Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 7/9 (ANTARA) - Mereka ingin mendirikan "negara merdeka di tanah leluhur mereka", tapi persatuan tak kunjung tergalang dan akhir Agustus lalu sebagian dari mereka kembali menjadi sasaran serangan militer Baghdad.
Suku Kurdi itulah nama kesatuan etnik mereka! Meskipun berada di wilayah Timur Tengah, suku itu tidak termasuk dalam jajaran etnik Arab dengan bahasa yang berbeda pula dari bahasa Arab, yaitu bahasa Kurdi.
Orang Kurdi hidup di wilayah Kurdistan; yang meliputi bagian negara Iran, Irak, Suriah, dan Turki.
Di Irak, suku ini, menurut Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi, pada 1987 mencapai 2,8 juta orang dan merupakan suku kedua terbesar setelah Arab.
Menurut buku Negara dan Bangsa terbitan Grolier International Inc., 20 persen rakyat Irak adalah suku Kurdi, yang kebanyakan mendiami wilayah utara negara 1001 malam tersebut dan Baghdad.
Sebagian suku keturunan etnik Indo-Arya tersebut memiliki sejarah berasal dari Persia, tapi bahasa yang digunakan suku itu saat ini tidak sama dengan bahasa Persia.
Berdasarkan catatan sejarah, nenek moyang suku Kurdi memasuki wilayah yang mereka tempati sekarang sekitar 3.000 tahun lalu, tapi cara hidup suku tersebut, sebagai petani dan penggembala, masih tradisional.
Suku itu, di Irak, menempati wilayah utara --yang subur dan memiliki minyak.
Perbedaan keturunan antara suku Arab dan Kurdi di Irak seringkali menjadi pangkal meletusnya kerusuhan. Selain dua suku utama itu, Irak juga memiliki etnik lain seperti Turkoman, Persia, Sabaean, dan Yazidis.
Orang Arab telah memerintah Irak sejak 1958, ketika pecah revolusi yang mengakhiri kekuasaan Inggris, yang bersekutu dengan suku Kurdi dalam upaya mempertahankan kekuasaan di negara Abu Nuwas tersebut.
Setelah revolusi, pemerintah Irak berusaha menyatukan suku Kurdi ke dalam pemerintahan, tapi kelompok ekstrem suku itu menolak bergabung sehingga meletuslah perang sejak saat itu.
Sampai kini suku Kurdi di Irak telah beberapa kali beralih aliansi antara pemerintah di Baghdad dan di Teheran, sementara pada saat yang sama perang antar-suku juga tak kunjung reda.
Pecah
Suku Kurdi dalam perjalanannya sekarang terpecah menjadi beberapa kelompok.
Pertama adalah Partai Demokratik Kurdistan (KDP), kelompok tertua yang didirikan 1946 oleh Mullah Mustafa Barzani, saat ia hidup di pengasingan di negara yang waktu itu bernama Uni Sovyet.
Kelompok ini sempat disahkan oleh setelah terjadi kudeta 1958 dan 1970 mencapai persetujuan dengan Baghdad bagi otonomi di daerah Kurdi.
Pemerintah Baghdad bahkan memperkenankan suku Kurdi aktif dalam pemerintah, tapi semua persetujuan tersebut hancur.
Setelah Mustafa meninggal 1979, faksi itu dipimpin oleh putranya, Massoud Barzani --yang juga hidup di pengasingan.
Kedua ialah Uni Patriotik Kurdistan (PUK), yang dipimpin oleh Jalal Talabani, bekas anggota KDP yang sering beradu pendapat dengan Mullah Mustafa Barzani pada 1960-an.
Talabani beraliansi dengan pasukan Irak dan memerangi KDP dalam pertikaian sampai akhir 1980-an.
Setelah Perang Teluk, PUK berbaikan dengan KDP dan dalam pemilihan umum 1992 masing-masing meraih 50 kursi di pemerintah regional Kurdi dengan Arbil sebagai ibukota wilayah.
PUK Desember 1994 merebut Arbil dan mengumumkan bahwa separo wilayah, dan 70 persen penduduk, Kurdi Irak berada di bawah kekuasaannya.
Saat itu KDP menuduh PUK mendapat dukungan dari pemerintah di Teheran.
Ketiga adalah Kongres Nasional Irak (INC), yang didirikan 1992 dan menjadi wadah persatuan kelompok oposisi Irak, termasuk KDP, PUK, dan partai Islam lain.
Faksi tersebut dipimpin oleh Ahmad Chalabi dan berusaha menggalang dukungan Barat bagi upaya separatis Kurdi serta sering menjadi penengah dalam konflik antar-faksi Kurdi.
Keempat adalah Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah 12 tahun berusaha memerdekakan diri dari Turki.
Ankara menyatakan gerilyawan PKK menggunakan Irak Utara sebagai pangkalan dan tempat melancarkan serangan ke dalam wilayah Turki Selatan.
Partai yang dipimpin oleh Abdullah Ocalan itu mengumumkan gencatan senjata sepihak Desember lalu tapi pertempuran tak kunjung berakhir.
Hubungan PKK dengan KDP dan PUK tak pernah stabil.
Selain keempat faksi Kurdi tersebut, masih ada satu kelompok lagi, yaitu Masyarakat Turkoman dengan Partai Nasional Turkoman Irak sebagai induknya.
Kelompok itu memboikot pemilihan anggota parlemen Kurdi 1992, dan menghendaki wilayah otonomi di Irak Utara diperluas.
Di bawah bayangan Saddam
Akibat pertikaian yang tak pernah usai, KDP akhir Juli minta bantuan pasukan Presiden Saddam Hussein dalam memerangi PUK di Provinsi Arbil --tindakan yang mengakibatkan serangan rudal Amerika Serikat terhadap "posisi militer Baghdad di Irak Selatan".
Kendati Washington melancarkan serangan terhadap militer Irak tersebut, rakyat Kurdi 4 Agustus dilaporkan AFP masih khawatir akan apa yang akan mereka alami kemudian.
Pasukan Irak dilaporkan menguasai daerah Kurdi walaupun AS memperingatkan Saddam agar menarik pasukannya.
Presiden Irak itu dilaporkan menerima undangan KDP guna menjamin bahwa saluran pipanya ke wilayah Turki dapat digunakan saat persetujuan penjualan minyak buat pangan diberlakukan.
Persetujuan tersebut mengizinkan kepada Baghdad menjual minyak seharga dua miliar dolar AS dalam waktu enam bulan.
Banyak penduduk di Irak Utara diberitakan merasa cemas ketika tentara pasukan multinasional yang dipimpin AS meninggalkan wilayah tersebut menuju Turki.
Meskipun secara resmi tentara Irak ditarik dari Arbil setelah merebut kota itu dari PUK akhir Juli, bendera Irak dilaporkan tetap berkibar dan personel polisi Baghdad masih berpatroli di jalan.
Menurut Massoud Barzani, ia minta bantuan tentara Baghdad karena "PUK telah memperlakukan penduduk Arbil dengan sewenang-wenang selama dua tahun faksi tersebut, yang dituduh Saddam mendapat dukungan Iran, menguasai kota itu dan melanggar persetujuan gencatan senjata."
Ketika dunia menutup mata dan telinga terhadap permintaan pertolongan KDP, "kami minta dukungan terbatas dari siapa saja yang takkan membatasi kebebasan bergerak atau kemerdekaan kami," kata Barzani sebagaimana dikutip AFP.
(7/09/96 20:35)
Jumat, 23 Mei 2008
IRAK INGIN REDAKAN KRISIS, AS TINGKATKAN KEKUATAN DI TELUK
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 14/9/96 (ANTARA) - Situasi di Timur Tengah terus berkembang dengan akhir yang sulit diterka hingga dua pekan setelah Baghdad mengerahkan tentara ke Irak Utara, saat Presiden Irak Saddam Hussein mengajukan tawaran untuk meredakan ketegangan, sementara itu AS meningkatkan penggelaran kekuatannya.
Irak hari Sabtu (14/9), menurut Reuter, menyatakan bahwa dengan menghentikan reaksi militernya terhadap pelanggaran atas wilayah udaranya Baghdad memberi bukti lagi mengenai keinginannya untuk menghindari pecahnya krisis baru di Teluk.
Namun, sehari sebelumnya Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton memerintahkan keberangkatan tambahan 5.000 personel infanteri ke Kuwait guna bergabung dengan 1.200 prajurit AS yang sedang melakukan pelatihan di dekat perbatasan dengan Irak.
Hari Jumat (13/9) delapan pesawat pembom F-117A "Stealth", dilaporkan AFP, bertolak menuju menuju Teluk.
Pesawat-pesawat yang dikenal dengan nama "Siluman" itu tak tertangkap radar dan dilengkapi bom-bom berkendali laser.
Pesawat yang konon hanya dimiliki AS dengan jumlah 59 unit tersebut digunakan untuk menghantam sasaran-sasaran di Baghdad selama Perang Teluk tahun 1991, ketika pasukan multinasional yang dipimpin AS menghalau tentara Irak dari Kuwait.
AS juga mengerahkan kapal induk USS Enterprise, yang mengangkut sebanyak 75 pesawat tempur, dari Laut Adriatik dan dijadwalkan tiba di Teluk hari Ahad (15/9) guna bergabung dengan kapal induk USS Carl Vinson.
Selain itu, beberapa pesawat pembom B-52 AS juga sudah dikirim ke pangkalan pulau Diego Garcia, Inggris, yang berada dalam jarak serang ke Irak.
Pesawat-pesawat pembom tersebut digunakan untuk meluncurkan rudal-rudal jelajah satu pekan sebelumnya dalam tindakan balasan terhadap serbuan militer Baghdad ke Irak Utara.
Penggelaran kekuatan tempur itu mencerminkan keraguan AS mengenai pernyataan Irak untuk meredakan ketegangan dua pekan Irak-AS.
Irak telah mengumumkan bahwa Baghdad memperlihatkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah paling akhir tersebut melalui cara-cara damai dengan menghormati kedaulatan nasionalnya, hukum internasional dan Piagam PBB.
Baghdad juga telah mengumumkan gencatan senjata di Irak Utara dan mengirim bahan bakar ke wilayah Kurdi Irak tersebut.
Semua tindakan tersebut, kata harian pemerintah Baghdad Al-Jumhuriyah yang dikutip Reuter, bersifat sementara dan ditujukan "untuk membuat AS tidak punya alasan serta dalih guna melakukan tindakan kejahatan".
Surat kabar itu menuduh tindakan AS mengirim kapal perang, kapal induk serta pesawat tempur dan pembom adalah "tindakan ala-cowboy" dalam menangani masalah.
Dalam menanggapi "uluran tangan" Irak tersebut, setelah mendapat anjuran Rusia, AS dilaporkan bertindak hati-hati dan beberapa pejabatnya menyatakan mereka ingin menyaksikan tindakan nyata dan bukan "omong kosong".
Bill Clinton hari Jumat juga dilaporkan mengadakan pembicaraan dengan para penasehat keamanannya guna memutuskan tindakan selanjutnya dalam percekcokan dengan Irak, termasuk pengiriman Menteri Pertahanan William Perry ke Teluk.
Lawatan Perry ditujukan untuk menghimpun dukungan di kalangan aliansi AS di Teluk.
Sejak Washington menyerang sasaran-sasaran militer di Irak Selatan satu pekan sebelumnya, AS mendapat kecaman dari banyak pihak kecuali Inggris.
Pemerintah Clinton juga sedang berusaha mendapat dukungan di dalam negerinya terutama dari Kongres bagi kemungkinan dilancarkannya aksi militer terhadap Irak.
Namun, kali ini Clinton tampaknya tak ingin bertindak tergesa-gesa sampai ia benar-benar mendapat dukungan kuat sebelum melancarkan serangan.
Salah satu penyebabnya ialah keinginan Clinton untuk melancarkan serangan lagi terhadap Irak diberitakan telah memicu gelombang penentangan baik di dalam maupun di luar negeri.
