnia-Herzegovina.
Walaupun begitu, katanya, AS pun mempunyai alasan sendiri untuk berhati-hati dalam menghadapi kasus Bosnia.
Apapun alasan yang dikemukakan AS maupun pendukungnya, serangan terhadap pusat intelijen Irak bisa menimbulkan dampak tak baik dalam hubungan AS dengan negara-negara Islam.
"Pesan" yang dikirim Clinton kepada Saddam Hussein dapat juga menimbulkan pengaruh pada Iran dan Libya, yang juga memiliki hubungan keruh dengan Washington.
Pesan semacam itu bisa saja mengundang rakyat suatu negara berpadu mendukung pemimpinnya bila mereka merasa diancam oleh negara kuat seperti Amerika Serikat.
Akhirnya, jika jalan diplomatik menghadapi kebuntuan, orang cenderung mengambil jalan pintas -- seperti yang dilakukan Suku Kurdi Turki saat ini -- yaitu tindakan terorisme.
Tekanan terus-menerus AS terhadap pemerintah Irak juga tidak menutup kemungkinan akan aksi seperti itu, karena segala alasan dan bantahan Baghdad di PBB tak pernah digubris AS dan sekutunya. (29/06/93 10:17)
Jakarta, 29/6 (ANTARA) - Presiden Irak Saddam Hussein, yang berpesta tatkala Bill Clinton mengalahkan George Bush dalam pemilihan umum AS, harus menghadapi lagi tindakan tak kenal lunak Pemerintah AS.
Presiden AS Bill Clinton berdalih tindakan paling akhir negara adidaya itu terhadap Irak adalah pembalasan atas upaya pembunuhan terhadap pendahulunya, yang memimpin pasukan Sekutu dalam Perang Teluk melawan Irak, George Bush di Kuwait.
Clinton, menurut laporan kantor-kantor berita Barat, bermaksud menjadikan serangan sebanyak 23 rudal Cruise Tomahawk terhadap Baghdad hari Ahad sebagai "pesan bahwa ia bersedia menggunakan kekuatan militer AS kalau perlu".
Clinton tampaknya mempertahankan jalur keras Bush terhadap Irak agar Baghdad memenuhi sepenuhnya semua Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengakhiri Perang Teluk.
Meskipun Clinton menyatakan bahwa serangan tersebut ditujukan untuk mengirim pesan kepada Saddam Hussein, tindakan itu sendiri lebih cenderung bertujuan menghimpun dukungan di dalam negerinya.
Menurut angket yang disiarkan USA Today dan dikutip Reuter, 66 persen orang Amerika menyetujui keputusan untuk menyerang Baghdad tapi 54 persen berpendapat serangan tersebut mengandung risiko meningkatnya aksi terorisme di Amerika Serikat.
Survei lain yang diadakan oleh organisasi Gallup memperlihatkan 53 persen dari 602 orang Amerika yang diwawancarai melalui telefon, kata Reuter, menyokong pembunuhan atas Saddam Hussein tapi 37 persen menentangnya.
Tetapi pemerintah AS tampaknya tidak lagi menjadikan penggulingan Saddam Hussein sebagai syarat tegas pencabutan embargo ekonomi yang diberlakukan sejak tahun 1990 terhadap Irak.
Berdasarkan perundangan AS, tidak dibenarkan seorang presiden Amerika memerintahkan pembunuhan seorang kepala negara asing.
Bela diri ?
Menteri Pertahanan AS Les Aspin, sebagaimana dilaporkan pers, mengatakan pemerintahnya akan membuat penilaian dulu sebelum melakukan tindakan lebih lanjut setelah serangan terhadap Irak, yang dilaporkan menewaskan tak kurang sembilan orang.
Aspin dilaporkan mengutip Pasal 51 Piagam PBB, yang menyebutkan hak beladiri dengan tujuan membenarkan tindakan AS tersebut, yang mendapat dukungan militer.
Meskipun begitu, Aspin juga mengakui bahwa komplotan pembunuhan terhadap Bush bukanlah satu-satunya masalah antara Washington dan Baghdad, yang katanya terus menolak pemeriksaan menyeluruh tempat-tempat senjatanya oleh para pejabat PBB sebagaimana dituntut dalam resolusi mengenai gencatan senjata Perang Teluk.
Namun, Liga Arab, sebagaimana dilaporkan UPI berpendapat, pemeriksaan pengadilan terbuka secara terus-menerus di Kuwait terhadap 12 orang Irak dan dua warganegara Kuwait dengan dakwaan merencanakan pembunuhan terhadap Bush adalah cara terbaik untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.
Sayangnya tindakan Amerika itu mengundang keraguan dalam hal keabsahan, moral, sembrono dalam masalah dampak militer, meskipun AS menyatakan berusaha meminimalkan korban di pihak sipil, dan menimbulkan kerusakan di bidang diplomatik, begitu pendapat jurubicara urusan luar negeri Partai Buruh, yang beroposisi di Inggris, George Robertson, sebagaimana dikutip Reuter.
Alasan rencana pembunuhan terhadap Bush tak dapat dijadikan pegangan, katanya. Kejadian tersebut berlangsung tiga bulan lalu dan proses pengadilan para tersangka belum lagi usai, dan sekarang tak kurang dari tiga rudal meleset dari sasaran serta menewaskan penduduk sipil yang tak berdosa.
