Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 13/7 (ANTARA) - Para Menteri Luar Negeri Arab yang mengadakan pertemuan di ibukota Oman, Muskat hari Sabtu dilaporkan memperkeras sikap mereka dalam menanggapi pernyataan Benjamin Netanyahu di Washington bahwa "takkan pernah ada pembagian kembali" Jerusalem.
Perdana Menteri (PM) baru Israel itu mengulangi sikap kelompok fanatik Yahudi untuk tidak menyerahkan Jerusalem Timur, yang direbut Israel tahun 1967 dan kemudian dicaploknya, kepada Palestina.
Ketidakinginan untuk menyerahkan Jerusalem, yang diklaim sebagai ibukota utuh dan langgeng negara Israel, telah disampaikan Netanyahu dalam kampanye pemilihan umum sebelum ia mengalah arsitek perdamaian Shimon Peres dari Partai Buruh bulan lalu.
Guna menanggapi sikap tak kenal kompromi pemimpin Partai Likud tersebut, para menteri luar negeri keenam anggota Dewan Kerjasama Teluk dan Mesir serta Suriah dilaporkan AFP akan "menentukan sikap bersama terhadap kebijakan ekstremis" Netanyahu.
Sikap yang diambil kedelapan negara Arab itu disebut-sebut lebih keras dibandingkan yang dikeluarkan setelah konferensi tingkat tinggi pemimpin Arab tanggal 22-23 Juni di Kairo, kendati Menteri Luar Negeri Oman Yussuf ibn Alawi ibn Abdallah menyatakan reaksi mereka sejalan dengan deklarasi politik konferensi Kairo.
Para menteri luar negeri Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Suriah bertemu di Muskat guna membahas perkembangan paling akhir di wilayah yang mudah bergolak tersebut, terutama setelah pernyataan Netanyahu di Washington bulan Juli ini membuat geram para pemimpin Arab.
Hal itu adalah pertemuan pertama kedelapan penandatangan Deklarasi Damaskus, yang dirancang untuk meningkatkan persatuan Arab, sejak bulan Desember tahun lalu, dan proses perdamaian, selain masalah terorisme, dilaporkan AFP menempati urutan tertinggi pertemuan tersebut.
Deklarasi Damaskus dicapai setelah Perang Teluk tahun 1991 untuk memberi imbalan kepada Mesir dan Suriah karena ikut dalam operasi multinasional yang mengusir pasukan Irak dari Kuwait.
Sebelumnya, pejabat senior PLO di Jerusalem, Faisal Al-Husseini, menuduh Netanyahu dengan sengaja memicu bentrokan dengan Palestina.
Sementara itu, Presiden Palestina Yasser Arafat menyatakan bahwa "Al-Quds Asy-Syarif (Jerusalem) adalah ibukota abadi Palestina".
Berdasarkan persetujuan otonomi yang ditandatangani PLO dan pemerintah Israel di bawah pimpinan bekas Perdana Menteri Yitzhak Rabin, yang tewas ditembak ekstrimis Yahudi tahun lalu, perundingan mengenai masa depan Jerusalem mestinya dibahas dalam perundingan status akhir awal bulan Mei 1996.
Namun, Netanyahu --yang mendirikan pemerintah paling sayap kanan di Israel setelah kemenangannya dalam pemilihan tanggal 29 Mei-- tak bersedia membahas masa depan kota suci tiga agama langit, Yahudi, Nasrani dan Islam itu
Netanyahu dilaporkan juga mengatakan bahwa ia tidak menemukan "satu dokumen pun yang ditandatangani oleh para pemimpin Partai Buruh yang mengikat Israel dengan satu atau lebih komitmen dengan Palestina atau Suriah".
Kendati demikian, ia juga berusaha menenangkan perasaan negara-negara Arab dan menyatakan pemerintahnya "ingin melanjutkan proses perdamaian dengan Palestina, Suriah, Libanon dan negara-negara Arab lain".
"Tak perlu takut pada Israel," katanya sebagaimana dikutip AFP.
Pengulangan cerita
Jerusalem memang sudah menjadi masalah sejak puluhan tahun lalu. Banyak orang berpendapat masalah Jerusalem sudah muncul sejak Perang Dunia I, dan bahkan ada yang berpendapat masalah tersebut sudah ada pada masa Perang Krimea.
Pada jamannya, Liga Bangsa-Bangsa terlibat perselisihan ketika memasukkan Jerusalem ke dalam mandat Inggris, tapi Inggris sendiri dan PBB sejak berdiri tahun 1945 menekankan perlunya memberi status khusus bagi Jerusalem.
Ketika mendengar proklamasi kemerdekaan Israel tahun 1948, Komite Politik PBB berusaha menghimpun suara mayoritas di Majelis Umum bagi penempatan rejim internasional di kota suci tersebut --tindakan yang selalu ditentang Israel.
Sejak dulu Israel selalu menyatakan penerimaan kehadiran komisi internasional di Jerusalem adalah pengkhianatan terhadap Zionisme.
Karena masa depan Jerusalem memiliki kepentingan ideologi dan moral yang sangat besar, maka bangsa Yahudi, menurut Ilan Pappe dalam bukunya "The Making of the Arab-Israeli Conflict", sejak dulu rela menerima pengutukan internasional asalkan dapat mempertahankannya.
Israel juga telah berulangkali menentang dan menantang pendapat masyarakat internasional baik melalui ucapan ataupun perkataan dalam upayanya mempertahankan keutuhan Jerusalem.
Sekarang sikap fanatik Yahudi yang berulangkali disampaikan Netanyahu mengundang reaksi keras pula dari salah satu kelompok penentang persetujuan otonomi PLO-Israel, Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS).
Dalam suatu pernyataan yang disiarkan awal Juli, kelompok garis keras Palestina itu --yang anggotanya telah sering melancarkan pemboman bunuh diri di Israel-- "mengulurkan tangan kepada saudara-saudaranya organisasi pemuda Fatah dan menyeru mereka mengokohkan barisan".
Sikap keras Netanyahu mulai mencuatkan kembali seruan bagi dihidupkannya kembali intifada melawan Israel --yang telah mengguncang wilayah-wilayah pendudukan dari tahun 1987 sampai 1993. (13/7/96 17:49)
Sabtu, 14 Juni 2008
TALIB MULAI HADAPI PERPECAHAN?
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 16/7/96 (ANTARA) - Pendaratan satu jet tempur MiG-21 milik faksi cantrik Mullah Talib di Bagram, sebelah utara Kabul, hari Selasa (16/7) menimbulkan tanda tanya apakah itu aksi pembelotan atau pesawat tersebut dipaksa mendarat oleh rezim Kabul.
Kantor berita Reuter melaporkan, Komandan Pangkalan Udara Presiden Burhanuddin Rabbani, Jenderal Muslim, menyatakan bahwa pilot pesawat tersebut yang diidentifikasi bernama Abdul Jalil, mendaratkan pesawatnya di Bagram setelah diberondong tembakan anti-pesawat di atas wilayah Kabul.
Tetapi, menurut kantor berita AFP, pesawat jet itu terbang rendah di atas ibukota dan terkepung Afghanistan Selasa pagi, sebelum mendarat di pangkalan utama Pemerintah negara tersebut.
Jet itu dilaporkan membawa empat rudal udara ke udara dan diterbangkan dari markas Talib di kota Kandahar, bagian selatan Afghanistan, untuk melakukan patroli rutin.
Pendaratan tersebut terjadi tiga pekan setelah bekas pemimpin oposisi Gulbuddin Hekmatyar memangku kembali jabatan Perdana Menteri Afghanistan setelah mencapai perdamaian dengan Rabbani dan menyeru faksi-faksi oposisi agar bergabung dengan kabinet sementara yang dipimpinnya.
Mullah Talib, yang menguasai sebagian besar wilayah selatan, barat dan timur Afghanistan, telah mengepung Kabul sejak bulan Oktober 1995 dalam upayanya mendepak pemerintahan Rabbani. Faksi itu juga telah menghalau pasukan Hekmatyar dari kubunya di Maidan Shahr tahun lalu.
Jika benar pendaratan tersebut merupakan pembelotan, maka hal itu merupakan pukulan berat kedua bagi milisi santri itu karena tahun lalu faksi tersebut dipaksa menelan "pil pahit" atas pasukan Rabbani di dekat Kabul, dan Talib dilaporkan hanya memiliki empat atau lima pesawat jet.
Tindakan itu, menurut Muslim, dilakukan karena pilotnya, yang juga adalah Pemimpin Departemen Urusan Politik Talib di bandar udara militer di Kandahar, "kecewa dengan sistem dan dewan pimpinan Talib".
Meskipun pembelotan telah biasa terjadi, tindakan anggota Talib tersebut --jika benar pembelotan-- dipandang sebagai tindakan dramatis pertama selama empat tahun Mujahidin menguasai negeri itu dan hampir dua tahun sejak kemunculan faksi cantrik tersebut.
Tak sokong Mujahidin
Faksi tersebut mengaku, bukan Mujahidin dan tidak menyokong faksi Mujahidin manapun. Kekuatannya mengejutkan sekaligus menimbulkan kekhawatiran akan merusak proses penyerahan kekuasaan, meski kelompok ini menyatakan akan membersihkan negerinya dari "para penjahat".
Kelompok itu terdiri atas para santri yang menimba ilmu pada mullah (guru agama Islam) dan bukan militer ini, sejak kemunculannya sekitar bulan September tahun 1994 di Kandahar --ibukota kuno Afghanistan di bagian selatan negeri tersebut-- telah mengundang tanda tanya besar.
Siapa sebenarnya mereka? Di mana mereka "berguru" strategi tempur, dan siapa yang menjadi sumber dana mereka?
Faksi Mullah Talib dilaporkan memiliki tiga keuntungan utama. Kelompok itu mempunyai tak kurang dari 25.000 personil dan persenjataan termasuk 200 tank dan beberapa jet tempur.
Kelompok itu juga disebut-sebut mendapat dukungan Pemerintah Pakistan, dan boleh jadi memperoleh dana dari Pemerintah Arab Saudi. Namun, Pakistan sering membantah keterlibatan pihak Islamabad dengan faksi santri tersebut, sementara Arab Saudi belum buka suara mengenai dugaan semacam itu.
Meskipun demikian, faksi tersebut dikabarkan mendapat dukungan rakyat Afghanistan, yang telah jemu menghadapi pertumpahan darah antar-Mujahidin.
Keberhasilan faksi baru itu dalam kancah pertempuran Afghanistan dapat membuat orang tercengang, karena tahun lalu Mullah Talibat merebut Maidan Shahr, salah satu kubu penting faksi Hekmatyar, Hezb-I-Islami, di sebelah selatan ibukota Afghanistan, Kabul.
Mullah Talib dalam waktu sekitar enam bulan mampu menguasai provinsi-provinsi Kandahar, Helmand, Zabul dan Uruzgan di sebelah selatan Kabul dan Ghazni, serta Wardak di timur. Belakangan faksi tersebut bahkan merebut salah satu pangkalan Rabbani di bagian selatan Afghanistan, Herat.
Prestasi semacam itu agaknya tak dapat diremehkan, karena mereka mampu menghadapi adalah kelompok Mujahidin yang meliki pengalaman tempur sejak awal tahun 1980.
Milisi tersebut, yang kebanyakan terdiri atas para santri yang mempelajari agama Islam di Pakistan, sejauh ini hanya menggempur faksi Hezb-I- Islami dan aliansinya faksi Syiah Hezb-I-Wahdat dalam perjalanannya dari "kota kelahirannya", Kandahar, menuju Kabul.
Namun, wilayah antara Maidan Shahr dan Kabul dikuasai oleh salah satu aliansi Rabbani, Ittihad-I-Islami --yang telah mengirim utusan untuk bertemu dengan salah satu pemimpin Mullah Talib.
Seorang Pemimpin Talib --Mullah Mohammed Rabbani, yang tidak mempunyai hubungan dengan Presiden Rabbani-- dilaporkan telah memberitahu faksi Ittihad-I-Islami bahwa pasukannya tak bermaksud bentrok dengan faksi Mujahidin itu.
Rusak perdamaian
Sebelumnya Hezb-I-Islami menuduh Talib sebagai "gerombolan tentara bayaran" yang ingin merusak proses perdamaian, sekalipun perdamaian tak pernah terwujud sejak sebelum milisi baru tersebut lahir.
Faksi Hekmatyar itu meragukan ketulusan maksud Talib karena, katanya, milisi tersebut takkan memerangi orang Muslim jika memang tulus, dan faksi itu selama ini hanya menggempur faksi Muslim lain.
Hezb-I-Islami juga menuduh Talib sejak awal, dengan bimbingan "majikannya di luar negeri, menyiarkan berita bohong tanpa dasar mengenai keberhasilan aksi militernya".