Bahaya terbatas
Meskipun Irak --saat menyaksikan meningkatnya penggelaran kekuatan tempur AS-- menyatakan "akan menghadapi dengan gagah berani semua ancaman", banyak ahli mengatakan kepada Reuter bahwa pihak Baghdad hanya lah ancaman terbatas terhadap armada perang AS.
Irak oleh sebagian pihak dianggap masih mampu menyebar ranjau di perairan Teluk dan paling tidak separuh kekuatan militernya telah pulih, tapi ancaman kekuatan laut Irak sangat kecil, karena kehancuran besar kekuatan lautnya selama Perang Teluk 1991.
Saddam diakui masih dapat menyebar ranjau, tapi kekuatan angkatan lautnya diragukan.
Meskipun Irak dipandang masih dapat mengoperasikan kekuatan udara, termasuk menggunakan pesawat-pesawat MiG dan Sukhoi, namun AS tampaknya yakin armada lautnya mampu melakukan tindakan yang tepat dan mengatasi ancaman udara Baghdad.
Angkatan Udara Irak juga menghadapi pukulan keras selama Perang Teluk dan sanksi-sanksi PBB atas Baghdad sejak tahun 1990 telah menghalanginya memperoleh suku cadang, serta meningkatkan kemampuan pesawat-pesawatnya.
Meskipun demikian kekhawatiran masih membayangi banyak pejabat dan penduduk Kuwait mengenai kemampuan Irak untuk meluncurkan rudal-rudal Scud, yang selama Perang Teluk sempat membuat "kalang-kabut" AS.
Pejabat-pejabat PBB yang bertugas memusnahkan senjata penghancur massal Irak menyatakan 16 rudal Scud Irak masih belum ditemukan.
Harga minyak
Akibat krisis yang terus berlangsung di Teluk tersebut harga minyak dunia dilaporkan tetap tinggi hari Jumat (13/9), karena para pedagang tidak berminat menjual.
Para pedagang tampaknya berjaga-jaga menghadapi kemungkinan tersiarnya laporan mengenai serangan baru AS terhadap Irak.
Harga minyak ditutup di pasar minyak mentah Brent sebesar 24,24 dolar AS per barel, naik 37 sen dari harga sebelumnya.
Ini adalah harga tertinggi di "International Petroleum Exchange", London, sejak Januari 1991, ketika pasukan multinasional memulai serangan terhadap pasukan Irak di Kuwait.
Harga minyak dunia pada pekan kedua September dilaporkan haik hampir dua dolar AS per barel karena adanya kekhawatiran tindakan Saddam menerima permintaan bantuan Partai Demokratik Kurdistan (KDP) untuk menghalau Uni Patriotik Kurdistan (PUK) akan mengganggu pemasokan minyak dari Teluk.
Wilayah Teluk memiliki 70 persen kandungan minyak dunia dan memasok sedikitnya seperempat hasil minyak dunia.
Seorang pialang minyak menyatakan, masalahnya ialah Arab Saudi menjadi satu-satunya negara penghasil minyak yang memiliki produksi berlebih sehingga jika terjadi ketegangan di daerah itu, harga minyak dapat dipastikan ikut terganggu.
Arab Saudi, setelah Perang Teluk, menjadi penghasil minyak terbesar di dunia dengan produksi sekitar delapan juta barel per hari.
Jika krisis saat ini juga mempengaruhi penghasil minyak lain yang menjadi tetangga Arab Saudi, Kuwait, maka harga minyak dikhawatirkan akan lebih tinggi lagi.
Kuwait, yang diduduki Irak antara tahun 1990 dan 1991, telah menyampaikan kesediaan menampun pesawat-pesawat Stealth AS --tindakan yang dipandang Baghdad sebagai "pernyataan perang".
Sekalipun krisis itu tidak meningkat, banyak pedagang dan pengulas masalah minyak dilaporkan berpendapat harga minyak dunia takkan turun dalam waktu dekat, karena permintaan dari Barat akan bertambah sehubungan dengan datangnya musim dingin.
Persoalan lain yang menahan turunnya harga minyak adalah tertundanya penerapan persetujuan penjualan minyak buat pangan Irak-PBB.
Persetujuan tersebut, yang ditandatangani tanggal 20 Mei, akan mengizinkan Irak menjual minyak seharga dua miliar dolar AS selama enam bulan --sama dengan sekitar 700.000 barel per hari-- guna mengumpulkan uang untuk membeli keperluan kemanusiaan dan medis buat rakyat Irak.
Terlepas dari dampaknya terhadap harga minyak dunia, Presiden Iran Ali Akbar Hashemi Rafsanjani menuduh Irak dan AS bersalah dalam krisis saat ini.
Amerika Serikat, menurut Rafsanjani, telah mendorong ketegangan dalam krisis dengan Irak guna mempertahankan kehadiran serta pengaruhnya di wilayah yang mudah bergolak tersebut.
Sementara itu, Irak dianggapnya malah memberi peluang kepada AS untuk melakukan tindakan tersebut.
Tujuan AS menciptakan ketegangan di Teluk ialah untuk memelihara "kehadirannya secara tidak sah di Timur Tengah", kata Presiden Iran tersebut.
Sementara itu, yang menjadi korban akibat semua krisis tersebut adalah rakyat Irak, yang sudah menderita akibat enam tahun embargo dagang PBB.
(14/09/96 18:35)
Jakarta, 14/9/96 (ANTARA) - Situasi di Timur Tengah terus berkembang dengan akhir yang sulit diterka hingga dua pekan setelah Baghdad mengerahkan tentara ke Irak Utara, saat Presiden Irak Saddam Hussein mengajukan tawaran untuk meredakan ketegangan, sementara itu AS meningkatkan penggelaran kekuatannya.
Irak hari Sabtu (14/9), menurut Reuter, menyatakan bahwa dengan menghentikan reaksi militernya terhadap pelanggaran atas wilayah udaranya Baghdad memberi bukti lagi mengenai keinginannya untuk menghindari pecahnya krisis baru di Teluk.
Namun, sehari sebelumnya Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton memerintahkan keberangkatan tambahan 5.000 personel infanteri ke Kuwait guna bergabung dengan 1.200 prajurit AS yang sedang melakukan pelatihan di dekat perbatasan dengan Irak.
Hari Jumat (13/9) delapan pesawat pembom F-117A "Stealth", dilaporkan AFP, bertolak menuju menuju Teluk.
Pesawat-pesawat yang dikenal dengan nama "Siluman" itu tak tertangkap radar dan dilengkapi bom-bom berkendali laser.
Pesawat yang konon hanya dimiliki AS dengan jumlah 59 unit tersebut digunakan untuk menghantam sasaran-sasaran di Baghdad selama Perang Teluk tahun 1991, ketika pasukan multinasional yang dipimpin AS menghalau tentara Irak dari Kuwait.
AS juga mengerahkan kapal induk USS Enterprise, yang mengangkut sebanyak 75 pesawat tempur, dari Laut Adriatik dan dijadwalkan tiba di Teluk hari Ahad (15/9) guna bergabung dengan kapal induk USS Carl Vinson.
Selain itu, beberapa pesawat pembom B-52 AS juga sudah dikirim ke pangkalan pulau Diego Garcia, Inggris, yang berada dalam jarak serang ke Irak.
Pesawat-pesawat pembom tersebut digunakan untuk meluncurkan rudal-rudal jelajah satu pekan sebelumnya dalam tindakan balasan terhadap serbuan militer Baghdad ke Irak Utara.
Penggelaran kekuatan tempur itu mencerminkan keraguan AS mengenai pernyataan Irak untuk meredakan ketegangan dua pekan Irak-AS.
Irak telah mengumumkan bahwa Baghdad memperlihatkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah paling akhir tersebut melalui cara-cara damai dengan menghormati kedaulatan nasionalnya, hukum internasional dan Piagam PBB.
Baghdad juga telah mengumumkan gencatan senjata di Irak Utara dan mengirim bahan bakar ke wilayah Kurdi Irak tersebut.
Semua tindakan tersebut, kata harian pemerintah Baghdad Al-Jumhuriyah yang dikutip Reuter, bersifat sementara dan ditujukan "untuk membuat AS tidak punya alasan serta dalih guna melakukan tindakan kejahatan".
Surat kabar itu menuduh tindakan AS mengirim kapal perang, kapal induk serta pesawat tempur dan pembom adalah "tindakan ala-cowboy" dalam menangani masalah.
Dalam menanggapi "uluran tangan" Irak tersebut, setelah mendapat anjuran Rusia, AS dilaporkan bertindak hati-hati dan beberapa pejabatnya menyatakan mereka ingin menyaksikan tindakan nyata dan bukan "omong kosong".
Bill Clinton hari Jumat juga dilaporkan mengadakan pembicaraan dengan para penasehat keamanannya guna memutuskan tindakan selanjutnya dalam percekcokan dengan Irak, termasuk pengiriman Menteri Pertahanan William Perry ke Teluk.
Lawatan Perry ditujukan untuk menghimpun dukungan di kalangan aliansi AS di Teluk.
Sejak Washington menyerang sasaran-sasaran militer di Irak Selatan satu pekan sebelumnya, AS mendapat kecaman dari banyak pihak kecuali Inggris.
Pemerintah Clinton juga sedang berusaha mendapat dukungan di dalam negerinya terutama dari Kongres bagi kemungkinan dilancarkannya aksi militer terhadap Irak.
Namun, kali ini Clinton tampaknya tak ingin bertindak tergesa-gesa sampai ia benar-benar mendapat dukungan kuat sebelum melancarkan serangan.
Salah satu penyebabnya ialah keinginan Clinton untuk melancarkan serangan lagi terhadap Irak diberitakan telah memicu gelombang penentangan baik di dalam maupun di luar negeri.
Bahaya terbatas
Meskipun Irak --saat menyaksikan meningkatnya penggelaran kekuatan tempur AS-- menyatakan "akan menghadapi dengan gagah berani semua ancaman", banyak ahli mengatakan kepada Reuter bahwa pihak Baghdad hanya lah ancaman terbatas terhadap armada perang AS.
Irak oleh sebagian pihak dianggap masih mampu menyebar ranjau di perairan Teluk dan paling tidak separuh kekuatan militernya telah pulih, tapi ancaman kekuatan laut Irak sangat kecil, karena kehancuran besar kekuatan lautnya selama Perang Teluk 1991.
Saddam diakui masih dapat menyebar ranjau, tapi kekuatan angkatan lautnya diragukan.
Meskipun Irak dipandang masih dapat mengoperasikan kekuatan udara, termasuk menggunakan pesawat-pesawat MiG dan Sukhoi, namun AS tampaknya yakin armada lautnya mampu melakukan tindakan yang tepat dan mengatasi ancaman udara Baghdad.
Angkatan Udara Irak juga menghadapi pukulan keras selama Perang Teluk dan sanksi-sanksi PBB atas Baghdad sejak tahun 1990 telah menghalanginya memperoleh suku cadang, serta meningkatkan kemampuan pesawat-pesawatnya.
Meskipun demikian kekhawatiran masih membayangi banyak pejabat dan penduduk Kuwait mengenai kemampuan Irak untuk meluncurkan rudal-rudal Scud, yang selama Perang Teluk sempat membuat "kalang-kabut" AS.
Pejabat-pejabat PBB yang bertugas memusnahkan senjata penghancur massal Irak menyatakan 16 rudal Scud Irak masih belum ditemukan.
Harga minyak
Akibat krisis yang terus berlangsung di Teluk tersebut harga minyak dunia dilaporkan tetap tinggi hari Jumat (13/9), karena para pedagang tidak berminat menjual.
Para pedagang tampaknya berjaga-jaga menghadapi kemungkinan tersiarnya laporan mengenai serangan baru AS terhadap Irak.
Harga minyak ditutup di pasar minyak mentah Brent sebesar 24,24 dolar AS per barel, naik 37 sen dari harga sebelumnya.
Ini adalah harga tertinggi di "International Petroleum Exchange", London, sejak Januari 1991, ketika pasukan multinasional memulai serangan terhadap pasukan Irak di Kuwait.
Harga minyak dunia pada pekan kedua September dilaporkan haik hampir dua dolar AS per barel karena adanya kekhawatiran tindakan Saddam menerima permintaan bantuan Partai Demokratik Kurdistan (KDP) untuk menghalau Uni Patriotik Kurdistan (PUK) akan mengganggu pemasokan minyak dari Teluk.
Wilayah Teluk memiliki 70 persen kandungan minyak dunia dan memasok sedikitnya seperempat hasil minyak dunia.
Seorang pialang minyak menyatakan, masalahnya ialah Arab Saudi menjadi satu-satunya negara penghasil minyak yang memiliki produksi berlebih sehingga jika terjadi ketegangan di daerah itu, harga minyak dapat dipastikan ikut terganggu.
Arab Saudi, setelah Perang Teluk, menjadi penghasil minyak terbesar di dunia dengan produksi sekitar delapan juta barel per hari.
Jika krisis saat ini juga mempengaruhi penghasil minyak lain yang menjadi tetangga Arab Saudi, Kuwait, maka harga minyak dikhawatirkan akan lebih tinggi lagi.
Kuwait, yang diduduki Irak antara tahun 1990 dan 1991, telah menyampaikan kesediaan menampun pesawat-pesawat Stealth AS --tindakan yang dipandang Baghdad sebagai "pernyataan perang".
Sekalipun krisis itu tidak meningkat, banyak pedagang dan pengulas masalah minyak dilaporkan berpendapat harga minyak dunia takkan turun dalam waktu dekat, karena permintaan dari Barat akan bertambah sehubungan dengan datangnya musim dingin.
Persoalan lain yang menahan turunnya harga minyak adalah tertundanya penerapan persetujuan penjualan minyak buat pangan Irak-PBB.
Persetujuan tersebut, yang ditandatangani tanggal 20 Mei, akan mengizinkan Irak menjual minyak seharga dua miliar dolar AS selama enam bulan --sama dengan sekitar 700.000 barel per hari-- guna mengumpulkan uang untuk membeli keperluan kemanusiaan dan medis buat rakyat Irak.
Terlepas dari dampaknya terhadap harga minyak dunia, Presiden Iran Ali Akbar Hashemi Rafsanjani menuduh Irak dan AS bersalah dalam krisis saat ini.
Amerika Serikat, menurut Rafsanjani, telah mendorong ketegangan dalam krisis dengan Irak guna mempertahankan kehadiran serta pengaruhnya di wilayah yang mudah bergolak tersebut.
Sementara itu, Irak dianggapnya malah memberi peluang kepada AS untuk melakukan tindakan tersebut.
Tujuan AS menciptakan ketegangan di Teluk ialah untuk memelihara "kehadirannya secara tidak sah di Timur Tengah", kata Presiden Iran tersebut.
Sementara itu, yang menjadi korban akibat semua krisis tersebut adalah rakyat Irak, yang sudah menderita akibat enam tahun embargo dagang PBB.
(14/09/96 18:35)
TIGA TAHUN BERLALU, HARAPAN RAKYAT PALESTINA TETAP SEMU
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 11/9/96 (ANTARA) - Proyek perdamaian Palestina-Israel, yang telah mengalami berbagai pasang-surut, sejak penandatanganan Deklarasi Prinsip-Prinsip di Washington 13 September 1993 terlihat masih "berjalan di tempat" dan banyak menemui "sandungan".
Walaupun banyak pihak menyuarakan optimisme saat deklarasi itu diterima kedua pihak tersebut, harapan rakyat Palestina masih jauh dari jangkauan, dan jurang pemisah tetap menganga lebar setelah tiga tahun berlalu.
Presiden Palestina Yasser Arafat telah menyampaikan optimisme bagi berdirinya negara Palestina merdeka, yaitu satu harapan yang sampai sekarang sulit terwujud.
Ketika Arafat menyampaikan harapan tersebut, Pemerintah Israel saat itu menegaskan deklarasi itu hanya akan mengesahkan Pemerintahan Administratif Palestina dan "bukan menjadi janin bagi negara Palestina merdeka".
Duta Besar Palestina di Jakarta Ribhi Y. Awad dalam wawancara dengan ANTARA mengakui bahwa proses perdamaian tersebut sampai sekarang belum memperlihatkan hasil nyata sebagaimana harapan Arafat selaku Pemimpin PLO.
Pihak Palestina, yang dalam perundingan dengan Israel berada pada posisi lemah, telah memperlihatkan itikad baiknya bagi perdamaian dengan mencela terorisme, dan bahkan mencabut klausul yang menentang kehadiran negara Yahudi dari Piagamnya.
Namun, posisinya yang lemah membuat pihak Palestina seringkali didikte oleh Israel. Kelemahan pihak Palestina ialah pihaknya tidak dapat menawarkan apa-apa sebagai imbalan perdamaiannya dengan negara Yahudi.
Selama Pemerintahan Israel dipegang Perdana Menteri Yitzhak Rabin (kini almarhum), pihak Palestina seringkali ditekan untuk mengekang kelompok-kelompok garis keras Palestina yang menentang perdamaian dengan Israel setiap kali terjadi serangan bunuh diri terhadap orang Yahudi.
Meskipun demikian, Ribhi Awad mengakui pula bahwa sejak penandatanganan Deklarasi Prinsip-Prinsip di Washington pada tiga tahun lalu, hubungan Palestina dan Israel "memasuki era baru".
Sebelum penandatangan, katanya, sikap dan perilaku semua bangsa Palestina, termasuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), berbeda dengan setelah penandatanganan.
"Penandatanganan Deklarasi Prinsip-Prinsip di Washington menjadi tonggak sejarah bagi era baru," katanya.
Maksudnya, sejak saat itu Palestina dan Israel memasuki "era perdamaian" karena sebelumnya rakyat Palestina memilih jalur perjuangan bersenjata, terutama "intifada" guna menentang pendudukan Israel.
Sekarang ini rakyat Palestina menghentikan dan meninggalkan pilihan penggunaan militer itu, dan PLO, serta Israel juga saling mengakui keberadaan masing-masing.
Perlu bukti
Akan tetapi, era baru bagi Paletina tampaknya takkan berarti apa-apa, jika yang terjadi hanya perundingan dan pembicaraan tanpa bukti nyata di lapangan.
Menurut Ribhi Awad, pada kenyataannya rakyat Palestina belum memperoleh kemerdekaan hakiki, sesuatu yang sangat didambakan oleh semua bangsa, dan bukan hanya rakyat Palestina.
Rakyat Palestina hingga kini masih sering diperlakukan sewenang-wenang oleh militer Yahudi, apalagi jika terjadi serangan bom terhadap warga Yahudi di dalam wilayah Israel. Penguasa Tel Aviv tak sungkan-sungkan "mengacak-acak" permukiman Palestina untuk mencari pelaku serangan.
Selain itu, penguasa Yahudi juga dengan "enteng" menutup wilayah-wilayah pendudukan dan melarang orang Palestina dari Tepi Barat, serta Jalur Gaza untuk bekerja di Israel, seperti yang terjadi saat ini.
Kendati Israel telah meredakan penutupan wilayah, ribuan orang Palestina tetap tak bekerja di Israel dan Pemerintah Otonomi Palestina, yang dipimpin Yasser Arafat, menderita kerugian juta dolar AS per hari.
Israel, sejak merdeka 14 Mei 1948, dikenal sebagai negara yang berdiri melalui pembersihan etnis dan tak segan-segan bertindak keras terhadap rakyat Palestina.
Ribhi Awad juga mempertanyakan ketulusan Pemerintah Israel untuk mencapai perdamaian dengan Palestina, karena sampai sekarang ratusan orang Palestina masih dipenjarakan oleh Israel.
Selain itu, nasib empat juta pengungsi Palestina tetap tak menentu, masa depan Jerusalem belum diselesaikan, masa depan rakyat Palestina masih tak pasti dan pembagian air tetap menjadi masalah.
Semua itu, kata Dubes Palestina di Jakarta tersebut, adalah "pekerjaan rumah" yang masih harus ditangani di saat proses perdamaian mulai memasuki tahun keempat.
Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip, status Jerusalem dibahas pada tahun ketiga penerapan persetujuan itu.
Namun, pada masa pemerintahan Rabin, Israel menyerahkan Masjid Al-Quds kepada "peran sejarah" Jordania.
Ancaman Arafat
Karena menghadapi tersendat-sendatnya proses perdamaian dengan Israel, apalagi sejak Benjamin Netanyahu menjadi Perdana Menteri Israel bulan Mei 1996, Arafat mengancam akan memproklamasikan negara Palestina merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai ibukota.
Hal itu, menurut Arafat, akan dilakukan jika Israel tak mau melanjutkan pembicaraan mengenai persetujuan perdamaian akhir.
Pejabat PLO Faisal Al-Husseini awal bulan September tahun ini mengisyaratkan terjadinya ketegangan baru dalam hubungan Palestina-Israel, karena proses perdamaian kedua pihak tersebut tak pernah mendekati perundingan mengenai penyelesaian akhir.
Arafat, menurut Reuter, memperingatkan Israel bahwa rakyat Palestina memiliki beberapa pilihan lain kalau negara Yahudi tidak menghormati persetujuannya dengan PLO.
Sejak kampanye pemilihan umum Israel awal tahun ini, Netanyahu membuat prihatin masyarakat internasional, bukan hanya Pemerintah Otonomi dan rakyat Palestina.
Netanyahu melontarkan kebijakan tak kenal kompromi mengenai proses perdamaian dengan Palestina.
Pemimpin Partai Likud itu menyatakan, takkan ada negara Palestina, takkan merundingkan Jerusalem Timur dan akan memperluas permukiman Yahudi di wilayah pendudukan.
Israel tetap menganggap Jerusalem sebagai ibukota utuh negara Yahudi, sementara itu Palestina mengingini Jerusalem Timur sebagai ibukota "negara Palestina merdeka".
Beberapa pejabat PLO juga dilaporkan telah memperingatkan bahwa "perang akan berkecamuk kembali" kalau pemerintah sayap kanan Israel meninggalkan proses perdamaian.
Salah satu pilihan, kata Arafat, adalah kemungkinan dihidupkannya kembali "intifada" enam tahun Palestina, yang dimulai tahun 1987.
"Intifada" adalah sebutan bagi para gerilyawan pejuang Palestina yang salah satu ciri khasnya adalah menggunakan lemparan batu sebagai senjata menghadapi Israel.
Netanyahu setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, akhirnya tanggal 4 September 1996 bersedia bertemu dengan Arafat, orang yang selalu dicapnya sebagai "teroris".
Namun, ketika menanggapi pertemuan kedua pemimpin tersebut, Ribhi Awad menyatakan. "Yang terpenting adalah apa yang dihasilkan dan bukan sekadar jabatan tangan." (11/09/96 20:22)
Jakarta, 11/9/96 (ANTARA) - Proyek perdamaian Palestina-Israel, yang telah mengalami berbagai pasang-surut, sejak penandatanganan Deklarasi Prinsip-Prinsip di Washington 13 September 1993 terlihat masih "berjalan di tempat" dan banyak menemui "sandungan".
Walaupun banyak pihak menyuarakan optimisme saat deklarasi itu diterima kedua pihak tersebut, harapan rakyat Palestina masih jauh dari jangkauan, dan jurang pemisah tetap menganga lebar setelah tiga tahun berlalu.
Presiden Palestina Yasser Arafat telah menyampaikan optimisme bagi berdirinya negara Palestina merdeka, yaitu satu harapan yang sampai sekarang sulit terwujud.
Ketika Arafat menyampaikan harapan tersebut, Pemerintah Israel saat itu menegaskan deklarasi itu hanya akan mengesahkan Pemerintahan Administratif Palestina dan "bukan menjadi janin bagi negara Palestina merdeka".