Serangan terhadap apa yang dikatakan Clinton sebagai Pusat Intelijen Irak berlangsung hanya beberapa jam setelah proses pengadilan dilanjutkan hari Sabtu. Dalam pemeriksaan itu, 11 orang Irak menghadapi ancaman hukuman mati bila terbukti bersalah.
Standar ganda
Selain banyak pihak, terutama sekutu AS, mendukung aksi paling akhir AS terhadap Irak, tak sedikit pula pihak yang menyesalkan, prihatin sampai mengecam tindakan tersebut.
Tindakan keras Clinton itu bahkan sekali lagi mencuatkan pendapat mengenai standar ganda AS dalam menangani berbagai masalah internasional.
AS selalu menekan Irak dengan alasan Baghdad acapkali melanggar resolusi PBB tapi Washington tampak "mati kutu" dalam menghadapi ulah penguasa Yahudi terhadap bangsa Palestina.
Amerika Serikat telah beberapa kali melancarkan serangan terhadap Baghdad, tapi Washington selalu menjegal jika Dewan Keamanan dihadapkan pada pilihan keras terhadap Israel.
Tentara Amerika bertindak tegas terhadap Jenderal Mohamed Farah Aidid karena anak buah gembong pemberontak di Somalia tersebut diduga menewaskan sebanyak 23 prajurit Pakistan yang tergabung dalam Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB.
Aidid dicap sebagai penjahat dan diburu, bahkan hadiah pun ditawarkan bagi orang yang dapat menangkapnya.
Namun, Amerika Serikat tidak melepaskan satu peluru pun di Bosnia-Herzegovina meskipun prajurit-prajurit yang tergabung dalam pasukan PBB sudah menjadi korban serangan etnik Serbia di republik Balkan itu.
Kendati demikian utusan Washington di PBB Madeleine Albright berpendapat situasi di Bosnia tidak sama dengan keadaan di Irak.
Menurut Albright, AS telah membantu kaum Muslim Bosnia dengan menerjunkan bantuan, penerapan zona larangan terbang dan pemberlakuan sanksi ekonomi.
Tetapi sebagian bantuan yang dijatuhkan dari udara jatuh ke pihak Serbia Bosnia -- yang menentang pemisahan diri republik Balkan itu dan kini mendukung pemecahan negeri tersebut menjadi tiga negara merdekan dalam konfederasi longgar.
Akibat tindakan paling akhir AS terhadap Irak, Liga Arab bahkan Mesir -- yang biasanya cenderung mendukung AS -- menuduh AS menerapkan standar ganda sejauh menyangkut kepentingan umat Islam.
Menteri Luar Negeri Mesir Amr Moussa berharap sikap kebijakan AS akan sama tegasnya dalam menghadapi kejahatan etnik Serbia Bosnia, yang telah melanggar keabsahan dan semua piagam internasional.
Beralasan
William Quandt, seorang ahli kebijakan luar negeri AS yang telah menulis buku mengenai proses perdamaian Timur Tengah, mengatakan kepada Reuter bahwa terdapat persepsi luas mengenai standar ganda AS mengenai masalah yang berkaitan dengan umat Islam yang dimulai selama Perang Teluk tahun 1990.
Meskipun mengatakan aksi militer Washington terhadap Irak bukan lah cerminan kebijakannya terhadap Saddam Hussein, Quandt berpendapat Amerika Serikat "harus menebus kebijakan lemahnya mengenai Bosnia".
Sementara itu mantan Menteri Luar Negeri AS Lawrence Eagleburger berpendapat, terdapat satu perbedaan dalam kasus Bosnia dan Irak; yaitu risiko yang dihadapi tentara AS.
Eagleburger dilaporkan mengatakan ia berpendapat dunia Islam memiliki alasan untuk merasa prihatin dengan apa yang terjadi di Bosnia-Herzegovina.
Walaupun begitu, katanya, AS pun mempunyai alasan sendiri untuk berhati-hati dalam menghadapi kasus Bosnia.
Apapun alasan yang dikemukakan AS maupun pendukungnya, serangan terhadap pusat intelijen Irak bisa menimbulkan dampak tak baik dalam hubungan AS dengan negara-negara Islam.
"Pesan" yang dikirim Clinton kepada Saddam Hussein dapat juga menimbulkan pengaruh pada Iran dan Libya, yang juga memiliki hubungan keruh dengan Washington.
Pesan semacam itu bisa saja mengundang rakyat suatu negara berpadu mendukung pemimpinnya bila mereka merasa diancam oleh negara kuat seperti Amerika Serikat.
Akhirnya, jika jalan diplomatik menghadapi kebuntuan, orang cenderung mengambil jalan pintas -- seperti yang dilakukan Suku Kurdi Turki saat ini -- yaitu tindakan terorisme.
Tekanan terus-menerus AS terhadap pemerintah Irak juga tidak menutup kemungkinan akan aksi seperti itu, karena segala alasan dan bantahan Baghdad di PBB tak pernah digubris AS dan sekutunya. (29/06/93 10:17)
Langganan:
Postingan (Atom)