Sementara itu, Rabbani diberitakan ingin menarik faksi misterius tersebut ke pihaknya dengan pernyataan bahwa setiap tindakan atau gerakan yang berlandaskan agama akan diterima baik oleh rakyat.
Ia juga menyatakan, telah mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh Talib dan "pemerintah akan membantu mereka membersihkan jalan-jalan, melucuti para petempur dan mengakhiri korupsi".
Tetapi, ia juga memperingatkan milisi itu agar tidak menarik campur-tangan pihak luar ke dalam urusan intern Afghanistan dan juga menjauhkan diri dari kaum oportunis yang ingin menunggangi kelompok tersebut.
Rabbani melontarkan ancaman, jika ada pihak luar yang menjadi pilot jet tempur, pengemudi tank dan menjadi otak pengatur strategi Talib, maka Pemerintah akan mengajak rakyat untuk menghancurkan milisi itu.
Di tengah misteri yang menyelimuti milisi termuda di Afghanistan tersebut, seorang pejabat Afghanistan berpendapat, Talib mengincar jabatan pemerintah di Kabul.
(16/07/96 19:45)
Jakarta, 16/7/96 (ANTARA) - Pendaratan satu jet tempur MiG-21 milik faksi cantrik Mullah Talib di Bagram, sebelah utara Kabul, hari Selasa (16/7) menimbulkan tanda tanya apakah itu aksi pembelotan atau pesawat tersebut dipaksa mendarat oleh rezim Kabul.
Kantor berita Reuter melaporkan, Komandan Pangkalan Udara Presiden Burhanuddin Rabbani, Jenderal Muslim, menyatakan bahwa pilot pesawat tersebut yang diidentifikasi bernama Abdul Jalil, mendaratkan pesawatnya di Bagram setelah diberondong tembakan anti-pesawat di atas wilayah Kabul.
Tetapi, menurut kantor berita AFP, pesawat jet itu terbang rendah di atas ibukota dan terkepung Afghanistan Selasa pagi, sebelum mendarat di pangkalan utama Pemerintah negara tersebut.
Jet itu dilaporkan membawa empat rudal udara ke udara dan diterbangkan dari markas Talib di kota Kandahar, bagian selatan Afghanistan, untuk melakukan patroli rutin.
Pendaratan tersebut terjadi tiga pekan setelah bekas pemimpin oposisi Gulbuddin Hekmatyar memangku kembali jabatan Perdana Menteri Afghanistan setelah mencapai perdamaian dengan Rabbani dan menyeru faksi-faksi oposisi agar bergabung dengan kabinet sementara yang dipimpinnya.
Mullah Talib, yang menguasai sebagian besar wilayah selatan, barat dan timur Afghanistan, telah mengepung Kabul sejak bulan Oktober 1995 dalam upayanya mendepak pemerintahan Rabbani. Faksi itu juga telah menghalau pasukan Hekmatyar dari kubunya di Maidan Shahr tahun lalu.
Jika benar pendaratan tersebut merupakan pembelotan, maka hal itu merupakan pukulan berat kedua bagi milisi santri itu karena tahun lalu faksi tersebut dipaksa menelan "pil pahit" atas pasukan Rabbani di dekat Kabul, dan Talib dilaporkan hanya memiliki empat atau lima pesawat jet.
Tindakan itu, menurut Muslim, dilakukan karena pilotnya, yang juga adalah Pemimpin Departemen Urusan Politik Talib di bandar udara militer di Kandahar, "kecewa dengan sistem dan dewan pimpinan Talib".
Meskipun pembelotan telah biasa terjadi, tindakan anggota Talib tersebut --jika benar pembelotan-- dipandang sebagai tindakan dramatis pertama selama empat tahun Mujahidin menguasai negeri itu dan hampir dua tahun sejak kemunculan faksi cantrik tersebut.
Tak sokong Mujahidin
Faksi tersebut mengaku, bukan Mujahidin dan tidak menyokong faksi Mujahidin manapun. Kekuatannya mengejutkan sekaligus menimbulkan kekhawatiran akan merusak proses penyerahan kekuasaan, meski kelompok ini menyatakan akan membersihkan negerinya dari "para penjahat".
Kelompok itu terdiri atas para santri yang menimba ilmu pada mullah (guru agama Islam) dan bukan militer ini, sejak kemunculannya sekitar bulan September tahun 1994 di Kandahar --ibukota kuno Afghanistan di bagian selatan negeri tersebut-- telah mengundang tanda tanya besar.
Siapa sebenarnya mereka? Di mana mereka "berguru" strategi tempur, dan siapa yang menjadi sumber dana mereka?
Faksi Mullah Talib dilaporkan memiliki tiga keuntungan utama. Kelompok itu mempunyai tak kurang dari 25.000 personil dan persenjataan termasuk 200 tank dan beberapa jet tempur.
Kelompok itu juga disebut-sebut mendapat dukungan Pemerintah Pakistan, dan boleh jadi memperoleh dana dari Pemerintah Arab Saudi. Namun, Pakistan sering membantah keterlibatan pihak Islamabad dengan faksi santri tersebut, sementara Arab Saudi belum buka suara mengenai dugaan semacam itu.
Meskipun demikian, faksi tersebut dikabarkan mendapat dukungan rakyat Afghanistan, yang telah jemu menghadapi pertumpahan darah antar-Mujahidin.
Keberhasilan faksi baru itu dalam kancah pertempuran Afghanistan dapat membuat orang tercengang, karena tahun lalu Mullah Talibat merebut Maidan Shahr, salah satu kubu penting faksi Hekmatyar, Hezb-I-Islami, di sebelah selatan ibukota Afghanistan, Kabul.
Mullah Talib dalam waktu sekitar enam bulan mampu menguasai provinsi-provinsi Kandahar, Helmand, Zabul dan Uruzgan di sebelah selatan Kabul dan Ghazni, serta Wardak di timur. Belakangan faksi tersebut bahkan merebut salah satu pangkalan Rabbani di bagian selatan Afghanistan, Herat.
Prestasi semacam itu agaknya tak dapat diremehkan, karena mereka mampu menghadapi adalah kelompok Mujahidin yang meliki pengalaman tempur sejak awal tahun 1980.
Milisi tersebut, yang kebanyakan terdiri atas para santri yang mempelajari agama Islam di Pakistan, sejauh ini hanya menggempur faksi Hezb-I- Islami dan aliansinya faksi Syiah Hezb-I-Wahdat dalam perjalanannya dari "kota kelahirannya", Kandahar, menuju Kabul.
Namun, wilayah antara Maidan Shahr dan Kabul dikuasai oleh salah satu aliansi Rabbani, Ittihad-I-Islami --yang telah mengirim utusan untuk bertemu dengan salah satu pemimpin Mullah Talib.
Seorang Pemimpin Talib --Mullah Mohammed Rabbani, yang tidak mempunyai hubungan dengan Presiden Rabbani-- dilaporkan telah memberitahu faksi Ittihad-I-Islami bahwa pasukannya tak bermaksud bentrok dengan faksi Mujahidin itu.
Rusak perdamaian
Sebelumnya Hezb-I-Islami menuduh Talib sebagai "gerombolan tentara bayaran" yang ingin merusak proses perdamaian, sekalipun perdamaian tak pernah terwujud sejak sebelum milisi baru tersebut lahir.
Faksi Hekmatyar itu meragukan ketulusan maksud Talib karena, katanya, milisi tersebut takkan memerangi orang Muslim jika memang tulus, dan faksi itu selama ini hanya menggempur faksi Muslim lain.
Hezb-I-Islami juga menuduh Talib sejak awal, dengan bimbingan "majikannya di luar negeri, menyiarkan berita bohong tanpa dasar mengenai keberhasilan aksi militernya".
Sementara itu, Rabbani diberitakan ingin menarik faksi misterius tersebut ke pihaknya dengan pernyataan bahwa setiap tindakan atau gerakan yang berlandaskan agama akan diterima baik oleh rakyat.
Ia juga menyatakan, telah mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh Talib dan "pemerintah akan membantu mereka membersihkan jalan-jalan, melucuti para petempur dan mengakhiri korupsi".
Tetapi, ia juga memperingatkan milisi itu agar tidak menarik campur-tangan pihak luar ke dalam urusan intern Afghanistan dan juga menjauhkan diri dari kaum oportunis yang ingin menunggangi kelompok tersebut.
Rabbani melontarkan ancaman, jika ada pihak luar yang menjadi pilot jet tempur, pengemudi tank dan menjadi otak pengatur strategi Talib, maka Pemerintah akan mengajak rakyat untuk menghancurkan milisi itu.
Di tengah misteri yang menyelimuti milisi termuda di Afghanistan tersebut, seorang pejabat Afghanistan berpendapat, Talib mengincar jabatan pemerintah di Kabul.
(16/07/96 19:45)
SETAHUN PEMBANTAIAN SREBRENICA, PARA PELAKU TETAP BEBAS
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 12/7/96 (ANTARA) - Tanggal 11 Juli 1996, ribuan wanita yang selamat dari pembantaian penduduk Muslim oleh Serbia Bosnia satu tahun sebelumnya menuntut ganjaran bagi para pelaku pembantaian yang masih bebas berkeliaran sementara masyarakat internasional tak mampu berbuat apa-apa.
Meskipun keadaan di kota bagian timur Bosnia -Herzegovina tersebut dilaporkan AFP sudah tenang, kenangan pahit atas pembunuhan ribuan orang Muslim tak dapat dilupakan oleh sanak-keluarga mereka.
Di kota kecil tersebut, setahun lalu tak kurang dari 40.000 orang Muslim diusir dan tak kurang dari 8.000 orang diperkirakan telah dibunuh. Kini sebanyak 18.000 orang Serbia menetap di rumah-rumah yang ditinggalkan pemilik sebelumnya.
Penduduk baru Srebrenica, yang kebanyakan adalah pengungsi dari Sarajevo, dilaporkan tidak terpengaruh dengan kejadian bulan Juli tahun lalu tapi sibuk mencari nafkah di kota kecil yang sampai sekarang masih kekurangan listrik dan air itu.
Pada saat yang sama satu tim ahli PBB diberitakan sibuk menggali apa yang mereka percaya menjadi kuburan massal tempat mayat-mayat dikuburkan.
Banyak korban aksi brutal Serbia Bosnia dilaporkan bahkan dikubut hidup-hidup.
Sedikitnya 40 mayat sudah ditemukan dan masih banyak mayat lagi diduga masih terkubur di berbagai tempat di bekas daerah kantung Muslim tersebut.
Kebrutalan yang dilakukan orang Serbia Bosnia di sekitar Srebrenica biasanya digambarkan oleh masyarakat internasional sebagai yang paling kejam di Eropa sejak Perang Dunia II.
Serbia Bosnia melakukan pembantaian itu setelah menguasai daerah kantung Muslim tersebut sementara pasukan pemelihara perdamaian PBB saat itu "tak mampu berbuat apa- apa untuk menghentikan kekejaman tersebut".
Sebelum jatuh ke dalam kekuasaan Serbia Bosnia, kota kecil itu diberitakan menjadi daerah kantung yang dilanda kesengsaraan dan dikepung oleh etnik pembangkang selama perang Bosnia --yang saat itu sedang memperluas perolehan wilayah ke bagian timur bekas republik Yugoslavia tersebut.
Saat ini satu-satunya bukti bahwa pertempuran pernah terjadi dilaporkan hanya berupa tembok-tembok yang berlubang diterjang peluru dan pecahan bom sementara desa- desa di sekitarnya hancur lebur.
Ketika memperingati pembantaian itu, Wakil Presiden Federasi Muslim-Kroasia, menurut laporan, mengatakan pada pertemuan di Tuzla bahwa Pemerintah Bosnia "takkan pernah mencari orang-orang yang hilang".
Seruan internasional
Sementara itu, Mahkamah Internasional PBB di Den Haag mengeluarkan perintah penangkapan para pemimpin Serbia Bosnia Radovan Karadzic dan Ratko Maldic dengan tuduhan melakukan kejahatan perang.
Sebelumnya, Mahkamah Internasional telah mendesak Serbia Bosnia agar menyerahkan kedua orang itu, terutama Karadzic, tapi tidak berhasil menyeretnya ke pengadilan. Mahkamah internasional pertama kali mendakwa mereka bulan Juli 1995 dan kemudian mengajukan dakwaan lagi bulan November lalu.
Hari Kamis (11/7), Claude Jorda selaku Hakim Mahkamah Internasional dilaporkan Reuter mengakhiri pemeriksaan terbuka selama dua pekan dan mensahkan dua dakwaan terhadap masing-masing pemimpin Serbia Bosnia tersebut, dan mengeluarkan perintah penangkapan, yang berarti Karadzic dan Mladic dapat ditangkap di manapun ia berada.