Duta Besar Palestina di Jakarta Ribhi Y. Awad dalam wawancara dengan ANTARA mengakui bahwa proses perdamaian tersebut sampai sekarang belum memperlihatkan hasil nyata sebagaimana harapan Arafat selaku Pemimpin PLO.
Pihak Palestina, yang dalam perundingan dengan Israel berada pada posisi lemah, telah memperlihatkan itikad baiknya bagi perdamaian dengan mencela terorisme, dan bahkan mencabut klausul yang menentang kehadiran negara Yahudi dari Piagamnya.
Namun, posisinya yang lemah membuat pihak Palestina seringkali didikte oleh Israel. Kelemahan pihak Palestina ialah pihaknya tidak dapat menawarkan apa-apa sebagai imbalan perdamaiannya dengan negara Yahudi.
Selama Pemerintahan Israel dipegang Perdana Menteri Yitzhak Rabin (kini almarhum), pihak Palestina seringkali ditekan untuk mengekang kelompok-kelompok garis keras Palestina yang menentang perdamaian dengan Israel setiap kali terjadi serangan bunuh diri terhadap orang Yahudi.
Meskipun demikian, Ribhi Awad mengakui pula bahwa sejak penandatanganan Deklarasi Prinsip-Prinsip di Washington pada tiga tahun lalu, hubungan Palestina dan Israel "memasuki era baru".
Sebelum penandatangan, katanya, sikap dan perilaku semua bangsa Palestina, termasuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), berbeda dengan setelah penandatanganan.
"Penandatanganan Deklarasi Prinsip-Prinsip di Washington menjadi tonggak sejarah bagi era baru," katanya.
Maksudnya, sejak saat itu Palestina dan Israel memasuki "era perdamaian" karena sebelumnya rakyat Palestina memilih jalur perjuangan bersenjata, terutama "intifada" guna menentang pendudukan Israel.
Sekarang ini rakyat Palestina menghentikan dan meninggalkan pilihan penggunaan militer itu, dan PLO, serta Israel juga saling mengakui keberadaan masing-masing.
Perlu bukti
Akan tetapi, era baru bagi Paletina tampaknya takkan berarti apa-apa, jika yang terjadi hanya perundingan dan pembicaraan tanpa bukti nyata di lapangan.
Menurut Ribhi Awad, pada kenyataannya rakyat Palestina belum memperoleh kemerdekaan hakiki, sesuatu yang sangat didambakan oleh semua bangsa, dan bukan hanya rakyat Palestina.
Rakyat Palestina hingga kini masih sering diperlakukan sewenang-wenang oleh militer Yahudi, apalagi jika terjadi serangan bom terhadap warga Yahudi di dalam wilayah Israel. Penguasa Tel Aviv tak sungkan-sungkan "mengacak-acak" permukiman Palestina untuk mencari pelaku serangan.
Selain itu, penguasa Yahudi juga dengan "enteng" menutup wilayah-wilayah pendudukan dan melarang orang Palestina dari Tepi Barat, serta Jalur Gaza untuk bekerja di Israel, seperti yang terjadi saat ini.
Kendati Israel telah meredakan penutupan wilayah, ribuan orang Palestina tetap tak bekerja di Israel dan Pemerintah Otonomi Palestina, yang dipimpin Yasser Arafat, menderita kerugian juta dolar AS per hari.
Israel, sejak merdeka 14 Mei 1948, dikenal sebagai negara yang berdiri melalui pembersihan etnis dan tak segan-segan bertindak keras terhadap rakyat Palestina.
Ribhi Awad juga mempertanyakan ketulusan Pemerintah Israel untuk mencapai perdamaian dengan Palestina, karena sampai sekarang ratusan orang Palestina masih dipenjarakan oleh Israel.
Selain itu, nasib empat juta pengungsi Palestina tetap tak menentu, masa depan Jerusalem belum diselesaikan, masa depan rakyat Palestina masih tak pasti dan pembagian air tetap menjadi masalah.
Semua itu, kata Dubes Palestina di Jakarta tersebut, adalah "pekerjaan rumah" yang masih harus ditangani di saat proses perdamaian mulai memasuki tahun keempat.
Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip, status Jerusalem dibahas pada tahun ketiga penerapan persetujuan itu.
Namun, pada masa pemerintahan Rabin, Israel menyerahkan Masjid Al-Quds kepada "peran sejarah" Jordania.
Ancaman Arafat
Karena menghadapi tersendat-sendatnya proses perdamaian dengan Israel, apalagi sejak Benjamin Netanyahu menjadi Perdana Menteri Israel bulan Mei 1996, Arafat mengancam akan memproklamasikan negara Palestina merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai ibukota.
Hal itu, menurut Arafat, akan dilakukan jika Israel tak mau melanjutkan pembicaraan mengenai persetujuan perdamaian akhir.
Pejabat PLO Faisal Al-Husseini awal bulan September tahun ini mengisyaratkan terjadinya ketegangan baru dalam hubungan Palestina-Israel, karena proses perdamaian kedua pihak tersebut tak pernah mendekati perundingan mengenai penyelesaian akhir.
Arafat, menurut Reuter, memperingatkan Israel bahwa rakyat Palestina memiliki beberapa pilihan lain kalau negara Yahudi tidak menghormati persetujuannya dengan PLO.
Sejak kampanye pemilihan umum Israel awal tahun ini, Netanyahu membuat prihatin masyarakat internasional, bukan hanya Pemerintah Otonomi dan rakyat Palestina.
Netanyahu melontarkan kebijakan tak kenal kompromi mengenai proses perdamaian dengan Palestina.
Pemimpin Partai Likud itu menyatakan, takkan ada negara Palestina, takkan merundingkan Jerusalem Timur dan akan memperluas permukiman Yahudi di wilayah pendudukan.
Israel tetap menganggap Jerusalem sebagai ibukota utuh negara Yahudi, sementara itu Palestina mengingini Jerusalem Timur sebagai ibukota "negara Palestina merdeka".
Beberapa pejabat PLO juga dilaporkan telah memperingatkan bahwa "perang akan berkecamuk kembali" kalau pemerintah sayap kanan Israel meninggalkan proses perdamaian.
Salah satu pilihan, kata Arafat, adalah kemungkinan dihidupkannya kembali "intifada" enam tahun Palestina, yang dimulai tahun 1987.
"Intifada" adalah sebutan bagi para gerilyawan pejuang Palestina yang salah satu ciri khasnya adalah menggunakan lemparan batu sebagai senjata menghadapi Israel.
Netanyahu setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, akhirnya tanggal 4 September 1996 bersedia bertemu dengan Arafat, orang yang selalu dicapnya sebagai "teroris".
Namun, ketika menanggapi pertemuan kedua pemimpin tersebut, Ribhi Awad menyatakan. "Yang terpenting adalah apa yang dihasilkan dan bukan sekadar jabatan tangan." (11/09/96 20:22)
AS PERLUKAN SADDAM UNTUK PERKOKOH POSISI DI TELUK
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 12/9/96 (ANTARA) - Keterlibatan militer Baghdad dalam perang saudara antar-Kurdi di Irak Utara menjadi bukti bahwa operasi perlindungan oleh pasukan multinasional sangat lemah, tapi sadar atau tidak tindakan Presiden Saddam Hussein itu malah membantu memperkokoh kehadiran AS di Teluk.
Saddam, menurut seorang diplomat Teluk yang dikutip Reuter, digunakan oleh Amerika Serikat "sebagai momok untuk menakut-nakuti para pemimpin negara tetangga Irak".
Segera setelah serbuan gabungan militer Baghdad dan petempur Partai Demokratik Kurdistan (KDP) terhadap kubu Uni Patriotik Kurdistan (PUK) di Arbil, Irak Utara, AS memperluas zona larangan terbang di Irak Selatan.
Itu pun dilakukan setelah AS menembakkan 44 rudal jelajah ke sasaran-sasaran di bagian selatan Irak.
Anehnya kedua tindakan Washington tersebut dilakukan terhadap Irak Selatan sedangkan pasukan Baghdad menyerbu wilayah utara.
Alasan Presiden AS Bill Clinton ialah perluasan itu bertujuan "mengikat kaki" militer Irak karena pangkalan militer Irak banyak terdapat di bagian selatan republik Arab tersebut.
Tindakan AS itu tampaknya juga untuk mempermalukan dan memberi pukulan keras terhadap Saddam kendati kelompok oposisi Irak, mengatakan kepada AFP, aksi tersebut tidak membuat lemah presiden Irak itu.
Perluasan zona larangan terbang sampai ke 33 derajat garis lintang tersebut lebih memiliki dampak "simbolis ketimbang praktis".
Tetapi Washington dilaporkan berpendapat perluasan zona larangan terbang itu, yang diawasi pesawat-pesawat AS, Inggris dan Perancis, juga ditujukan "guna lebih membatasi kemampuan Irak agar tidak menjadi ancaman bagi tetangga-tetangganya".
Tindakan tersebut juga dimaksudkan untuk memperlemah kemampuan Baghdad dalam menggunakan kekuatan terhadap rakyatnya.
Pemberlakuan zona baru itu diharapkan akan membuat seluruh kaum Syiah di bagian selatan Irak berada jauh dari jangkauan militer Saddam, termasuk dua tempat suci Syiah --Karbala, ajang pembantaian Hussein bin Ali bin Abi Thalib, dan Najaf, tempat makam Ali bin Abi Tahlib, ayah Hussein.
Keduanya dianggap oleh kaum Syiah sebagai imam-imam tertinggi.
Barat pada 1991 memberlakukan zona larangan terbang di Irak Selatan untuk melindungi kaum Syiah, yang melancarkan upaya kudeta gagal terhadap Saddam setelah Perang Teluk 1991.
Militer Irak pada 1994 juga mengalami pengekangan setelah bentrokan perbatasan 10 hari dengan Kuwait, ketika AS dan Inggris memperingatkan Irak bahwa Baghdad akan menghadapi konsekuensi berat kalau melanggar zona larangan terbang di Selatan.
Sebagian pihak beranggapan tindakan Washington tersebut dimaksudkan juga untuk menggalang perlawanan di dalam negeri Irak untuk menggulingkan Saddam.
Namun ada pihak yang berpendapat AS masih memerlukan Saddam untuk mengekang kaum Syiah di dalam negerinya.
Sebabnya ialah kaum Syiah di Irak saat ini merupakan penduduk mayoritas dan belum ada pemimpin Irak yang memiliki kharisma sekelas dengan Saddam untuk mencegah berdirinya "negara Iran kedua".
Menguntungkan AS
Krisis paling akhir di Irak, kendati aksi sepihak Washington menyerang Irak Selatan mendapat kecaman luas, sebenarnya menguntungkan Amerika, kehadiran ribuan tentaranya masih diperlukan di Teluk. Namun kehadiran itu juga menyimpan risiko lain.
Ini, menurut seorang diplomat Barat, "bagai pedang bermata dua". Pada saat pihak Amerika Serikat dapat mempertahankan negara-negara Teluk "dari serangan Irak atau Iran", tapi di lain pihak meningkatnya pengaruh AS juga mengundang dampak negatif.
Bagi kelompok-kelompok garis keras yang menentang, kehadiran AS dapat menjadi dalih untuk melancarkan "aksi teror".
Di Arab Saudi --yang menampung tak kurang dari 5.000 personil militer Amerika, misalnya, AS dalam satu tahun terakhir ini kehilangan 24 prajurit dalam dua serangan bom terhadap instalasi militernya.
Retaknya dukungan bagi kehadiran AS juga terlihat dalam reaksi akibat serangan rudal-rudal jelajah Amerika ke Irak Selatan.
Seorang diplomat Arab mengatakan kepada UPI bahwa sikap rakyat di Teluk "tercermin dalam komunike Dewan Kerjasama Teluk, yang menahan diri dari memberi dukungan terbuka atas serangan-serangan AS tersebut".
