PEMUKIM YAHUDI BERMAKSUD CAPLOK TEPI BARAT SECARA BERTAHAP

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 10/6/96 (ANTARA) - Sementara para pemimpin Arab mengadakan pertemuan puncak "untuk menyusun strategi" menghadapi kebijakan pemerintah baru berhaluan keras di Israel, para pemimpin pemukim Yahudi, yang menjadi berani oleh terpilihnya Benjamin Netanyahu, telah memperlihatkan sikap makin tak memandang segala norma internasional.

Setelah pertemuan para pemimpin Suriah, Mesir dan Arab Saudi di Damaskus, Menteri Luar Negeri Mesir Amr Moussa menyatakan konferensi tingkat tinggi Arab, yang tak pernah diadakan sejak Irak menyerbu Kuwait pada 1990, akan diselenggarakan.

Tujuannya adalah untuk meenyatukan sikap dalam menghadapi rancangan kebijakan "tak kenal kompromi" pemimpin Partai Likud.

Sementara itu, dengan mengandalkan rancangan garis pedoman Netanyahu para pemimpin pemukim Yahudi diberitakan mulai memperlihatkan itikad untuk mencaplok Tepi Barat Sungai Jordan secara bertahap dan memperluas permukiman Yahudi di daerah-daerah peka Jerusalem Timur, yang telah dicaplok penguasa Israel.

"Kami telah melewati masa penghentian dan saatnya sudah tiba untuk mengubah semua itu," kata Pinhas Wallerstein, salah seorang pemimpin pemukim Yahudi, kepada harian Maariv sebagaimana dilaporkan AFP Kamis (6/6).

Di Jerusalem Timur dan kota yang mudah bergolak di Tepi Barat, Al-Khalil, pernyataan seperti itu dilaporkan sudah didukung oleh tindakan, meskipun berskala kecil, untuk memperluas daerah-daerah kantung Yahudi.

Perdana menteri terbunuh Israel Yitzhak Rabin sebelumnya berusaha mengubah kesan masyarakat mengenai pemukim Yahudi dari pahlawan pelopor yang menebus tanah yang dijanjikan dalam Taurat menjadi salah satu fanatik dan parasit yang hanya menyia-nyiakan dana pemerintah.

Netanyahu, yang sibuk membentuk pemerintah koalisi, belum memberi tanda sejauh mana ia akan menafsirkan kalimat dukungan kampanyenya bagi 150.000 pemukim Yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza menjadi dukungan bagi masalah mereka.

Namun para pemukim telah melaksanakan perayaan sejak terpilihnya pemimpin kelompok sayap kanan, Partai Likud, tersebut pada 29 Mei.

"Kami tidak lagi dipersetankan," kata jurubicara pemukim Yehudit Tayar. "Kami akan kembali ke arena pertandingan tempat terdapat keinginan untuk menempati tanah itu."

Pencaplokan wilayah-wilayah atau pembatalan pengaturan kembali tentara Israel di Al-Khalil, sebagaimana desakan para pemimpin pemukim Yahudi, kelihatannya akan melumpuhkan proses perdamaian Timur Tengah. Netanyahu telah berikrar akan menangguhkan proses tersebut.

Tindakan itu juga bertentangan dengan komit internasional yang telah disampaikan Israel.

Sekarang terdapat 1,5 juta orang Palestina di Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur, dan pemimpin mereka memandang wilayah tersebut sebagai pusat negara mendatang Palestina.

Daftar tuntutan para pemukim Yahudi kepada Likud berisi seruan bagi "pencaplokan secara bertahap" semua wilayah Tepi Barat tempat pemukim Yahudi merupakah mayoritas, demikian menurut laporan yang disiarkan harian Maariv dan dikonfirmasi pemimpin pemukim.

Daftar itu juga menyerukan perluasan besar-besaran permukiman Yahudi dan pemukiman orang Yahudi di seluruh Jerusalem, termasuk sektor timur -- yang dicaplok dari Palestina dan dianggap sebagai ibukota negara Palestina.

Kitab suci lagi

Di Silwan, daerah Palestina di Jerusalem Timur, satu keluarga Yahudi akhir bulan lalu pindah ke rumah yang dibelinya dari penghuni Arab dalam upaya pasca-pemilihan umum untuk memperluas cengkeraman Yahudi.

Para pemukim menyebut daerah yang sama dengan "nama yang diberikan Taurat", Kota Daud.

Tindakan mereka mengundang protes dari organisasi berhaluan "dovish" di Israel, Perdamaian Sekarang.

Hari Rabu (5/6), para pemukim Yahudi di Al-Khalil mulai merenovasi satu tempat pemandian kuno yang diklaim oleh pejabat-pejabat Islam setempat.

Itu merupakan tindakan yang dapat merambah jalan bagi pencaplokan wilayah Yahudi di Al-Khalil, Avraham Avinu.

Tempat pemandian tersebut dimiliki orang Yahudi sebelum pembantaian orang Yahudi pada 1929, kata jurubicara pemukim Yahudi di Al-Khalil, Noam Arnon.

"Kami berharap pemerintah ini akan mengizinkan kami secara bebas membangun (rumah) dan mengembangkan (wilayah)," kata Arnon sebagaimana dikutip.

Ketika mengomentari sikap keras Netanyahu, pers Arab Saudi -- yang biasanya mencerminkan kebijakan resmi pemerintah -- menyatakan negara-negara Arab mulai sekarang harus menjadi pelempar gagasan dan bukan hanya menunggu gagasan dari pihak Israel.

Negara-negara Arab, katanya, harus mengkoordinasikan tindakan mereka guna mencegah Israel merusak proses perdamaian, yang sejak Netanyahu terpilih sudah menjadi kekhawatiran pihak Palestina, dan mementahkan semua upaya Israel untuk merusak proses tersebut.

Pertemuan puncak tiga pihak di Damaskus dianggapnya sebagai "tanggapan terbaik Arab atas tantangan dan bahaya yang mungkin ditimbulkan pemerintah Likud Israel".

Semua negara Arab dilaporkan ingin bersatu untuk mendukung proses perdamaian dengan landasan pertukaran tanah bagi perdamaian. Tetapi ucapan Netanyahu selama kampanye pemilihan perdana menteri di Israel bulan lalu, membuat harapan itu menjadi suram.

Masalah pembanguan permukiman Yahudi di wilayah Palestina memang selalu menghantui pemerintah otonomi yang dipimpin Presiden Palestina Yasser Arafat, dan terus berlangsung kendati agak tersendat selama pemerintahan Yitzhak Rabin -- perdana menteri dari Partai Buruh yang dibunuh tahun lalu oleh pengikut aliran ekstrim Yahudi.

Mendiang Rabin, kendati kadangkala berbicara keras terhadap pemukim Yahudi, semasa hidupnya mengizinkan pertumbuhan penting permukiman Yahudi di dekat Jerusalem dan tempat-tempat yang dianggapnya memiliki kepentingan strategis.

"Tak ada perbedaan hakiki antara kebijakan permukiman Partai Likud dan Buruh," kata ahli ilmu bumi Palestina Khalil Tufakji pada suatu taklimat di kota Nablus, Tepi Barat.

Israel, katanya, sudah berhasil menciptakan suatu mayoritas Yahudi di beberapa bagian wilayah Tepi Barat, katanya.

Di blok permukiman Ariel, bagian utara Tepi Barat, dan Nablus di baratdaya, pemukim Yahudi telah melebihi orang Palestina; 50.000 berbanding 40.000 orang, kata Tufakji sebagaimana dilaporkan. (9/06/96 10:38)