MOMENTUM KE ARAH PENYATUAN EROPA HIDUP LAGI

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 19/5 (ANTARA) - Sejarah tak berulang di Denmark dengan diterimanya persetujuan Maastricht oleh rakyat negeri itu, dan momentum ke arah penyatuan Eropa pun hidup lagi.

Ketidak-tentuan ekonomi negeri tersebut juga berakhir sudah setelah rakyat Denmark, yang bulan Juni tahun lalu menolak persetujuan Maastricht -- mengenai penyatuan mata uang, ekonomi dan politik Eropa -- dengan mayoritas tipis 50,7 berbanding 49,3 persen, menyetujuinya dalam referendum hari Selasa.

Menurut laporan kantor-kantor berita Barat, rakyat Denmark menerima baik persetujuan Maastricht dengan suara 56,8 berbanding 43,2 persen.

Penolakan rakyat Denmark bulan Juni lalu mengakibatkan krisis dan memberi dorongan kepada kelompok penentang persetujuan Maastricht di beberapa negara anggota Masyarakat Eropa (EC).

Seandainya terjadi penolakan kedua oleh rakyat Denmark, persetujuan tersebut, yang harus disetujui oleh semua 12 anggota EC, kata AFP, akan menderita pukulan besar.

Kantor berita Inggris, Reuter, melaporkan bahwa kaum politikus dan tokoh pengusaha Denmark menarik napas lega dengan hasil yang menjungkir-balikkan hasil referendum hampir satu tahun lalu di negeri mereka.

Menurut penasehat ekonomi Barclays Bank, Peter Luxton, penerimaan persetujuan itu menghilangkan risiko terjadinya devaluasi mata uang Crown Denmark.

Perdana Menteri Denmark Poul Nyrup Rasmussen merasa gembira dengan "keputusan yang telah menjernihkan posisi Denmark di Eropa" tersebut.

Persetujuan itu dilaporkan juga disambut baik oleh para pemimpin Eropa dan di Brussel, Ketua Komisi EC Urusan Eropa Jacques Delors percaya hasil referendum hari Selasa di Denmark dapat memberi dorongan kepada EC untuk meninggalkan masa suram dan pasif.

Perdana Menteri Inggris John Major diberitakan berikrar akan mengikuti jejak Denmark dan mendorong negerinya agar segera menerima persetujuan tersebut yang disepakati di kota Maastricht, Belanda, tahun 1991 bagi penyatuan mata uang dan kebijakan luar negeri bersama EC.

Menguat

Dukungan bagi persetujuan itu, yang akan membentuk mata uang tunggal Eropa serta kebijakan pertahanan dan luar negeri bersama bagi semua 12 anggota EC, dilaporkan telah stabil dalam beberapa bulan setelah merosot.

Setelah penolakan bulan Juni lalu, Copenhagen kemudian mengupayakan perubahan dalam pertemuan puncak EC di Edinburg, Skotlandia, bulan Desember guna memupus suara "tidak".

Persetujuan itu sendiri berada dalam keadaan tak menentu sejak penolakan rakyat Denmark tersebut.

Upaya Denmark tersebut memungkinkannya menolak mata uang tunggal, kebijakan pertahanan bersama, kerjasama resmi lintas negara dan "kewarganegaraan Eropa".

Negara anggota lain EC, menurut UPI, dengan berat menyepakati persyaratan bagi persetujuan Edinburg itu, karena menyadari bahwa tanpa pengecualian Denmark bisa terkucil dalam EC dan tersisihnya salah satu negara anggota terkecil EC dapat memancing kemunduran di seluruh Eropa sehingga dapat menggagalkan penyatuan.

Persetujuan tersebut dirancang untuk memperkokoh hubungan ekonomi di kalangan 340 juta warganegara EC dalam mata uang tunggal, yang dijadwalkan berlaku paling lambat tahun 1999.

Namun banyak pengulas politik berpendapat penyatuan politik belum akan menghasilkan penyatuan yang lebih menentukan yang mampu menghasilkan gagasan internasional guna menyelesaikan masalah rumit seperti pertempuran di wilayah Balkan.

Hindari pengangguran

Sehari sebelum referendum, Rasmussen menduga persetujuan tersebut akan berlaku awal Januari tahun depan. Ia berpendapat semua negara anggota EC telah menyetujui pakta itu pada akhir tahun ini sehingga persetujuan Maastricht dapat berjalan tanggal 1 Januari.

Selain Denmark, Inggris dan Jerman belum menyelesaikan pengesahan persetujuan bagi ke-12 negara anggota EC tersebut.

Tindakan rakyat Denmark diduga akan memberi persetujuan itu dorongan pada parlemen Inggris dan melicinkan jalan bagi pelaksanaan persetujuan tersebut. Pengesahan oleh parlemen Inggris dan keberhasilan pengadilan Jerman mempertahankannya akan menjadikan persetujuan itu sebagai undang-undang.

Parlemen Jerman sebenarnya telah mensahkan persetujuan itu bulan Desember lalu tapi pihak oposisi telah meminta Pengadilan Undang-undang Dasar agar menghalangi pengesahan persetujuan tersebut.

Dengan diterimanya persetujuan Maastricht oleh rakyat Denmark, Copenhagen diperkirakan akan dapat melanjutkan kebijakan luar negeri dan memerangi pengangguran, yang menjadi tugas berat bagi negeri tersebut.

Banyak pemberi suara dukungan, sebagaimana dikutip UPI, mengatakan mereka memberi dukungan bagi persetujuan itu karena khawatir bahwa penolakan hanya akan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan.

Namun para penentang persetujuan tersebut berkilah bahwa persetujuan Maastricht mengurangi prinsip demokrasi Denmark dengan menyerahkan kekuasaan bagi pembuatan keputusan "kaum birokrat tak terpilih di markas EC di Brussel".

Disetujuinya Maastricht oleh para pemilih dalam referendum hari Selasa berarti persetujuan itu telah sah secara otomatis di Denmark. Meskipun demikian pakta tersebut masih harus ditandatangani oleh Rasmussen dan Ratu Margarehte II dalam upacara resmi. (19/05/93 10:18)