Kejadian itu mencerminkan rasa tak suka di Teluk terhadap AS karena Washington awal tahun ini menutup mata atas serangan militer Turki ke dalam wilayah Irak, padahal yang diserang juga orang Kurdi.
Di tingkat pemerintah, umumnya negara Teluk menganggap AS mencampuri urusan dalam negeri Irak dan mengancam integritas negeri itu.
Akan tetapi aksi militer Baghdad di Irak Utara dijadikan dalih oleh AS untuk memperlihatkan kepada negara-negara Teluk bahwa Saddam masih memiliki kekuatan kendati sudah enam tahun dikungkung sanksi.
Dalih tersembunyi lain ialah AS diduga bermaksud menciptakan ketakseimbangan kekuatan untuk membuat lemah negara-negara Teluk dan membuat semua negara tersebut lebih bergantung pada minyak sebagai sarana pertahanan diri.
Dengan menjadikan Saddam sebagai momok bagi tetangga- tetangganya, AS berusaha meningkatkan pengaruhnya di wilayah yang mudah bergolak itu.
Pengaruh Amerika atas negara-negara asuhannya di Teluk yang beranggapan pasukan AS akan segera dapat menyelamatkan mereka, menurut seorang pengulas kepada Reuter, telah menyuburkan rasa takut terhadap Saddam.
Karena itu, AS menyatakan pihaknya bertindak untuk "mencegah Irak menjadi ancaman terhadap wilayah Teluk".
Seorang diplomat yang dikutip UPI meragukan kebenaran alasan tersebut. Irak, menurut dia, tidak lagi menjadi ancaman karena konsekuensi Perang Teluk yang harus dipikulnya sekarang membuat Baghdad memerlukan waktu beberapa dasawarsa untuk pulih kembali. (12/09/96 14:04)
Jakarta, 12/9/96 (ANTARA) - Keterlibatan militer Baghdad dalam perang saudara antar-Kurdi di Irak Utara menjadi bukti bahwa operasi perlindungan oleh pasukan multinasional sangat lemah, tapi sadar atau tidak tindakan Presiden Saddam Hussein itu malah membantu memperkokoh kehadiran AS di Teluk.
Saddam, menurut seorang diplomat Teluk yang dikutip Reuter, digunakan oleh Amerika Serikat "sebagai momok untuk menakut-nakuti para pemimpin negara tetangga Irak".
Segera setelah serbuan gabungan militer Baghdad dan petempur Partai Demokratik Kurdistan (KDP) terhadap kubu Uni Patriotik Kurdistan (PUK) di Arbil, Irak Utara, AS memperluas zona larangan terbang di Irak Selatan.
Itu pun dilakukan setelah AS menembakkan 44 rudal jelajah ke sasaran-sasaran di bagian selatan Irak.
Anehnya kedua tindakan Washington tersebut dilakukan terhadap Irak Selatan sedangkan pasukan Baghdad menyerbu wilayah utara.
Alasan Presiden AS Bill Clinton ialah perluasan itu bertujuan "mengikat kaki" militer Irak karena pangkalan militer Irak banyak terdapat di bagian selatan republik Arab tersebut.
Tindakan AS itu tampaknya juga untuk mempermalukan dan memberi pukulan keras terhadap Saddam kendati kelompok oposisi Irak, mengatakan kepada AFP, aksi tersebut tidak membuat lemah presiden Irak itu.
Perluasan zona larangan terbang sampai ke 33 derajat garis lintang tersebut lebih memiliki dampak "simbolis ketimbang praktis".
Tetapi Washington dilaporkan berpendapat perluasan zona larangan terbang itu, yang diawasi pesawat-pesawat AS, Inggris dan Perancis, juga ditujukan "guna lebih membatasi kemampuan Irak agar tidak menjadi ancaman bagi tetangga-tetangganya".
Tindakan tersebut juga dimaksudkan untuk memperlemah kemampuan Baghdad dalam menggunakan kekuatan terhadap rakyatnya.
Pemberlakuan zona baru itu diharapkan akan membuat seluruh kaum Syiah di bagian selatan Irak berada jauh dari jangkauan militer Saddam, termasuk dua tempat suci Syiah --Karbala, ajang pembantaian Hussein bin Ali bin Abi Thalib, dan Najaf, tempat makam Ali bin Abi Tahlib, ayah Hussein.
Keduanya dianggap oleh kaum Syiah sebagai imam-imam tertinggi.
Barat pada 1991 memberlakukan zona larangan terbang di Irak Selatan untuk melindungi kaum Syiah, yang melancarkan upaya kudeta gagal terhadap Saddam setelah Perang Teluk 1991.
Militer Irak pada 1994 juga mengalami pengekangan setelah bentrokan perbatasan 10 hari dengan Kuwait, ketika AS dan Inggris memperingatkan Irak bahwa Baghdad akan menghadapi konsekuensi berat kalau melanggar zona larangan terbang di Selatan.
Sebagian pihak beranggapan tindakan Washington tersebut dimaksudkan juga untuk menggalang perlawanan di dalam negeri Irak untuk menggulingkan Saddam.
Namun ada pihak yang berpendapat AS masih memerlukan Saddam untuk mengekang kaum Syiah di dalam negerinya.
Sebabnya ialah kaum Syiah di Irak saat ini merupakan penduduk mayoritas dan belum ada pemimpin Irak yang memiliki kharisma sekelas dengan Saddam untuk mencegah berdirinya "negara Iran kedua".
Menguntungkan AS
Krisis paling akhir di Irak, kendati aksi sepihak Washington menyerang Irak Selatan mendapat kecaman luas, sebenarnya menguntungkan Amerika, kehadiran ribuan tentaranya masih diperlukan di Teluk. Namun kehadiran itu juga menyimpan risiko lain.
Ini, menurut seorang diplomat Barat, "bagai pedang bermata dua". Pada saat pihak Amerika Serikat dapat mempertahankan negara-negara Teluk "dari serangan Irak atau Iran", tapi di lain pihak meningkatnya pengaruh AS juga mengundang dampak negatif.
Bagi kelompok-kelompok garis keras yang menentang, kehadiran AS dapat menjadi dalih untuk melancarkan "aksi teror".
Di Arab Saudi --yang menampung tak kurang dari 5.000 personil militer Amerika, misalnya, AS dalam satu tahun terakhir ini kehilangan 24 prajurit dalam dua serangan bom terhadap instalasi militernya.
Retaknya dukungan bagi kehadiran AS juga terlihat dalam reaksi akibat serangan rudal-rudal jelajah Amerika ke Irak Selatan.
Seorang diplomat Arab mengatakan kepada UPI bahwa sikap rakyat di Teluk "tercermin dalam komunike Dewan Kerjasama Teluk, yang menahan diri dari memberi dukungan terbuka atas serangan-serangan AS tersebut".
Kejadian itu mencerminkan rasa tak suka di Teluk terhadap AS karena Washington awal tahun ini menutup mata atas serangan militer Turki ke dalam wilayah Irak, padahal yang diserang juga orang Kurdi.
Di tingkat pemerintah, umumnya negara Teluk menganggap AS mencampuri urusan dalam negeri Irak dan mengancam integritas negeri itu.
Akan tetapi aksi militer Baghdad di Irak Utara dijadikan dalih oleh AS untuk memperlihatkan kepada negara-negara Teluk bahwa Saddam masih memiliki kekuatan kendati sudah enam tahun dikungkung sanksi.
Dalih tersembunyi lain ialah AS diduga bermaksud menciptakan ketakseimbangan kekuatan untuk membuat lemah negara-negara Teluk dan membuat semua negara tersebut lebih bergantung pada minyak sebagai sarana pertahanan diri.
Dengan menjadikan Saddam sebagai momok bagi tetangga- tetangganya, AS berusaha meningkatkan pengaruhnya di wilayah yang mudah bergolak itu.
Pengaruh Amerika atas negara-negara asuhannya di Teluk yang beranggapan pasukan AS akan segera dapat menyelamatkan mereka, menurut seorang pengulas kepada Reuter, telah menyuburkan rasa takut terhadap Saddam.
Karena itu, AS menyatakan pihaknya bertindak untuk "mencegah Irak menjadi ancaman terhadap wilayah Teluk".
Seorang diplomat yang dikutip UPI meragukan kebenaran alasan tersebut. Irak, menurut dia, tidak lagi menjadi ancaman karena konsekuensi Perang Teluk yang harus dipikulnya sekarang membuat Baghdad memerlukan waktu beberapa dasawarsa untuk pulih kembali. (12/09/96 14:04)
PERUBAHAN ARAH POLITIK BUKAN JAMINAN PERDAMAIAN DI AFGHANISTAN
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 18/9/96 (ANTARA) - Jalur pertempuran di Afghanistan, yang sekitar tiga bulan lalu disebut-sebut mengalami perubahan bersejarah dengan bergabungnya kembali Gulbuddin Hekmatyar dengan Presiden Burhanuddi Rabbani, tak memperlihatkan tanda akan berakhir.
Pasalnya ialah gerakan milisi santri Talib, yang ketika muncul di kancah pertempuran antar-Mujahidin pada penghujung tahun 1994 mengibarkan nama Mullah Talibat, kian tak terbendung.
Faksi murid para mullah (guru agama Islam) di Afghanistan dan Peshawar, Pakistan, tersebut dilaporkan kantor-kantor berita transnasional menguasai dua ibukota provinsi penting di bagian timur Afghanistan, Jalalabad --ibukota provinsi Nangarhar-- dan Mehtaram, ibukota Laghman.
Milisi cantrik itu, yang kini menguasai 17 dari 30 provinsi di Afghanistan, telah berikrar akan menerapkan "hukum Islam murni" di seluruh negara Mujahidin tersebut.
Hekmatyar bulan Juni tahun ini berbaikan dengan seterunya di Kabul dan memangku lagi jabatan perdana menteri yang pernah dilepaskannya akibat tak ada persamaan pendapat dengan Rabbani. Hekmatyar diambil sumpah sebagai perdana menteri lagi tanggal 26 Juni.
Sebelumnya bekas seteru Rabbani itu telah kehilangan kubunya di dekat Kabul akibat gempuran Talib.
Saat Hekmatyar bergabung dengan Rabbani ada pihak yang berpendapat aliansi tersebut dapat "memainkan kartu" dan memiliki kekuatan.
Pemimpin faksi Hezb-i-Islami mengakhiri jabatan perdana menteri pertama kali tahun 1994, dalam aksi kudeta yang gagal terhadap Rabbani, dan kini berjanji akan mempersatukan negeri itu serta mengakhiri perang saudara yang tak kunjung reda.
Meskipun demikian ambisi kedua bekas musuh itu masih harus disesuaikan dengan persetujuan yang telah mereka capai. Sebabnya ialah jika mereka tak mampu mewujudkan kesamaan pendapat, akan muncul ketidakpuasan dan kekecewaan sehingga bukan tak mungkin para petempur mereka akan kembali ke kancah pertumpahan darah.
Apalagi, duet Rabbani-Hekmatyar mampu mengkonsolidasikan diri dengan faksi-faksi lain di negeri tersebut, para petempur Talib dilaporkan memperluas wilayah kekuasaannya ke Provinsi Nangarhar, yang menjadi jalur penghubung dengan Pakistan.
Ketika dilantik, Hekmatyar mengumandangkan pesan Rabbani, yang mendesak semua faksi yang bertikai di Afghanistan agar bersatu dengan pemerintah baru dan mensukseskan proses perdamaian.
Namun, seruannya itu kurang mendapat reaksi positif dari faksi-faksi lain.
Dekati Dostum?
Tanggal 17 September 1996 pemerintah koalisi di Kabul tersebut dilaporkan AFP melakukan pendekatan dengan gembong Afghanistan Utara Jenderal Abdul Rashid Dostum.
Selama masa pemerintahan bekas presiden terguling Najibullah, pasukan Dostum --yang terdiri atas suku Uzbek-- menjadi tenaga andalan Kabul dalam memerangi Mujahidin di daerah pegunungan.
