PM LEBANON SERUKAN DISEMBUHKANNYA LUKA DALAM KEPENTINGAN NASIONAL

Perdana Menteri Lebanon Fouad Seniora, Rabu (28/5/08), menyeru semua faksi untuk bekerjasama guna "menyembuhkan luka" yang ditimbulkan oleh krisis politik panjang dan memulai era baru saling pengertian".

Seniora, yang ditunjuk untuk membentuk pemerintah baru, mengatakan dalam suatu pernyataan bahwa ia akan bekerjasama dalam kerangka kerja undang-undang dasar dan kedua tangannya terulur bagi kerjasama dengan semua pihak dalam kepentingan bangsan.

"Kesepakatan Doha menyerukan pembantukan pemerintah persatuan nasional dan saya akan menuruit persetujuan tersebut," kata Senior, sebagaimana dilaporkan media massa. Ia menambahkan bahwa ia sangat ingin membina hubungan hangat dengan semua negara termasuk Suriah.
Saat menyampaikan kegembiraan untuk bekerjasama dengan Presiden baru Michel Suleiman, Senior, yang menjadi Perdana Menteri sejak Juli 2005, menjanjikan penerapan resolusi PBB dan kerjasama dengan masyarakat internasional.

Rabu pagi, setelah diberitahu oleh parlemen mengenai pilihan mereka, Suleiman menunjuk Fouad Senior (65), yang memperoleh 68 suara dari 127 anggota parlemen, untuk memimpin pemerintah baru.

Undang-Undang Dasar Lebanon mengharuskan presiden, yang dipilih oleh Parlemen, Ahad, untuk menunjuk seorang calon yang didukung oleh jumlah terbanyak anggota parlemen sebagai perdana menteri, posisi yang harus diisi oleh seorang pemeluk Sunni, menurut sistem pembagian kekuasaan sektarian di Lebanon.

Politisi pro- dan anti-pemerintah di Lebanon mencapai kesepakatan di ibukota Qatar, Doha, pada 21 Mei, guna mengakhiri kebuntuan politik 18 bulan di negeri itu --yang berubah jadi bentrokan maut awal Mei.

Tahap pertama persetujuan itu mengarah kepada terpilihnya Suleiman sebagai presiden pada Ahad (25/5/08), setelah enam bulan kekosongan posisi presiden. Langkah kedua ialah pembentukan pemerintah persatuan nasional. Dalam pemerintah baru tersebut, oposisi pimpinan Hizbullah diberi 11 kursi di dalam kabinet 30 anggota, dan hak veto yang telah lama dituntutnya.

Kelompok politik yang bertikai di Lebanon juga sepakat untuk mensahkan peraturan pemilihan umum 1960 berdasarkan persetujuan Doha.

Lebanon menghadapi krisis politik paling rumit sejak perang saudara 1975-1990, saat pesaing politik tak mampu mencapai terobosan untuk memilih seorang presiden baru bagi negeri itu sejak 24 November tahun lalu, ketika presiden Emile Lahoud mengakhiri masa jabatannya.

Sebelumnya Dewan Keamanan Pusat Lebanon, Selasa (27/5/08), melarang penggunaan sepeda motor dan kegiatan pro-aktif di ibukota negeri itu, Beirut, mulai pukul 18:00 waktu setempat (22:00 WIB), demikian laporan laman berita Internet, Naharnet.

Dewan tersebut, yang bertemu di bawah pimpinan Menteri Dalam Negeri Lebanon Hassan Sabaa, juga melarang pengibaran bendera berbagai faksi yang bertikai di ibukota negeri itu serta demonstrasi dengan menggunakan sepeda motor dan sepeda, kata situs berita Internet tersebut.

Larangan itu merupakan bagian dari rencana bagi ibukota untuk meredam kerusuhan yang menjamur setelah tak kurang dari 23 orang cedera dalam bentrokan kubu mayoritas-oposisi, kata laporan tersebut.