Di Bosnia, Pasukan Penerapan (IFOR) --yang menerapkan persetujuan perdamaian Dayton-- diberitakan sudah memperoleh mandat untuk menangkap Karadzic dan Mladic jika prajurit pasukan itu bertemu dengan mereka selama bertugas. Namun, para Komandan IFOR di lapangan telah menghindari tindakan untuk secara langsung memburu kedua orang tersebut.
Surat perintah penangkapan itu mulanya dikeluarkan di Bosnia, Republik Serbia Bosnia dan sisa Yugoslavia --Serbia dan Montenegro. Tetapi, Inggris, Amerika Serikat, Perancis dan Swiss beberapa waktu belakangan ini dilaporkan meminta agar surat perintah tersebut dikirim kepada mereka juga.
Para jaksa di mahkamah Den Haag mendakwa Karadzic, Pemimpin Politik Serbia Bosnia, dan Mladic, komandan militernya, bertanggung jawab atas pembantaian suku bangsa dan kejahatan perang lain selama 43 bulan perang Bosnia.
Tergantung politik
Akan tetapi, dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap para tersangka penjahat perang itu diperkirakan takkan menyeret mereka ke pengadilan di Den Haag, tapi akan menambah tekanan atas semua pihak di bekas Yugoslavia untuk menyerahkan mereka.
Karena tidak mempunyai polisi sendiri, pengadilan di Den Haag dilaporkan harus bergantung pada republik -republik bekas Yugoslavia atau IFOR yang tampaknya enggan untuk menangkap para tersangka itu.
Mahkamah Internasional belum lama ini telah mempertajam kecamanannya terhadap IFOR, yang --walaupun mendapat mandat untuk menangkap para tersangka jika prajuritnya bertemu saat bertugas-- tak mau secara aktif memburu para penjahat perang itu.
Terlepas dari keengganan IFOR untuk melibatkan diri memburu kedua orang yang dinyatakan sebagai penjahat perang di bekas Yugoslavia tersebut, dalam satu tahun terakhir ini dunia Barat telah menghadapi paling tidak dua pukulan berat.
Pertama adalah ketidakmampuan pasukan internasional mencegah jatuhnya Srebrenica setahun lalu dan pengusiran, serta pembantaian ribuan penduduk Muslim oleh Serbia Bosnia di daerah kantung itu.
Kedua adalah Serbia Bosnia telah menolak untuk menyerahkan kedua pemimpin mereka. Etnik pembangkang di Bosnia tersebut sebelumnya telah menghadapi ancaman sanksi internasional jika Karadzic tetap menjadi presiden di republik Serbia Bosnia.
Kini Barat menghadapi ujian lagi untuk membuktikan apakah pihaknya akan mampu menyeret kedua pencoreng noda merah dalam sejarah Bosnia itu ke pengadilan internasional. (12/7/96 23:20)
Jakarta, 12/7/96 (ANTARA) - Tanggal 11 Juli 1996, ribuan wanita yang selamat dari pembantaian penduduk Muslim oleh Serbia Bosnia satu tahun sebelumnya menuntut ganjaran bagi para pelaku pembantaian yang masih bebas berkeliaran sementara masyarakat internasional tak mampu berbuat apa-apa.
Meskipun keadaan di kota bagian timur Bosnia -Herzegovina tersebut dilaporkan AFP sudah tenang, kenangan pahit atas pembunuhan ribuan orang Muslim tak dapat dilupakan oleh sanak-keluarga mereka.
Di kota kecil tersebut, setahun lalu tak kurang dari 40.000 orang Muslim diusir dan tak kurang dari 8.000 orang diperkirakan telah dibunuh. Kini sebanyak 18.000 orang Serbia menetap di rumah-rumah yang ditinggalkan pemilik sebelumnya.
Penduduk baru Srebrenica, yang kebanyakan adalah pengungsi dari Sarajevo, dilaporkan tidak terpengaruh dengan kejadian bulan Juli tahun lalu tapi sibuk mencari nafkah di kota kecil yang sampai sekarang masih kekurangan listrik dan air itu.
Pada saat yang sama satu tim ahli PBB diberitakan sibuk menggali apa yang mereka percaya menjadi kuburan massal tempat mayat-mayat dikuburkan.
Banyak korban aksi brutal Serbia Bosnia dilaporkan bahkan dikubut hidup-hidup.
Sedikitnya 40 mayat sudah ditemukan dan masih banyak mayat lagi diduga masih terkubur di berbagai tempat di bekas daerah kantung Muslim tersebut.
Kebrutalan yang dilakukan orang Serbia Bosnia di sekitar Srebrenica biasanya digambarkan oleh masyarakat internasional sebagai yang paling kejam di Eropa sejak Perang Dunia II.
Serbia Bosnia melakukan pembantaian itu setelah menguasai daerah kantung Muslim tersebut sementara pasukan pemelihara perdamaian PBB saat itu "tak mampu berbuat apa- apa untuk menghentikan kekejaman tersebut".
Sebelum jatuh ke dalam kekuasaan Serbia Bosnia, kota kecil itu diberitakan menjadi daerah kantung yang dilanda kesengsaraan dan dikepung oleh etnik pembangkang selama perang Bosnia --yang saat itu sedang memperluas perolehan wilayah ke bagian timur bekas republik Yugoslavia tersebut.
Saat ini satu-satunya bukti bahwa pertempuran pernah terjadi dilaporkan hanya berupa tembok-tembok yang berlubang diterjang peluru dan pecahan bom sementara desa- desa di sekitarnya hancur lebur.
Ketika memperingati pembantaian itu, Wakil Presiden Federasi Muslim-Kroasia, menurut laporan, mengatakan pada pertemuan di Tuzla bahwa Pemerintah Bosnia "takkan pernah mencari orang-orang yang hilang".
Seruan internasional
Sementara itu, Mahkamah Internasional PBB di Den Haag mengeluarkan perintah penangkapan para pemimpin Serbia Bosnia Radovan Karadzic dan Ratko Maldic dengan tuduhan melakukan kejahatan perang.
Sebelumnya, Mahkamah Internasional telah mendesak Serbia Bosnia agar menyerahkan kedua orang itu, terutama Karadzic, tapi tidak berhasil menyeretnya ke pengadilan. Mahkamah internasional pertama kali mendakwa mereka bulan Juli 1995 dan kemudian mengajukan dakwaan lagi bulan November lalu.
Hari Kamis (11/7), Claude Jorda selaku Hakim Mahkamah Internasional dilaporkan Reuter mengakhiri pemeriksaan terbuka selama dua pekan dan mensahkan dua dakwaan terhadap masing-masing pemimpin Serbia Bosnia tersebut, dan mengeluarkan perintah penangkapan, yang berarti Karadzic dan Mladic dapat ditangkap di manapun ia berada.
Di Bosnia, Pasukan Penerapan (IFOR) --yang menerapkan persetujuan perdamaian Dayton-- diberitakan sudah memperoleh mandat untuk menangkap Karadzic dan Mladic jika prajurit pasukan itu bertemu dengan mereka selama bertugas. Namun, para Komandan IFOR di lapangan telah menghindari tindakan untuk secara langsung memburu kedua orang tersebut.
Surat perintah penangkapan itu mulanya dikeluarkan di Bosnia, Republik Serbia Bosnia dan sisa Yugoslavia --Serbia dan Montenegro. Tetapi, Inggris, Amerika Serikat, Perancis dan Swiss beberapa waktu belakangan ini dilaporkan meminta agar surat perintah tersebut dikirim kepada mereka juga.
Para jaksa di mahkamah Den Haag mendakwa Karadzic, Pemimpin Politik Serbia Bosnia, dan Mladic, komandan militernya, bertanggung jawab atas pembantaian suku bangsa dan kejahatan perang lain selama 43 bulan perang Bosnia.
Tergantung politik
Akan tetapi, dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap para tersangka penjahat perang itu diperkirakan takkan menyeret mereka ke pengadilan di Den Haag, tapi akan menambah tekanan atas semua pihak di bekas Yugoslavia untuk menyerahkan mereka.
Karena tidak mempunyai polisi sendiri, pengadilan di Den Haag dilaporkan harus bergantung pada republik -republik bekas Yugoslavia atau IFOR yang tampaknya enggan untuk menangkap para tersangka itu.
Mahkamah Internasional belum lama ini telah mempertajam kecamanannya terhadap IFOR, yang --walaupun mendapat mandat untuk menangkap para tersangka jika prajuritnya bertemu saat bertugas-- tak mau secara aktif memburu para penjahat perang itu.
Terlepas dari keengganan IFOR untuk melibatkan diri memburu kedua orang yang dinyatakan sebagai penjahat perang di bekas Yugoslavia tersebut, dalam satu tahun terakhir ini dunia Barat telah menghadapi paling tidak dua pukulan berat.
Pertama adalah ketidakmampuan pasukan internasional mencegah jatuhnya Srebrenica setahun lalu dan pengusiran, serta pembantaian ribuan penduduk Muslim oleh Serbia Bosnia di daerah kantung itu.
Kedua adalah Serbia Bosnia telah menolak untuk menyerahkan kedua pemimpin mereka. Etnik pembangkang di Bosnia tersebut sebelumnya telah menghadapi ancaman sanksi internasional jika Karadzic tetap menjadi presiden di republik Serbia Bosnia.
Kini Barat menghadapi ujian lagi untuk membuktikan apakah pihaknya akan mampu menyeret kedua pencoreng noda merah dalam sejarah Bosnia itu ke pengadilan internasional. (12/7/96 23:20)
28 TAHUN BAATH BERKUASA, IRAK MASIH DICENGKERAM EMBARGO
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 17/7/96 (ANTARA) - Pada saat Partai Baath merayakan 28 tahun kekuasaannya tanggal 17 Juli, harapan pemerintah Irak untuk meringankan penderitaan rakyat dari cengkeraman embargo PBB masih belum terjangkau setelah hampir enam tahun setelah serbuan tentaranya ke Kuwait.
Selama "Revolusi Putih" tanggal 17 Juli 1968 dan beberapa bulan setelahnya, dan sejak berdirinya tanggal 7 April 1947 Partai Sosialis Arab Baath secara teratur menilai kemajuan perjuangan dan rencananya bagi masa depan Pan-Arab serta kongres nasional dan regional yang diselenggarakan cabang-cabangnya di negara-negara Arab lain.
Partai ini berpendapat "sosialisme adalah prasyarat bagi kebebasan, persatuan dan kelahiran kembali dunia Arab".
Partai Baath berjuang untuk mewujudkan kepercayaannya, sebagaimana keperluan setiap tahap tuntutan, di manapun partai tersebut memiliki sarana dan kapan saja mungkin mewujudkannya di negara-negara Arab, demikian antara lain isi buku "The 1968 Revolution in Iraq" terbitan Ithaca Press, London, 1979.
Oleh karena itu, isi dan sasaran revolusi yang dipimpin oleh partai tersebut di setiap negara Arab antara lain memberi sumbangan kepada demokratis dan revolusi persatuan Pan-Arab.
Salah satu tugas tugas utama Revolusi 17 Juli 1968 di Irak, kata buku itu yang berisi laporan politik Kongres Kedelapan Partai Sosialis Arab Baath di Irak Januari 1974, ialah untuk menerapkan program tersebut di semua lapisan masyarakat Irak.
Sebelumnya, terdapat tiga perubahan rejim di Irak, 14 Juli 1958, 8 Februari 1963 dan 18 November 1963, dan masing-masing memiliki dampak sendiri-sendiri serta menambah rumit keadaan yang memang sudah pelik.
Revolusi 1968, katanya, mewarisi sistem negara yang terbentuk selama pemerintahan Bani Usman (Otooman di Turki), melewati pendudukan Inggris dan monarki bojuis serta feodal, sampai kediktatoran sayap kanan.
Sebelum memangku jabatan, partai itu tidak memiliki piranti untuk mengganti sistem negara, sebagaimana yang terjadi dalam revolusi di China.
Keseimbangan kekuatan dalam masyarakat, keadaan intern partai dan kondisi di negeri tersebut khususnya, di Timur Tengah dan dunia pada umumnya memerlukan tindakan "yang berani" dalam pemerintahan.
Revolusi 1968, kata buku itu, tak dapat semata-mata melucuti sistem yang ada dan memperkenalkan sistem baru.
Penghapusan seluruh sistem yang ada waktu itu atau melakukan perubahan radikal akan mengakibat kerusuhan dan kerusakan. Semua kondisi tersebut memaksa Partai Baath mencari jawaban yang tepat.
Kegiatan politik Partai Baath, baik sewaktu berperan sebagai kekuatan bawah tanah maupun dalam mengemban tanggung jawab revolusi, ditentukan oleh beberapa faktor.
Pertama adalah kondisi pokok partai, baik di tingkat regional maupun Pan-Arab; yaitu integritas ideologi, besarnya persatuan organisasinya dan efisiensi pemimpinya di semua tingkat.
Faktor lain ialah hubungan partai itu dengan rakyat, kemampuannya menggerakkan mereka dengan tolok-ukur keyakinan dan rasa hormat, kekuatan organisasi serta moril dalam angkatan bersenjata, dan hubungannya dengan kekuatan politik lain di dunia Arab serta dunia luar.
Selama bulan November 1963 sampai 17 Juli 1968, partai tersebut mengalami pukulan berat berupa perpecahan di dalam tubuhnya dan kegagalan pemerintah di Irak serta Suriah.
Dirundung embargo
Kini setelah 28 tahun berkuasa, partai itu menghadapi tugas meringankan penderitaan rakyatnya akibat cengkeraman embargo dagang dan minyak PBB, yang dijatuhkan sejak serbuan tentara Irak ke Kuwait bulan Agustus 1990, kendati sinar terang ke arah peredaan sanksi sudah merebak.
Karena dituduh berusaha menipu PBB, penerapan segera persetujuan minyak untuk pangan Irak-PBB tak terwujud ketika awal bulan Juli Amerika Serikat memveto pengesahan persetujuan itu di PBB.
Berdasarkan persetujuan tersebut Irak dapat menjual minyak selama enam bulan seharga dua miliar dolar AS untuk membeli makanan dan obat buat rakyatnya, membayar ganti rugi kepada Kuwait dan membayar semua operasi PBB di negeri itu.
Dalam pukulan kedua terhadap Irak, pemimpin Komisi Khusus PBB Urusan Perlucutan Senjata Irak (UNSCOM), Rolf Ekeus, menuduh Baghdad masih memiliki antara enam dan 16 rudal jarak jauh yang dapat digunakan menghantar hululedak kimia dan biologi.
Amerika Serikat, menurut seorang diplomat Arab yang dikutip AFP di Teluk, pasti merasa senang dengan hasil temuan Ekeus, dan dihalanginya rencana pembagian makanan yang diajukan Baghdad menambah rumit masalah tersebut.
Ekeus menyatakan di Kuwait bahwa sebagian rudal itu "tak dijelaskan secara memuaskan" dan pemerintah Irak "mungkin menyembunyikan sesuatu seperti enam atau 16 rudal".
Belakangan Baghdad menyebut Ekeus "badut" dan menyatakan ia mesti dipecat dari UNSCOM.
Harian Babel, yang dikutip AFP, menyatakan, "Pemimpin UNSCOM itu bersikap berbeda tergantung atas apakah ia berada di Baghdad, Manama atau New York setiap kali tanggal sudah dekat, setiap 60 hari, bagi Dewan Keamanan untuk meninjau semua sanksi atas Irak."
Babel dilaporkan juga mengulangi tuduhan Irak bahwa Ekeus "bekerja untuk dinas intelijen AS" dan mengecam Dewan Keamanan karena tidak memecat dia dengan dasar "pengkhiatan dan pelanggaran hukum internasional".
Berdasarkan resolusi yang disahkan pada akhir Perang Teluk, UNSCOM harus menjelaskan bahwa Baghdad telah menghancurkan semua senjata penghancur massalnya sebelum embargo minyak PBB dicabut.
Namun tanggal 20 Mei tahun ini dicapai persetujuan yang mengizinkan Baghdad mengekspor minyak seharga dua miliar dolar AS setiap enam bulan di bawah penyeliaan ketat PBB untuk membeli makanan dan obat.
Utusan Irak di PBB Amir Al-Anbari menyerahkan rencana pembagian makanan setelah 47 halaman, bagian terpenting persetujuan itu, kepada sekretariat PBB akhir bulan lalu.
Dokumen tersebut, yang juga memiliki lampiran setebal 500 halaman, diteliti oleh berbagai departemen PBB sebelum disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Boutros Boutros-Ghali.
Namun Duta Besar AS Madeline Albright awal Juli menyatakan bahwa Baghdad "sekali lagi berusaha mempermainkan peraturan".
Meskipun Rusia dan Perancis menuduh AS campurtangan, Albright mengatakan rencana itu ditujukan untuk memberi pemerintah Irak kekuasaan atas mayoritas suku Kurdi di bagian utara negerinya dan berusaha "mengubah persetujuan tersebut menjadi peredaan sanksi lebih besar lagi".
Menurut seorang pejabat AS, rencana itu meliputi "usul untuk mengimpor komputer, alat telekomunikasi, peralatan pengeboran minyak, suku cadang helikopter, peralatan yang dirancang untuk membangun prasarana, dan bukan menyediakan obat serta makanan buat rakyat". (17/07/96 10:28)
Jakarta, 17/7/96 (ANTARA) - Pada saat Partai Baath merayakan 28 tahun kekuasaannya tanggal 17 Juli, harapan pemerintah Irak untuk meringankan penderitaan rakyat dari cengkeraman embargo PBB masih belum terjangkau setelah hampir enam tahun setelah serbuan tentaranya ke Kuwait.
Selama "Revolusi Putih" tanggal 17 Juli 1968 dan beberapa bulan setelahnya, dan sejak berdirinya tanggal 7 April 1947 Partai Sosialis Arab Baath secara teratur menilai kemajuan perjuangan dan rencananya bagi masa depan Pan-Arab serta kongres nasional dan regional yang diselenggarakan cabang-cabangnya di negara-negara Arab lain.
Partai ini berpendapat "sosialisme adalah prasyarat bagi kebebasan, persatuan dan kelahiran kembali dunia Arab".
Partai Baath berjuang untuk mewujudkan kepercayaannya, sebagaimana keperluan setiap tahap tuntutan, di manapun partai tersebut memiliki sarana dan kapan saja mungkin mewujudkannya di negara-negara Arab, demikian antara lain isi buku "The 1968 Revolution in Iraq" terbitan Ithaca Press, London, 1979.
Oleh karena itu, isi dan sasaran revolusi yang dipimpin oleh partai tersebut di setiap negara Arab antara lain memberi sumbangan kepada demokratis dan revolusi persatuan Pan-Arab.
Salah satu tugas tugas utama Revolusi 17 Juli 1968 di Irak, kata buku itu yang berisi laporan politik Kongres Kedelapan Partai Sosialis Arab Baath di Irak Januari 1974, ialah untuk menerapkan program tersebut di semua lapisan masyarakat Irak.
Sebelumnya, terdapat tiga perubahan rejim di Irak, 14 Juli 1958, 8 Februari 1963 dan 18 November 1963, dan masing-masing memiliki dampak sendiri-sendiri serta menambah rumit keadaan yang memang sudah pelik.
Revolusi 1968, katanya, mewarisi sistem negara yang terbentuk selama pemerintahan Bani Usman (Otooman di Turki), melewati pendudukan Inggris dan monarki bojuis serta feodal, sampai kediktatoran sayap kanan.
Sebelum memangku jabatan, partai itu tidak memiliki piranti untuk mengganti sistem negara, sebagaimana yang terjadi dalam revolusi di China.
Keseimbangan kekuatan dalam masyarakat, keadaan intern partai dan kondisi di negeri tersebut khususnya, di Timur Tengah dan dunia pada umumnya memerlukan tindakan "yang berani" dalam pemerintahan.
Revolusi 1968, kata buku itu, tak dapat semata-mata melucuti sistem yang ada dan memperkenalkan sistem baru.
Penghapusan seluruh sistem yang ada waktu itu atau melakukan perubahan radikal akan mengakibat kerusuhan dan kerusakan. Semua kondisi tersebut memaksa Partai Baath mencari jawaban yang tepat.
Kegiatan politik Partai Baath, baik sewaktu berperan sebagai kekuatan bawah tanah maupun dalam mengemban tanggung jawab revolusi, ditentukan oleh beberapa faktor.
Pertama adalah kondisi pokok partai, baik di tingkat regional maupun Pan-Arab; yaitu integritas ideologi, besarnya persatuan organisasinya dan efisiensi pemimpinya di semua tingkat.
Faktor lain ialah hubungan partai itu dengan rakyat, kemampuannya menggerakkan mereka dengan tolok-ukur keyakinan dan rasa hormat, kekuatan organisasi serta moril dalam angkatan bersenjata, dan hubungannya dengan kekuatan politik lain di dunia Arab serta dunia luar.
Selama bulan November 1963 sampai 17 Juli 1968, partai tersebut mengalami pukulan berat berupa perpecahan di dalam tubuhnya dan kegagalan pemerintah di Irak serta Suriah.
Dirundung embargo
Kini setelah 28 tahun berkuasa, partai itu menghadapi tugas meringankan penderitaan rakyatnya akibat cengkeraman embargo dagang dan minyak PBB, yang dijatuhkan sejak serbuan tentara Irak ke Kuwait bulan Agustus 1990, kendati sinar terang ke arah peredaan sanksi sudah merebak.
Karena dituduh berusaha menipu PBB, penerapan segera persetujuan minyak untuk pangan Irak-PBB tak terwujud ketika awal bulan Juli Amerika Serikat memveto pengesahan persetujuan itu di PBB.
Berdasarkan persetujuan tersebut Irak dapat menjual minyak selama enam bulan seharga dua miliar dolar AS untuk membeli makanan dan obat buat rakyatnya, membayar ganti rugi kepada Kuwait dan membayar semua operasi PBB di negeri itu.
Dalam pukulan kedua terhadap Irak, pemimpin Komisi Khusus PBB Urusan Perlucutan Senjata Irak (UNSCOM), Rolf Ekeus, menuduh Baghdad masih memiliki antara enam dan 16 rudal jarak jauh yang dapat digunakan menghantar hululedak kimia dan biologi.
Amerika Serikat, menurut seorang diplomat Arab yang dikutip AFP di Teluk, pasti merasa senang dengan hasil temuan Ekeus, dan dihalanginya rencana pembagian makanan yang diajukan Baghdad menambah rumit masalah tersebut.
Ekeus menyatakan di Kuwait bahwa sebagian rudal itu "tak dijelaskan secara memuaskan" dan pemerintah Irak "mungkin menyembunyikan sesuatu seperti enam atau 16 rudal".
Belakangan Baghdad menyebut Ekeus "badut" dan menyatakan ia mesti dipecat dari UNSCOM.
Harian Babel, yang dikutip AFP, menyatakan, "Pemimpin UNSCOM itu bersikap berbeda tergantung atas apakah ia berada di Baghdad, Manama atau New York setiap kali tanggal sudah dekat, setiap 60 hari, bagi Dewan Keamanan untuk meninjau semua sanksi atas Irak."
Babel dilaporkan juga mengulangi tuduhan Irak bahwa Ekeus "bekerja untuk dinas intelijen AS" dan mengecam Dewan Keamanan karena tidak memecat dia dengan dasar "pengkhiatan dan pelanggaran hukum internasional".
Berdasarkan resolusi yang disahkan pada akhir Perang Teluk, UNSCOM harus menjelaskan bahwa Baghdad telah menghancurkan semua senjata penghancur massalnya sebelum embargo minyak PBB dicabut.
Namun tanggal 20 Mei tahun ini dicapai persetujuan yang mengizinkan Baghdad mengekspor minyak seharga dua miliar dolar AS setiap enam bulan di bawah penyeliaan ketat PBB untuk membeli makanan dan obat.
Utusan Irak di PBB Amir Al-Anbari menyerahkan rencana pembagian makanan setelah 47 halaman, bagian terpenting persetujuan itu, kepada sekretariat PBB akhir bulan lalu.
Dokumen tersebut, yang juga memiliki lampiran setebal 500 halaman, diteliti oleh berbagai departemen PBB sebelum disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Boutros Boutros-Ghali.
Namun Duta Besar AS Madeline Albright awal Juli menyatakan bahwa Baghdad "sekali lagi berusaha mempermainkan peraturan".
Meskipun Rusia dan Perancis menuduh AS campurtangan, Albright mengatakan rencana itu ditujukan untuk memberi pemerintah Irak kekuasaan atas mayoritas suku Kurdi di bagian utara negerinya dan berusaha "mengubah persetujuan tersebut menjadi peredaan sanksi lebih besar lagi".
Menurut seorang pejabat AS, rencana itu meliputi "usul untuk mengimpor komputer, alat telekomunikasi, peralatan pengeboran minyak, suku cadang helikopter, peralatan yang dirancang untuk membangun prasarana, dan bukan menyediakan obat serta makanan buat rakyat". (17/07/96 10:28)
MESKI JAFFNA JATUH, KEKUATAN LTTE MASIH HARUS DIPERHITUNGKAN
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 21/7/96 (ANTARA) - Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE), kelompok pemberontak Sri Lanka yang terdesak dan bersikap bertahan setelah kehilangan semenanjung Jaffna, berusaha memperlihatkan bahwa kelompok itu masih memiliki kekuataan yang harus diperhitungkan dengan menyerang satu kamp militer Kolombo pada 18 Juli lalu.
Kelompok tersebut yang ingin mendirikan negara merdeka bagi etnik minoritas Tamil di bagian utara dan timur Sri Lanka menyatakan menewaskan "lebih dari 800 prajurit" Kolombo dan kehilangan 120 petempurnya dalam serangan itu, yang terbesar dalam 13 tahun pemberotakannya.
Suatu pernyataan yang dikeluarkan LTTE dan disiarkan Reuter berbunyi, gerilyawan telah sepenuhnya menguasai kamp di distrik Mullaitivu, bagian timurlaut Sri Lanka 200 kilometer dari Kolombo, menyusul serangan sebelum fajar pada Kamis, tapi militer Kolombo langsung membantah pernyataan tersebut.
Jurubicara militer, menurut laporan, menggambarkan pernyataan pemberontak bahwa lebih dari 500 prajurit Sri Lanka telah tewas dalam serangan itu adalah ucapan berlebihan.
Stasiun radio corong pemberontak Suara Macan, Sabtu, melaporkan serangan lain gerilyawan terhadap kamp militer di kota Batticaloa, bagian timur negeri tersebut, dan 14 prajurit Kolombo tewas dalam serangan itu, sementara LTTE "kehilangan empat petempur".
LTTE juga dilaporkan melancarkan serangan dari laut di dekat pantai Mullaitivu Jumat petang. Suatu pernyataan militer sehari kemudian mengakui satu kapal bermeriam angkatan laut yang membawa 35 orang tenggelam ketika ditabrak dua perahu pemberontak yang membawa beberapa penyerang bunuh diri.
Seorang diplomat Barat berkomentar bahwa kesan yang tersiar sebelumnya ialah LTTE terdesak dan berusaha menyelamatkan diri.
Tetapi serangan-serangan paling akhir kelompok pemberontak itu disebut-sebut sebagai upaya sangat serius untuk membuktikan bahwa LTTE masih dapat merenggut banyak korban di pihak militer Sri Lanka, aksi yang kelihatannya cukup mengejutkan militer.
Pada Juni, kepala staf militer Letnan Jenderal Rohan Daluwatte diberitakan mengesampingkan serangan konvensional pemerontak pada masa datang setelah LTTE dipaksa meninggalkan kubunya di Jaffna.
Daluwaatte yakin bahwa setelah semenanjung Jaffna jatuh, pemberontak Tamil itu tak mampu lagi melancarkan serangan besar.
Awal 1990-an LTTE pernah membuktikan kemampuannya dan menguasai beberapa pos terdepan militer dalam serangkaian serangan "gelombang manusia".
Menurut beberapa pengulas, LTTE -- yang dihalau dari kubu mereka di semenanjugn Jaffna dalam serangkaian gelombang serangan militer -- tampaknya telah menghimpun semua kekuatannya untuk melancarkan serangan pada Kamis tersebut.
Militer Sri Lanka melaporkan 3.000 sampai 4.000 gerilyawan ikut dalam serangan terhadap kamp yang dijaga oleh 1.000 prajurit.
Seorang pengulas pertahanan berkomentar jika dilihat dari jumlah tersebut, "jumlah korban di Mullaitivu mungkin tak sebanyak yang dinyatakan LTTE", tapi keganasan serangan itu memperlihatkan kelompok Macan tersebut mencatat nilai penting.
Mullaitivu, yang terletak di bagian timurlaut Sri Lanka dan di sebelah utara pangkalan utama pemberontak, memiliki nilai strategis bagi LTTE.
Berbekal harapan
LTTE, yang tidak memperlihatkan tanda akan mengakhiri 20 tahun upayanya untuk mendirikan negara Tamil merdeka, ketika dibentuk pada 1976 hanya berupa kelompok kecil di bagian utara Sri Lanka.
Kelompok gerilya fanatik tersebut saat itu hanya memiliki sedikit senapan bekas dan impian untuk mendirikan negara terpisah di seluruh wilayah utara dan timur Sri Lanka.
Saat itu, tak banyak orang, di wilayah Tamil sekalipun, tahu mengenai LTTE dan segelintir orang memandangnya dengan seksama setelah kegiatan bawah tanahnya mulai menjatuhkan personil polisi dan "informan" di Jaffna, demikian dilaporkan AFP.
Pengikut-pengikutnya yang setia percaya bahwa etnik Tamil, kelompok minoritas yang terdiri atas dua juta orang, didiskriminasi oleh etnik mayoritas Sinhala di negara berpenduduk hampir 17 juta itu dan mereka dapat selama jika memisahkan diri dari Sri Lanka.
Dalam diri Vellupillai Prabhakaran, yang kini berusia 42 tahun, mereka menemukan jiwa seorang pemimpin.
Prabhakaran dilaporkan memiliki "orak cemerlang dalam bidang militer dan ditakuti serta dihormati oleh musuh- musuhnya sekalipun".
Prabhakaran, anak keempat dari keluarga menengah, dilahirkan di suatu kota nelayan di ujung utara Sri Lanka November 1954.
Ia tak berhasil menamatkan sekolahnya dan menjadi anggota militan Tamil pada usia 16 tahun. Ia membentuk suatu kelompok kecil yang dikenal dengan nama Macan Baru Tamil (TNT), yang menjadi cikal-bakal LTTE.
Setelah mengalami masa pasang-surut, Prabhakaran berhasil menempa LTTE menjadi satu kelompok kuat yang telah menyingkirkan saingan-saingan mereka dalam masyarakat, melawan militer India dan bertekad memecah negara yang indah tersebut.
Belum lumpuh?
LTTE saat ini diperkirakan memiliki hampir 6.000 anggota, banyak di antara mereka adalah laki-laki dan perempuan berusia di bawah 20 tahun yang cukup cekatan dalam menggunakan berbagai jenis senjata.
Beberapa tahun lalu, seorang bekas anggota dinas rahsia Israel, Mossad, menyatakan dalam buku "The Art of Deception" bahwa militer dan pemberontak Sri Lanka mendapat pelatihan dari agen-agen dinas rahasia Israel.
Meskipun kehilangan Jaffna, kelompok tersebut masih menguasai banyak wilayah di Sri Lanka Utara termasuk hampir seluruh distrik Mullaitivu.
LTTE memiliki beberapa kapal untuk menyelundupkan senjata dan kantor di banyak negara.
Kelompok itu juga memiliki dinas intelijen, regu pembom bunuh diri yang telah menimbulkan kekacauan di Sri Lanka dan tetangganya, India, angkatan laut yang dikenal dengan nama Macan Laut, dan pernah mempunyai polisi intern.
Pada Juli 1983, LTTE meledakkan dua kendaraan militer di Jaffna dan menewaskan 13 prajurit. Tindakan itu mencetuskan aksi kekerasan terhadap etnik Tamil di Sri Lanka dan sebanyak 600 penduduk sipil tapi LTTE memperoleh banyak anggota baru.
LTTE dan kelompok-kelompok lain Tamil mengembangkan kekuatan dari tahun 1983, sebagian berkat bantuan diam- diam India. Namun LTTE segera menghancurkan saingan- saingannya dan mengobarkan perang melawan tentara India yang dikirim ke bagian utara dan timur Sri Lanka tahun 1987.
Kelompok Macan tersebut mengumumkan gencatan senjata dengan Kolombo pada 1989 dan menguasai seluruh wilayah timurlaut setelah tentara India ditarik pada 1990. Tetapi kelompok pemberontak itu mengobarkan perang kembali bulan Juni tahun lalu.
Prabhakaran sekali lagi mengadakan pembicaraan perdamaian dengan pemerintah Sri Lanka di 1994, setelah Chandrika Kumaratunga menjadi presiden. Pada April 1995, ia kembali memilih jalur perang dan berjanji akan mendirikan negara bernama Eelam.
Serangan mengejutkan tanggal 18 Juli dijadikan isyarat oleh kelompok gerilya itu untuk "membuktikan perkiraan banyak pengulas bahwa LTTE kocar-kacir setelah kekalahan di Jaffna pada Desember sama sekali tidak benar", dan aksi tersebut menjadi pukulan moral cukup keras bagi Kolombo. (21/07/96 11:20)
Jakarta, 21/7/96 (ANTARA) - Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE), kelompok pemberontak Sri Lanka yang terdesak dan bersikap bertahan setelah kehilangan semenanjung Jaffna, berusaha memperlihatkan bahwa kelompok itu masih memiliki kekuataan yang harus diperhitungkan dengan menyerang satu kamp militer Kolombo pada 18 Juli lalu.
Kelompok tersebut yang ingin mendirikan negara merdeka bagi etnik minoritas Tamil di bagian utara dan timur Sri Lanka menyatakan menewaskan "lebih dari 800 prajurit" Kolombo dan kehilangan 120 petempurnya dalam serangan itu, yang terbesar dalam 13 tahun pemberotakannya.
Suatu pernyataan yang dikeluarkan LTTE dan disiarkan Reuter berbunyi, gerilyawan telah sepenuhnya menguasai kamp di distrik Mullaitivu, bagian timurlaut Sri Lanka 200 kilometer dari Kolombo, menyusul serangan sebelum fajar pada Kamis, tapi militer Kolombo langsung membantah pernyataan tersebut.
Jurubicara militer, menurut laporan, menggambarkan pernyataan pemberontak bahwa lebih dari 500 prajurit Sri Lanka telah tewas dalam serangan itu adalah ucapan berlebihan.
Stasiun radio corong pemberontak Suara Macan, Sabtu, melaporkan serangan lain gerilyawan terhadap kamp militer di kota Batticaloa, bagian timur negeri tersebut, dan 14 prajurit Kolombo tewas dalam serangan itu, sementara LTTE "kehilangan empat petempur".
LTTE juga dilaporkan melancarkan serangan dari laut di dekat pantai Mullaitivu Jumat petang. Suatu pernyataan militer sehari kemudian mengakui satu kapal bermeriam angkatan laut yang membawa 35 orang tenggelam ketika ditabrak dua perahu pemberontak yang membawa beberapa penyerang bunuh diri.
Seorang diplomat Barat berkomentar bahwa kesan yang tersiar sebelumnya ialah LTTE terdesak dan berusaha menyelamatkan diri.
Tetapi serangan-serangan paling akhir kelompok pemberontak itu disebut-sebut sebagai upaya sangat serius untuk membuktikan bahwa LTTE masih dapat merenggut banyak korban di pihak militer Sri Lanka, aksi yang kelihatannya cukup mengejutkan militer.
Pada Juni, kepala staf militer Letnan Jenderal Rohan Daluwatte diberitakan mengesampingkan serangan konvensional pemerontak pada masa datang setelah LTTE dipaksa meninggalkan kubunya di Jaffna.
Daluwaatte yakin bahwa setelah semenanjung Jaffna jatuh, pemberontak Tamil itu tak mampu lagi melancarkan serangan besar.
Awal 1990-an LTTE pernah membuktikan kemampuannya dan menguasai beberapa pos terdepan militer dalam serangkaian serangan "gelombang manusia".
Menurut beberapa pengulas, LTTE -- yang dihalau dari kubu mereka di semenanjugn Jaffna dalam serangkaian gelombang serangan militer -- tampaknya telah menghimpun semua kekuatannya untuk melancarkan serangan pada Kamis tersebut.
Militer Sri Lanka melaporkan 3.000 sampai 4.000 gerilyawan ikut dalam serangan terhadap kamp yang dijaga oleh 1.000 prajurit.
Seorang pengulas pertahanan berkomentar jika dilihat dari jumlah tersebut, "jumlah korban di Mullaitivu mungkin tak sebanyak yang dinyatakan LTTE", tapi keganasan serangan itu memperlihatkan kelompok Macan tersebut mencatat nilai penting.
Mullaitivu, yang terletak di bagian timurlaut Sri Lanka dan di sebelah utara pangkalan utama pemberontak, memiliki nilai strategis bagi LTTE.
Berbekal harapan
LTTE, yang tidak memperlihatkan tanda akan mengakhiri 20 tahun upayanya untuk mendirikan negara Tamil merdeka, ketika dibentuk pada 1976 hanya berupa kelompok kecil di bagian utara Sri Lanka.
Kelompok gerilya fanatik tersebut saat itu hanya memiliki sedikit senapan bekas dan impian untuk mendirikan negara terpisah di seluruh wilayah utara dan timur Sri Lanka.
Saat itu, tak banyak orang, di wilayah Tamil sekalipun, tahu mengenai LTTE dan segelintir orang memandangnya dengan seksama setelah kegiatan bawah tanahnya mulai menjatuhkan personil polisi dan "informan" di Jaffna, demikian dilaporkan AFP.
Pengikut-pengikutnya yang setia percaya bahwa etnik Tamil, kelompok minoritas yang terdiri atas dua juta orang, didiskriminasi oleh etnik mayoritas Sinhala di negara berpenduduk hampir 17 juta itu dan mereka dapat selama jika memisahkan diri dari Sri Lanka.