Namun, sehari kemudian faksi Dostum diberitakan mengesampingkan pembentukan aliansi dengan pemerintah Kabul dalam memerangi Talib.
Seorang tokoh Gerakan Nasional Islam (NIM) Painda Mohammad menyatakan, faksinya menampik berlanjutnya pertempuran di Afghanistan.
Kelompok itu, menurut dia, percaya bahwa krisis Afghanistan "mesti diselesaikan melalui dialog".
Painda membantah laporan bahwa Dostum akan bertemu dengan utusan-utusan Kabul di Tashkent, Uzbekistan, guna membicarakan penggabungan dalam koalisi Kabul.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Afghanistan Yunus Qanuni dan Hyumayun Jarir, menantu Hekmatyar, diberitakan telah bertolak ke Tashkent guna mengadakan pembicaraan dengan Dostum.
Dostum, menurut Kabul, telah memperlihatkan keinginan untuk bergabung tapi mengajukan persyaratan yang akan dibahas di Tashkent.
Namun, NIM menyatakan faksi tersebut "bersedia berunding dengan semua pihak" dengan tujuan mewujudkan perdamaian.
Penggabungan dengan pemerintah, menurut faksi itu, bertentangan dengan kebijakannya, kendati NIM juga berpendapat aksi militer Talib menambah rumit masalah di Afghanistan.
Talib mengepung Kabul selama sekitar 11 bulan terakhir ini dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Rabbani dan mendirikan negara Islam.
Ketidaksediaan NIM bergabung dengan pemerintah Kabul menjadi berita baik bagi Talib sebab jika faksi Dostum bergabung dengan aliansi Hekmatyar-Rabbani, Talib berarti akan menghadapi musuh dari dua sisi, yaitu Kabul dan Mazar-i- Sharif.
Akhir bulan Juli tahun ini, utusan perdamaian PBB Nobert Holl dilaporkan Reuter, "Melihat munculnya harapan bagi perdamaian di Afghanistan."
Holl berusaha menggolkan rencana yang gagal diselesaikan utusan perdamaian sebelumnya, Mahmud Mestiri, yang mengundurkan diri bulan Mei tahun lalu.
Selain itu, Holl juga dilaporkan, akan memindahkan misi di PBB dari Pakistan ke Jalalabad, tindakan yang tak pernah dilakukan Mestiri dan tampaknya menjadi penghalang upayanya, karena "rakyat Afghanistan ingin semua gagasan perdamaian muncul dari dalam negeri mereka".
Akan tetapi, Rabbani telah mendesak Holl agar memindahkan misi PBB ke Kabul, ibukota Afghanistan.
Rencana lain Holl diantaranya ialah penyelenggaraan pertemuan majelis tinggi tradisional guna memutuskan pembentukan mekanisme sementara yang netral untuk mengambilalih kekuasaan dari Rabbani.
Ia juga menyeru semua pihak yang bertikai di Afghanistan agar menghentikan pertumpahan darah dan merundingkan perdamaian.
Pertumpahan darah, katanya, tidak pantas dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan sama sekali tidak menguntungkan pihak manapun di Afghanistan.
(18/09/96 21:58)
Jakarta, 18/9/96 (ANTARA) - Jalur pertempuran di Afghanistan, yang sekitar tiga bulan lalu disebut-sebut mengalami perubahan bersejarah dengan bergabungnya kembali Gulbuddin Hekmatyar dengan Presiden Burhanuddi Rabbani, tak memperlihatkan tanda akan berakhir.
Pasalnya ialah gerakan milisi santri Talib, yang ketika muncul di kancah pertempuran antar-Mujahidin pada penghujung tahun 1994 mengibarkan nama Mullah Talibat, kian tak terbendung.
Faksi murid para mullah (guru agama Islam) di Afghanistan dan Peshawar, Pakistan, tersebut dilaporkan kantor-kantor berita transnasional menguasai dua ibukota provinsi penting di bagian timur Afghanistan, Jalalabad --ibukota provinsi Nangarhar-- dan Mehtaram, ibukota Laghman.
Milisi cantrik itu, yang kini menguasai 17 dari 30 provinsi di Afghanistan, telah berikrar akan menerapkan "hukum Islam murni" di seluruh negara Mujahidin tersebut.
Hekmatyar bulan Juni tahun ini berbaikan dengan seterunya di Kabul dan memangku lagi jabatan perdana menteri yang pernah dilepaskannya akibat tak ada persamaan pendapat dengan Rabbani. Hekmatyar diambil sumpah sebagai perdana menteri lagi tanggal 26 Juni.
Sebelumnya bekas seteru Rabbani itu telah kehilangan kubunya di dekat Kabul akibat gempuran Talib.
Saat Hekmatyar bergabung dengan Rabbani ada pihak yang berpendapat aliansi tersebut dapat "memainkan kartu" dan memiliki kekuatan.
Pemimpin faksi Hezb-i-Islami mengakhiri jabatan perdana menteri pertama kali tahun 1994, dalam aksi kudeta yang gagal terhadap Rabbani, dan kini berjanji akan mempersatukan negeri itu serta mengakhiri perang saudara yang tak kunjung reda.
Meskipun demikian ambisi kedua bekas musuh itu masih harus disesuaikan dengan persetujuan yang telah mereka capai. Sebabnya ialah jika mereka tak mampu mewujudkan kesamaan pendapat, akan muncul ketidakpuasan dan kekecewaan sehingga bukan tak mungkin para petempur mereka akan kembali ke kancah pertumpahan darah.
Apalagi, duet Rabbani-Hekmatyar mampu mengkonsolidasikan diri dengan faksi-faksi lain di negeri tersebut, para petempur Talib dilaporkan memperluas wilayah kekuasaannya ke Provinsi Nangarhar, yang menjadi jalur penghubung dengan Pakistan.
Ketika dilantik, Hekmatyar mengumandangkan pesan Rabbani, yang mendesak semua faksi yang bertikai di Afghanistan agar bersatu dengan pemerintah baru dan mensukseskan proses perdamaian.
Namun, seruannya itu kurang mendapat reaksi positif dari faksi-faksi lain.
Dekati Dostum?
Tanggal 17 September 1996 pemerintah koalisi di Kabul tersebut dilaporkan AFP melakukan pendekatan dengan gembong Afghanistan Utara Jenderal Abdul Rashid Dostum.
Selama masa pemerintahan bekas presiden terguling Najibullah, pasukan Dostum --yang terdiri atas suku Uzbek-- menjadi tenaga andalan Kabul dalam memerangi Mujahidin di daerah pegunungan.
Namun, sehari kemudian faksi Dostum diberitakan mengesampingkan pembentukan aliansi dengan pemerintah Kabul dalam memerangi Talib.
Seorang tokoh Gerakan Nasional Islam (NIM) Painda Mohammad menyatakan, faksinya menampik berlanjutnya pertempuran di Afghanistan.
Kelompok itu, menurut dia, percaya bahwa krisis Afghanistan "mesti diselesaikan melalui dialog".
Painda membantah laporan bahwa Dostum akan bertemu dengan utusan-utusan Kabul di Tashkent, Uzbekistan, guna membicarakan penggabungan dalam koalisi Kabul.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Afghanistan Yunus Qanuni dan Hyumayun Jarir, menantu Hekmatyar, diberitakan telah bertolak ke Tashkent guna mengadakan pembicaraan dengan Dostum.
Dostum, menurut Kabul, telah memperlihatkan keinginan untuk bergabung tapi mengajukan persyaratan yang akan dibahas di Tashkent.
Namun, NIM menyatakan faksi tersebut "bersedia berunding dengan semua pihak" dengan tujuan mewujudkan perdamaian.
Penggabungan dengan pemerintah, menurut faksi itu, bertentangan dengan kebijakannya, kendati NIM juga berpendapat aksi militer Talib menambah rumit masalah di Afghanistan.
Talib mengepung Kabul selama sekitar 11 bulan terakhir ini dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Rabbani dan mendirikan negara Islam.
Ketidaksediaan NIM bergabung dengan pemerintah Kabul menjadi berita baik bagi Talib sebab jika faksi Dostum bergabung dengan aliansi Hekmatyar-Rabbani, Talib berarti akan menghadapi musuh dari dua sisi, yaitu Kabul dan Mazar-i- Sharif.
Akhir bulan Juli tahun ini, utusan perdamaian PBB Nobert Holl dilaporkan Reuter, "Melihat munculnya harapan bagi perdamaian di Afghanistan."
Holl berusaha menggolkan rencana yang gagal diselesaikan utusan perdamaian sebelumnya, Mahmud Mestiri, yang mengundurkan diri bulan Mei tahun lalu.
Selain itu, Holl juga dilaporkan, akan memindahkan misi di PBB dari Pakistan ke Jalalabad, tindakan yang tak pernah dilakukan Mestiri dan tampaknya menjadi penghalang upayanya, karena "rakyat Afghanistan ingin semua gagasan perdamaian muncul dari dalam negeri mereka".
Akan tetapi, Rabbani telah mendesak Holl agar memindahkan misi PBB ke Kabul, ibukota Afghanistan.
Rencana lain Holl diantaranya ialah penyelenggaraan pertemuan majelis tinggi tradisional guna memutuskan pembentukan mekanisme sementara yang netral untuk mengambilalih kekuasaan dari Rabbani.
Ia juga menyeru semua pihak yang bertikai di Afghanistan agar menghentikan pertumpahan darah dan merundingkan perdamaian.
Pertumpahan darah, katanya, tidak pantas dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan sama sekali tidak menguntungkan pihak manapun di Afghanistan.
(18/09/96 21:58)
KEMATIAN MURTAZA LEMPAR BENAZIR KE DALAM KRISIS BARU
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 23/9 (ANTARA) - Belum berhasil mengatasi kemelut akibat "digoyang" kelompok oposisi, Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto menghadapi krisis baru setelah kematian adik laki-lakinya, Murtaza Bhutto, dalam baku tembak di Karachi, Jumat (20/9).
Kematian Murtaza akibat luka dalam baku tembak antara pengawalnya dan polisi di dekat kediamannya di Karachi menambah noda dalam sejarah dan membuat Benazir kehilangan satu lagi anggota keluarganya dalam kekacauan di negerinya.
Ayah Benazir, mantan presiden dan perdana menteri Zulfikar Ali Bhutto dihukum mati di Rawalpindi 4 April 1979, dua tahun setelah terguling dalam kudeta militer yang dipimpin bekas kepala staf militer Mohammad Ziaul Haq.
Enam tahun setelah itu, Pakistan kembali diterjang berita mengejutkan mengenai kematian adik laki-laki Benazir, Shahnawaz Bhutto, di kediamannya di Cannes, Perancis.
Bagi Benazir, yang keluarganya selalu dibayangi ancaman maut, kematian Murtaza (42) dilaporkan Reuter menjadi pukulan berat, apalagi saat ini pemerintahnya sedang menghadapi kemelut dengan kelompok oposisi.
Sebelumnya keluarga Bhutto dan Partai Rakyat Pakistan (PPP)-nya, yang didirikan pada 1968, menjadi incaran hukuman selama 11 tahun kekuasaan Ziaul Haq sampai kematiannya dalam kecelakaan pesawat di Pakistan Agustus 1988.
Selama masa kekuasaan Ziaul Haq, Benazir dan ibunya Begum Nusrat Bhutto tetap tinggal di Pakistan dan berusaha memperbaiki nama ayahnya, tapi kedua saudara laki-lakinya hidup di pengasingan di luar negeri.
Murtaza semasa hidupnya memimpin perlawanan terhadap junta militer di negerinya dari luar negeri.
Ia dilaporkan AFP mendirikan kelompok gelap Organisasi Al-Zulfikar (AZO) -- yang dituduh melakukan sabotase dan aksi subversif, termasuk pembajakan satu pesawat Pakistan pada 1981.
Ia bahkan tidak mau kembali ke negerinya setelah kematian Ziaul Haq dan Benazir menjadi perdana menteri pada 1988.
