Sabtu, 10 Mei 2008

PEMERINTAH KHALEDA DIGUNCANG OPOSISI PADAI AKHIR 1994

Oleh Chaidar Abdullah

Jakarta, 29/12 (ANTARA) - Pemerintah Perdana Menteri Begum Khaleda Zia diguncang aksi oposisi yang dimulai dengan pemogokan delapan jam di seluruh negeri itu Kamis (29/12) dan direncanakan diikuti dengan pemogokan tiga hari di ibukota Bangladesh, Dhaka, tanggal 2-4 Januari.

Anggota badan legislatif dari kelompok oposisi di negeri tersebut mengundurkan diri Rabu malam (28/12), tindakan terakhir paling dramatis yang dilancarkan untuk memaksa pemerintah Khaleda meletakkan jabatan, yang dituduhnya terlibat korupsi dan memerintah negeri itu dengan semena-mena.

Pengunduran diri tersebut dilakukan oleh partai Hasina dan aliansinya Partai Jatiya (JP) --yang dipimpin oleh bekas Presiden Hussain Mohammad Ershad, serta Partai Jamaat-I-Islami setelah pertemuan dengan para menteri Bangladesh.

Sebelumnya, kelompok oposisi telah sembilan bulan memboikot Parlemen dan menuntut pemerintah Khaleda agar meletakkan jabatan serta mengizinkan penyelenggaraan pemilihan umum baru di bawah pemerintah sementara yang netral. Sejak Khaleda memangku jabatan tahun 1991, oposisi telah melancarkan 37 hari pemogokan umum.

Khaleda dan Partai Nasionalis Bangladeshnya (BNP) tentu saja menampik tuntutan oposisi itu dan menyebut tuntutan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang dasar.

Sementara itu Perdana Menteri dan pemimpin utama oposisi Syeikh Hasina Wajed, pemimpin Liga Awami, saling melempar kesalahan bagi terjadinya kejadian tersebut, perubahan tampaknya takkan banyak terjadi bagi diakhirinya krisis di negeri itu.

Hasina telah berulangkali menuntut Presiden Abdur Rahman Biswas agar secepatnya membubarkan Parlemen, mengangkat perdana menteri sementara dan satu dewan penasihat --yang katanya harus netral-- dan penyelenggaraan pemilihan umum baru.

Sekretaris Jenderal BNP, Abdus Salam Talukdar, dilaporkan kantor-kantor berita Reuter dan AFP menyatakan bahwa tindakan oposisi tersebut sangat disesalkan dan sangat menyedihkan bagi negara itu. Ia juga bertekad bahwa proses yang sejajan dengan undang- undang dasar Bangladesh akan tetap berjalan.

Talukdar bahkan menuduh kelompok oposisi "menelan kembali" tuntutan mereka di saat partainya menyetujui pengunduran diri Khaleda dan kabinetnya sebelum pemilihan umum.

Namun Hasina menuding pemerintah, dalam deklarasi bersama mereka, memasukkan klausul yang menyeru oposisi agar tidak melanjutkan rencana mereka. Oposisi memiliki 151 kursi di Parlemen 330 anggota di negara miskin di Asia tersebut.

Pertikaian antar-tokoh

Sementara itu banyak pengulas dilaporkan merasa khawatir bahwa pertikaian antar-tokoh politik Bangladesh hanya akan membahayakan ekonomi negeri tersebut.

Masa depan ekonomi negeri itu diperkirakan menjadi tak menentu setelah kelompok oposisi melancarkan pemogokan.

Talukdar --yang juga Menteri Pemerintah Lokal-- berpendapat, tindakan kelompok oposisi tersebut telah menggiring negerinya menuju kekacauan, karena oposisi ingin menghambat kemajuan ekonomi Bangladesh.

Tindakan kelompok oposisi itu telah membahayakan stabilitas ekonomi Bangladesh di saat devisa negeri tersebut mulai berkembang dan kesannya membaik di mata negara asing.

Banyak penanam modal asing telah memandang Bangladesh sebagai lahan menguntungkan karena stabilitas ekonomi makronya.

Akibat tindakan kelompok oposisi, saat ini kegiatan usaha dan komunikasi dilaporkan terganggu sedangkan Dhaka terancam pemogokan lain selama tiga hari.

Pemogokan selama satu hari diperkirakan membuat Bangladesh menderita kerugian sebesar 15 juta dolar AS.

Bangladesh saat ini memiliki devisa lebih dari tiga miliar dolar AS sementara nilai inflasi tahunannya sebanyak dua persen.

Krisis politik saat ini dikhawatirkan akan menggoyahkan kepercayaan para penanam modal asing, sementara semua kegiatan dilaporkan lumpuh di ibukota Bangladesh.

Pada saat yang sama seorang anggota Parlemen dari kelompok sayap kiri berpendapat, jika pemilihan umum tidak dilaksanakan di bawah pemerintah netral, maka pihak ketiga akan "menangguk di air keruh".

Menurut dia, jika penyelesaian tak segera diwujudkan, kerusuhan dan kekacauan akan melanda negeri tersebut, tapi seorang anggota oposisi berpendapat, meskipun sekarang rakyat harus menderita, nanti mereka akan "menikmati perdamaian yang lebih lama". (29/12/94 22:21)

Tidak ada komentar: