G-7 "KELUAR JALUR", SEPAKATI DEKLARASI ANTI-TERORISME

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 31/7/96 (ANTARA) - Kelompok Tujuh Negara Industri (G-7) hari Selasa (30/7) menyepakati deklarasi 25 butir untuk memerangi terorisme global, tindakan yang membuat kelompok tersebut keluar jalur tujuan pembentukannya semula.

G-7 dan Rusia, seperti dilaporkan kantor-kantor berita trans-nasional, mensahkan satu paket yang terutama bertujuan membatasi ruang gerak kebebasan terorisme, menghapus sumber dananya dan meningkatkan pertukaran informasi.

Jika dipandang dari alasan dasar pembentukan aliansi tersebut, maka keputusan ketujuh negara industri dan Rusia itu untuk memerangi terorisme jelas menyimpang dari deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi G-7 --AS, Perancis, Inggris, Jerman, Jepang, Italia dan Kanada-- pada bulan November 1975.

Kelompok tersebut mulanya dikenal sebagai "Kelompok Perpustakaan" karena berpangkal pada pertemuan para menteri keuangan lima negara industri di ruang perpustakaan Gedung Putih.

Menteri Keuangan AS saat itu George Schultz mengundang para timpalannya dari Inggris, Perancis, Jerman dan Jepang pada bulan Maret 1973 untuk membahas masa depan sistem moneter dunia.

Dalam sejumlah pertemuan selanjutnya, para gubernur Bank Sentral juga diikutkan.

Inti pertemuan mereka ialah mencari jalan keluar dari kesulitan moneter dengan menerima suatu keputusan yang dapat diterima baik oleh semua pihak yang hadir.

Selanjutnya, mereka mulai mengarah pada perbaikan sistem moneter dunia.

Italia dan Kanada belakangan bergabung dengan kelompok tersebut, yang diakui banyak kalangan cukup efektif dalam memulihkan dan memelihara stabilitas moneter global.

Dalam perkembangannya, pertemuan para menteri keuangan dan gubernur Bank Sentral tersebut ditingkatkan menjadi pertemuan para kepala negara, yang pertama kali diadakan bulan November 1975. Sementara itu, Kanada bergabung tahun 1976.

Kondisi negara-negara industri saat itu sangat parah karena angka pengangguran mencapai 8,6 persen di AS dan Eropa.

Tingkat inflasi juga meroket, sementara kondisi ekspor sulit berkembang dan volume perdagangan turun sampai 10 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Akan tetapi, G-7 dalam perjalanannya mulai bergeser dari titik-tolaknya dan mulai menyinggung-nyinggung masalah politik dunia.

Kehadiran bekas Uni Sovyet di Dewan Keamanan PBB menjadi salah satu sebab utama mengapa G-7 menjadi forum tandingan badan dunia tersebut guna membahas serta menyelesaikan masalah politik atau strategi dunia.

Hal itu terjadi karena negara-negara G-7 selalu membentur veto bekas Uni Sovyet, jika anggota organisasi tersebut berusaha menyelesaikan masalah politik di PBB.

Akhirnya, mulai tahun 1980-an G-7 selalu melibatkan menteri luar negeri, yang bersama-sama kepala negara membahas dan memutuskan masalah politik, dalam setiap pertemuannya kendati masalah moneter dunia tetap dibahas para menteri keuangan.

Meskipun tidak selalu menghasilkan persetujuan bulat, G-7 dalam pertemuan satu hari di Paris mencapai kesepakatan untuk memerangi terorisme, menyusul serangkaian serangan yang terjadi belakangan ini terhadap sasaran-sasaran AS, seperti serangan bom belum lama ini di Arab Saudi dan di Atlanta.

Pertemuan hari Selasa minggu ini juga dibayangi oleh kekhawatiran mengenai serangan bom sebagai penyebab meledaknya pesawat TWA dengan nomor penerbangan 800 di lepas pantai New York.

Janji Internet

Kedua puluh lima butir kesepakatan G-7 itu meliputi peringatan mengenai penggunaan Internet oleh teroris dan janji untuk melakukan tindakan efektif guna mencegah teroris memperoleh dokumen perjalanan.

Pejabat-pejabat AS dilaporkan membawa usul-usul baru, termasuk peningkatan keamanan bandar udara, penyidikan bahan peledak dan pengawasan atas berbagai organisasi teroris.

Semua usul tersebut direncanakan dibahas dalam kelompok kerja, yang akan memberi hasil paling lambat akhir tahun ini.

Kelompok kerja itu akan bertugas menyiapkan konvensi internasional baru mengenai terorisme yang melibatkan bahan peledak, kata Menteri Luar Negeri Perancis Herve de Charette, ketua bersama pertemuan tersebut.

Namun, Menteri Dalam Negeri Inggris Michael Howard menyatakan tak mungkin memberi perlindungan 100 persen dari terorisme.

Meskipun sampai sekarang belum ada kesepatan mengenai definisi terorisme, ketujuh negara industri dan Rusia tersebut menyatakan terorisme saat ini memiliki banyak sumber.

Terorisme, menurut G-7, meliputi gerakan politik intern kelompok ekstrim sayap kanan dan kiri, kelompok separatis yang melancarkan perjuangan lintas-perbatasan, berbagai kelompok agama yang tumpah tindih di Timur Tengah.

Perancis, yang menjadi sasaran serangkaian serangan bom maut di ibukotanya tahun lalu, menyebut kelompok garis keras agama sebagai ancaman terbesar.

Negeri itu menyampaikan empat kategori terorisme, "terorisme negara yang dikenal sejak dulu, dan suatu bentuk terorisme yang lazim terdapat di Eropa dan dikategorikan sebagai terorisme sosial-politik".

Perancis juga mengamati dua bentuk baru teroris, yaitu terorisme regional dan terorisme yang pada dasarnya diilhami oleh agama.

Jepang juga menghadapi ancaman dari kelompok keagamaan seperti pengalamannya dengan sekte "Kuil Matahari" tahun 1994 dan 1995.

Menurut Menteri Luar Negeri Inggris Malcolm Rifkind, "Terorisme sekarang telah menjadi virus internasional." (31/07/96 18:54)