Murtaza baru kembali ke Pakistan November 1993 tapi ditangkap dengan tuduhan kriminal.
Benazir saat itu mendesak Murtaza untuk membersihkan namanya di pengadilan.
Murtaza dibebaskan dengan jaminan dan Maret 1995 membentuk faksi saingan Benazir, Partai Shahid Bhutto, dan menuduh kakak perempuannya bekerjasama dengan orang-orang yang mengakibatkan kematian ayah mereka.
Beda pendapat
Awal September, Murtaza, menurut AFP, menyatakan perbedaan pendapat antara dia dan Benazir berawal pada sekitar 1986, tidak lama setelah Ziaul Haq memperlunak pengekangan dalam politik.
Saat itu, kata Murtaza, Benazir menyatakan ingin terjun ke dunia politik di bawah pemerintahan Ziaul Haq dan itu adalah awal terciptanya jurang pemisah antara mereka berdua.
Murtaza juga pernah menuduh pemerintah Benazir melakukan korupsi dan bertindak tidak sesuai dengan peraturan.
Sebelum terjadi baku tembak antara pengawal pribadinya dan polisi, Murtaza mengulangi tuduhan bahwa pemerintah kakaknya "melakukan dua pemboman di Karachi, yang menewaskan satu orang dan melukai tiga orang lagi".
Menurut dia, batangan dinamit yang digunakan adalah bahan peledak yang dikeluarkan pemerintah dan diserahkan kepada dua anggota polisi untuk dipasang di jalan-jalan.
Peledakan tersebut diduganya dilakukan sebagai dalih untuk menindas pengikutnya sebelum berlangsungnya pemilihan umum lokal.
Namun beberapa personil polisi dilaporkan malah menuduh pengikut Murtaza sebagai pelaku pemboman, meskipun mereka tidak menutup kemungkinan keterlibatan kelompok- kelompok lain termasuk Gerakan Muhajir Qaumi (MQM).
Kelompok tangguh di Karachi itu telah lama merongrong pemerintahan Benazir.
Sementara itu beberapa partai politik oposisi yang telah berusaha menggulingkannya diberitakan menuduh Benazir bersalah dalam kasus kematian adik laki-lakinya tersebut.
Tersangka utama dalam kasus pembunuhan Murtaza, menurut kantor-kantor berita transnasional adalah suami Benazir, Asif Zardari -- yang dicap oleh Murtaza sebagai "raja korupsi".
Seorang anggota Partai Shahid Bhutto menuduh Zardari memerintahkan polisi agar menguntit kendaraan Murtaza dan kemudian menggeledahnya.
Pemimpin Jamaat-i-Islami, Qazi Hussain Ahmad, dilaporkan ikut menuduh Benazir "tak dapat mencegah" kematian adiknya.
Ia menuduh perdana menteri Pakistan itu "mengubah Pakistan menjadi negara polisi".
Benazir oleh pemimpin Front Pembebasan Nasional, Meraj Mohammed Khan, juga dituduh telah memberi "kekuasaan terlalu besar kepada polisi".
Murtaza tewas dalam baku tembak yang terjadi ketika polisi yang sudah menunggu di luar rumahnya di Karachi menghentikan mobilnya dan menggeledahnya.
Terlepas dari benar-tidaknya tuduhan kelompok oposisi, yang jelas kematian Murtaza merugikan posisi Benazir, yang memang sedang menghadapi penentangan kuat pihak oposisi dan menuntutnya meletakkan jabatan sebelum masa jabatannya berakhir 1998.
Kebijakan Benazir tahun ini dipandang telah membawa negerinya ke tebing kerusuhan.
Benazir saat ini sudah menghadapi masalah ekonomi sehingga memaksanya memberlakukan anggaran ketat untuk tahun fiskal 1996/97 dengan harapan akan dapat membujuk Dana Moneter Internasional untuk melanjutkan dikeluarkannya pinjaman 600 juta dolar AS, yang kini macet.
Kini kematian Murtaza bukan tidak mungkin akan meningkatkan tekanan dan mengancam kedudukan Benazir karena "keselamatan saudara perdama menteri saja tidak terjamin apa lagi orang lain". (5/22/09/96 12:53)
Jakarta, 23/9 (ANTARA) - Belum berhasil mengatasi kemelut akibat "digoyang" kelompok oposisi, Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto menghadapi krisis baru setelah kematian adik laki-lakinya, Murtaza Bhutto, dalam baku tembak di Karachi, Jumat (20/9).
Kematian Murtaza akibat luka dalam baku tembak antara pengawalnya dan polisi di dekat kediamannya di Karachi menambah noda dalam sejarah dan membuat Benazir kehilangan satu lagi anggota keluarganya dalam kekacauan di negerinya.
Ayah Benazir, mantan presiden dan perdana menteri Zulfikar Ali Bhutto dihukum mati di Rawalpindi 4 April 1979, dua tahun setelah terguling dalam kudeta militer yang dipimpin bekas kepala staf militer Mohammad Ziaul Haq.
Enam tahun setelah itu, Pakistan kembali diterjang berita mengejutkan mengenai kematian adik laki-laki Benazir, Shahnawaz Bhutto, di kediamannya di Cannes, Perancis.
Bagi Benazir, yang keluarganya selalu dibayangi ancaman maut, kematian Murtaza (42) dilaporkan Reuter menjadi pukulan berat, apalagi saat ini pemerintahnya sedang menghadapi kemelut dengan kelompok oposisi.
Sebelumnya keluarga Bhutto dan Partai Rakyat Pakistan (PPP)-nya, yang didirikan pada 1968, menjadi incaran hukuman selama 11 tahun kekuasaan Ziaul Haq sampai kematiannya dalam kecelakaan pesawat di Pakistan Agustus 1988.
Selama masa kekuasaan Ziaul Haq, Benazir dan ibunya Begum Nusrat Bhutto tetap tinggal di Pakistan dan berusaha memperbaiki nama ayahnya, tapi kedua saudara laki-lakinya hidup di pengasingan di luar negeri.
Murtaza semasa hidupnya memimpin perlawanan terhadap junta militer di negerinya dari luar negeri.
Ia dilaporkan AFP mendirikan kelompok gelap Organisasi Al-Zulfikar (AZO) -- yang dituduh melakukan sabotase dan aksi subversif, termasuk pembajakan satu pesawat Pakistan pada 1981.
Ia bahkan tidak mau kembali ke negerinya setelah kematian Ziaul Haq dan Benazir menjadi perdana menteri pada 1988.
Murtaza baru kembali ke Pakistan November 1993 tapi ditangkap dengan tuduhan kriminal.
Benazir saat itu mendesak Murtaza untuk membersihkan namanya di pengadilan.
Murtaza dibebaskan dengan jaminan dan Maret 1995 membentuk faksi saingan Benazir, Partai Shahid Bhutto, dan menuduh kakak perempuannya bekerjasama dengan orang-orang yang mengakibatkan kematian ayah mereka.
Beda pendapat
Awal September, Murtaza, menurut AFP, menyatakan perbedaan pendapat antara dia dan Benazir berawal pada sekitar 1986, tidak lama setelah Ziaul Haq memperlunak pengekangan dalam politik.
Saat itu, kata Murtaza, Benazir menyatakan ingin terjun ke dunia politik di bawah pemerintahan Ziaul Haq dan itu adalah awal terciptanya jurang pemisah antara mereka berdua.
Murtaza juga pernah menuduh pemerintah Benazir melakukan korupsi dan bertindak tidak sesuai dengan peraturan.
Sebelum terjadi baku tembak antara pengawal pribadinya dan polisi, Murtaza mengulangi tuduhan bahwa pemerintah kakaknya "melakukan dua pemboman di Karachi, yang menewaskan satu orang dan melukai tiga orang lagi".
Menurut dia, batangan dinamit yang digunakan adalah bahan peledak yang dikeluarkan pemerintah dan diserahkan kepada dua anggota polisi untuk dipasang di jalan-jalan.
Peledakan tersebut diduganya dilakukan sebagai dalih untuk menindas pengikutnya sebelum berlangsungnya pemilihan umum lokal.
Namun beberapa personil polisi dilaporkan malah menuduh pengikut Murtaza sebagai pelaku pemboman, meskipun mereka tidak menutup kemungkinan keterlibatan kelompok- kelompok lain termasuk Gerakan Muhajir Qaumi (MQM).
Kelompok tangguh di Karachi itu telah lama merongrong pemerintahan Benazir.
Sementara itu beberapa partai politik oposisi yang telah berusaha menggulingkannya diberitakan menuduh Benazir bersalah dalam kasus kematian adik laki-lakinya tersebut.
Tersangka utama dalam kasus pembunuhan Murtaza, menurut kantor-kantor berita transnasional adalah suami Benazir, Asif Zardari -- yang dicap oleh Murtaza sebagai "raja korupsi".
Seorang anggota Partai Shahid Bhutto menuduh Zardari memerintahkan polisi agar menguntit kendaraan Murtaza dan kemudian menggeledahnya.
Pemimpin Jamaat-i-Islami, Qazi Hussain Ahmad, dilaporkan ikut menuduh Benazir "tak dapat mencegah" kematian adiknya.
Ia menuduh perdana menteri Pakistan itu "mengubah Pakistan menjadi negara polisi".
Benazir oleh pemimpin Front Pembebasan Nasional, Meraj Mohammed Khan, juga dituduh telah memberi "kekuasaan terlalu besar kepada polisi".
Murtaza tewas dalam baku tembak yang terjadi ketika polisi yang sudah menunggu di luar rumahnya di Karachi menghentikan mobilnya dan menggeledahnya.
Terlepas dari benar-tidaknya tuduhan kelompok oposisi, yang jelas kematian Murtaza merugikan posisi Benazir, yang memang sedang menghadapi penentangan kuat pihak oposisi dan menuntutnya meletakkan jabatan sebelum masa jabatannya berakhir 1998.
Kebijakan Benazir tahun ini dipandang telah membawa negerinya ke tebing kerusuhan.
Benazir saat ini sudah menghadapi masalah ekonomi sehingga memaksanya memberlakukan anggaran ketat untuk tahun fiskal 1996/97 dengan harapan akan dapat membujuk Dana Moneter Internasional untuk melanjutkan dikeluarkannya pinjaman 600 juta dolar AS, yang kini macet.
Kini kematian Murtaza bukan tidak mungkin akan meningkatkan tekanan dan mengancam kedudukan Benazir karena "keselamatan saudara perdama menteri saja tidak terjamin apa lagi orang lain". (5/22/09/96 12:53)
KEKHAWATIRAN PALESTINA MULAI JADI KENYATAAN
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 28/9/96 (ANTARA) - Kekhawatiran rakyat Palestina bahwa proses perdamaian dengan Israel akan terhambat saat Benjamin Netanyahu, pemimpin Partai Likud yang mengalahkan Shimon Peres dalam pemilihan umum akhir Mei, mulai menjadi kenyataan saat Israel pada Selasa (24/9) mengizinkan dilanjutkannya penggalian terowongan di Jerusalem.
Akibat pemberian izin "untuk menggali peninggalan arkeologi berusia 2.500 tahun" di bawah kompleks masjid Al-Aqsha oleh Yahudi, pertempuran meletus antara tentara Israel dan rakyat Palestina dan bahkan melibatkan polisi Pemerintah Otonomi.
Sampai Jumat, 58 orang Palestina dan 13 Yahudi dilaporkan Reuter dan AFP tewas dalam bentrokan di seluruh Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Jordan.
Sebelumnya pemerintah paling kanan Israel di bawah Netanyahu telah membuat "kalang kabut" Pemerintah Otonomi Palestina ketika penguasa Yahudi mengizinkan pembangunan permukiman baru di wilayah-wilayah Palestina.
Rakyat Palestina telah menghadapi masalah dengan adanya permukiman di wilayah mereka, dan kejadian pada Februari 1994, ketika pengikut aliran ekstrim Kach, Baluch Goldstein, membantai tidak kurang dari 60 orang Palestina yang sedang shalat subuh, tak dapat mereka lupakan.
