LEBANON LARANG PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR, KEGIATAN PRO-AKTIF DI BEIRUT

Dewan Keamanan Pusat Lebanon, Selasa (27/5/08), melarang penggunaan sepeda motor dan kegiatan pro-aktif di ibukota negeri itu, Beirut, mulai pukul 18:00 waktu setempat (22:00 WIB).

Dewan tersebut, yang bertemu di bawah pimpinan Menteri Dalam Negeri Lebanon Hassan Sabaa, juga melarang pengibaran bendera berbagai faksi yang bertikai di ibukota negeri itu serta demonstrasi dengan menggunakan sepeda motor dan sepeda, demikian laporan media internasional.

Larangan itu merupakan bagian dari rencana bagi ibukota untuk meredam kerusuhan yang menjamur setelah tak kurang dari 23 orang cedera dalam bentrokan kubu mayoritas-oposisi, kata laporan tersebut.

Sementara itu, polisi menyatakan kepolisian mengidentifikasi 11 pria bersenjata yang melepaskan tembakan ke arah warga sipil di kabupaten Corniche Mazraa di Beirut, Senin malam (26/5/08), menyusul pidato pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah pada peingatan kedelapan Hari Pembebasan.

Selasa petang, Gerakan Amal dan Hizbullah mengeluarkan pernyataan bersama, yang melarang pengikut mereka melepaskan tembakan kegembiraan.

Pernyataan tersebut juga melarang anggota mereka melepaskan tembakan "karena alasan apa pun" serta iring-iringan sepeda motor sambil mengibarkan bendera kedua faksi itu, dan menyatakan bahwa lembaga keamanan mesti melaksanakan kewajiban mereka dalam menghadapi tindakan semacam itu.

Parlemen Lebanon, Ahad (25/5/08), menyetujui Michel Suleiman sebagai presiden baru bagi negeri tersebut, setelah kelompok mayoritas dan oposisi mencapai kesepakatan di ibukota Qatar, Doha, pada Rabu (21/5/08).

Dialog Doha dilaksanakan setelah krisis politik yang berlangsung lama di negeri itu berubah jadi bentrokan awal Mei.

Lebanon menghadapi krisis politik paling rumit sejak perang saudara 1975-1990, saat kelompok politik yang bertikai tak mampu mencapai terobosan untuk memilih presiden baru bagi negeri tersebut sejak 24 November tahun lalu, ketika presiden Emile Lahoud mengakhiri masa jabatannya.

Koalisi mayoritas parlemen di Lebanon pada Selasa sepakat untuk mencalonkan Perdana Menteri Fouad Seniora untuk membentuk pemerintah pertama di negeri tersebut di bawah Presiden Michel Suleiman, yang baru terpilih.

Pencalonan itu, yang disepakati dalam pertemuan larut malam oleh para pemimpin koalisi, berarti bahwa Seniora --yang didukung AS-- akan ditunjuk untuk memimpin kabinet baru. Kubu oposisi pimpinan Hizbullah mendapat hak veto dalam kabinet tersebut.

Koalisi "14 Maret" secara resmi berencana memberitahu Suleiman mengenai pilihannya ketika ia berkonsultasi dengan parlemen Rabu. Presiden baru Lebanon itu harus menunjuk perdana menteri yang dicalonkan oleh mayoritas anggota parlemen.

Perdana menteri harus berasal dari kubu Muslim Sunni berdasarkan sistem pembagian kekuasaan sektarian di Lebanon.

Pencalonan Seniora dipandang sebagai dorongan moral bagi kubu mayoritas, yang mendapat pukulan politik dan militer besar oleh Hizbullah dalam beberapa pekan belakangan. Banyak anggota parlemen dari kubu oposisi diperkirakan akan menentang pencalonan Seniora.