Dalam diri Vellupillai Prabhakaran, yang kini berusia 42 tahun, mereka menemukan jiwa seorang pemimpin.
Prabhakaran dilaporkan memiliki "orak cemerlang dalam bidang militer dan ditakuti serta dihormati oleh musuh- musuhnya sekalipun".
Prabhakaran, anak keempat dari keluarga menengah, dilahirkan di suatu kota nelayan di ujung utara Sri Lanka November 1954.
Ia tak berhasil menamatkan sekolahnya dan menjadi anggota militan Tamil pada usia 16 tahun. Ia membentuk suatu kelompok kecil yang dikenal dengan nama Macan Baru Tamil (TNT), yang menjadi cikal-bakal LTTE.
Setelah mengalami masa pasang-surut, Prabhakaran berhasil menempa LTTE menjadi satu kelompok kuat yang telah menyingkirkan saingan-saingan mereka dalam masyarakat, melawan militer India dan bertekad memecah negara yang indah tersebut.
Belum lumpuh?
LTTE saat ini diperkirakan memiliki hampir 6.000 anggota, banyak di antara mereka adalah laki-laki dan perempuan berusia di bawah 20 tahun yang cukup cekatan dalam menggunakan berbagai jenis senjata.
Beberapa tahun lalu, seorang bekas anggota dinas rahsia Israel, Mossad, menyatakan dalam buku "The Art of Deception" bahwa militer dan pemberontak Sri Lanka mendapat pelatihan dari agen-agen dinas rahasia Israel.
Meskipun kehilangan Jaffna, kelompok tersebut masih menguasai banyak wilayah di Sri Lanka Utara termasuk hampir seluruh distrik Mullaitivu.
LTTE memiliki beberapa kapal untuk menyelundupkan senjata dan kantor di banyak negara.
Kelompok itu juga memiliki dinas intelijen, regu pembom bunuh diri yang telah menimbulkan kekacauan di Sri Lanka dan tetangganya, India, angkatan laut yang dikenal dengan nama Macan Laut, dan pernah mempunyai polisi intern.
Pada Juli 1983, LTTE meledakkan dua kendaraan militer di Jaffna dan menewaskan 13 prajurit. Tindakan itu mencetuskan aksi kekerasan terhadap etnik Tamil di Sri Lanka dan sebanyak 600 penduduk sipil tapi LTTE memperoleh banyak anggota baru.
LTTE dan kelompok-kelompok lain Tamil mengembangkan kekuatan dari tahun 1983, sebagian berkat bantuan diam- diam India. Namun LTTE segera menghancurkan saingan- saingannya dan mengobarkan perang melawan tentara India yang dikirim ke bagian utara dan timur Sri Lanka tahun 1987.
Kelompok Macan tersebut mengumumkan gencatan senjata dengan Kolombo pada 1989 dan menguasai seluruh wilayah timurlaut setelah tentara India ditarik pada 1990. Tetapi kelompok pemberontak itu mengobarkan perang kembali bulan Juni tahun lalu.
Prabhakaran sekali lagi mengadakan pembicaraan perdamaian dengan pemerintah Sri Lanka di 1994, setelah Chandrika Kumaratunga menjadi presiden. Pada April 1995, ia kembali memilih jalur perang dan berjanji akan mendirikan negara bernama Eelam.
Serangan mengejutkan tanggal 18 Juli dijadikan isyarat oleh kelompok gerilya itu untuk "membuktikan perkiraan banyak pengulas bahwa LTTE kocar-kacir setelah kekalahan di Jaffna pada Desember sama sekali tidak benar", dan aksi tersebut menjadi pukulan moral cukup keras bagi Kolombo. (21/07/96 11:20)
NETANYAHU LEMPAR KAIL, PALESTINA-SURIAH TETAP RAGU
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 19/7/96 (ANTARA) - Perdana Menteri baru Israel Benjamin Netanyahu mulai "melempar kail" untuk meredakan keprihatinan Arab dan kendati Mesir optimistis, Palestina serta Suriah tetap meragukan ketulusan Tel Aviv guna mewujudkan perdamaian di wilayah yang mudah bergolak itu.
Dengan "sedikit memperlunak sikap", pemimpin pemerintah paling sayap kanan di Israel itu mampu meyakinkan Presiden Mesir Hosni Mubarak bahwa perundingan "perdamaian Timur Tengah dapat dilanjutkan dengan Netanyahu".
Mubarak, kepala negara Arab pertama yang menerima Netanyahu sejak ia mengalahkan pemimpin Partai Buruh Shimon Peres dalam pemilihan umum Mei, menyatakan ia merasa besar hati dengan pertemuan dua jamnya dengan Netanyahu.
"Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa saya sangat tenang. Saya mengerti konsepsinya dan saya memiliki harapan besar bahwa proses perdamaian akan berlanjut," kata Mubarak di Kairo sebagaimana dikutip Reuter.
Mubarak tetap optimistis kendati tak terlihat tanda bahwa Netanyahu memperlunak penentangannya terhadap pengembalian wilayah-wilayah Arab yang diduduki Israel sebagai imbalan bagi perdamaian, prinsip yang dipertahankan negara-negara Arab sebagai dasar setiap perundingan dengan Tel Aviv.
Sementara itu penasehat Mubarak, Osama Al-Baz, menyatakan orang tidak dapat mengharapkan perubahan 180 derajat dalam sikap Israel, atau hasil yang dramatis.
Pemimpin nasionalis sayap kanan Israel itu hanya bergeser sedikit dari sikap kerasnya, dan hanya mengumumkan sedikit peredaan atas penutupan terhadap wilayah-wilayah Palestina dan mengizinkan 10.000 orang Palestina lagi untuk kembali bekerja di Israel.
Jumlah tersebut jauh dari yang diduga pers Israel sendiri dan jauh lebih rendah dari peredaan blokade pada Juni, ketika Israel mengizinkan 25.000 orang Palestina bekerja kembali di wilayahnya.
Namun Al-Baz menyatakan bahwa Israel "bertekad untuk mencapai perdamaian dengan semua pihak Arab".
Netanyahu juga dapat membuat senang para pejabat Mesir dengan pernyataan bahwa negerinya akan "berpegang pada kerangka rujukan" konferensi perdamaian Madrid 1991, yang menetapkan prinsip pengembalian wilayah yang diduduki Israel sebagai imbalan bagi perdamaian.
Mengenai prinsip tersebut, Netanyahu sebelumnya telah menyatakan bahwa semua itu tidak sesuai dan membahayakan keamanan Israel.
Meskipun demikian, Netanyahu berusaha meredakan keprihatinan dan "mendinginkan kepala" pemimpin-pemimpin Arab dengan menjual pernyataan bahwa Menteri Luar Negerinya David Levy akan bertemu dengan Presiden Palestina Yasser Arafat pekan depan. Namun ia tidak menyebutkan kapan tepatnya.
Sementara itu di Jerusalem, harian Yediot Aharonot -- yang dikutip AFP, dalam ringkasannya mengenai hasil pertemuan Netanyahu-Mubarak di Kairo berkomentar, "Mubarak: Saya yakin kembali. Netanyahu: Saya tidak memberi apa-apa."
Dengan hanya sedikit mengubah bunyi kalimatnya, Netanyahu dilaporkan berhasil meyakinkan kembali pemimpin Mesir tersebut, padahal pemimpin Israel itu tidak membicarakan isi kampanyenya sebelum pemilihan presiden pada Mei.
Hari Jumat, tanda tanya besar dilaporkan tetap menggantung mengenai perincian maksud Netanyahu sesungguhnya dalam "keinginannya untuk melanjutkan proses perdamaian dengan tetangga-tetangga Arab-nya," yang telah macet selama lima bulan.
Netanyahu juga tidak menyebut-nyebut tanggal bagi penempatan kembali militer Israel dari kota kecil Al-Khalil di Tepi Barat Sungai Jordan.
Penarikan tentara Yahudi dari 80 persen bagian kota tersebut mestinya telah dilakukan pada Maret tapi ditunda oleh bekas perdana menteri Shimon Peres menyusul gelombang serangan bom bunuh diri oleh kelompok garis keras Palestina yang menentang persetujuan perdamaian dengan Israel.
Berdasarkan persetujuan September 1995, 80 persen bagian kota itu tempat 400 orang Yahudi tinggal di tengah-tengah 120.000 orang Palestina, mesti diserahkan kepada Pemerintah Otonomi Palestina, dan penarikan tersebut dipandang sebagai ujian pertama atas komitmen Netanyahu terhadap proses perdamaian.
Namun sampai sekarang, Netanyahu tidak pernah membicarakan masalah penarikan tentara Israel dari kota itu.
Tak berubah
"Janji Netanyahu" untuk meredakan amarah dunia Arab, yang mengadakan konferensi tingkat tinggi di Kairo 22-23 Juni guna menghadapi sikap tak kenal kompromi pemimpin Likud tersebut, tak berhasil mencairkan keraguan dalam diri banyak pemimpin Palestina.
"Semua deklarasi ini sama sekali bukan baru dan yang ada di baliknya penuh dengan bahaya sesungguhnya," kata Menteri Pemerintah Lokal Palestina, Saeb Erakat, sebagaimana dikutip AFP.
Pejabat lain Palestina, Hassan Asfur -- pemimpin departemen perundingan Pemerintah Otonomi, menyatakan janji Netanyahu untuk mengizinkan 10.000 lagi orang Palestina untuk bekerja di Israel "tidak memadai" bagi dilanjutkannya proses perdamaian.
Pernyataan Netanyahu bahwa David Levy akan bertemu dengan Arafat pekan depan juga tidak memenuhi tuntutan Palestina untuk mengadakan pembicaraan dengan perdana menteri Israel itu sendiri.
Penasehat Arafat, Nabil Abu Rudeina, menganggap pertemuan Levy-Arafat adalah "awal yang baik" tapi itu hanya dapat mencapai sasaran kalau ditujukan sebagai persiapan bagi pertemuan puncak Arafat-Netanyahu.
Sejak menyampaikan pidato saat pelantikannya, Netanyahu tak pernah mengumumkan kesediaan bertemu dengan Arafat atau menyampaikan komitmen untuk melakukannya, tindakan yang membuat gusar para pejabat Palestina.
Duta Besar Palestina untuk Jakarta, Ribhi Y. Awad, bahkan pernah menyatakan jika Netanyahu tak ingin berunding dengan Arafat, "apakah ia ingin berunding dengan monster?".
Di Jerusalem Erakat mengutuk perdana menteri Israel tersebut karena tetap tidak mengacuhkan "seruan Presiden Palestina Arafat untuk melanjutkan perundingan", karena "mengaitkan nasib 120.000 orang Palestina di Al-khalil dengan beberapa ratus pengacau Yahudi" dan karena menyebut Tepi Barat dengan menggunakan nama daerah itu dalam Taurat, Judea dan Samaria.
Penundaan penarikan militer Yahudi dari Al-Khalil juga menjadi kekecewaan besar kedua Pemerintah Otonomi Palestina setelah lawatan Netanyahu ke Washington pekan kedua bulan Juli.
Selama lawatannya tersebut, Presiden AS Bill Clinton tak berhasil menekan Netanyahu agar menetapkan tanggal penarikan dari Al-Khalil atau berjanji untuk membekukan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah-wilayah Palestina.
Netanyahu juga tidak mengubah sikapnya mengenai Jerusalem, yang diklaimnya sebagai ibukota utuh dan langgeng Israel sementara Palestina mengklaimnya sebagai ibukota negara mendatang Palestina.
Nada serupa para pejabat Palestina tersebut juga disampaikan Suriah, yang menyatakan Damaskus tidak melihat sesuatu yang baru dalam pernyataan Netanyahu di Kairo.
"Karena tekanan Arab dan masyarakat dunia, Netanyahu berusaha dalam ucapannya di Kario Kamis (18/7) untuk memperlunak pernyataannya tapi tanpa meninggalkan dasar kebijakannya," kata radio pemerintah Suriah.
Menurut radio itu, Damaskus siap membahas semua tindakan yang akan menjamin keamanan bagi Israel dan tetangga-tetangganya akan melakukan pengaturan tersebut sama dan seimbang.
Pembicaraan perdamaian Suriah-Israel, yang dimulai pada 1991, telah macet mengenai masalah penarikan Israel dari Dataran Tinggi Golan, yang direbut Israel dari Suriah tahun 1967.
Sementara itu harian berbahasa Inggris, Syria Times, berkomentar, "Netanyahu mesti faham bahwa sikap garis kerasnya takkan pernah mewujudkan perdamaian di wilayah ini. Jika ia berminat mengenai masalah keamanan dan stabilitas di wilayah ini ia mesti menghormati prinsip- prinsip perdamaian dan mematuhi persyaratan bagi perdamaian."
Harian lain Suriah mewartakan pihak Arab takkan menerima baik prasyarat Netanyahu bagi dimulainya kembali pembicaraan perdamaian.