Sekarang setelah sekitar 100 hari Netanyahu berkuasa, negara-negara Arab berpendapat pemimpin garis keras Israel tersebut telah membuat Timur Tengah mundur bertahun-tahun.
Netanyahu telah membuat gusar para pemimpin Arab, membuat rakyat Palestina kecewa dan habis kesabaran serta memicu munculnya kembali kata-kata "perang" dalam diri rakyat Palestina.
Sejalan dengan segala tindakan Netanyahu, yang sejak kampanye pemilihan umum Israel telah mengumandangkan nada tak kenal kompromi sehubungan dengan proses perdamaian, sirna pula "itikad baik" yang telah dibina para pendahulunya.
Perdana menteri terbunuh Yitzhak Rabin, dan penggantinya Shimon Peres dari Partai Buruh telah berusaha mewujudkan perdamaian dengan Palestina dan pihak Arab lain.
Tetapi Netanyahu memporakporandakan semua itu, walaupun Duta Besar Palestina di Jakarta Ribhi Y. Awad mengatakan belum lama ini, "Partai Likud dan Buruh sama saja."
Keduanya sama-sama pernah bertindak keras terhadap rakyat Palestina, meskipun belakangan Partai Buruh "lebih memperlihatkan sikap luwes dibandingkan dengan Likud".
Akibat ulah pemimpin Yahudi itu, negara-negara Arab bersikap lebih hati-hati dan tak mau tergesa-gesa menerima kehadiran Netanyahu di negara mereka atau membuka misi di Israel.
Presiden Mesir Hosni Mubarak pernah mengancam akan membatalkan konferensi ekonomi Timur Tengah jika proses perdamaian Palestina-Israel tetap macet.
Proses perdamaian tersebut mestinya telah memasuki tahap pembicaraan status akhir Jerusalem tapi pelaksanaan tahap kedua, penempatan kembali militer Israel dari Al- Khalil, tak kunjung tercapai.
Harapan pun pudar
Dengan terjadinya bentrokan paling sengit sejak penandatanganan persetujuan otonomi di Washington September 1993 proses perdamaian Palestina-Israel benar- benar mengalami kemunduran dan harapan pun pudar.
Segala harapan bagi terwujudnya perdamaian Arab-Israel telah berubah menjadi kekhawatiran lama mengenai perang Timur Tengah dan penindasan bergelimang darah atas para pemrotes Palestina oleh militer Israel.
Kejadian tersebut, kendati banyak pemimpin dunia termasuk AS mendesak dilanjutkan proses perdamaian, mencuatkan tanda tanya apakah proses perdamaian Arab- Israel masih hidup.
Masalahnya ialah apa yang diajukan Netanyahu sejak ia berkuasa di Israel jelas tidak sesuai dengan apa yang diajukan pemerintah terdahulu Israel.
Palestina memandang pembukaan jalan masuk kedua ke terowongan di bawah kompleks masjid Al-Aqsha sebagai lambang pendekatan Netanyahu kepada perundingan dengan pihak Arab.
Pemerintah terdahulu Israel dari Partai Buruh mengabulkan tuntutan Arab agar Israel menutup pembuatan terowongan itu, yang dimaksudkan untuk menemukan Temple Mount --tempat suci Yahudi sekitar 2.000 tahun lalu tapi selama 1.300 tahun terakhir ini menjadi tempat berdirinya masjid Al-Aqsha.
Terowongan tersebut dipandang dunia Arab sebagai pengetatan cengkeraman Israel atas Jerusalem Timur, yang direbut Israel dalam perang 1967.
Terowongan itu juga dianggap sebagai picu atas bertumpuk-tumpuk kekecewaan rakyat Palestina terhadap Netanyahu.
Pihak Palestina sejak 1991 meninggalkan intifada dan bergabung dalam proses perdamaian yang ditaja AS dan bekas Uni Sovyet.
Walaupun sampai sekarang tak banyak yang diperolehnya, pihak Palestina tetap memiliki harapan bahwa proses tersebut akan berakhir dengan berdirinya negara Palestina merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai ibukota.
Harapan itu sebenarnya sulit, jika tak dapat dikatakan tak mungkin, terwujud karena Netanyahu antara lain sudah menegaskan ia menentang berdirinya negara Palestina, takkan berkompromi soal Jerusalem.
Israel, baik di bawah Partai Likud atau Partai Buruh, tetap menganggap Jerusalem sebagai ibukota utuh negara Yahudi.
Pihak Palestina telah berulangkali memperingatkan macetnya proses perdamaian dapat berarti terulangnya kerusuhan dan kembalinya intifada ke wilayah-wilayah pendudukan.
Namun Israel tampak tak menggubris, dan tindakan pemerintah Netanyahu membuka kembali penggalian terowongan di Jerusalem telah merenggut korban jiwa baik di pihak Palestina maupun di pihak Israel sendiri.
Pemerintah Netanyahu bahkan tampaknya tidak peduli dengan seruan masyarakat dunia agar meredakan kerusuhan, dan tudingan Putra Mahkota Jordania Hassan ibn Talal bahwa Israel melanggar kesucian Kota Suci Jerusalem dengan melakukan perluasan terowongan di sepanjang tembok barat Al-Aqsha. (28/09/96 10:12)
Jakarta, 28/9/96 (ANTARA) - Kekhawatiran rakyat Palestina bahwa proses perdamaian dengan Israel akan terhambat saat Benjamin Netanyahu, pemimpin Partai Likud yang mengalahkan Shimon Peres dalam pemilihan umum akhir Mei, mulai menjadi kenyataan saat Israel pada Selasa (24/9) mengizinkan dilanjutkannya penggalian terowongan di Jerusalem.
Akibat pemberian izin "untuk menggali peninggalan arkeologi berusia 2.500 tahun" di bawah kompleks masjid Al-Aqsha oleh Yahudi, pertempuran meletus antara tentara Israel dan rakyat Palestina dan bahkan melibatkan polisi Pemerintah Otonomi.
Sampai Jumat, 58 orang Palestina dan 13 Yahudi dilaporkan Reuter dan AFP tewas dalam bentrokan di seluruh Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Jordan.
Sebelumnya pemerintah paling kanan Israel di bawah Netanyahu telah membuat "kalang kabut" Pemerintah Otonomi Palestina ketika penguasa Yahudi mengizinkan pembangunan permukiman baru di wilayah-wilayah Palestina.
Rakyat Palestina telah menghadapi masalah dengan adanya permukiman di wilayah mereka, dan kejadian pada Februari 1994, ketika pengikut aliran ekstrim Kach, Baluch Goldstein, membantai tidak kurang dari 60 orang Palestina yang sedang shalat subuh, tak dapat mereka lupakan.
Sekarang setelah sekitar 100 hari Netanyahu berkuasa, negara-negara Arab berpendapat pemimpin garis keras Israel tersebut telah membuat Timur Tengah mundur bertahun-tahun.
Netanyahu telah membuat gusar para pemimpin Arab, membuat rakyat Palestina kecewa dan habis kesabaran serta memicu munculnya kembali kata-kata "perang" dalam diri rakyat Palestina.
Sejalan dengan segala tindakan Netanyahu, yang sejak kampanye pemilihan umum Israel telah mengumandangkan nada tak kenal kompromi sehubungan dengan proses perdamaian, sirna pula "itikad baik" yang telah dibina para pendahulunya.
Perdana menteri terbunuh Yitzhak Rabin, dan penggantinya Shimon Peres dari Partai Buruh telah berusaha mewujudkan perdamaian dengan Palestina dan pihak Arab lain.
Tetapi Netanyahu memporakporandakan semua itu, walaupun Duta Besar Palestina di Jakarta Ribhi Y. Awad mengatakan belum lama ini, "Partai Likud dan Buruh sama saja."
Keduanya sama-sama pernah bertindak keras terhadap rakyat Palestina, meskipun belakangan Partai Buruh "lebih memperlihatkan sikap luwes dibandingkan dengan Likud".
Akibat ulah pemimpin Yahudi itu, negara-negara Arab bersikap lebih hati-hati dan tak mau tergesa-gesa menerima kehadiran Netanyahu di negara mereka atau membuka misi di Israel.
Presiden Mesir Hosni Mubarak pernah mengancam akan membatalkan konferensi ekonomi Timur Tengah jika proses perdamaian Palestina-Israel tetap macet.
Proses perdamaian tersebut mestinya telah memasuki tahap pembicaraan status akhir Jerusalem tapi pelaksanaan tahap kedua, penempatan kembali militer Israel dari Al- Khalil, tak kunjung tercapai.
Harapan pun pudar
Dengan terjadinya bentrokan paling sengit sejak penandatanganan persetujuan otonomi di Washington September 1993 proses perdamaian Palestina-Israel benar- benar mengalami kemunduran dan harapan pun pudar.
Segala harapan bagi terwujudnya perdamaian Arab-Israel telah berubah menjadi kekhawatiran lama mengenai perang Timur Tengah dan penindasan bergelimang darah atas para pemrotes Palestina oleh militer Israel.
Kejadian tersebut, kendati banyak pemimpin dunia termasuk AS mendesak dilanjutkan proses perdamaian, mencuatkan tanda tanya apakah proses perdamaian Arab- Israel masih hidup.
Masalahnya ialah apa yang diajukan Netanyahu sejak ia berkuasa di Israel jelas tidak sesuai dengan apa yang diajukan pemerintah terdahulu Israel.
Palestina memandang pembukaan jalan masuk kedua ke terowongan di bawah kompleks masjid Al-Aqsha sebagai lambang pendekatan Netanyahu kepada perundingan dengan pihak Arab.
Pemerintah terdahulu Israel dari Partai Buruh mengabulkan tuntutan Arab agar Israel menutup pembuatan terowongan itu, yang dimaksudkan untuk menemukan Temple Mount --tempat suci Yahudi sekitar 2.000 tahun lalu tapi selama 1.300 tahun terakhir ini menjadi tempat berdirinya masjid Al-Aqsha.
Terowongan tersebut dipandang dunia Arab sebagai pengetatan cengkeraman Israel atas Jerusalem Timur, yang direbut Israel dalam perang 1967.
Terowongan itu juga dianggap sebagai picu atas bertumpuk-tumpuk kekecewaan rakyat Palestina terhadap Netanyahu.
Pihak Palestina sejak 1991 meninggalkan intifada dan bergabung dalam proses perdamaian yang ditaja AS dan bekas Uni Sovyet.
Walaupun sampai sekarang tak banyak yang diperolehnya, pihak Palestina tetap memiliki harapan bahwa proses tersebut akan berakhir dengan berdirinya negara Palestina merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai ibukota.
Harapan itu sebenarnya sulit, jika tak dapat dikatakan tak mungkin, terwujud karena Netanyahu antara lain sudah menegaskan ia menentang berdirinya negara Palestina, takkan berkompromi soal Jerusalem.
Israel, baik di bawah Partai Likud atau Partai Buruh, tetap menganggap Jerusalem sebagai ibukota utuh negara Yahudi.
Pihak Palestina telah berulangkali memperingatkan macetnya proses perdamaian dapat berarti terulangnya kerusuhan dan kembalinya intifada ke wilayah-wilayah pendudukan.
Namun Israel tampak tak menggubris, dan tindakan pemerintah Netanyahu membuka kembali penggalian terowongan di Jerusalem telah merenggut korban jiwa baik di pihak Palestina maupun di pihak Israel sendiri.
Pemerintah Netanyahu bahkan tampaknya tidak peduli dengan seruan masyarakat dunia agar meredakan kerusuhan, dan tudingan Putra Mahkota Jordania Hassan ibn Talal bahwa Israel melanggar kesucian Kota Suci Jerusalem dengan melakukan perluasan terowongan di sepanjang tembok barat Al-Aqsha. (28/09/96 10:12)
Langganan:
Postingan (Atom)