Pemimpin Israel tersebut menuntut dihentikannya semua aksi perlawanan sebelum dimulainya perundingan apapun dan bahkan sebelum disampaikannya pernyataan untuk menerima baik perundingan.
Netanyahu juga menyerukan penghentian semua kegiatan Palestina di Jerusalem dan penutupan semua kantor Palestina di kota suci tiga agama langit tersebut, Yahudi, Nasrani dan Islam, katanya.
"Bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Netanyahu mengenai penolakannya terhadap berbagai prasyarat, ia malah mengajukan sejumlah prasyarat fatal yang membuat dilanjutkannya perundingan tak mungkin terlaksana," kata harian Ath-Thawra.
(20/07/96 11:10)
Jakarta, 19/7/96 (ANTARA) - Perdana Menteri baru Israel Benjamin Netanyahu mulai "melempar kail" untuk meredakan keprihatinan Arab dan kendati Mesir optimistis, Palestina serta Suriah tetap meragukan ketulusan Tel Aviv guna mewujudkan perdamaian di wilayah yang mudah bergolak itu.
Dengan "sedikit memperlunak sikap", pemimpin pemerintah paling sayap kanan di Israel itu mampu meyakinkan Presiden Mesir Hosni Mubarak bahwa perundingan "perdamaian Timur Tengah dapat dilanjutkan dengan Netanyahu".
Mubarak, kepala negara Arab pertama yang menerima Netanyahu sejak ia mengalahkan pemimpin Partai Buruh Shimon Peres dalam pemilihan umum Mei, menyatakan ia merasa besar hati dengan pertemuan dua jamnya dengan Netanyahu.
"Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa saya sangat tenang. Saya mengerti konsepsinya dan saya memiliki harapan besar bahwa proses perdamaian akan berlanjut," kata Mubarak di Kairo sebagaimana dikutip Reuter.
Mubarak tetap optimistis kendati tak terlihat tanda bahwa Netanyahu memperlunak penentangannya terhadap pengembalian wilayah-wilayah Arab yang diduduki Israel sebagai imbalan bagi perdamaian, prinsip yang dipertahankan negara-negara Arab sebagai dasar setiap perundingan dengan Tel Aviv.
Sementara itu penasehat Mubarak, Osama Al-Baz, menyatakan orang tidak dapat mengharapkan perubahan 180 derajat dalam sikap Israel, atau hasil yang dramatis.
Pemimpin nasionalis sayap kanan Israel itu hanya bergeser sedikit dari sikap kerasnya, dan hanya mengumumkan sedikit peredaan atas penutupan terhadap wilayah-wilayah Palestina dan mengizinkan 10.000 orang Palestina lagi untuk kembali bekerja di Israel.
Jumlah tersebut jauh dari yang diduga pers Israel sendiri dan jauh lebih rendah dari peredaan blokade pada Juni, ketika Israel mengizinkan 25.000 orang Palestina bekerja kembali di wilayahnya.
Namun Al-Baz menyatakan bahwa Israel "bertekad untuk mencapai perdamaian dengan semua pihak Arab".
Netanyahu juga dapat membuat senang para pejabat Mesir dengan pernyataan bahwa negerinya akan "berpegang pada kerangka rujukan" konferensi perdamaian Madrid 1991, yang menetapkan prinsip pengembalian wilayah yang diduduki Israel sebagai imbalan bagi perdamaian.
Mengenai prinsip tersebut, Netanyahu sebelumnya telah menyatakan bahwa semua itu tidak sesuai dan membahayakan keamanan Israel.
Meskipun demikian, Netanyahu berusaha meredakan keprihatinan dan "mendinginkan kepala" pemimpin-pemimpin Arab dengan menjual pernyataan bahwa Menteri Luar Negerinya David Levy akan bertemu dengan Presiden Palestina Yasser Arafat pekan depan. Namun ia tidak menyebutkan kapan tepatnya.
Sementara itu di Jerusalem, harian Yediot Aharonot -- yang dikutip AFP, dalam ringkasannya mengenai hasil pertemuan Netanyahu-Mubarak di Kairo berkomentar, "Mubarak: Saya yakin kembali. Netanyahu: Saya tidak memberi apa-apa."
Dengan hanya sedikit mengubah bunyi kalimatnya, Netanyahu dilaporkan berhasil meyakinkan kembali pemimpin Mesir tersebut, padahal pemimpin Israel itu tidak membicarakan isi kampanyenya sebelum pemilihan presiden pada Mei.
Hari Jumat, tanda tanya besar dilaporkan tetap menggantung mengenai perincian maksud Netanyahu sesungguhnya dalam "keinginannya untuk melanjutkan proses perdamaian dengan tetangga-tetangga Arab-nya," yang telah macet selama lima bulan.
Netanyahu juga tidak menyebut-nyebut tanggal bagi penempatan kembali militer Israel dari kota kecil Al-Khalil di Tepi Barat Sungai Jordan.
Penarikan tentara Yahudi dari 80 persen bagian kota tersebut mestinya telah dilakukan pada Maret tapi ditunda oleh bekas perdana menteri Shimon Peres menyusul gelombang serangan bom bunuh diri oleh kelompok garis keras Palestina yang menentang persetujuan perdamaian dengan Israel.
Berdasarkan persetujuan September 1995, 80 persen bagian kota itu tempat 400 orang Yahudi tinggal di tengah-tengah 120.000 orang Palestina, mesti diserahkan kepada Pemerintah Otonomi Palestina, dan penarikan tersebut dipandang sebagai ujian pertama atas komitmen Netanyahu terhadap proses perdamaian.
Namun sampai sekarang, Netanyahu tidak pernah membicarakan masalah penarikan tentara Israel dari kota itu.
Tak berubah
"Janji Netanyahu" untuk meredakan amarah dunia Arab, yang mengadakan konferensi tingkat tinggi di Kairo 22-23 Juni guna menghadapi sikap tak kenal kompromi pemimpin Likud tersebut, tak berhasil mencairkan keraguan dalam diri banyak pemimpin Palestina.
"Semua deklarasi ini sama sekali bukan baru dan yang ada di baliknya penuh dengan bahaya sesungguhnya," kata Menteri Pemerintah Lokal Palestina, Saeb Erakat, sebagaimana dikutip AFP.
Pejabat lain Palestina, Hassan Asfur -- pemimpin departemen perundingan Pemerintah Otonomi, menyatakan janji Netanyahu untuk mengizinkan 10.000 lagi orang Palestina untuk bekerja di Israel "tidak memadai" bagi dilanjutkannya proses perdamaian.
Pernyataan Netanyahu bahwa David Levy akan bertemu dengan Arafat pekan depan juga tidak memenuhi tuntutan Palestina untuk mengadakan pembicaraan dengan perdana menteri Israel itu sendiri.
Penasehat Arafat, Nabil Abu Rudeina, menganggap pertemuan Levy-Arafat adalah "awal yang baik" tapi itu hanya dapat mencapai sasaran kalau ditujukan sebagai persiapan bagi pertemuan puncak Arafat-Netanyahu.
Sejak menyampaikan pidato saat pelantikannya, Netanyahu tak pernah mengumumkan kesediaan bertemu dengan Arafat atau menyampaikan komitmen untuk melakukannya, tindakan yang membuat gusar para pejabat Palestina.
Duta Besar Palestina untuk Jakarta, Ribhi Y. Awad, bahkan pernah menyatakan jika Netanyahu tak ingin berunding dengan Arafat, "apakah ia ingin berunding dengan monster?".
Di Jerusalem Erakat mengutuk perdana menteri Israel tersebut karena tetap tidak mengacuhkan "seruan Presiden Palestina Arafat untuk melanjutkan perundingan", karena "mengaitkan nasib 120.000 orang Palestina di Al-khalil dengan beberapa ratus pengacau Yahudi" dan karena menyebut Tepi Barat dengan menggunakan nama daerah itu dalam Taurat, Judea dan Samaria.
Penundaan penarikan militer Yahudi dari Al-Khalil juga menjadi kekecewaan besar kedua Pemerintah Otonomi Palestina setelah lawatan Netanyahu ke Washington pekan kedua bulan Juli.
Selama lawatannya tersebut, Presiden AS Bill Clinton tak berhasil menekan Netanyahu agar menetapkan tanggal penarikan dari Al-Khalil atau berjanji untuk membekukan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah-wilayah Palestina.
Netanyahu juga tidak mengubah sikapnya mengenai Jerusalem, yang diklaimnya sebagai ibukota utuh dan langgeng Israel sementara Palestina mengklaimnya sebagai ibukota negara mendatang Palestina.
Nada serupa para pejabat Palestina tersebut juga disampaikan Suriah, yang menyatakan Damaskus tidak melihat sesuatu yang baru dalam pernyataan Netanyahu di Kairo.
"Karena tekanan Arab dan masyarakat dunia, Netanyahu berusaha dalam ucapannya di Kario Kamis (18/7) untuk memperlunak pernyataannya tapi tanpa meninggalkan dasar kebijakannya," kata radio pemerintah Suriah.
Menurut radio itu, Damaskus siap membahas semua tindakan yang akan menjamin keamanan bagi Israel dan tetangga-tetangganya akan melakukan pengaturan tersebut sama dan seimbang.
Pembicaraan perdamaian Suriah-Israel, yang dimulai pada 1991, telah macet mengenai masalah penarikan Israel dari Dataran Tinggi Golan, yang direbut Israel dari Suriah tahun 1967.
Sementara itu harian berbahasa Inggris, Syria Times, berkomentar, "Netanyahu mesti faham bahwa sikap garis kerasnya takkan pernah mewujudkan perdamaian di wilayah ini. Jika ia berminat mengenai masalah keamanan dan stabilitas di wilayah ini ia mesti menghormati prinsip- prinsip perdamaian dan mematuhi persyaratan bagi perdamaian."
Harian lain Suriah mewartakan pihak Arab takkan menerima baik prasyarat Netanyahu bagi dimulainya kembali pembicaraan perdamaian.
Pemimpin Israel tersebut menuntut dihentikannya semua aksi perlawanan sebelum dimulainya perundingan apapun dan bahkan sebelum disampaikannya pernyataan untuk menerima baik perundingan.
Netanyahu juga menyerukan penghentian semua kegiatan Palestina di Jerusalem dan penutupan semua kantor Palestina di kota suci tiga agama langit tersebut, Yahudi, Nasrani dan Islam, katanya.
"Bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Netanyahu mengenai penolakannya terhadap berbagai prasyarat, ia malah mengajukan sejumlah prasyarat fatal yang membuat dilanjutkannya perundingan tak mungkin terlaksana," kata harian Ath-Thawra.
(20/07/96 11:10)
SIA-SIA MINTA DK PBB KUTUK TINDAKAN ISRAEL?
Oleh Chaidar Abdullah
Jakarta, 24/3/97 (ANTARA) - Tindakan AS pada Jum'at (21/3) untuk kedua kali memveto rancangan resolusi untuk mengutuk Israel memperjelas sikap berat sebelah Washington dan seakan "mengharamkan" Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk segala tindakan penguasa Israel.
Pada 7 Maret Duta Besar AS di PBB Bill Richardson menggunakan hak veto guna menggagalkan rancangan resolusi yang mengutuk Israel kendati 14 anggota Dewan Keamanan mendukungnya. Resolusi 21 Maret didukung oleh 13 anggota DK, sementara satu anggota, Kosta Rika abstein, dan AS memveto.
Presiden Palestina Yasser Arafat dilaporkan AFP menuduh Washington melanggar komitmennya pada proses perdamaian Timur Tengah, dan Menteri Luar Negeri Mesir Amr Mussa menyatakan, penentangan AS terhadap resolusi untuk menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di Jabal Abu Ghneim "tak dapat diterima".
Amerika Serikat, menurut Arafat, telah menjamin takkan ada perubahan demografis pada wilayah Palestina, terutama Jerusalem, selama masa otonomi.
Masalah Jerusalem juga diduga akan menjadi topik utama pertemuan puncak Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Islamabad, Pakistan, yang dijadwalkan dimulai pada Minggu.
Amr Mussa berpendapat, apa pun alasan yang diajukan Amerika Serikat untuk mensahkan pendiriannya sama sekali tak dapat diterima.
Richardson sekali lagi menyatakan, "campurtangan Dewan Keamanan" hanya akan memperhebat ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Kawasan yang mudah bergolak itu memang sudah tegang sejak pemerintah sayap kanan Israel, yang dipimpin PM Benjamin Netanyahu, mengumumkan akan membangun 6.500 rumah buat orang Yahudi di Jabal Abu Ghneim.
Sebelum veto kedua AS dalam dua pekan di Dewan Keamanan, terjadi satu serangan bom bunuh diri di Tel Aviv dilaporkan kantor-kantor berita transnasional menewaskan empat orang dan melukai lebih 40 orang.
Namun alasan AS tersebut diberitakan ditentang oleh Duta Besar Mesir di PBB Nabil El-Araby. Wakil Kairo itu berpendapat, Dewan Keamanan berhak menangani masalah yang mempengaruhi perdamaian dan keamanan internasional, termasuk Timur Tengah.
Dalam masalah Israel, Washington telah berkali-kali memperlihatkan standard gandanya.
Resolusi pengutukan oleh Dewan Keamanan sangat mahal jika menyangkut negara Yahudi, tapi kalau ditujukan bagi negara lain, apalagi yang tak mau tunduk pada AS, misalnya Irak dan Libya, resolusi tersebut "sangat murah".
Tidak sah
Karena diganjal AS di Dewan Keamanan awal Maret, pihak Palestina membawa masalah permukiman baru Yahudi itu ke Majelis Umum PBB.
Dalam pembahasannya 13 Maret Majelis Umum PBB meminta Israel membatalkan keputusannya untuk membangun perumahan Yahudi di Jabal Abu Ghneim serta menahan diri dari tindakan yang berakibat buruk bagi perdamaian Timur Tengah.
Majlis Umum, dalam resolusi yang disetujui dengan suara mayoritas, juga menekankan, pembangunan perumahan Yahudi di Jerusalem Timur itu tidak sah karena status akhir wilayah tersebut masih harus dirundingkan Israel dan Palestina.
Resolusi yang ditaja bersama oleh 57 negara, termasuk Indonesia itu, disetujui dengan perbandingan suara 130 mendukung, dua abstein (Kepulauan Marshall dan Mikronesia) dan dua menentang (Israel dan Amerika Serikat).
Resolusi yang tidak mengikat itu disampaikan di Majelis Umum bertujuan mendesak Israel agar membatalkan keputusannya untuk membangun 6.500 unit rumah di Jerusalem Timur.
Pengamat Palestina di PBB Nasser Al-Khidwa dilaporkan mengatakan, meski tidak mengikat, resolusi yang disetujui dengan suara mayoritas itu mencerminkan penentangan kuat masyarakat internasional terhadap kebijakan Pemerintah Israel.
"Dukungan suara yang melimpah terhadap resolusi itu mengandung pesan yang jelas bahwa Israel harus membatalkan keputusannya bagi pembangunan perumahan di Jerusalem Timur," ujar Al-Khidwa.
Namun dukungan masyarakat internasional tak berarti apa-apa, karena Israel melanjutkan rencana pembangunan permukimannya sementara AS menjadi "palang pintu" jika Dewan Keamanan diminta mengutuk negara Yahudi, apalagi kalau sampai diminta menjatuhkan sanksi.
Reaktif
Ketika AS awal Maret menggunakan vetonya di Dewan Keamanan, seorang pengamat Timur Tengah berkebangsaan Inggris, Prof.Dr.Yezidi Shaig berpendapat pemerintah Presiden Bill Clinton tidak memiliki sikap yang jelas terhadap perdamaian Timur Tengah, yang ada hanya sikap reaktif semata.
"Selama dua periode pemerintahan Clinton kita belum melihat sikap yang jelas. Yang tampak selama ini adalah sikap reaktif semata," kata Wakil Direktur Pusat Studi Internasional Universitas Cambridge Inggris itu dalam wawancara khusus dengan TV swasta Saudi, MBC, 13 Maret.
Dr.Yezidi dimintai komentarnya menyusul sikap Amerika Serikat terhadap kebijakan pemerintah Israel, yang memutuskan untuk mendirikan permukiman baru di Jabal Abu Ghenim, Jerussalem Timur.
Tindakan tersebut mendapat kecaman masyarakat dunia, karena Israel dipandang tidak perduli dengan ketentuan persetujuan perdamaian Palestina-Israel.
Ia memberi contoh sikap reaktif Washington sejak Netanyahu menolak perjanjian Oslo dan terakhir terhadap kebijakan permukiman baru di Jerussalem Timur.
"Untuk kasus ... itu, AS memveto resolusi DK PBB yang menuntut pemerintah Israel untuk mengurungkan rencana pembangunan permukiman baru di Jabal Abu Ghenim. Tetapi dalam waktu yang sama, setelah lawatan Presideni Mesir Hosni Mubarak, Washington setuju untuk ambil bagian dalam konferensi internasional di Jalur Gaza," katanya.
Konferensi itu diadakan Arafat untuk membahas krisis dalam proses perdamaian Timur Tengah pada 15 Maret.
Konferensi itu dipandang sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan proses perdamaian Palestina-Israel akibat pelanggaran oleh Netanyahu.
Keikutsertaan Washington dalam konferensi itu dianggap sebagai upaya memperlihatkan "sikap luwes AS" terhadap Arab --yang makin putus asa terhadap ulah Netanyahu.
"Jadi sudah jelas, ini bersumber dari reaksi AS saja untuk menunjukkan perimbangan sikapnya kepada Israel dan Arab. Sikap ini biasanya muncul ketika keputusasaan Arab makin besar," .
Yezid mengingatkan bahwa sikap reaktif tersebut tidak mungkin dapat membantu mewujudkan perdamaian yang adil dan menyeluruh sebagaimana yang diingini negara Arab.
Negara Arab tampaknya harus menuntut sikap jelas Washington terhadap masa depan perdamaian itu, jika AS ingin tetap memainkan peran sebagai penaja tak memihak dalam proses perdamaian Timur Tengah. (23/03/97 10:04)
Jakarta, 24/3/97 (ANTARA) - Tindakan AS pada Jum'at (21/3) untuk kedua kali memveto rancangan resolusi untuk mengutuk Israel memperjelas sikap berat sebelah Washington dan seakan "mengharamkan" Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk segala tindakan penguasa Israel.
Pada 7 Maret Duta Besar AS di PBB Bill Richardson menggunakan hak veto guna menggagalkan rancangan resolusi yang mengutuk Israel kendati 14 anggota Dewan Keamanan mendukungnya. Resolusi 21 Maret didukung oleh 13 anggota DK, sementara satu anggota, Kosta Rika abstein, dan AS memveto.
Presiden Palestina Yasser Arafat dilaporkan AFP menuduh Washington melanggar komitmennya pada proses perdamaian Timur Tengah, dan Menteri Luar Negeri Mesir Amr Mussa menyatakan, penentangan AS terhadap resolusi untuk menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di Jabal Abu Ghneim "tak dapat diterima".
Amerika Serikat, menurut Arafat, telah menjamin takkan ada perubahan demografis pada wilayah Palestina, terutama Jerusalem, selama masa otonomi.
Masalah Jerusalem juga diduga akan menjadi topik utama pertemuan puncak Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Islamabad, Pakistan, yang dijadwalkan dimulai pada Minggu.
Amr Mussa berpendapat, apa pun alasan yang diajukan Amerika Serikat untuk mensahkan pendiriannya sama sekali tak dapat diterima.
Richardson sekali lagi menyatakan, "campurtangan Dewan Keamanan" hanya akan memperhebat ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Kawasan yang mudah bergolak itu memang sudah tegang sejak pemerintah sayap kanan Israel, yang dipimpin PM Benjamin Netanyahu, mengumumkan akan membangun 6.500 rumah buat orang Yahudi di Jabal Abu Ghneim.
Sebelum veto kedua AS dalam dua pekan di Dewan Keamanan, terjadi satu serangan bom bunuh diri di Tel Aviv dilaporkan kantor-kantor berita transnasional menewaskan empat orang dan melukai lebih 40 orang.
Namun alasan AS tersebut diberitakan ditentang oleh Duta Besar Mesir di PBB Nabil El-Araby. Wakil Kairo itu berpendapat, Dewan Keamanan berhak menangani masalah yang mempengaruhi perdamaian dan keamanan internasional, termasuk Timur Tengah.
Dalam masalah Israel, Washington telah berkali-kali memperlihatkan standard gandanya.
Resolusi pengutukan oleh Dewan Keamanan sangat mahal jika menyangkut negara Yahudi, tapi kalau ditujukan bagi negara lain, apalagi yang tak mau tunduk pada AS, misalnya Irak dan Libya, resolusi tersebut "sangat murah".
Tidak sah
Karena diganjal AS di Dewan Keamanan awal Maret, pihak Palestina membawa masalah permukiman baru Yahudi itu ke Majelis Umum PBB.
Dalam pembahasannya 13 Maret Majelis Umum PBB meminta Israel membatalkan keputusannya untuk membangun perumahan Yahudi di Jabal Abu Ghneim serta menahan diri dari tindakan yang berakibat buruk bagi perdamaian Timur Tengah.
Majlis Umum, dalam resolusi yang disetujui dengan suara mayoritas, juga menekankan, pembangunan perumahan Yahudi di Jerusalem Timur itu tidak sah karena status akhir wilayah tersebut masih harus dirundingkan Israel dan Palestina.
Resolusi yang ditaja bersama oleh 57 negara, termasuk Indonesia itu, disetujui dengan perbandingan suara 130 mendukung, dua abstein (Kepulauan Marshall dan Mikronesia) dan dua menentang (Israel dan Amerika Serikat).
Resolusi yang tidak mengikat itu disampaikan di Majelis Umum bertujuan mendesak Israel agar membatalkan keputusannya untuk membangun 6.500 unit rumah di Jerusalem Timur.
Pengamat Palestina di PBB Nasser Al-Khidwa dilaporkan mengatakan, meski tidak mengikat, resolusi yang disetujui dengan suara mayoritas itu mencerminkan penentangan kuat masyarakat internasional terhadap kebijakan Pemerintah Israel.
"Dukungan suara yang melimpah terhadap resolusi itu mengandung pesan yang jelas bahwa Israel harus membatalkan keputusannya bagi pembangunan perumahan di Jerusalem Timur," ujar Al-Khidwa.
Namun dukungan masyarakat internasional tak berarti apa-apa, karena Israel melanjutkan rencana pembangunan permukimannya sementara AS menjadi "palang pintu" jika Dewan Keamanan diminta mengutuk negara Yahudi, apalagi kalau sampai diminta menjatuhkan sanksi.
Reaktif
Ketika AS awal Maret menggunakan vetonya di Dewan Keamanan, seorang pengamat Timur Tengah berkebangsaan Inggris, Prof.Dr.Yezidi Shaig berpendapat pemerintah Presiden Bill Clinton tidak memiliki sikap yang jelas terhadap perdamaian Timur Tengah, yang ada hanya sikap reaktif semata.
"Selama dua periode pemerintahan Clinton kita belum melihat sikap yang jelas. Yang tampak selama ini adalah sikap reaktif semata," kata Wakil Direktur Pusat Studi Internasional Universitas Cambridge Inggris itu dalam wawancara khusus dengan TV swasta Saudi, MBC, 13 Maret.
Dr.Yezidi dimintai komentarnya menyusul sikap Amerika Serikat terhadap kebijakan pemerintah Israel, yang memutuskan untuk mendirikan permukiman baru di Jabal Abu Ghenim, Jerussalem Timur.
Tindakan tersebut mendapat kecaman masyarakat dunia, karena Israel dipandang tidak perduli dengan ketentuan persetujuan perdamaian Palestina-Israel.
Ia memberi contoh sikap reaktif Washington sejak Netanyahu menolak perjanjian Oslo dan terakhir terhadap kebijakan permukiman baru di Jerussalem Timur.
"Untuk kasus ... itu, AS memveto resolusi DK PBB yang menuntut pemerintah Israel untuk mengurungkan rencana pembangunan permukiman baru di Jabal Abu Ghenim. Tetapi dalam waktu yang sama, setelah lawatan Presideni Mesir Hosni Mubarak, Washington setuju untuk ambil bagian dalam konferensi internasional di Jalur Gaza," katanya.
Konferensi itu diadakan Arafat untuk membahas krisis dalam proses perdamaian Timur Tengah pada 15 Maret.
Konferensi itu dipandang sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan proses perdamaian Palestina-Israel akibat pelanggaran oleh Netanyahu.
Keikutsertaan Washington dalam konferensi itu dianggap sebagai upaya memperlihatkan "sikap luwes AS" terhadap Arab --yang makin putus asa terhadap ulah Netanyahu.
"Jadi sudah jelas, ini bersumber dari reaksi AS saja untuk menunjukkan perimbangan sikapnya kepada Israel dan Arab. Sikap ini biasanya muncul ketika keputusasaan Arab makin besar," .
Yezid mengingatkan bahwa sikap reaktif tersebut tidak mungkin dapat membantu mewujudkan perdamaian yang adil dan menyeluruh sebagaimana yang diingini negara Arab.
Negara Arab tampaknya harus menuntut sikap jelas Washington terhadap masa depan perdamaian itu, jika AS ingin tetap memainkan peran sebagai penaja tak memihak dalam proses perdamaian Timur Tengah. (23/03/97 10:04)
Langganan:
Postingan (Atom)